Demi mempercepat gerakan membangun ekonomi perdesaan, Presiden Prabowo Subianto merestui pengucuran dana Rp10 triliun kepada Kementerian Koperasi untuk disalurkan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Jakarta (Progres.co.id): DANA yang berasal dari APBN ini akan dimanfaatkan di antaranya untuk merger antarkoperasi. Seperti disampaikan Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, pada Seminar on Cooperative Development: European Best Practices di Kantor Kemenkop, Jakarta. Dia membenarkan bahwa bantuan itu atas instruksi presiden.
“Presiden Prabowo menghendaki peran koperasi bisa lebih diberdayakan lagi,” katanya, Selasa (7/1/2024). Dia menambahkan, penguatan modal dan tata kelola diperlukan untuk bisa mendorong koperasi masuk ke sektor industri. Misalnya, koperasi petani sawit memiliki pabrik pengolahan sawit atau Crude Palm Oil (CPO) supaya bisa memproduksi minyak goreng. “Begitu pula dengan koperasi di sektor lain. Nantinya diharapkan juga bisa membangun pabrik,” imbuh Ferry.
Sedangkan untuk memperkuat struktur usaha, tambah dia, pihaknya juga berencana mendorong terlaksananya merger atau penggabungan antarkoperasi. Khususnya bagi koperasi yang kurang aktif. Sehingga nantinya bisa menjadi solusi untuk mendorong koperasi-koperasi yang kurang aktif menjadi lebih produktif.
Secara keseluruhan, saat ini jumlah koperasi di Indonesia ada sekitar 131.000. Namun setelah dikaji, banyak yang sudah tidak aktif. Ferry menduga, salah satu alasannya karena permodalan yang kecil. Oleh karena itu, upaya merger bisa memperkuat struktur permodalan koperasi.
Di sisi lain, Ferry mengatakan, ada peraturan menteri yang membatasi LPDB masuk ke investasi. Hal ini membuat lembaga tersebut selama dua tahun terakhir hanya berfokus pada sektor dana simpan pinjam. Namun saat ini Kemenkop tengah melakukan revisi Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) agar LPDB visa masuk ke sektor usaha produktif.
Dengan kebijakan tersebut, harapannya pembiayaan sektor produktif yang semula hanya 50% bisa ditingkatkan menjadi 80%. Selaras dengan itu, tambahan dana Rp 10 triliun juga diharapkan bisa menjadi penyokong untuk diwujudkannya aksi korporasi yang dimaksud.(*)
