Penulis: Hendri Std


  • Prabowo akan dilantik menjadi presiden Indonesia kedelapan pada 20 Oktober 2024. Salah satu program unggulan yang diusungnya ialah Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk menjamin keberlangsungan program tersebut pemerintah bakal mengimpor 1 juta ekor sapi perah.

    Jakarta (Progres.co.id): KEBUTUHAN satu juta ekor sapi perah itu akan dipenuhi dalam beberapa tahapan. Tahap pertama impor dimulai pada tahun anggaran 2025 sebanyak 200 ribu ekor sapi perah.

    Tahun berikutnya (2026) disusul memasukkan 300 ribu ekor, lalu 400 ribu ekor di tahun 2027, dan seratus ribu ekor pada 2028, sampai akhirnya genap 1 juta ekor di 2029.

    Rencana itu seperti dikemukakan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda. “Langkah ini ditempuh dimaksudkan sekaligus untuk menggenjot produksi susu dan menambah pasokan daging sapi. Jadi impor sapi ini tidak serta merta akan habis begitu saja. Melainkan akan dikembangkan di Indonesia hingga dapat memproduksi susu dan menambah kebutuhan daging,” urainya, Kamis (10/10/2024).

    Mengenai kebutuhan susu di dalam negeri, dirinya menjelaskan, kebutuhan untuk regular dan program MBG pada 2029 diproyeksi mencapai 8,5 juta ton. Dari jumlah tersebut, kebutuhan susu untuk MBG tahun 2029 diperkirakan sekitar 3,6 juta ton susu segar.

    Impor sapi perah ini, lanjut Agung, sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha (swasta) tanpa melibatkan APBN.

    Dia juga menggaris bawahi bahwa data di atas mencerminkan masih tingginya ketergantungan Indonesia pada impor untuk produk-produk pangan hewani. Khususnya daging sapi dan susu.

    “Untuk itu upaya meningkatkan produksi dalam negeri menjadi semakin penting. Terlebih untuk mencapai ketahanan pangan di masa mendatang,” kata Agung. (ant)



  • Pupuk menjadi kebutuhan tak terelakkan bagi patani. Terlebih kebutuhan terhadap pupuk bersubdisi. Tapi banyak petani beranggapan, percuma juga pupuk disubsidi kalau ternyata jatuh pada tangan yang salah.

    Jakarta (Progres.co.id): PERKARA yang dikemukakan di atas kiranya sudah dipahami pemerintah. Sebagai responnya beberapa kebijakan rencananya segera digulirkan. Sebagai jawaban atas masih minimnya jumlah pupuk subsidi, pemerintah menanggapi dengan mengalokasikan 9,5 juta ton tambahan pupuk subsidi atau naik 100 persen dari sebelumnya hanya 4,5 juta ton. Subsidi tambahan ini bertujuan mengerek produksi pada Oktober 2024 ini.

    Pernyataan tersebut seperti disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono melalui rilis kepada media. Dirinya mengakui memang masih ada masalah pada distribusi dalam urusan pupuk. “Karena itu, saya turun ke lapangan untuk memastikan pupuk subsidi pemerintah sampai ke tangan petani,” jelasnya Kamis, (3/102024).

    Penambahan pupuk subsidi, sambungnya, juga terkait dengan target percepatan penanaman padi di bulan Oktober 2024 ini. Sehingga pada Januari tahun depan diharapkan sudah bisa dipanen.

    Mengenai masih banyak muncul keluhan pupuk bersubsidi tidak sampai pada petani, Wamentan mengatakan pemerintah memang sedang berupaya memperbaiki tata kelola pupuk. “Kami ingin benar-benar memastikan pupuk bersubsidi itu tepat sasaran,” ungkap Sudaryono.

    “Jangan sampai petani yang sedang bersemangat produksi, justru lesu akibat kurangnya pupuk subsidi. Kita akan selesaikan persoalan ini,” janjinya. (*)



  • Untuk menjaga produksi beras triwulan pertama 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) berencana membagikan benih gratis bagi para petani yang melakukan percepatan tanam di Oktober ini.

    Jakarta (Progres.co.id): SUDARYONO, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), menjelaskan langkah percepatan tanam ini dilakukan karena akan berdampak pada hasil panen tahun depan.

    Dikatakannya, Kementan saat ini telah menyediakan benih untuk total lahan seluas 400 ribu hektar. “Petani tidak perlu risau soal biaya pengadaan benih. Segera melakukan percepatan tanam di Oktober ini. Benih kita bantu gratis,” kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/10/2024).

    Lebih lanjut Sudaryono menguraikan, target percepatan tanam di Oktober 2024 bisa dilakukan serentak di seluruh daerah. Dia menilai masa tanam di bulan Oktober sangat krusial karena kebutuhan di Januari, Februari dan seterusnya bisa dipenuhi dari hasil tanam bulan ini.

    “Sangat krusial, karena ini masa peralihan antara kering ke hujan. Jadi, sebelum hujan lebat, sekarang waktunya kita tanam karena akhir tahun itu diperkirakan banjir. Makanya kita masifkan tanam sekarang supaya nanti bisa panen di Januari. Kalau menanamnya mundur itu mundur lagi pas hujan lebat Takutnya nanti pas mau panen ambruk,” ungkapnya.(dtk)



  • Mata Pj Gubernur Samsudin berbinar saat mendapati hamparan kebun melon. Dia makin terpesona melihat banyak melon bergelantungan. Semakin takjub ketika mengetahui kebun itu dikelola oleh emak-emak yang terhimpun dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) Bunga Tanjung, Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

    Tanggamus (Progres.co.id): TAK puas hanya melihat, Samsudin yang didampingi Pj Ketua TP PKK Maidawati Retnoningsih, bersuka cita ketika dipersilakan memanen melon.

    “Begitu turun dari mobil tadi saya langsung terkagum-kagum melihat kehebatan pekon ini. Sangat luar biasa. Yang begini patut dicontoh. Direplikasi ke tempat-tempat lain,” ungkapnya, Jumat (4/10/2024).

    Dirinya juga menyampaikan rasa kagum dengan masyarakat Pekon Tanjung Heran,  terutama kepada ibu-ibu KWT yang punya banyak program pemberdayaan perempuan dan pelayanan kesehatan.

    Kekaguman itu terihat jelas di wajah Pj Gubernur. Dia juga mengucapkan selamat kepada Pekon Tanjung Heran yang telah mendirikan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) serta berhasil mempraktikkan budi daya melon melalui green house.

    Dengan melakukan berbagai kegiatan, Samsudin menilai, pekon ini telah berhasil menggunakan dana desa secara optimal.

    Pada kesempatan itu Samsudin juga meresmikan gedung baru Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Tanher Jaya. “Dengan adanya Poskesdes berarti ini telah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan Presiden untuk membantu mengentaskan stunting. Jadi saya yakin nggak ada lagi masyarakatnya yang stunting di sini. Anak-anak di sini pasti sehat-sehat,” ucapnya.

    Sedangkan mengenai green house dirinya mengatakan, keberhasilan menanam melon akan lebih baik bila diikuti dengan menanam jenis tanaman lain.

    “Coba upayakan menanam cabai juga. Karena cabai ini salah satu komoditi yang menyebabkan inflasi. Jadi nanti program kesehatannya masuk, program inflasinya juga masuk,” sarannya, seraya menginstruksikan kepada Kadis Pertanian Pemprov Lampung untuk segera mengirim bibit cabai untuk KWT Bunga Tanjung. (*)



  • Pemprov Lampung sedang mengarahkan proyek rehabilitasi jalan di sepanjang ruas koridor wisata bahari. Jalan yang terbentang sepanjang 148,96 kilometer itu bermula dari Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, hingga ke Kabupaten Tanggamus.

    Bandarlampung (Progres.co.id): DIJELASKAN Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Muhammad Taufiqullah, konsentrasi rehabilitasi di ruas koridor wisata bahari ada kaitannya untuk menunjang pengembangan potensi wisata pantai yang menjadi salah satu primadona pariwisata di Sai Bumi Ruwa Jurai.

    “Proses rehabilitasi jalan dilakukan secara bertahap. Tapi memang ini menjadi salah satu program prioritas. Karena kita semua tahu di sepanjang jalan koridor wisata bahari itu, berdampingan langsung dengan hamparan pantai. Pemandangannya indah dan menjadi daya tarik wisata. Tentu prospek ini perlu didukung untuk dikembangkan. Apalagi sebagai kesatuan dari pemerintahan provinsi, menjadi relevan bila program pada suatu dinas saling terkait dan mendukung dengan program-program lain,” jelas Taufik, baru-baru ini.

    Lebih lanjut diuraikannya, dari rentang Teluk Betung sampai Tanggamus didapati berbagai destinasi wisata. Seperti kawasan industri maritim dan Dermaga Batu Balai milik Pemprov Lampung, serta Teluk Kiluan yang reputasinya sudah tersohor. (ant)



  • Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sedang mendapat perhatian banyak pihak. Kemunculan teknologi ini tak jarang dianggap ancaman bagi banyak profesi. Tapi juga diyakini mampu membantu kinerja manusia.

    Jakarta (Progres.co.id): SEAKAN hendak menjawab dilematika tersebut Google.org menggelontorkan pendanaan senilai Rp106 miliar (US$7 juta) bagi dua organisasi. Uluran tangan ini dimaksudkan untuk mendukung kesiapan menyambut masa depan ekonomi dengan pemanfaatan kecerdasan buatan.

    Kedua organisasi yang memperoleh limpahan hibah itu adalah Asean Foundation sebesar US$ 5 juta. Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan literasi AI bagi 5,5 juta orang di Asia Tenggara.

    Yang paling menarik yaitu organisasi berikutnya yang diguyur bantuan adalah Edu Farmers International Foundation. Oragnisasi ini kebagian hibah US$ 2 juta. Adapun peruntukkannya difokuskan untuk membantu 200 ribu petani kecil di Indonesia melalui layanan informasi bertenaga AI. 

    President & Chief Investment Ocer untuk Alphabet dan Google, Ruth Porat, mengatakan, dukungan ini merupakan bagian dari komitmen Google terhadap digitalisasi di Asia Tenggara, terutama dalam memanfaatkan AI untuk transformasi ekonomi.

    “Dukungan dana hibah ini diberikan kepada berbagai organisasi yang berdampak sosial, untuk memastikan bahwa transformasi AI bersifat inklusif dan dapat dinikmati oleh semua orang. Kami juga telah membekali jutaan orang di Asia Tenggara dengan keterampilan yang siap untuk AI,” kata Porat di Sekretariat ASEAN, Rabu (2/10/2024).

    Sementara Edu Farmers International Foundation akan menggunakan dana yang diterima untuk memberdayakan 200 ribu petani kecil dan keluarga kurang mampu.

    Melalui chatbot bertenaga AI, Edu Farmers menawarkan panduan yang dipersonalisasi kepada petani kecil, memaksimalkan hasil panen berdasarkan data lokal real-time dan ancaman hama. Selain itu, chatbot berbasis AI akan memberikan saran nutrisi kepada keluarga untuk mengatasi masalah stunting. (*)



  • Ikaperta (Ikatan Alumni Pertanian) Unila menggelar diskusi publik. Tematiknya memotret wajah pertanian kita. Ironisnya, yang terlintas di benak justru gambaran nasib petani yang miris, dan kebijakan pertanian yang ugal-ugalan yang disusun di ruang-ruang berpendingin sambil mengunyah roti mahal. Ketimpangan tergelar di depan mata kita.

    (Progres.co.id): DALAM diskusi itu Guru Besar Agribisnis, Fakultas Pertanian, Unila, Prof Wan Abbas Zakaria, bilang kita ini memelihara dilematis berlama-lama. Mengaku negara agraris tapi 2023 lalu mengimpor 3 juta ton beras. Tren ini diyakini bakal berlanjut. Mengingat luasan panen dan produksi padi terus melorot.

    Mengapa itu bisa terjadi? Tak lain dan tak bukan lantaran belum ada kebijakan yang benar-benar serius pro petani. Sekali lagi, masih langka kebijakan yang sejak dari niatan sudah tulus peduli nasib petani, bukan yang bersifat seolah-olah.

    Karena watak “pencitraan” yang kerap dikedepankan, tak heran kalau banyak regulasi di bidang pertanian tak mampu membikin banyak perubahan. Urusan di seputar sektor ini cenderung berkutat ke persoalan yang itu-itu saja. Karena memang tidak ada kesungguhan untuk mengurai benang kusut itu.

    Tak pelak, karut marut ini makin melilit kaki-tangan dan pikiran para petani. Petani gelisah, keluarga petani ikut susah. Padahal, menurut data yang diketengahkan Prof Wan Abbas, setidaknya terdapat 27,68 juta rumah tangga pertanian di negeri ini. Bisa terbayang ada kesusahan berjamaah di sekian banyak petani kita.

    Kekurang seriusan pemerintah itu sesungguhnya bisa dirasakan semenjak dari hulu hingga hilir dunia pertanian. Kita bisa bercermin dari pengalaman Mardianto, pendiri Agritech Start Up, MASTANI. Bidang kerja perusahaan ini berinteraksi langsung dengan bibit padi, lahan dan ribuan petani.

    Dengan ritme kerja serupa itu, pihaknya membutuhkan mesin penanam bibit padi yang efisien dan efektif. Survei untuk mencari alatnya sudah diupayakan ke sana kemari, tapi tak kunjung didapati. Untung ada Vietnam. Mereka punya apa yang sedang dicari oleh alumni Pertanian Unila itu.

    Mardianto bilang, teknologi (biarpun sederhana) semacam itu, sangat dibutuhkan pihaknya untuk mendongkrak target produktivitas padi 12 ton per hektar. Sementara rerata produktivitas nasional hanya berkutat di hasil panen 5,2 ton per hektar saja. Kok bisa produksi setinggi itu? Ya, bisa. Kalau memang diurus serius.

    Terlanjur menyebut Vietnam, Dekan Fakultas Pertanian Unila Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., sebelumnya bercerita. Bersama Rektor Unila dirinya pernah berkunjung pada dua universitas di Vietnam. Seminggu ia di sana. Sebuah rentang waktu yang cukup untuk menghimpun informasi dan mengamati kinerja para akademisi pertanian di negeri komunis tersebut.

    Lantas apa yang bisa Kuswanta simpulkan dari kunjungannya? Satu kata, ngeri! Menurutnya, teknologi pertanian dan keseriusan negara komunis itu di bidang pertanian sudah jauh berkembang. Dia berkeyakinan kalau cara penanganan sektor pertanian di Indonesia masih seperti ini, niscaya akan makin jauh tertinggal, diasepin Vietnam.

    Tapi tak perlu terkejut mendengar kabar itu. Karena memang tak mudah berharap banyak dari kebijakan. Mari belajar sabar dari petani-petani tangguh kita. Biarpun nasib keluarga dan masa depan anak-anaknya terpontang-panting, lantaran menggantungkan nasib di pertanian yang luas lahannya tak seberapa itu. (*)



  • Saat melangsungkan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanggamus Pj. Gubernur Samsudin meresmikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis. Di tempat yang dilengkapi fasilitas lebih modern dan bersih ini, proses pelelangan ikan dilakukan sesuai standar kesehatan yang lebih baik.

    Tanggamus (Progres.co.id): Pada kesempatan itu Samsudin berharap TPI Higienis mampu meningkatkan kualitas penanganan hasil laut, sekaligus mendukung ekonomi masyarakat nelayan. Pj Gubernur juga mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama menanggulangi stunting melalui berbagai program. Termasuk pemenuhan kebutuhan gizi dengan mengonsumsi ikan laut.

    “Stunting ini salah satu tantangan serius yang sedang kita hadapi. Pemerintah berupaya serius menanganinya. Melalui TPI Higienis ini semoga makin tersedia hasil tangkapan laut yang berkualitas dan makin meningkatkan gizi bagi anggota masyarakat secara luas,” katanya, Jum’at (04/10/2024). 

    Selain meninjau TPI Higienis, Pj Gubernur juga menyerahkan bantuan bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus, antara lain :

    •Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp 703.261.628; 

    •Pelayanan kesehatan Tahun 2024 berupa tabung oksigen dan oxygen consentrator senilai Rp62.000.000; 

    •Pengelolaan KIA Tahun 2024 sebesar     Rp31.440.000; 

    •Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, sebesar Rp3.555.000; 

    •Budidaya Ikan Dalam Ember, Benih dan Pakan Ikan,Benih Ikan Lele dan Nila, Gurame dan Pakan Ikan; 

    •2 (dua) Unit Kursi Roda, 30 Paket Sembako;  

    •Bantuan Alat Masak Listrik untuk Pulau Tabuan 400 Unit;  

    •Bantuan  perkebunan berupa Demplot Kopi 1 Ha; Benih Kopi 5000 batang; Mesin Potong Rumput 4 Unit; Mulsa 10 Roll, Pupuk 375 Kg;  

    •Vaksin hewan PMK 5000 Dosis;  

    •Bantuan 2 Masjid masing-masing  Rp15.000.000;  

    •Penyerahan Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda;  

    •Bantuan Untuk Ibu menyusui (Apron); 

    •Bantuan hibah Bibit dan Sayuran Kepada 2 Kelompok tani; 

    •8 Unit Mesin Jahit; 

    •Bantuan Alat Tekhnologi Tepat Guna (ATTG) Untuk Kelompok UPPKA Berupa 1 Unit Mesin Jahit dan 2 Unit kompor Mawar ; 

    •Paket aplikasi Pijar Sekolah yang merupakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah, free 6 bulan dan 2 Unit Komputer;  

    •Bantuan BPJS Ketenagakerjaan senilai  Rp1.078.916.670;

    •Penyerahan Sertifikat tanah; 

    •Baksos pelayanan kesehatan berupa: Pemeriksaan Kesehatan, Pengobatan Gratis, Pemeriksaan Gula Darah, 20 Paket Stunting. (*)



  • Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, menyebut deflasi sudah terjadi di Indonesia selama 5 bulan belakangan. Tanda-tandanya terlihat jelas. Harga-harga kebutuhan pokok anjlok.

    Jakarta (Progres.co.id): Situasi yang tidak baik-baik saja ini, masih menurut Zulhas (sapaan akrabnya), dapat memberi dampak buruk bagi petani hingga pedagang pasar. Sebab, harga beli produk menurun, alhasil keuntungan petani dan pedagang jeblok.

    “Misalkan patokan kita harga cabai Rp40 ribu. Tapi di pasar cuma laku Rp15 ribu, itu langsung bangkrut petaninya, gitu loh. Atau telur, kalau telur standar kita kan Rp28 ribu, kalau dia cuma harganya Rp24 ribu, ya itu lapaknya bisa tutup,” terangnya, Jumat (4/10/2024).

    Kondisi tidak mengenakkan ini akan makin mengerikan, kalau deflasi terjadi terus menerus. Bukan tidak mungkin petani dan pedagang benar-benar gulung tikar.

    Hanya saja, Menteri Perdagangan ini mencoba optimis, dia menduga turunnya daya beli di tengah masyarakat belum tentu lantaran deflasi. Bisa saja deflasi terjadi karena memang pasokan di pasar yang meningkat, melebihi jumlah permintaan normal.

    Sementara banyak pengamat ekonomi menganggap situasi ekonomi yang berlangsung sekarang memang sedang lesu. Misalnya seperti pendapat yang disampaikan ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad saat tampil di podcast ‘Tolak Miskin: Sinyal Deflasi Indikasi Ekonomi RI Kurang Darah’.

    Dia meyakini kondisi yang berkembang memang mengindikasikan deflasi. “Salah satu tanda daya beli masyarakat yang kian melemah adalah turunnya harga produk pangan pokok. Seperti cabai, bawang, telur, hingga daging ayam,” ungkapnya.(*)



  • Pertanian memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Besarnya peran itu hendaknya diikuti pula dengan besarnya perhatian terhadap sektor pertanian.

    Bandarlampung (Progres.co.id): HARAPAN ini disampaikan Elvira Umihanni, selaku Ketua Umum Ikaperta (Ikatan Alumni Pertanian) Unila, usai membuka diskusi publik; Rekomendasi Bidang Pertanian bagi Kepala Daerah Terpilih.

    “Sudah sepatutnya berbagai pihak berkontribusi bagi pembangunan pertanian secara luas, atau setidaknya untuk menjaga kesinambungan ketahanan pangan. Ikaperta, sebagai perkumpulan alumni, merasa berkewajiban turut mengambil andil di ranah itu,” jelasnya di Aula Fakultas Pertanian, Unila (5/10/2024).

    Dikatakannya, diskusi publik yang diketengahkan Ikaperta ini, setidaknya menjadi langkah awal pasca kepengurusan Ikaperta periode 2024-2028 yang dilantik sehari sebelumnya. Mengenai tematik diskusi, Elvira yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung menjelaskan, pemilihan tema disesuaikan dengan momentum.

    Menjelang pemilihan kepala daerah yang nantinya akan diikuti oleh pelantikkan, sambungnya, menjadi tepat bila Ikaperta mengajukan beberapa rekomendasi di bidang pembangunan pertanian di Lampung.

    “Ikaperta tidak masuk ke ranah politik. Kami sebatas berupaya memformulasikan butir-butir rekomendasi yang nantinya mungkin bisa diakomodir oleh kepala daerah terpilih. Syukur bila usulan tersebut kelak diimplementasikan pada kebijakan,” terangnya.

    Adapun rekomendasi yang akan diusulkan merupakan hasil masukan dari berbagai pakar dan diskusi panjang oleh pihak-pihak berkompeten. Salah satu sumber referensinya ialah topik diskusi yang diketengahkan tiga pembicara pada gelaran diskusi publik kali ini.

    Ketiganya ialah Prof. Muhajir Utomo (mantan Rektor Unila), Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S (Guru Besar Agribisnis Fakultas Pertanian, Unila) dan berikutnya Mardianto selaku praktisi star-up Mastani.(*)