Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Hendri Std

  • Bahas Ketahanan Pangan, Zulhas “Belajar” dari Qatar

    Qatar merupakan negara gurun pasir, namun Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan tak segan untuk memetik pengalaman dari sana.

    Jakarta (Progres.co.id): “SAYA pernah berkunjung ke Qatar. Memang negeri gurun pasir. Tapi produksi susunya mandiri. Dia bisa mengelola sapi perah di gurun pasir. Bisa. Kita di Indonesia mestinya lebih bisa lagi,” kata Zulhas, seperti dikutip dari detikcom, Rabu (19/3/2025).

    Dengan pertimbangan itu, dia optimis Indonesia yang memiliki sumber daya melimpah akan lebih mampu menggenjot produksi pangan, hingga mencapai target swasembada. Ia juga percaya diri Indonesia mampu lebih baik dari Qatar.

    Ditambah lagi, Indonesia juga masuk ke dalam negara besar dengan jumlah penduduk hampir 300 juta orang, keempat terbesar di dunia. Karena itu, ketersediaan pangan sangatlah penting. “Dengan kondisi seperti ini, kita mesti mampu mengelola pangan secara mandiri, tambah Zulhas.

    Menurutnya, persoalan pangan merupakan hidup dan matinya rakyat. Untuk mencapai peningkatan produksi beras sendiri, pihaknya berupaya membangun sawah-sawah baru di beberapa wilayah. Selanjutnya, juga akan dilakukan optimalisasi pada lahan-lahan sawah yang eksisting.(*)

  • Indonesia Kembali Impor 200 Ribu Ton Gula dari India-Brasil

    Pemerintah ternyata masih membuka keran izin impor gula, khususnya jenis raw sugar yang digunakan untuk kebutuhan industri.

    Jakarta (Progrese.co.id): Rencana impor tersebut dimaksudkan sebagai cadangan pangan pemerintah. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan izin impor gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar telah terbit.

    Menurutnya India, Brazil, hingga Amerika Latin menjadi negara asal negara yang mengekspor gula ke Indonesia. Meski begitu, Budi belum membeberkan kuota per negaranya. “Kalau izinnya sudah ke luar. Sudah lama terbit izin impor, waktu habis neraca komoditas itu,” kata Budi seperti dikutip detikcom saat ditemui di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2025).

    Dia menambahkan, saat ini impor gula tersebut sedang dalam proses masuk ke Indonesia. “Sedang diproses. Sambil dicek sudah sampai di mana,” jelas Budi.

    Sebelumnya, pemerintah telah membuka keran impor gula. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan impor gula tetap diperbolehkan tahun ini. Jenis gula yang diimpor adalah raw sugar yang digunakan untuk kebutuhan industri.

    Dikatakan Zulhas, impor gula diputuskan jalan terus atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Sementara komoditas lainnya seperti beras, jagung dan garam tetap ditargetkan untuk tidak impor lagi tahun ini.(*)

  • Potensi Besar Koperasi Desa Merah Putih, Siapa yang Layak Mengelola?

    Ada harapan tinggi pemerintahan Prabowo pada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk eksis dan berkelanjutan menopang perekonomian desa. Namun siapa yang bisa mengelolanya agar harapan itu terwujud?

    Jakarta (Progres.co.id): MENTERI Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan pengelola Kopdes Merah Putih melibatkan pemuda-pemuda desa setempat.

    “Pengelolanya harus profesional, tentu juga harus transparan. Selanjutnya penguatan kelembagaannya harus kuat, serta sistem dan tata kelolanya harus baik,” kata Budi Arie, usai acara Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) membahas pembentukan Satgas Koperasi Desa Merah Putih, di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, dikutip dari keterangan pers tertulis, Senin (17/3/2025).

    Hadir pula dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menurut Zulhas, pembentukan kopdes merupakan hasil dari keputusan musyawarah masyarakat dan pemerintah desa. Musyawarah desa nanti yang memutuskan skema pembentukannya.

    “Bila di suatu desa sudah ada koperasi, Gapoktan, BUMDes, dan lainnya maka bisa digabungkan menjadi Kopdes Merah Putih, atau, bisa juga dibikin yang baru. Menyikapi kehadiran Kopdes Merah putih ini para Kades tidak perlu khawatir. Karena ini semua untuk kemajuan desa,” pesan Zulhas.

    Terkait anggaran pembentukan Kopdes Merah Putih, dia menyebutkan akan dikeluarkan aturan berbentuk Instruksi Presiden yang segera dirumuskan. Zulhas menyebutkan Kopdes nantinya akan yang paling depan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat. “Pokoknya, Koperasi Desa bisa menyuplai aneka kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

    Kapan Kopdes Dimulai?

    Budi Arie meyakini kelembagaan Kopdes Merah Putih bisa segera direalisasikan. Pihaknya kini tengah menunggu instruksi presiden. “Kita sedang menunggu Inpres yang saat ini dalam tahap harmonisasi,” terangnya.

    Budi menambahkan, dari pemetaan desa yang sudah dilakukan, ada desa yang sudah memiliki koperasi, BUMDes, sampai desa yang sama sekali tidak memiliki lembaga ekonomi (BUMDes dan koperasi) sebanyak 9.400 desa.

    “Karakteristik desa itu unik-unik, tidak bisa sama antar satu desa dengan desa lainnya. Fungsi Satgas Kopdes Merah Putih adalah mengharmonisasi ini semua. Ini kan pekerjaan lintas K/L,” katanya.

    Dalam rapat koordinasi terbatas itu turut hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menkeu menekankan implementasi Kopdes Merah Putih dilakukan secara bertahap atau piloting. Pada tahap awal kopdes diprioritaskan bagi desa yang telah memiliki BUMDes dan koperasi untuk menjadi pilot.

    “Kelompok tani yang sudah ada dapat didorong bertransformasi untuk membentuk dan menjadi anggota Kopdes,” kata Menkeu, seraya menambahkan, program Kopdes Merah Putih didesain antara lain untuk mendukung ketahanan pangan. Hal itu, karena desa memiliki beberapa lembaga ekonomi seperti Kelompok Tani, BUMDes, dan koperasi,

    Dalam konteks piloting, lanjut Sri, BUMDes dan KUD yang telah memiliki usaha menjual sarana produksi pertanian dapat dijadikan pilot Kopdes Merah Putih. Menkeu mengusulkan konsep alur proses bisnis pendanaan Kopdes Merah Putih perlu dimasukkan ke Inpres. (*)

  • Potensi Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Bisa Capai Rp258,7 T per Tahun

    Pemerintah akan segera meresmikan perdagangan karbon dari sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan percepatan ekonomi hijau.

    Jakarta (Progres.co.id): MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, pemerintah akan segera meresmikan perdagangan karbon dari sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan percepatan ekonomi hijau.

    Seperti dikutip dari Antara, program tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha.

    “Kebijakan ini sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” kata Raja Antoni, Kamis (13/3/2025).

    Pada tahap awal, jelas Menhut, perdagangan karbon ini mencakup skema pengelolaan hutan oleh swasta (Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBPH) dan Perhutanan Sosial dengan potensi serapan karbon yang berbeda.

    PBPH memiliki potensi serapan 20-58 ton CO2/ha dengan harga USD 5-10/ton CO2, sementara Perhutanan Sosial dapat menyerap hingga 100 ton CO2/ha dengan harga mencapai 30 euro/ton CO2.

    Pada 2025, potensi perdagangan karbon sektor ini diperkirakan mencapai 26,5 juta ton CO2, dengan nilai transaksi berkisar Rp1,6 triliun-Rp3,2 triliun per tahun.

    Jika dioptimalkan hingga 2034, lanjut Menhut, maka potensi perdagangan karbon dari sektor kehutanan dapat mencapai Rp97,9 triliun-Rp258,7 triliun per tahun, dengan kontribusi pajak sekitar Rp23 triliun-Rp60 triliun, serta PNBP Rp9,7 triliun-Rp25,8 triliun per tahun.

    Selain itu, program ini diharapkan dapat menciptakan 170 ribu lapangan kerja di berbagai lokasi proyek karbon. Menhut menegaskan, perdagangan karbon tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga berperan dalam percepatan reforestasi melalui konservasi dan strategi Afforestation, Reforestation and Revegetation (ARR).

    “Lewat berbagai langkah ini, Kementerian Kehutanan optimistis perdagangan karbon sektor kehutanan akan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim,” kata Raja Antoni.(*)

  • Optimalisasi Sorghum si “Tanaman Ajaib” untuk Ketahanan Pangan

    Tidak berlebihan menyebut sorgum sebagai tanaman ajaib, mengingat dari ujung akar hingga ujung daun menyimpan banyak kegunaan.

    Jawa Barat (Progres.co.id): SANJUNGAN tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, saat panen perdana sorghum di Karawang, Jawa Barat.

    “Sorghum punya sederet kegunaan. Mulai jadi pangan beras, tepung, dibuat roti basah atau kue kering, bisa juga menjadi sumber energi biotanol. Tanaman ini juga bisa diolah jadi gula nira, pakan ternak yang luar biasa bagus mlah jauh lebih bagus dari jagung dan berasnya lebih sehat,” ujar dia, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (15/3/2025).

    Panen sorghum yang dihadiri Menhut Raja Juli ini, berada di lahan yang merupakan binaan PKTHMTB-HKTI, di Wilayah Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Karawang. Raja Juli menambahkan, perlu ada klaster pangan dari perhutanan sosial. Hal ini diperlukan untuk menekan biaya produksi agar petani mendapat untung yang lebih tinggi, serta dapat mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan tujuan Presiden Prabowo Subianto.

    “Mungkin perlu dibuat semacam klaster pangan dari perhutanan sosial sehingga nilai perekonomiannya lebih baik. Sorghum baik, tapi kalau ditanam terpisah-pisah ongkosnya mahal dan apa yang didapat petani sedikt. Kalau kita buat klastering yang baik saya percaya ketahanan pangan dan energi yang dijanjikan Pak Prabowo dapat segera terjadi,” sarannya.

    Turut hadir pada kegiatan tersebut Fadli Zon, selaku Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus Menteri Kebudayaan. Menurutnya, sorghum merupakan tanaman tradisional yang ada sejak dulu, serta bisa menambah penghasilan para petani, terlebih penanaman sorghum dapat dilakukan dengan cara tumpang sari.

    “Sorghum bisa ditumpang sarikan dengan cabai jadi mungkin bisa menambah penghasilan petani,” kata Fadli.(*)

  • Food Estate Dinilai Gagal, Mentan Ungkap Faktor Penyebab

    Pemerintah kiranya tidak menampik bila program lumbung pangan (food estate) dinilai gagal.

    Jakarta (Progres.co.id): PENERIMAAN itu setidaknya tercermin dari tanggapan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menyebut sederet penyebab kegagalan.

    “Pendekatan yang dijalankan selama ini tidak holistik. Akibatnya proyek-proyek besar seperti program cetak sawah 1 juta hektare dan pengembangan lahan pertanian di Merauke tidak berjalan sesuai harapan,” kata Amran, dikutip dari detikcom, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kementan, Senin (10/3).

    Sistem pengelolaan yang parsial dan kurang melibatkan teknologi secara berkelanjutan, sambung dia, adalah sumber dari semua kegagalan. Amran menyoroti bagaimana lahan pertanian skala besar diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, tetapi setelah itu ditinggalkan tanpa dukungan teknologi yang memadai.

    “Ada keluarga yang mendapatkan lahan hingga 1.000 hektare, bahkan di Merauke ada yang mencapai 10 ribu hektare. Namun, setelah lahan tersebut dibuka, pengelolaannya tidak dilakukan secara modern dan berkelanjutan. Akibatnya, proyek-proyek tersebut tidak bisa berjalan sesuai target yang diharapkan,“ urainya.

    Sebagai solusi, Amran menyebut Indonesia perlu melakukan transformasi dari sistem pertanian tradisional ke pertanian modern. Ia menilai optimalisasi lahan harus dilakukan dengan pendekatan berbasis teknologi, serta melibatkan generasi muda untuk mengelola pertanian secara lebih efisien.

    “Makanya gagasan kami transformasi tradisional ke modern. Ini optimasi, ada lahan milenial dan teknologi. Teknologi masuk, Kadin bisa organize katakan 5.000 sampai 10 ribu hektare, kita ingin sejajar dengan Amerika, China, Jepang,” jelasnya.

    Selain itu, Amran juga menyebut perlu dukungan peralatan pertanian canggih untuk meningkatkan produktivitas. Menurutnya, pemerintah perlu mengalokasikan dana besar untuk menyediakan alat-alat pertanian bagi generasi muda, baik secara gratis maupun dengan skema pembayaran bertahap.

    “Alat ini beli Rp10 triliun, bagikan ke generasi muda, gratis. Sekarang gratis, mungkin nanti 50 persen atau 70 persen bayar, karena dilatih entrepreneurship,” ujarnya. (*)

  • Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dibuat Masif, Bagaimana cara Pendiriannya?

    Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih digagas Presiden Prabowo Subianto. Peluncurannya akan dimulai pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia. Lantas bagaimana cara membentuknya dan siapa yang menjalankan koperasi tersebut?

    Jakarta (Progres.co.id): MENTERI Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, pada tahap awal setidaknya akan dibentuk 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

    Pembentukan koperasi dilakukan melalui tiga cara, yakni dengan membangun koperasi baru, meremajakan koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan koperasi yang sudah ada. Pendekatan ini akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.

    “Modal awal atau pembiayaan koperasi akan dilakukan melalui berbagai alternatif, seperti dana desa, APBN, APBD, dan pinjaman dari bank-bank Himbara,” kata Budi seperti dikutip dari Antara, Kamis (6/3/2025) lalu.

    Ditambahkan Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, untuk mengawali kegiatan ini pemerintah akan membentuk tim khusus untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di setiap desa. Selama proses ini, musyawarah desa akan diadakan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pendirian koperasi sebanyak mungkin.

    Dia juga menyebut Kemenkop juga akan memberikan modul-modul pelatihan dan lain-lain termasuk penyusunan pengurus koperasi. “Pelatihan bersifat modern itu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola koperasi secara lebih efektif dan efisien. Pelatihan ini akan mencakup pengetahuan dan keterampilan mengenai proses bisnis serta model bisnis. Kita berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi dengan berkelanjutan, bergerak lebih cepat, dan mencapai tujuan secara optimal,” urai Ferry.

    Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian desa dan membantu pengentasan kemiskinan di pedesaan. Caranya melalui penyerapan produk-produk pertanian, perikanan, dan hasil ternak yang ada di daerah.

    Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan dapat membuka dan mengelola berbagai fasilitas seperti gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, kantor koperasi, gerai unit usaha simpan pinjam koperasi, klinik desa, fasilitas penyimpanan atau cold storage, serta distribusi logistik. Selain itu, koperasi ini dibentuk untuk menjadi penyalur bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Mengenai modal awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang disebut-sebut mencapai Rp3 miliar hingga 5 miliar itu, anggota DPR RI, Riyono, mengapresiasi ya. “Secara teori bagus dan bisa menggerakkan ekonomi perdesaan, petani akan diuntungkan,” katanya, seraya mengingatkan bahwa kunci kesuksesan program ini ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelola koperasi. “Ini perlu diperhatikan serius,” pungkasnya.(*)

  • Mentan Amran Temukan 3 Perusahaan Minyakita Sunat Volume

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, untuk memastikan ketersediaan 9 bahan pangan pokok bagi masyarakat. Dalam sidak tersebut, ia menemukan minyak goreng kemasan dengan merek Minyakita yang tidak sesuai aturan dan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Jakarta (Progres.co.id): MENTAN Amran menyebut hal ini merupakan pelanggaran serius, dimana Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter.

    Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. Selain volume yang tidak sesuai, harga jualnya juga melebihi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Meskipun di kemasan tertulis harga Rp 15.700 per liter, minyak ini dijual dengan harga Rp 18.000 per liter.

    Menanggapi temuan ini, Mentan Amran menegaskan praktik seperti ini merugikan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Ia meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran segera diproses secara hukum dan ditutup.

    “Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, salah satunya minyak goreng bagi masyarakat, tetapi justru menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000. Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Amran, Sabtu (8/7/3).

    Dirinya juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi minyak goreng di pasaran agar kejadian serupa tidak terulang. Ia meminta Satgas Pangan dan Bareskrim Polri segera bertindak untuk menegakkan aturan.

    “Kita tidak boleh membiarkan praktik semacam ini terus terjadi. Pemerintah berkomitmen melindungi kepentingan masyarakat. Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut. Tidak ada ruang bagi pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan dengan cara yang merugikan rakyat,” tegasnya.

    Lebih lanjut dia mengingatkan para pelaku usaha untuk menaati regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan sidak dan memastikan produk pangan yang beredar di pasaran sesuai standar yang telah ditetapkan.

    “Saya ingatkan kepada semua produsen dan distributor, jangan bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat. Jika ada yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara tidak jujur, pemerintah akan bertindak tegas. Kami tidak segan-segan menutup dan mencabut izin usaha yang terbukti melanggar aturan,” tambahnya.

    Dalam sidak tersebut, Mentan Amran didampingi Penyidik Madhya Pideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Burhanuddin.

    “Kami dari Bareskrim Mabes Polri hari ini mendampingi Bapak Mentan Amran dalam sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan ini dan segera menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Kombes Burhanuddin.

    Dengan adanya temuan ini, pemerintah memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak goreng di seluruh wilayah. Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti saat membeli minyak goreng dan segera melaporkan jika menemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.(*)

  • Gubernur Lampung akan Berkoordinasi dengan Kementan Atasi Banyak Pabrik Tapioka Tutup

    Gubernur Rahmat Mirzani Djausal berjanji segera membicarakan dilema singkong di Lampung bersama pemerintah pusat, terutama perihal banyak pabrik tapioka yang tutup, sehingga tidak dapat menyerap singkong petani.

    Bandarlampung (Progres.co.id): MENURUT Mirza, Pemprov Lampung tidak dapat “jalan sendiri” mengingat penanganan persoalan singkong sudah ditarik oleh pemerintah pusat. Untuk itu dirinya akan segera mengkomunikasikan banyaknya pabrik tapioka yang tutup di Lampung bersama Kementerian Pertanian.

    “Seperti kita ketahui persoalan singkong sudah mendapat perhatian khusus dan telah menjadi kewenangan pusat. Kita juga sudah mendalami bahwa pabrik tapioka yang tutup karena merasa rugi dengan adanya ketetapan harga yang ditentukan. Sedangkan di pihak lain, petani harus menjual singkongnya. Dilema ini yang akan kita sampaikan ke pusat untuk dicarikan solusinya,” kata Mirza, Kamis (6/3/2025). 

    Sementara mengingat persoalan singkong di Lampung yang belum menemui titik kondusif, Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan perpanjangan masa tugas Pansus Tata Niaga Singkong. “Kami juga melihat perlu ada intervensi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Terutama terkait harga, regulasi, dan aturan lain,” katanya, seraya menyebut Pansus diperpanjang hingga 15 Maret 2025.

    Harapan serupa juga disampaikan Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung Mikdar Ilyas. Dia melihat kondisi singkong belum stabil.

    “Situasinya jelas masih mengkhawatirkan. Di sisi petani, mereka telah melakukan panen. Singkong yang sudah dipanen tidak bisa dibiarkan berlama-lama karena berisiko rusak. Sementara pabrik tapioka kebanyakan tutup. Kalau pun ada yang masih buka itu pun tidak konsisten. Malah lebih banyak tutupnya,” kata Mikdar.

    Sebelumnya Kementerian Pertanian mengeluarkan instruksi penetapan harga singkong Rp1.350 per kilogram dengan potongan berdasarkan kadar aci. Pengusaha merasa berat untuk menanggung harga beli itu. Terlebih saat ini masih musim penghujan yang sangat berpengaruh terhadap kadar aci yang menurun.(*)

  • Ribuan Sapi Asal Australia Masuk Indonesia, Sapi Asal Brasil Segera Menyusul

    Pemerintah mengajak pihak swasta terlibat aktif mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Caranya dengan mendorong kalangan swasta berinvestasi di bidang peternakan.

    Jakarta (Progres.co.id): INVESTASI yang dimaksud ialah menjadi investor sapi perah. Pihak swasta diharapkan mendatangkan sapi perah impor. Sebagai dukungannya pemerintah bakal memudahkan perizinan hingga menyediakan lahan peternakan.

    Gayung bersambut. Tawaran itu banyak memperoleh respon positif dari beberapa pengusaha. Bahkan ada investor yang sudah mendatangkan ribuan sapi perah importir.

    Seperti disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang mengatakan telah masuk 3.000 sapi perah impor dari Australia. Importasi ini dilakukan oleh pelaku usaha sebagai bentuk investasi di bidang peternakan. Langkah ini dilakukan demi meningkatkan produksi susu dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

    “Setelah sapi Australia, saya dapat info segera datang sapi perah asal Brasil,” kata Sudaryono ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025) malam.

    Dijelaskan Sudaryono, tahun ini pemerintah menargetkan akan ada importasi sapi perah mencapai 200.000 ekor. “Sebagai timbal baliknya, pemerintah berkomitmen akan memberikan pelayanan yang baik bagi investor, baik itu soal perizinan hingga lahan peternakannya,” urai dia.

    Sudaryono menambahkan, peternak sekaligus pabrik susu yang sudah ada saat ini sedang diupayakan untuk terlibat dalam program MBG. Harapannya agar investor makin tertarik mengimpor sapi dan membangun peternakan di Indonesia.

    “Kita harus dorong industri susu yang existing agar bisa mendapatkan porsi di Makan Bergizi Gratis. Yang existing kan sudah ada di Baturaden, Bogor dan Puncak. Itu bisa diserap MBG sekaligus menjadi trigger bahwa ternyata Makan Bergizi Gratis akan menaikkan demand susu, sehingga orang mau berinvestasi,” terang dia.

    Untuk diketahui Kementan, melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengungkapkan 211 perusahaan berkomitmen mengimpor sapi perah dan sapi pedaging untuk mendukung MBG. Dengan ketentuan impor yang dilakukan bukan untuk langsung dikonsumsi. Melainkan guna dikembangkan untuk meningkatkan produksi susu dan daging sapi dalam negeri. Dengan begitu Indonesia tak lagi impor susu dan daging sapi.

    “Sejauh ini perusahaan yang komitmen ada 141 untuk yang perah. Sedangkan yang 70 sapi pedaging,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, baru-baru ini.

    Agung menyebut, total target impor sapi perah dan pedaging sebanyak 2 juta ton selama lima tahun ke depan. Rinciannya, sebanyak 141 investor berkomitmen mengimpor 1,2 juta ekor sapi perah dan 70 investor mengimpor sapi pedaging 800 ribu ekor.(*)

    sumber: Detik