Praktik pungutan liar (pungli) seakan menjadi bayang-bayang kelam yang terus membayangi berbagai program dan kebijakan, tak terkecuali dalam rekrutmen pendamping desa. Namun, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dengan tegas memastikan rekrutmen pendamping desa bersih dari praktik pungli.
Jakarta (Progres.co.id): “PADA seluruh proses rekrutmen pendamping desa, tidak ada pungutan uang satu rupiah pun!” ujar Yandri seperti dikutip dari Antaranews.com dalam Rapat Pimpinan Paripurna Penajaman 12 Rencana Aksi Kemendes PDT di Kantor Kemendes PDT, Senin (9/12/2024).
Yandri menjelaskan, untuk mengelola desa secara profesional, dibutuhkan pendamping desa yang memiliki kapabilitas tinggi. Oleh karena itu, Kemendes PDT berkomitmen memastikan proses seleksi berjalan transparan dan bebas dari transaksi apa pun.
“Seluruh rangkaian proses itu tidak melibatkan transaksi apa pun. Kalau ada yang mencoba melakukan pungli, segera laporkan ke aparat penegak hukum,” tambahnya dengan nada tegas.
Meski proses rekrutmen belum dibuka, Yandri menjamin semua informasi terkait akan disampaikan melalui situs web dan media sosial resmi Kemendes PDT. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi.
“Kami ingin menciptakan sistem yang terbuka, adil, dan profesional. Jangan sampai ada celah bagi oknum untuk memanfaatkan situasi ini,” jelasnya.
Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, serta pejabat tinggi madya dan pratama Kemendes PDT, Yandri mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap solid dan berkolaborasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia meminta agar tidak ada kebijakan yang dikeluarkan secara asal dan tanpa koordinasi.
“Saya ingin setiap unit kerja selalu berkomunikasi dan berkolaborasi sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pengambilan keputusan,” ujar Yandri.
Selain itu, Yandri memaparkan 12 rencana aksi Kemendes PDT yang akan menjadi fokus ke depan. Di antaranya adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemberdayaan pemuda desa, yang diharapkan mampu mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun desa-desa Indonesia menjadi lebih mandiri dan maju.(*)
