Pemerintah akan terus menggencarkan penggunaan konsumsi pangan lokal, seperti jagung, sagu, dan umbi-umbian untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Kelak bantuan pangan tak hanya beras, tetapi bisa dari komoditas pangan lokal lainnya.

Jakarta (Progres.co.id): Pengalihan atau diversifikasi pangan berbasis lokal diyakini dapat mempercepat target swasembada pangan dan mengatasi gejolak harga beras.

Hal itu menjadi fokus utama Badan Pangan Nasional dan telah mendapat dukungan dari pemeritah yang mendesak untuk dilakukan percepatan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Perpres tersebut sudah dirapatkan di tingkat nasional dan ditandatangani Presiden. Selanjutnya akan segera dibentuk tim nasional yang dipimpin Menko Pangan dan Kepala Badan Pangan Nasional sebagai ketua harian.

Tim Nasional melibatkan setiap kementerian dan lembaga yang bekerja konsiten atau tidak berganti-ganti untuk menjalankan strategi ini.

Terkait ini, Mendagri Tito Karnavian telah menunjuk Dirjen Bina Bangda, Rasul Daud, dan Wakilnya, Togap Simangunsong, untuk mulai menyusunan draft instruksi Mendagri kepada pemerintah daerah.

“Daerah harus membentuk tim percepatan atau satgas, yang dipimpin oleh kepala dinas atau sekda, dengan anggota dari berbagai dinas terkait,” katannya.

Tito meminta pemerintah daerah untuk, selain memaksimalkan penggunaan dana APBD dalam mengatasi inflasi, juga aktif mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal yang ada di daerah masing-masing. “Yang paling utama adalah memanfaatkan pangan lokal. Bantuan pangan tidak hanya berupa beras, tapi juga memaksimalkan potensi lokal yang ada,” tegasnya.(*)