Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Hendri Std

  • Susur Sungai Nunik Nikmati Hutan Mangrove Lampung Timur  

    Hanya butuh kesadaran untuk merubah keadaan. Keyakinan ini kiranya berhasil digenggam warga pada beberapa desa di Lampung Timur. Berbekal tekad itu “berlian” yang bersemayam di kawasan hutan mangrove berhasil tergali. Kini kilaunya terpancar menjadi obyek ekowisata yang mulai menggeliat digandrungi wisatawan.

    Lampung Timur (Progres.co.id): PANCARAN eksotisme keindahan alam itu kiranya mampu menjadi daya tarik Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, untuk menyambanginya. Tak sekadar bertandang buat mengagumi, Nunik -sapaan akrabnya- juga mengapresiasi inisiatif masyarakat tersebut. Menurutnya, warga tak hanya berhasil memanfaatkan kawasan hutan mangrove sebagai destinasi ekowisata. Melainkan juga telah berperan aktif melaksanakan konservasi lingkungan.

    “Saya tahu upaya ini tidak mudah. Tapi warga sudah membuktikan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan tekad kuat mampu merubah sesuatu, yang awalnya diabaikan kini justru menjadi ekoturisme yang mengagumkan,” ungkap Nunik, Sabtu (11/1/2025).

    Mantan Wakil Gubernur Lampung ini juga bilang, dirinya mengetahui cerita di balik keberhasilan itu. Awalnya, imbuh dia, warga cenderung pesimis untuk memulai. Terlebih kegiatan tersebut tidak ada anggaran alias tanpa upah untuk kerja-kerja yang harus dilakukan. Berbeda, misalnya, jika waktu dan tenaga yang akan mereka keluarkan dipakai untuk mencari udang atau kepiting di sekitar yang bisa segera memberi hasil.

    Namun, masih menurut cerita Nunik, di tengah kegamangan itu muncul kesadaran warga akan manfaat jangka panjang yang bisa diperoleh dari mengelola sekalius menjaga konservasi hutan mangrove.

    Hasilnya, kelompok tani hutan yang dibentuk warga berhasil membuka sejumlah kawasan hutan mangrove sebagai areal ekowisata. “Spirit sadar wisata itu yang terus menguatkan semangat warga di kelompok tani hutan untuk mandiri merawat hutan mangrove yang cukup luas ini,” ucapnya yang sempat menyicipi berperahu menyusuri sungai di antara hutan mangrove.

    Cita rasa akan sadar wisata itu terus berkembang. Warga kemudian turut menyiapkan homestay bagi pengunjung yang berniat melewati malam sambil icip-icip hasil laut dari hutan mangrove. Harga yang mesti dibayar terbilang terjangkau mulai Rp150 ribu per orang.

    Selain itu kelompok pengelola juga menyediakan sarana bagi pengunjung yang ingin menanam mangrove. “Saya lihat ada UMKM yang ikut tumbuh. Seperti usaha membuat sirup buah mangrove,” terang Nunik.

    Untuk diketahui mangrove di kawasan pesisir pantai Lampung Timur mencakup Kecamatan Pasir Sakti seluas 500 hektare, Kecamatan Labuhan Maringgai 400 hektare dan Kecamatan Labuhan Ratu seluas 1.000 hektare.

    Nunik juga menambahkan, sesungguhnya Lampung Timur masih banyak menyimpan potensi alam lainnya. Satu di antaranya keberadaan hamparan sabana luas yang di tengahnya dibelah sungai berair jernih.

    “Potensi itu bisa dikelola sebagai obyek wisata susur sungai. Hanya yang perlu dicatat bersama, ekonomi boleh berjalan tapi pelestarian lingkungan juga mesti dijaga,” pesannya ke warga. (*)

  • Menakar Prospek Brigade Pangan, Seberapa Menguntungkan bagi Petani Milenial?

    Kementerian Pertanian masif menggulirkan berbagai program yang diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan. Salah satunya Brigade Pangan. Program ini menjadikan generasi muda sebagai tulang punggung kegiatan. Para milenial diajak turun ke sawah sambil dibekali peralatan dan teknologi. Lantas benefit apa yang bisa diperoleh anggota Brigade Pangan?

    Lampung Selatan (Progres.co.id): MELALUI Brigade Pangan pemerintah ingin memastikan keberlanjutan sektor pertanian di tangan generasi muda yang lebih adaptif dan inovatif. Termasuk terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Lampung menjadi satu dari 12 provinsi yang dilibatkan dalam pelaksanaannya.

    Dari 15 kabupaten/kota di Sai Bumi Ruwa Jurai, 4 kabupaten masuk dalam target program Brigade Pangan yakni Mesuji, Tulangbawang, Lampung Timur dan Lampung Tengah. Untuk tanggung jawab pelaksanaan di Kabupaten Mesuji, Tulangbawang dan Lampung Tengah adalah BSIP (Balai Standardisasi Instrumen Pertanian). Sedangkan Bapeltan (Balai Pelatihan Pertanian) sebagai penanggung jawab kegiatan di Lampung Timur.

    “Ada empat pendamping dari kami yang mengawal kegiatan Brigade Pangan di Lampung Timur,” kata Kepala Bapeltan Lampung, Adi Destriadi, saat menerima Progres.co.id di kompleks Bapeltan, Jumat (10/1/2025). Ditambahkannya, keempat pendamping itu ditugasi mengawal pembentukan 29 Brigade Pangan.

    Lebih lanjut Adi menjelaskan, Brigade Pangan berisikan 15 generasi muda dengan rentang usia 19 tahun – 39 tahun. Mereka akan mengisi posisi dalam struktur kelembagaan seperti manajer, sekretaris dan kepala-kepala divisi. Adapun tugas utamanya mengelola lahan sawah dengan total luasan rata-rata 200 hektare.

    “Kalau lahan 200 hektare itu ada di satu desa, maka wilayah kerja Brigade Pangan hanya mencakup satu desa. Pengangkatan anggota juga atas SK kepala desa. Namun bila ternyata kuota lahan belum tercukupi akan dicarikan lahan di desa terdekat atau desa tetangga. Dengan begitu koordinasi dan monitoring tetap bisa efektif dilakukan,” terang Adi.

    Untuk lahan 200 hektare yang menjadi areal garapan, merupakan akumulasi dari lahan yang dimiliki oleh masing-masing anggota Brigade Pangan atau petani lain yang bersedia  bergabung dalam manajemen. Pada program ini, pemerintahan akan menyalurkan bantuan mulai dari alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sarana produksi untuk satu musim tanam kepada setiap Brigade Pangan.

    Untuk alsintan di antaranya mencakup bantuan traktor roda 2 dan 4. Lalu ada juga alat tanam serta alat panen padi. Bahkan turut disediakan drone yang dapat digunakan untuk menyemai bibit dan drone khusus menyemprot pestisida. Nuansa pengelolaan pertanian modern akan sangat terasa pada lingkup kerja Brigade Pangan.

    Sementara untuk saprodi, Kementerian Pertanian akan menyalurkan kebutuhan berdasarkan proposal yang diajukan masing-masing Brigade Pangan. “Kebutuhan tiap Brigade Pangan di masing-masing desa tentu tidak sama. Kebutuhan konkrit itu yang kemudian diinventarisir untuk diusulkan ke kementerian,” papar Adi.

    Khusus saprodi, sambungnya, pemerintah hanya memberi bantuan untuk keperluan satu musim panen saja. Diharapkan dengan stimulan tersebut yang dikelola secara profesional dan didukung peralatan serta teknologi penunjang, nantinya mampu meningkatkan produktivitas lahan.

    “Kita mengupayakan setiap hektare lahan mampu mencapai hasil panen 5 ton. Kalau diakumulasi dari luasan total 200 hektare, kurang lebih hasilnya seribu ton. Kemudian bila kuantitas panen itu dikali harga Rp6.500 per kilogram seperti yang ditetapkan pusat kemarin, sudah bisa terlihat hasil kerja Brigade Pangan dalam satu musim tanam,” urai Adi.

    Berbekal hitungan itu dan setelah berbagi profit dengan pemilik lahan, maka musim tanam selanjutnya sudah dapat dibiayai secara mandiri. Termasuk share profit kepada setiap anggota Brigade Pangan.

    Bahkan, masih menurut Adi, dalam perkembangan berikutnya pemerintah mendorong Brigade Pangan untuk menjadi sebuah unit usaha, misalnya koperasi. Disamping itu Adi tidak menampik kalau pelaksanaan program ini tidak selalu menemui jalan mulus tanpa hambatan.

    Dia memberi contoh pada fase pembentukan Brigade Pangan di beberapa desa. Awalnya tidak sedikit petani yang menemui dilematis untuk bergabung. Di satu sisi sebagai petani dirinya sudah terbiasa berinteraksi dengan para “cukong” setempat. Dimana para cukong selama ini sudah menjadi rekanan untuk memenuhi kebutuhan petani. Mulai dari penyediaan saprodi sampai pinjaman untuk kebutuhan keluarga. Semua transaksi tersebut baru dibayar setelah petani panen.

    “Nah, tadinya cukup banyak yang seperti itu. Beberapa petani merasa kurang pede kalau mesti meninggalkan ‘rekan’ lamanya, dan khawatir kalau ternyata program Brigade Pangan tidak berjalan. Tapi setelah diberi pemahaman oleh masing-masing pendamping dan mentor bahwa program ini memiliki prospek bagus, akhirnya banyak yang bergabung,” pungkas Adi, seraya berharap semua rencana yang sudah disusun Brigade Pangan bisa berjalan sesuai harapan.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan pencapaian swasembada pangan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak termasuk sumber daya manusia (SDM) pertanian, khususnya petani.

    “Kita harus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, karena ini merupakan kunci ketahanan pangan nasional. Brigade Pangan memiliki target meningkatkan indeks panen dari yang IP100 menjadi IP300. Panennya bukan tanamnya, produktivitasnya meningkat, serta mengutamakan kesejahteraan petani milenial yang berdomisili di wilayah tersebut,” terangnya.(*)

     

  • Kementerian Pertanian Lampung Tegaskan Brigade Pangan Bukan Program Coba-coba  

    Bukan khayalan bila melihat barisan generasi muda bergiat di lahan persawahan di wilayah Lampung, sambil memakai alat dan mesin canggih bahkan drone. Kalau bertemu mereka, sangat mungkin itu “pasukan” Brigade Pangan yang pembentukkannya diinisiasi Kementerian Pertanian.

    Lampung Selatan (Progres.co.id): Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil berbagai langkah terobosan demi mewujudkan swasembada pangan. Salah satunya melalui program Brigade Pangan yang mengakomodir sumber daya generasi muda untuk menggeluti dunia pertanian dengan pendekatan teknologi. Namun tidak sedikit publik di Lampung yang belum memahami penjabaran program strategis tersebut. Bahkan ada pula yang beranggapan ini hanya kegiatan “hangat-hangat kuku” yang tak tentu pula arah tujuannya.

    Menyikapi respon demikian Kepala Bapeltan (Balai Pelatihan Pertanian) Lampung, Adi Destriadi, menyatakan bisa memakluminya. “Kami bisa memahami bila ada anggota masyarakat, terutama di pedesaan, yang belum memperoleh gambaran utuh seputar brigade pangan. Sangat mungkin penyebabnya karena program ini terbilang baru bagi publik. Justru di sinilah peran kami di Bapeltan dan rekan-rekan pada lembaga terkait lainnya untuk tampil memberi penjelasan. Kami optimis, kalau khalayak sudah mengetahui manfaatnya, sangat mungkin akan mendukung. Bukankah ada pepatah, tak kenal maka tak sayang? Terlebih tujuannya tiada lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani,” urai Adi di ruang kerjanya kepada Progres.co.id, Jumat (10/1/20250).

    Diterangkannya, program Beigade Pangan juga bukan kegiatan nasional yang ujug-ujug diselenggarakan. Melainkan sudah melalui berbagai kajian. Khususnya untuk memanfaatkan potensi lahan dan keberadaan sumber daya manusia dari kalangan generasi muda.

    “Jadi ini semacam gayung bersambut. Di satu sisi Indonesia punya potensi lahan luas. Hanya saja belum termanfaatkan secara optimal. Sedangkan pada sisi lain kita juga memiliki generasi muda dalam jumlah besar yang bila diorganisir akan menjadi sebuah kekuatan. Misalnya, bila mereka dibekali pengetahuan serta keterampilan bertani, lalu didukung sarana prasarana penunjang yang memadai, bukan tidak mungkin kedua potensi tersebut bisa “dikawinkan” yang pada akhirnya menjadi prospek ekonomi menjanjikan,” ungkap Adi.

    Lebih lanjut dia menambahkan, sebagai bukti bahwa program Brigade Pangan bukan dibentuk secara serta merta, bisa dirunut dari keberadaan program perluasan areal tanam (PAT) padi yang sudah dilaksanakan sejak awal 2024 lalu.

    Bila dibedah lebih lanjut di dalam program PAT akan terlihat upaya serius pemerintah dalam merancang terwujudnya swasembada pangan. Tengok saja berbagai kegiatan yang digulirkan. Misalnya, oplah atau optimalisasi lahan rawa. Pada kegiatan ini pemerintah melakukan penambahan luas areal tanam dengan memanfaatkan lahan rawa.

    Lahan tanam tambahan itu didukung oleh gerakan pompanisasi dimana pemerintah memberi bantuan pompa air untuk pengairan areal tanam yang baru dibuka. Tidak berhenti sampai di situ, program juga melakukan irigasi perpompaan. Langkah yang dilakukan dengan membikin sumur dengan kedalaman yang sudah dipertimbangkan, kemudian dilengkapi pompa sedot serta bak penampungan air. Setelah itu air didistribusikan ke lahan sawah.

    Alternatif bantuan pemerintahan lainnya yaitu irigasi perpipaan. Upaya ini dilakukan bila di sekitar areal tanam sudah terdapat sumber air, namun dibutuhkan penanganan tambahan agar air bisa menjangkau lahan tanam. Untuk itu pemerintah hadir melalui pemasangan jalur pipa yang membentang dari sumber air hingga ke lokasi tanam.

    “Secara sederhana program PAT padi tadi bisa disebut sebagai cetak sawah baru. Dengan demikian melalui penerapan program ini terjadi penambahan lahan tanam di Lampung. Berapa besar luasan cetak sawah baru itu, datanya nanti tercatat di BPS. Jadi sebelumnya badan pusat statistik sudah memiliki data lahan baku sawah untuk tahun 2023. Nanti bila dilihat dari satelit akan tampak lahan sawah tambahan di luar data lahan baku sawah yang sudah ada. Kira-kira begitu untuk mengetahui adanya pencetakan sawah baru,” urai Adi.

    Apa kaitan antara program PAT yang dijalankan pada 2024 dengan program brigade pangan? Adi menerangkan, Brigade Pangan dibentuk untuk meningkatkan produktivitas lahan sawah. Sehingga bila produksi padi berhasil digenjot secara luas dan merata di berbagai wilayah, peluang terwujudnya swasembada pangan makin memungkinkan untuk dicapai.

    Hanya saja, sambung Adi lagi, dalam brigade pangan pelaku operasionalnya lebih menyasar pada kalangan generasi muda, dengan kisaran usia 19 tahun hingga 39 tahun. “Meski praktik di lapangan tetap saja ada kemungkinan dilakukan penyesuain. Misalnya, ada anggota masyarakat yang secara usia sudah di atas 39 tahun, namun masih tergolong melek teknologi. Nah, yang bersangkutan masih sangat mungkin dilibatkan,” katanya.

    Mengapa teknologi menjadi penting diperhatikan? Menurut Adi karena selain memberi ruang bagi generasi muda untuk mengelola pertanian secara mandiri, pada program Brigade Pangan juga akan mengedepankan pendekatan pengelolaan pertanian secara modern. Dimana beberapa ciri pertanian modern ditunjukkan melalui penggunaan alat dan mesin pertanian.

    “Kembali kita sederhanakan penjelasannya. Jadi pemerintah membentuk Brigade Pangan yang berisikan 15 generasi muda untuk diarahkan mengelola pertanian secara modern pada luasan lahan 200 hektare. Untuk mendukung para pejuang pangan tersebut, pemerintah pusat membantu alat dan mesin pertanian atau alsintan. Brigade Pangan juga akan dibantu sarana produksi untuk menanam bibit serta perawatannya hingga panen,” jelasnya.

    Lantas dimana program ini dilaksanakan? Adi menjelaskan, selain pada lahan persawahan masyarakat juga mencakup pada lokasi lahan hasil cetak sawah baru yang sudah dilakukan sebelumnya melalui program PAT.

    “Dengan demikian kita jadi bisa melihat gambarannya secara utuh, bahwa ternyata program Brigade Pangan bukan tiba-tiba muncul. Tapi memang sudah dipersiapkan secara matang. Terencana. Dan pelaksanaannya masih terkait atau berkesinambungan dengan program pemerintah sebelumnya, dalam hal ini PAT padi,” kata Adi.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan pencapaian swasembada pangan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak termasuk sumber daya manusia (SDM) pertanian, khususnya petani.

    “Kita harus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, karena ini merupakan kunci ketahanan pangan nasional. Brigade Pangan memiliki target meningkatkan indeks panen dari yang IP100 menjadi IP300. Panennya bukan tanamnya, produktivitasnya meningkat, serta mengutamakan kesejahteraan petani milenial yang berdomisili di wilayah tersebut,” terangnya.

    Sedangkan Idha Widi Arsanti, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), mengatakan para anggota Brigade Pangan yang terdiri 15 petani mendapat pelatihan intensif oleh pemerintah tentang teknik pertanian modern dan manajemen agribisnis, serta akses terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, benih unggul, pupuk berkualitas, dan sarana produksi pertanian lainnya.

    “Selain pelatihan dan pembinaan kepada anggota Brigade Pangan, program juga memastikan ketersediaan infrastruktur seperti sistem tata air dan irigasi. Sehingga  optimalisasi lahan pertanian benar-benar dapat berjalan baik,” ungkap Idha.(*)

  • Pusat Tingkatkan Target Pengembangan Sawit dan Tebu Rakyat di Lampung

    Sasaran swasembada pangan pada subsektor perkebunan mencakup pengembangan komoditi sawit dan tebu. Konsepsi yang dikedepankan dengan memberdayakan perkebunan rakyat.

    Bandarlampung (Progres.co.id): LAMPUNG, melalui Dinas Perkebunan, turut mengemban target pemerintah pusat tersebut. Ribuan hektar lahan akan dioptimalkan melalui pelibatan peran aktif masyarakat dan pihak swasta.

    Bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Lampung akan terus mengembangkan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Bila pada 2024 pelaksanaan diterapkan pada lahan seluas 2.400 hektare, di tahun ini luasan program ditargetkan hingga dua kali lipat, mencapai 4.800 hektare yang tersebar di 8 kabupaten.  

    “Pengembangan tersebut dapat dilakukan secara bermitra oleh petani rakyat dan perusahaan swasta. Tentu saja setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan pusat,” terang Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Lampung, Yuliastuti, saat ditemui Progres.co.id di ruang kerjanya, Kamis (9/1/2025).

    Lebih lanjut dia menjelaskan, pengembangan kebun sawit rakyat ini bukan dimaksudkan sebagai pembukaan lahan perkebunan baru. Melainkan melakukan proses peremajaan pada kebun sawit yang sudah berusia tua atau lebih dari 30 tahun, atau juga pada kebun sawit yang dalam keadaan rusak.

    “Ini perlu digaris bawahi. Selain itu lahan yang mengikuti program mesti jelas hak kepemilikannya,” imbuhnya, seraya menyebutkan 4 kabupaten yang menjadi lokasi program sawit rakyat pada 2024 yakni meliputi Mesuji, Tulangbawang, Lampung Tengah dan Waykanan.

    Menurut Yuli, bila ketentuan persyaratan sudah dipenuhi baru pengajuan bisa diusulkan untuk kemudian proses rekomendasi dilakukan dinas teknis terkait di kabupaten. Sedangkan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung berperan dalam melakukan pendampingan atau koordinasi sebelum usulan diteruskan ke pusat.

    Pelaksanaan kebun sawit rakyat tersebut juga menggandeng program ketahanan pangan berupa selingan penanaman padi gogo. “Pola tumpang sari ini diterapkan di bawah pohon sawit yang umurnya kurang dari dua tahun. Sehingga padi gogo masih memperoleh intensitas cahaya yang memadai,” katanya.

    Demikian pula dengan pengembangan program tebu rakyat. Konsepsinya tetap melibatkan dua belah pihak yakni petani tebu rakyat dan pihak swasta. Peran perusahaan dalam hal ini sebagai unit pengelola atau pabrikan untuk menghasilkan gula kristal putih.

    “Tahun lalu pemerintah mendorong intensifikasi pada kebun tebu rakyat melalui bantuan pupuk,” terang Yuli. Adapun masing-masing daerah yang menjadi wilayah kerja berada di Kabupaten Waykanan (200 hektare), Lampung Tengah (100 hektare) dan Lampung Utara (100 hektare).

    Terkait dukungan yang diberikan pemerintah, Yuli berharap para petani tetap dapat menjaga kemandiriannya. Sebab, menurutnya, bantuan tersebut jelas akan ada batasan.

    “Petani perlu menyadari itu. Jangan sampai tumbuh sikap ketergantungan terus-menerus pada bantuan. Karena tujuan akhir dari program-program pemerintah itu tiada lain untuk melahirkan petani-petani mandiri. Sehingga nantinya mampu turut menopang program nasional mewujudkan swasembada pangan,” pungkas Yuli.(*)

  • Kadisbun Yuliastuti: Demplot Kebun Kopi di Hanakau Bukti Efisiensi Sistem Pagar

    Pola pembinaan terhadap petani tidak bisa lagi hanya sebatas penyuluhan. Petani membutuhkan bukti konkrit untuk dijadikan rujukan. Berangkat dari paradigma tersebut Dinas Perkebunan Pemprov Lampung membuat demplot kopi di Hanakau, Kabupaten Lampung Barat. Pada lahan seluas 3 hektare itu diterapkan penanaman pohon kopi dengan sistem pagar.

    Bandarlampung (Progres.co.id): MODEL penanaman sistem pagar menganut mekanisme optimasi lahan. Maksudnya dengan memanfaatkan seoptimal mungkin luasan lahan untuk meningkatkan produktivitas komoditi kopi. Caranya memang berbeda dengan pakem yang diterapkan petani kopi pada umumnya.

    Pada kebiasaan lama pohon kopi ditanam dengan jarak tanam 2,5 meter dikali 2,5 meter. Dengan pola ini dalam cakupan luas lahan 1 hektare terdapat populasi 2 ribu hingga 2.509 pohon kopi. Sementara pada penerapan model sistem lagar dilakukan perubahan jarak tanam. Di mana jarak tanam dalam barisan hanya 1 meter, sedangkan jarak tanam antarbarisan 2,5 meter. Dengan merapatkan jarak tanam tersebut populasi pohon kopi dalam luasan 1 hektare menjadi 4 ribu batang.

    “Kalau 1 pohon bisa dapat satu kilo biji kopi artinya dalam satu hektare produktivitasnya mencapai 4 ton. Sedangkan saat ini masih banyak kebun yang produktivitasnya di bawah satu ton per hektare,” terang Kepala Dinas Perkebunan Yuliastuti kepada Progres.co.id di ruang kerjanya, Rabu (8/1/2025).

    Yuli pun mengungkapkan, bersama timnya baru meninjau lokasi demplot di Hanakau. “Usia tanaman di sana belum genap dua tahun. Tapi gerombol buahnya sudah banyak. Padahal itu buah pertama atau istilahnya buah permen, masih belajar buah,” ungkapnya lagi.

    Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan menerapkan sistem pagar maka petani kopi bisa meningkatkan produktivitas kebun hingga dua kali lipat. Memang tidak dipungkiri, dengan bertambahnya populasi dalam satu luasan menuntut perimbangan penambahan kuantitas pupuk.

    “Konsekuensinya memang menggandakan jumlah pupuk. Tapi itu tetap menguntungkan petani. Karena sudah efisiensi waktu. Dimana dalam satu masa panen hasilnya bisa dua kali lipat. Bila awalnya hanya 2 ton per hektare sekarang sudah 4 ton,” urai Yuli.

    Dia mengimbuhkan, kelebihan lain dari penerapan sistem pagar yaitu lebih mempermudah petani dalam melakukan perawatan. Selain itu petani juga masih dapat melakukan tumpang sari dengan menanam ubi jalar atau kacang-kacangan di antara pohon kopi. Terlebih tanaman kacang-kacangan terbilang bagus untuk menyuburkan lahan.

    “Dengan keberhasilan demplot kopi sistem pagar di Hanakau ini, petani kopi bisa melihat langsung faktanya. Mereka juga bisa mempelajarinya dengan bimbingan petugas kami di lapangan,” kata Yuli.

    Dia juga menyampaikan, saat ini sudah ada contoh petani yang sukses menerapkan sistem pagar. “Namanya Pak Supriyono, petani kopi di Sekincau. Dia sudah menerapkan sistem itu di lahan seperempat hektare. Hasilnya sesuai harapan mencapai 1 kilogram biji kopi dalam satu pohon,” jelasnya.

    Hanya saja, Yuli mengingatkan, meski sudah menerapkan sistem pagar, hendaknya petani tetap memperhatikan perawatan dan pemupukan untuk mencapai produktivitas tinggi. “Penting diingat pemupukan tidak boleh asal-asalan. Tetapi harus tepat guna, tepat waktu dan tepat kualitas pupuk. Maksudnya tidak menggunakan pupuk palsu,” pesannya.(*)

     

  • 77 Persen Tanah Pertanian Indonesia Rusak

    Ketika sektor pertanian tengah memperoleh perhatian besar dari pemerintah pusat, sebuah hasil penelitian mengabarkan hal yang kurang sedap. Bunyinya, 77 persen tanah pertanian di Indonesia dalam keadaan rusak. Bahkan, kendati diberi pupuk sekalipun tidak akan berpengaruh besar dalam perbaikan kondisi lahan. Separah itu?

    Bandarlampung (Progres.co.id): “BENAR. Itu hasil penelitian Prof. Arief Hartono, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB. Jauh sebelumnya saya sempat menduga kerusakan tanah mencapai 67 persen.Tapi ternyata penelitian terbaru sudah menunjuk ke angka 77 persen,” kata Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhepi (perhimpunan ekonomi pertanian Indonesia) saat ditemui Progres.co.id di Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian (FP), Unila, Rabu (8/1/20250.

    Guru Besar FP Unila ini melanjutkan, kerusakan itu ditunjukkan oleh sangat rendahnya kandungan organik di tanah yang kurang dari dua persen. Itu sama artinya, lanjut dosen yang memiliki hobi menembak ini, kalau pun lahan pertanian di Indonesia saat ini ‘disiram’ pupuk subsidi, diyakini tidak akan berdampak besar pada pemulihan kesuburan tanah.

    “Menanggapi persoalan serius ini, kami di Perhepi lebih melihatnya dari dimensi ekonomi pertanian. Poin ini tentu akan turut dibahas dalam konpernas dan kongres Perhepi yang akan digelar di Lampung, insha Allah pada 13 sampai 15 Februari mendatang,” urai Bustanul.

    Dirinya mengimbuhkan, secara resmi nantinya PP Perhepi akan menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan saran atau masukan. “Di era Presiden Jokowi kami juga menyampaikan saran-saran. Tapi lebih banyak bersifat mengkritisi,” terangnya.

    Bustanul Arifin didampingi Teguh Endaryanto sebagai Ketua Komsariat Perhepi Bandarlampung (paling kiri).

    Menyangkut kontribusi Perhepi secara nasional, sambung Bustanul, secara historikal memiliki sejarah panjang dimana founding fathers Perhepi, salah satunya Mubyarto, sudah memulainya sejak awal orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Terutama menyangkut peletakan dasar-dasar pembangunan pertanian Indonesia.

    Lebih lanjut Bustanul menguraikan, di era kepemimpinannya menakhodai Perhepi sejak 2017 sampai sekarang, lembaga ini lebih banyak menjalankan pengabdian secara mandiri, di luar lingkaran pemerintahan. “Sejak era 2000-an Perhepi memang bertekad untuk kembali ke kampus. Selain agar lebih fokus melakukan pengembangan profesi, juga demi menjaga independensi dalam berpendapat,” katanya, seraya menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya bersama partner dari Jepang akan memberi pelatihan kepada dosen-dosen muda dan aktivis NGO di Aceh.

    Bustanul juga menggaris bawahi bahwa mengabdi untuk pertanian tidak mesti harus masuk atau menjadi bagian dari pemerintahan. “Biarkan yang di dalam pemerintahan melahirkan kebijakan-kebijakan. Kami atau kalangan lain yang berada di luar itu tetap memberi kontribusi bagi kemajuan pertanian kita, tentunya lewat caranya masing-masing,” ungkapnya.

    Sementara saat mengomentari masih banyaknya persoalan yang melingkupi dunia pertanian, Bustanul menanggapi fenomena tersebut sebagai sebuah hal yang lazim. Dia menggambarkan persoalan senantiasa muncul di tengah dinamika masyarakat. Persoalan itu sendiri, sambungnya, bersifat dinamis. Dia mencontohkan bagaimana beberapa waktu lalu persoalan perubahan iklim belum terlalu menjadi perhatian luas. Tapi sekarang sudah menjadi isu global.

    “Jadi memang persoalan di bidang pertanian atau bidang lainnya, senantiasa muncul selangkah lebih di depan dibanding sains atau ilmu pengetahuan. Baru kemudian disusul dengan munculnya kebijakan. Itu sudah menjadi semacam patern. Makanya dituntut perlu terus dikembangkan penelitian di sektor pertanian agar mampu menjawab tantangan atau persoalan yang sedang berkembang,” tutup Bustanul. (*)

  • Dukung Program Makan Bergizi Gratis, TNI Kerahkan Segenap Kekuatan

    TNI berkomitmen mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis (MBG). Tak tanggung-tanggung, seluruh kekuatan di seantero Nusantara dilibatkan.

    Jakarta (Progres.co.id): Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, langkah ini sebagai wujud pengabdian kepada rakyat dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

    Seberapa besar kekuatan yang dilibatkan? kepada wartawan, seperti dikutip dari Kompas.com, Hariyanto memaparkan setidaknya TNI mengerahkan 351 Komando Distrik Militer (Kodim), 14 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) dan 41 Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud). “TNI di seluruh Indonesia bergerak,” katanya, Selasa (7/1/2025).

    Dia menambahkan, jumlah itu disiapkan sesuai daerah sasaran prioritas yang ditentukan pemerintah. Menurut Kapuspen, TNI juga memiliki tugas yang mencakup tiga aspek utama dalam program makan bergizi gratis. Tugas pertama, terkait fasilitas logistik. TNI disebut bekerja mendistribusikan bahan makanan ke wilayah sasaran makan bergizi gratis, termasuk ke daerah terpencil.

    Tugas kedua, operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): Melalui Kodim, Lantamal, Lanud, TNI akan menyediakan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil.

    Kemudian tugas ketiga, TNI dilibatkan dalam pengawasan hingga evaluasi program atau monitoring dan evaluasi. Dimana personil TNI akan membantu memastikan program berjalan lancar sesuai target pemerintah.(*)

  • Dukung Koperasi, Presiden Kucurkan Rp10 T ke Kementerian Koperasi

    Demi mempercepat gerakan membangun ekonomi perdesaan, Presiden Prabowo Subianto merestui pengucuran dana Rp10 triliun kepada Kementerian Koperasi untuk disalurkan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

    Jakarta (Progres.co.id): DANA yang berasal dari APBN ini akan dimanfaatkan di antaranya untuk merger antarkoperasi. Seperti disampaikan Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, pada Seminar on Cooperative Development: European Best Practices di Kantor Kemenkop, Jakarta. Dia membenarkan bahwa bantuan itu atas instruksi presiden.

    “Presiden Prabowo menghendaki peran koperasi bisa lebih diberdayakan lagi,” katanya, Selasa (7/1/2024). Dia menambahkan, penguatan modal dan tata kelola diperlukan untuk bisa mendorong koperasi masuk ke sektor industri. Misalnya, koperasi petani sawit memiliki pabrik pengolahan sawit atau Crude Palm Oil (CPO) supaya bisa memproduksi minyak goreng. “Begitu pula dengan koperasi di sektor lain. Nantinya diharapkan juga bisa membangun pabrik,” imbuh Ferry.

    Sedangkan untuk memperkuat struktur usaha, tambah dia, pihaknya juga berencana mendorong terlaksananya merger atau penggabungan antarkoperasi. Khususnya bagi koperasi yang kurang aktif. Sehingga nantinya bisa menjadi solusi untuk mendorong koperasi-koperasi yang kurang aktif menjadi lebih produktif.

    Secara keseluruhan, saat ini jumlah koperasi di Indonesia ada sekitar 131.000. Namun setelah dikaji, banyak yang sudah tidak aktif. Ferry menduga, salah satu alasannya karena permodalan yang kecil. Oleh karena itu, upaya merger bisa memperkuat struktur permodalan koperasi.

    Di sisi lain, Ferry mengatakan, ada peraturan menteri yang membatasi LPDB masuk ke investasi. Hal ini membuat lembaga tersebut selama dua tahun terakhir hanya berfokus pada sektor dana simpan pinjam. Namun saat ini Kemenkop tengah melakukan revisi Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) agar LPDB visa masuk ke sektor usaha produktif.

    Dengan kebijakan tersebut, harapannya pembiayaan sektor produktif yang semula hanya 50% bisa ditingkatkan menjadi 80%. Selaras dengan itu, tambahan dana Rp 10 triliun juga diharapkan bisa menjadi penyokong untuk diwujudkannya aksi korporasi yang dimaksud.(*)

  • Pergolakan KUR versus Bankir Alergi Petani

    Petani kerap dijadikan komoditi. Diperjual belikan atau dibarter dengan reputasi. Pada rezim lalu, pemerintah terkesan begitu peduli petani dengan menyediakan KUR berdosis tinggi.

    (Progres.co.id): Tapi tengok realitasnya. Pihak bank enggan meneteskan kredit usaha rakyat ke petani lantaran dianggap tidak memiliki agunan dan usaha tani tergolong berisiko tinggi. Alhasil petani tetap mengelus dada, sementara berkat lips service pemerintah terlanjur dianggap berpihak pada Kaum Marhaen dan menangguk keplok tangan.

    Kuasa berganti. Presiden Prabowo kini sebagai pemegang tongkat komando. Ada yang bilang sosok satu ini membuat lompatan besar dengan menaruh perhatian serius pada sektor pangan, kendati sayup terdengar ada juga yang menyebut dia meng-copy paste sepak terjang mantan mertuanya yang saat memerintah berhasil membuat Indonesia ber-swasembada beras.  

    Terlepas dari semua itu nyatanya garis kebijakan sudah ditorehkan. Prabowo menitahkan, Indonesia mesti bisa mengulang kesuksesan itu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Swasembada pangan wajib diwujudkan. Tak pelak semua elemen pun dikerahkan. Segala daya upaya dilakukan. Termasuk menginstruksikan Himbara(Himpunan Bank Milik Negara) untuk menyiapkan kas yang nantinya disalurkan sebagai KUR kepada petani dan pembiayaan pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) serta Rice Milling Unit (RMU) atau alat mesin pertanian yang difungsikan untuk menggiling gabah menjadi beras.

    Angka KUR yang dianggarkan juga tidak main-main menyentuh Rp300 triliun. Hanya saja belajar dari pengalaman sebelumnya, para petinggi bank dalam Himbara terbiasa “berkepribadian ganda” atau sebut saja terlatih ‘bermuka dua”. Di satu sisi mulutnya gamblang menyahut “Yes, Sir!” pada Presiden Prabowo, sementara di sisi lain wajahnya menyiratkan air muka keraguan berkadar tinggi untuk menyalurkan KUR pada petani.

    Tak bisa dipungkiri bagi para bankir, petani yang notabene rakyat jelata itu, berpotensi tinggi kredit macet. Pada benak mereka seakan telah bersemayam ancaman bahaya laten dari orang-orang miskin yang nantinya bakal sangat mungkin berlindung di balik keluhan gagal panen atau hal lainnya. Ada segudang kecurigaan terhadap petani kita.

    Untungnya dalam penjelasan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman ditegaskan, petani dapat memperoleh KUR senilai Rp100 juta tanpa agunan. Semoga jaminan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di tataran penerapan. Jangan sampai anggota Himbara kembali menjalankan standar ganda yang pada praktiknya enggan menoleh ke petani.

    Oh iya, bagi para bankir yang masih demen curiga pada petani. Anda sekalian sangat mungkin tahu cerita tentang Prof. Muhammad Yunus. Peraih nobel dari Bangladesh. Di negaranya, lelaki 84 tahun ini, dikenal sebagai pelopor keuangan mikro. Predikat itu tidak ujug-ujug disematkan tanpa latar belakang. Sama seperti peran bankir di Indonesia yang menyalurkan pinjaman ke nasabah, Yusuf pun bertindak serupa. Hanya bedanya kalau Himbara “alergi” dengan petani miskin, Prof. Yunus justru meminjamkan dana pada masyarakat paling miskin di Bangladesh.

    Dia menyorongkan bantuan keuangan kepada pengusaha skala kecil yang tidak dibantu bank-bank konvensional. Karena terobosannya yang di luar kelaziman itu dia juga dijuluki sebagai ‘bankir kaum miskin’. Hingga akhirnya diganjar penghargaan nobel PBB.

    Kalau belajar dari upaya Prof. Yunus, masihkah bankir Indonesia tetap menggenggam penilaiannya sambil terus melabeli petani dan orang miskin musuh bebuyutan KUR yang mesti dihindari. Atau jangan-jangan keengganan mengopeni rakyat jelata itu, lantaran ketiadaan mental dari para bankir penikmat gaji tinggi dan penyicip seabrek fasilitas luks itu yang mampu (tepatnya bersedia) bekerja keras sambil telaten mengurusi karakter petani?

    Untuk memperoleh jawabannya perlu kontribusi publik dalam bentuk partisipasi aktif mengawal pelaksanaan instruksi Mentan Amran. Sambil mencermati langkah para bankir di Himbara agar tidak mbalelo menelikung kebijakan Presiden Prabowo.(*)

  • Bank Milik Negara Siapkan KUR Rp300 T, Petani Bisa Kredit Rp100 Juta Tanpa Agunan

    Keseriusan pemerintah mengejar target swasembada pangan dalam waktu dekat kembali ditunjukkan melalui kesiapan berbagai sarana pendukung. Salah satunya ketersediaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun.

    (Progres.co.id): KEPASTIAN itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara telah siap mendukung dengan menyediakan akses perkreditan bagi para petani dan pengusaha.

    Amran juga mejelaskan, peruntukkan KUR difokuskan pada pembiayaan meliputi pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan juga Rice Milling Unit (RMU) atau alat mesin pertanian yang difungsikan untuk menggiling gabah menjadi beras.

    “Secara nasional tersedia dana KUR sebanyak Rp 300 triliun. Jelas itu bukan angka yang kecil. Tiga persen dari dana itu khusus untuk pengadaan Alsintan termasuk di dalamnya RMU. Sedangkan besaran KUR bagi petani mencapai 100 juta rupiah, tanpa agunan,” papar Amran di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Lebih lanjut dirinya menjelaskan, diperkirakan musim panen akan jatuh pada Januari, Februari dan Maret mendatang. Dan angka kenaikan panennya diproyeksi akan cukup besar. Untuk itu Amran meminta agar segera melakukan penyerapan KUR. Apalagi panen raya tahun ini sesuai proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam jumlah yang sangat besar.

    Amran juga meminta Perpadi atau Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia turut membantu dalam penyerapan KUR oleh petani. “Kami juga akan terus mendorong perbankan membuka akses kredit usaha unuk Alsintan,” pungkasnya.(*)