Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Hendri Std

  • KSAL Tinjau Program Ketahanan Pangan Lanal Lampung

    Tak hanya menanam padi, pangkalan TNI AL (Lanal) Lampung dan Yonif 9 Marinir juga membudidayakan melon serta ikan bawal bintang. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, menyampaikan apresiasi saat berkunjung ke lokasi.

    Pesawaran (Progres.co.id): TIDAK hanya sebatas berkunjung, Laksamana TNI Muhammad Ali juga turut mengawali panen raya padi di lahan Lanal. “Saya bangga atas pencapaian ini,” katanya kepada awak media, Senin (3/2/2025).

    Lebih lanjut Ali menjelaskan, hasil panen raya ini dapat dijadikan sebagai pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk para murid sekolah, selain tentunya guna menopang tercapainya program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

    Dia juga menambahkan, secara keseluruhan TNI AL turut terlibat aktif dalam upaya tersebut. Misalnya melalui pengelolaan lahan pertanian seluas 500 hektare. “Lanal Lampung dan Yonif 9 Mar kebagian kelola 22 hektar lahan sawah. Dari total lahan garapan 500 hektar yang sudah panen 250 hektare, termasuk di Lampung. Saya dapat info, produktivitasnya mencapai 5 ton per hektare,” papar Ali yang didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin.

    Kegiatan lantas diteruskan dengan penanaman buah melon inthanon serta penanaman bibit mangrove. Keduanya juga meninjau Keramba Jaring Apung Brigade Infanteri 4 Mar/BS yang membudidayakan ikan bawal bintang di Dermaga Lembing. Selanjutnya diteruskan dengan penebaran bibit ikan nila, jelawat dan ikan nilem di kolam di area sekitar Mako Lanal Lampung Caligi. (*)

  • Meski Keputusan Mentan Sudah Terbit, Pansus Tata Niaga Singkong Terus Berlanjut

    Kendati Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan harga singkong, Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung tetap melanjutkan tugas.

    Bandarlampung (Progres.co.id): “PANSUS tetap lanjut karena sudah dibentuk dan terus bekerja sampai selesai. Insyaallah, 7 Maret nanti hasilnya akan diparipurnakan,” terang Ahmad Basuki, anggota pansus, kepada awak media, Jumat (31/1/2025).

    Ditambahkannya, keputusan bersama Kementan menjadi rujukan dan yurisprudensi harga minimal, terutama dalam kondisi darurat seperti saat ini. Pansus dibentuk untuk menciptakan harga yang berkeadilan bagi petani dan pengusaha tapioka.

    “Petani singkong dan perusahaan tapioka adalah satu kesatuan ekosistem yang saling berdampingan dan membutuhkan. Tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan atau tersakiti,” tegas Abas, sapaan akrab Ahmad Basuki.

    Abas, yang juga merupakan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti bahwa kondisi harga yang jatuh serta potongan rafaksi yang besar selama ini telah melukai rasa keadilan petani. Karena itu, keputusan yang telah diambil Kementan harus dihormati dan dijalankan oleh semua pihak.

    “Apa yang diputuskan Menteri Pertanian hari ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya sebagai bentuk kehadiran negara untuk rakyatnya. Pak Menteri ini bukan hanya bapaknya petani singkong, tapi juga bapaknya pengusaha tapioka. Maka, keputusan ini harus diamankan bersama dan diawasi implementasinya di lapangan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan harga ubi kayu dalam rapat koordinasi dengan industri tapioka, pada 31 Januari 2025 di Jakarta. Dalam kesepakatan tersebut, menetapkan harga singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen.

    Selain menetapkan harga, Kementan juga mengatur tata niaga tepung tapioka dan tepung jagung sebagai komoditas lartas (dilarang dan dibatasi). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan bahan baku dalam negeri terpenuhi sebelum dilakukan impor. Impor hanya diperbolehkan jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi atau telah habis diserap seluruhnya oleh industri.(*)

  • Aturan Kualitas Gabah Dihapus, Bulog Wajib Serap Rp6.500/Kg

    Tampaknya pemerintah tak mau setengah hati berpihak pada nasib petani. Itu ditunjukkan dengan pencabutan kebijakan ketentuan kualitas gabah yang diserap Perum Bulog. Dengan kata lain, semenjak revisi ditetapkan, Bulog wajib membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Jakarta (Progres.co.id): KENDATI telah ditetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram (kg), namun terdapat aturan kualitas gabah yang dapat diserap dengan harga tersebut. Tak pelak banyak produksi gabah petani yang tidak dapat diserap Bulog.

    Dicabutnya aturan itu tertuang dalam Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Aturan ini ditetapkan pada 24 Januari 2025.

    “Ketentuan mengenai harga pembelian gabah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi diktum nomor kesatu dalam aturan tersebut, dikutip Kamis (30/1/2025).

    Revisi ini telah ditetapkan sebagai Hasil Rapat Koordinasi Terbatas bidang Pangan, Kementerian Koordinator bidang Pangan Nomor R-50/SES.M.PANGAN/SD/01/2025 tanggal 22 Januari 2025.

    “Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani ditetapkan menjadi sebesar Rp6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per kilogram,” tulis diktum kedua.

    “Perum Bulog melaksanakan pembelian GKP di tingkat petani dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua,” lanjut diktum keempat.

    Aturan itu memerintahkan Bulog menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembelian GKP di tingkat Petani kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

    “Laporan hasil pelaksanaan pembelian GKP di tingkat Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT paling sedikit memuat: a. data petani yang menjual GKP; b. volume pembelian GKP; dan c. lokasi pembelian GKP,” tutup keputusan tersebut.

    Berikut aturan penyerapan gabah yang telah dicabut:

    1) Gabah Kering Panen (GKP) di petani sebesar Rp 6.500 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%.

    2) GKP di penggilingan sebesar Rp 6.700 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%.

    3) Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 8.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%.

    4) GKG di gudang Bulog sebesar Rp 8.200 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%.

    5) GKP petani di luar kualitas 1 kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 11-15% Rp 6.200/kg (rafakasi Rp 300/kg).

    6) GKP petani di luar kualitas 2 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 10% Rp 6.075/kg (rafakasi Rp 425/kg).

    7) GKP petani di luar kualitas 3 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 11-15% Rp 5.750/kg (rafakasi Rp 750/kg).

    8) GKP penggilingan di luar kualitas 1, kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 11% Rp 6.400/kg (rafakasi Rp 300/kg).

    9) GKP penggilingan di luar kualitas 2 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 10% Rp 6.275/kg (rafakasi Rp 425/kg).

    10) GKP penggilingan di luar kualitas 3 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 11-15% Rp 5.950/kg (rafakasi Rp 750/kg).(*)

  • Petani di Lampung Perlu Tahu Cara Baru Beli Pupuk Subsidi

    Cukup tunjukkan KTP atau kartu tani, petani dapat kemudahan menebus pupuk bersubsidi di kios-kios atau pengecer. Lampung peroleh jatah pupuk subsidi 812.000 ton atau setara Rp 4,21 triliun

    Jakarta (Progres.co.id): PEMERINTAH menerapkan skema baru cara membeli dan menebus pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025.

    Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menetapkan alokasi pupuk subsidi 9,5 juta ton pada tahun ini. Adapun rincian alokasinya terbagi menjadi tiga jenis, yakni urea 4,6 juta ton, NPK sebanyak 4,2 juta ton dan NPK untuk Kakao sebesar 147.000 ton dan organik 500.000 ton. 

    Aturan ini juga menetapkan harga eceran tertinggi (HET) baru pupuk bersubsidi pada 2025 yakni pupuk urea sebesar Rp 2.250 per kilogram (kg), pupuk NPK Rp 2.300 per kg, pupuk NPK untuk kakao Rp 3.300 per kg, serta pupuk organik Rp 800 per kg. 

    Pupuk subsidi ini diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani di subsektor tanaman pangan berupa padi, jagung dan kedelai. Kemudian, hortikultura yang meliputi cabai, bawang merah dan bawang putih, dan/atau perkebunan yag meliputi tebu rakyat, kakao dan kopi. 

    Adapun luas lahan sawah petani yang dapat alokasi pupuk subsidi maksimal 2 hektare (ha), termasuk petani yang tergabung di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku. 

    Cara Peroleh Pupuk Subsidi

    Dijelaskan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung ke dalam Kelompok Tani (Poktan) dan terdaftar dalam e-RDKK.

    “Jadi petani harus terdaftar dulu dalam e-RDKK. Pendataan petani penerima melalui e-RDKK dapat dievaluasi 4 bulan sekali pada tahun berjalan. Dengan demikian masih bisa melakukan pembaharuan data petani dan kebutuhan pupuk ketika sistem e-RDKK dibuka,” kata Andi.

    Sementara Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Jekvy Hendra, menguraikan Kepala Dinas Pertanian Provinsi juga telah menetapkan penerima pupuk subsidi hingga ke tingkat kecamatan dan memastikan mekanisme pembayaran pupuk subsidi aman.

    “Saat ini 100 persen daerah telah penetapan alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan, maka tidak ada kendala lagi penyaluran sesuai dengan e-RDKK. Pupuk Indonesia pun menjamin ketersediaannya di tiap daerah,” jelas Jekvy.(*)

  • Belajar dari Sumsel Masukkan Pelajaran Pangan Lokal ke Kurikulum SMA/SMK

    Pemerintah pusat menjadikan Sumatera Selatan (Sumsel) bersama dua provinsi lain, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, sebagai proyek pilot penerapan mata ajar pangan lokal.

    Sumatera Selatan (Progres.co.id): PENERAPAN mata ajar pangan lokal itu sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah mengantisipasi perubahan iklim yang akan terjadi di Indonesia.

    “Bicara perubahan iklim, semua akan berdampak. Bukan hanya kabupaten tertentu. Sebagai pendidik, kami dorong implementasi kurikulum ini, agar bisa mengantisipasi dampak dari perubahan iklim di masa mendatang,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Awaluddin, Rabu (22/1/2025).

    Mengenai peluncuran mata pelajaran pangan lokal yang masuk dalam Kurikulum Merdeka  sebagai mata pelajaran muatan lokal ini, dia menyebut akan diuji coba untuk jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan atau SMA/SMK. “Tapi sebelum diajarkan secara menyeluruh, kita akan coba pada beberapa sekolah dulu,” imbuh Awaluddin seperti dikutip Tempo.co.

    Lebih lanjut dia menguraikan, kegiatan tersebut bekerja sama dengan World Agroforestry atau ICRAF yang merupakan lembaga penelitian internasional berfokus pada pengelolaan hutan hujan tropis dan cagar alam. Nantinya, kata dia, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, ICRAF, dan Tim Pengembangan akan mengatur petunjuk dan teknis dalam pengembangan materi mata ajar Pangan Lokal.

    “Semua akan kami petakan dalam juknis. Sebelumnya kan belum ada, maka ini akan kami kembangkan melalui tim untuk juknis kurikulum muatan lokal ini,” kata Awaluddin.

    Sedangkan Andree Ekadinata, Direktur ICRAF, mengatakan proyek pilot dilakukan ICRAF bersama daerah dengan potensi pangan yang cukup besar. Tujuannya, siswa dapat memahami banyak sumber pangan di sekitar wilayahnya masing-masing, tidak melulu beras dan nasi.

    “Kemudian, kita juga ingin generasi masa depan bisa punya ketahanan iklim. Sehingga ketika terjadi perubahan iklim, mereka tahu bahwa ada sumber pangan lain yang bisa dikonsumsi,” kata Andree.(*)

  • Dihantui Risiko Gagal Panen, Petani Bisa Manfaatkan Asuransi Pertanian BUMN Jasindo

    Hampir 68 persen petani di Indonesia tergolong petani gurem, kalau tidak mau menyebut miskin. Mereka rentan terlilit rentenir untuk melangsungkan usaha taninya. Belum lagi bila mengalami gagal panen. Siapa gerangan “kawan” para petani itu yang berkenan mengulurkan tangan pertolongan?

    Jakarta (Progres.co.id): KONDISI memprihatinkan itu diamini pengamat pertanian Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian. Menurutnya, tantangan demikian bisa dicarikan jalan ke luar, misalnya dengan kehadiran asuransi. “Bahkan, bukan hanya petani tapi juga para peternak,” katanya, mlalui keterangan resmi, Kamis (23/1/2025).

    Kebutuhan terhadap asuransi seperti itu, sambung Eliza, makin terasa penting mengingat Presiden Prabowo Subianto sedang menggenjot produktivitas sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan. “Manfaat utama asuransi setidaknya bagi petani bisa menjadi jaring pengaman finansial yang krusial bagi petani,” jelasnya.

    Sebab, Eliza mengimbuhkan, tantangan yang dihadapi petani tidaklah sedikit. Mulai dari gagal panen karena cuaca esktrem sampai serangan hama. Kedua hal tersebut kerap tidak dapat dihindari. Menjadi tidak terlalu membebani jika petani bisa dapat kompensasi melalui asuransi. Sehingga mereka masih bisa memperoleh modal produksi untuk masa tanam selanjutnya.

    Berbeda kondisinya, lanjut Eliza, kalau petani bergantung pada rentenir. Karena pasti ada yang diijonkan. Kecenderungan yang terjadi harga panen kerap dibayar di bawah harga pasar. “Akibatnya mudah ditebak. Lagi-lagi petani menjadi pihak yang sangat dirugikan dari hubungan mereka dengan rentenir,” tuturnya.

    Mata rantai yang tidak mnguntungkan pihak petani itu, masih menurut Eliza, bisa diputus dengan kehadiran asuransi pertanian. Sayangnya, masih begitu banyak petani yang belum mengetahui ini.

    Kalau pun sudah pernah tahu tapi belum sampai pada taraf memahami. Umpamanya pemahaman tentang klaim asuransi yang dianggap sulit, termasuk dalam hal membuktikan kegagalan panen yang juga diduga bakal ribet. Sampai pada minimnya informasi besaran premi asuransi yang akan ditanggung petani.

    Untuk menjawab kendala pada petani dan peternak, pemerintah berupaya hadir melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasindo yang memiliki produk asuransi khusus di bidang pertanian yang disebut AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan AUTSK (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau).

    Seperti disampaikan Sekretaris Perusahaan Jasindo, Brellian Gema, AUTP dan AUTSK merupakan suatu bentuk perlindungan kepada para petani dan peternak agar mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

    “Dengan menjadi peserta asuransi, petani dan peternak bisa lebih memusatkan perhatian pada pengelolaan usaha tani dan peternakan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih menguntungkan,” kata Brellian.

    Dia menguraikan, AUTP memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman resiko gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, penyakit, dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman.

    Hingga akhir 2024, tambah Brellian, sebanyak 5,8 juta hektare lahan pertanian telah diberikan perlindungan melalui program AUTP. Selain itu, Jasindo telah memberikan manfaat bagi lebih dari 9 juta petani di seluruh Indonesia.

    Sedangkan untuk bisa mendapatkan manfaat AUTP, petani cukup membayar premi Rp180 ribu dan menggarap atau memiliki lahan maksimal 2 hektare, serta dengan kriteria lahan irigasi atau lahan tadah hujan yang dekat dengan sumber air. “Kami memahami risiko yang dihadapi oleh petani setiap musimnya, dan program AUTP adalah cara kami untuk mengurangi kecemasan tersebut,” kata Brellian.

    Melalui perlindungan ini, Jasindo berharap dapat membantu petani untuk terus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Brellian juga menjelaskan, komitmen Jasindo untuk mengurangi risiko dalam gagal panen yang diakibatkan dari bencana alam, hama, dan penyakit akan terus diperluas dengan melakukan kerja sama dan kolaborasi bersama Kementerian terkait, pemerintah daerah, dan komunitas pertanian.

    “Melalui produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap usaha tani ini, kami sebagai ekosistem BUMN berupaya untuk terus mendukung misi dan program Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran agar tercipta kemandirian bangsa,” pungkas Brellian.(*)

  • Pansus Temukan Dilematis Penerapan Harga Singkong di Lampung

    Kesepakatan harga singkong Rp1.400 per kilogram bukan perkara gampang untuk diterapkan. Kesimpulan itu disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung usai menyambangi Lampung Utara, Lampung Tengah, Mesuji dan Lampung Timur.

    Bandarlampung (Progres.co.id): “NGGAK mudah,” ucap Mikdar Ilyas, selaku Ketua Pansus kepada wartawan, Senin (20/1/2025). Pernyataan itu disampaikannya usai bertemu banyak pihak. Baik petani singkong maupun kalangan pengusaha tapioka di daerah.

    “Benar, rujukan harganya masih pada ketetapan gubernur. Hanya saja nantinya tetap ada banyak hal yang patut dipertimbangkan, terlebih setelah pansus menengok langsung ke lapangan,” imbuhnya. Pertimbangan yang dimaksud, misalnya, mulai dari kualitas singkong, persaingan, kondisi perusahaan, harga yang berimbas ke semua pihak, petani dan perusahaan.

    Di pihak petani, imbuh Mikdar, mengeluhkan perihal harga singkong Rp1.400 per kilogram yang disepakati Desember 2024 lalu, namun sampai sekarang belum juga dijalankan. Kalaupun ada perusahaan yang berkenan menerapkannya, hanya berlaku untuk kualitas singkong berkadar aci 24 persen.

    Sedangkan dari pihak pabrik tapioka, jelas-jelas mengaku belum bisa mengikuti aturan sesuai surat edaran Pj Gubernur. “Mereka bilang, kalau nekat beli sesuai harga kesepakatan, bukan untung malah buntung,” kata Mikdar menirukan ucapan pihak perusahaan yang ditemuinya.

    Kerugian yang dimaksud pabrikan menyangkut ketidaksesuaian dengan kadar aci yang diharapkan. Sementara kadar aci singkong dari petani terbilang rendah. Alhasil untuk mengolah 1 kilogram tepung memerlukan 5 sampai 6 kilogram singkong. “Kondisi serupa ini akan membuat ongkos produksi sangat tinggi dan merugikan pabrik,”  kata Mikdar.

    Sementara di pihak lain, masih terdapat perusahaan besar yang mengimpor tapioka dari luar negeri dengan harga jauh lebih rendah dari produksi lokal. Tak pelak perusahaan lokal kalah bersaing.

    Belum lagi, lanjut Mikdar, sudah ada kesepakatan standar harga yang berlaku di antara distributor tepung tapioka. “Perkaranya memang kompleks,” katanya.

    Namun demikian, sambung dia, pihak perusahaan bakal berkenan mengikuti aturan pemerintah yang disepakati sebelumnya, asalkan ada regulasi yang menguntungkan semua pihak.

    “Semua informasi ini nantinya akan kami bawa ke Jakarta. Terutama ke Kementerian Perdagangan, Pertanian maupun Kementerian Perindustrian,” jelas Mikdar.(*)

  • CORE: Kalau Mau Swasembada, Ubah Pola Subsidi

    Hentikan penyaluran pupuk subsidi. Ganti menjadi bantuan langsung tunai kepada petani.

    Jakarta (Progres.co.id): CORE Indonesia atau Center of Reform on Economics mengusulkan agar pemerintah menghapus skema penyaluran pupuk subsidi. Saran itu terkait dengan target nasional mewujudkan subsidi beras.

    Dwi Andreas Santosa, Research Associate CORE mengatakan, subsidi pupuk dan berbagai bantuan yang disalurkan selama ini cenderung tidak efektif, bahkan rentan penyelewengan. “Dengan mengubah polanya maka tidak ada lagi pupuk subsidi dan nonsubsidi,” katanya dalam Outlook Ekonomi Sektoral 2025 di Kantor CORE Indonesia, Jakarta, Selasa (21/1).

    Lebih lanjut, seperti dikutip dari CNNIndonesia,  Andreas menyampaikan analisisnya terkait target swasembada pangan. Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University itu, sangsi mimpi tersebut bisa tercapai di era Presiden Prabowo Subianto.

    Ia lantas membandingkan volume impor 12 komoditas utama yang masih di level 8 juta ton pada 2008 lalu. Namun, imbuh Andreas, totalnya melonjak ke 29,9 juta ton pada 2023-2024.

    “Lalu bagaimana kita bisa mencapai swasembada dan bagaimana menghilangkan impor 30 juta ton? Kalau tujuannya menarget swasembada pangan. Itu akan berat. Berbeda dengan swasembada beras. Harapan itu memiliki peluang, mengingat kita masih punya stok beras memadai hasil impor tahun sebelumnya,” urai Andreas.

    Menurutnya, stok beras pada awal 2024 sebanyak 4,1 juta ton. Sementara, pada awal 2025 stok awal diprediksi menyentuh 7,5 juta ton karena tumpukan stok beras impor sebelumnya.

    “Pertanyan lain, kalau pun swasembada beras tercapai tahun ini, apakah memberi dampak besar bagi petani kita? mengingat jaringan-jaringan petani kami sudah laporan. Saat ini belum panen raya. Sedangkan harga gabah sudah mulai jatuh di banyak tempat. Penyebabnya tiada lain karena stok yang sedemikian besar,” pungkas Andreas.(*)

  • Duet Kementan dan Kemensos Bagikan Bibit Pangan dan Ternak untuk Keluarga Miskin

    Siapa nyana kalau pekarangan rumah yang semula dibiarkan kosong, sebenarnya menyimpan jurus mujarab untuk mengantisipasi inflasi dan kemiskinan.

    Jakarta (Progres.co.id): GUNA menggali potensi itu Kementerian Pertanian menyiapkan langkah khusus yang disebut Pangan Bergizi. Spesifikasi program ini menyasar pekarangan warga di desa-desa. Lebih menjurus lagi menarget warga miskin.

    Dalam rancangan program, warga miskin akan diberi bantuan bibit tanaman pangan hingga hewan. Jenis bibit tanaman yang dibagikan beragam. Mulai dari cabai, sayuran, hingga buah-buahan. Dengan memberdayakan pelataran rumah, diharapkan warga desa bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

    “Setiap pekarangan rumah dimanfaatkan untuk usaha tani sekaligus beternak. Kita upayakan nantinya betul-betul berproduksi,” urai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono usai bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Lebih lanjut dia menjelaskan, melalui program tersebut diharapkan mampu mendatangkan banyak manfaat. Di antaranya seperti mengurangi biaya belanja kebutuhan pangan hingga menekan inflasi.

    Sudaryono juga mengatakan, kedatangannya ke Kemensos berkaitan dengan rencana implementasi data tunggal. Dimana data tersebut nantinya akan dipakai agar program yang digarap Kementan tepat sasaran. “Kita butuh data valid. Di daerah mana saja masih banyak masyarakat miskin. Ke sanalah program Pangan Bergizi diarahkan. Kita masuk untuk memberdayakan sisi sektor pertaniannya,” jelasnya, seperti dikutip dari detik.com.

    Sementara saat disinggung keberadaan petani penggarap yang jumlahnya makin banyak, Sudaryono menyebut Kementan akan memberdayakan mereka. Pemerintah bakal memberikan bibit, pupuk, hingga menyiapkan irigasi bagi petani penggarap. “Kita sudah siapkan Inpres irigasi. Jadi soal irigasi di tahun ini akan dibereskan semua. Termasuk urusan pupuk,” katanya.

    Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya, daftar penerima pupuk baru bisa diserahkan ke pupuk Indonesia pada tengah tahun, di April. Sedangkan saat ini daftar tersebut sudah diproses oleh pupuk Indonesia semenjak Desember tahun sebelumnya. Dengan demikian pengambilan pupuk sudah bisa dilakukan sejak 1 Januari 2025. Pupuk bisa diambil di kios-kios.

    Pada kesempatan berikutnya, Mensos Saifullah mengatakan, pertemuannya bersama Wamentan untuk membahas data, terkait sinergitas yang akan dijalin oleh kedua pihak. “Kita akan kolaborasi khususnya dalam

    pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan sektor pertanian. Upaya ini menjadi satu tarikan napas dengan program nasional mendorong terwujudnya ketahanan pangan,” katanya.(*)

  • Persiapan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan XVII di Pringsewu

    Kabupaten Pringsewu sedang bersiap menjadi tuan rumah Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVII. Kegiatan tersebut dipandang strategis karena merupakan momentum untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menggali potensi daerah, dan memperkenalkan produk unggulan lokal.  

    Pringsewu (Progres.co.id): DEMI kesuksesan kegiatan yang akan berlangsung pada 10 hingga 15 Juni mendatang, digelar rembuk harian KTNA di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu yang dihadiri oleh Ketua KTNA Provinsi Lampung sekaligus anggota DPR RI, H. Hanan A. Rozak.

    Selain itu pada rembuk yang diikuti Ketua KTNA dari seluruh kabupaten di Provinsi Lampung ini, turut hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, Masykur. Kemudian Kepala Dinas KPTH Provinsi Lampung yang diwakili Ratna Gustin Pancaswati selaku Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Pelatihan, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Siti Litawati.

    “PEDA XVII ini diharapkan dapat menjadi ajang diskusi produktif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi para petani dan pelaku sektor pertanian,” ujar Masykur dalam sambutannya, Rabu (15/1/2025).

    Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, KTNA dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian. 

    “Kami siap mendukung penuh segala persiapan dan kegiatan PEDA mndatang,” katanya, seraya berharap semoga kegiatan tersebut dapat memberi manfaat besar bagi petani serta masyarakat Kabupaten Pringsewu.

    Sementara Hanan A. Rozak menyampaikan terima kasih terhadap pemerintah setempat atas segala dukungan. “Kami optimis PEDA ini akan menjadi wadah strategis bagi petani dan nelayan untuk berbagi pengalaman, memperkuat jaringan, serta meningkatkan kualitas sektor pertanian di Lampung,” katanya.

    Pada kesempatan sebelumnya, Hanan menyampaikan bahwa KTNA memiliki tanggungjawab dan harus berperan aktif membantu persoalan petani, termasuk persoalan rendahnya harga ubi kayu atau singkong yang sedang menjadi sorotan publik belakangan ini.

    “Memang sekarang pemerintah dan anggota dewan sedang mencari solusi terbaik. Tapi mesti dipertimbangkan pula, menaikkan harga singkong dan menjaga stabilitas harganya bisa dilakukan dengan strategi atau politik pertanian. Dimana perlu dijaga keseimbangan supply-demand singkong. Caranya dengan menekan jumlah produksi agar tidak over supply,” papar Hanan.(*)