Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Hendri Std

  • Lampung Butuh Tambahan Pendamping Desa

    Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung, Zaidirina, untuk mempercepat kemajuan sebuah desa diperlukan pendamping desa profesional. Sayangnya, perbandingan antara pendamping dan jumlah desa di Sai Bumi Ruwa Jurai masih timpang.

    Bandarlampung (Progres.co.id): JUMLAH yang tidak sebanding itu mengakibatkan seorang pendamping desa mesti membawahi empat desa. “Padahal idealnya kan satu desa satu pendamping,” terang Zaidirina, seraya menyebutkan jumlah pendamping desa saat ini ada 1.067 orang, Jumat (3/12/2025). Sementara, imbuhnya, jumlah desa di Lampung sebanyak 2.654 desa.

    Lebih lanjut Zaidirina mengatakan, peran pendamping desa sangat dibutuhkan, terlebih keberadaan BUMDes di pedesaan akan lebih dioptimalkan. “Ini tentu memerlukan pendamping desa yang mumpuni, profesional dan punya wawasan serta keterampilan kewirausahaan yang baik,” kata mantan Penjabat Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) ini.

    Untuk itu, Zaidirina mengimbuhkan, selain Lampung membutuhkan tambahan pendamping desa, diharapkan pula ada penambahan pembekalan berupa pelatihan keterampilan secara berkala. “Sehingga selain nantinya memadai dari aspek kuantitas atau jumlah personil, juga memadai dari segi kualitas,” harapnya. (*)

  • Gegara Aplikasi, Pupuk Subsidi Tidak Utuh Terserap Petani Pringsewu

    Siapa nyana kalau aplikasi yang dimaksudkan untuk mempermudah penyaluran pupuk subsidi justru menjadi sumber kendala. Hal itu seperti dialami petani di Kabupaten Pringsewu yang tidak dapat utuh menyerap pupuk.

    Pringsewu (Progres.co.id): DATA Dinas Pertanian (Distan) Pringsewu menunjukkan, bila dibanding 2023 telah terjadi penurunan penyerapan pada beberapa jenis pupuk di tahun 2024.

    Penurunan penyerapan berlangsung pada pupuk urea yang hanya terserap 90 persen dari stok tersedia 7.170 ton. Lalu NPK hanya terserap 97 persen dari 8.066 ton. Kemudian pupuk NPK Formula Khusus atau NPK F hanya tersalurkan 17 persen saja dari ketersediaan 3.646 ton.

    Menanggapi hal tersebut Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sri Ermalia mengatakan, pemahaman penggunaan aplikasi di tingkatan petani menjadi penyebab utama menurunnya daya serap pupuk subsidi.

    “Belum semua petani paham mengoperasionalkan aplikasi e-Pubers. Sedangkan aplikasi ini digunakan untuk penebusan pupuk subsidi,” jelasnya, Jumat (3/1/2025).

    Karena membutuhkan waktu penyesuaian, imbuh Sri, akhirnya berpengaruh terhadap daya serap. Sedangkan mengenai ketersediaan pupuk subsidi dipastikan masih mencukupi kebutuhan petani .

    Terlebih, ungkapnya lagi, pihaknya terus memantau proses distribusi pupuk bersubsidi secara ketat. Baik melalui pendampingan maupun sosialisasi oleh tim KP3. “Jadi kita bisa memastikan pendistribusian pupuk bersubsidi tetap berjalan lancar dan tepat sasaran,” katanya.

    Selain itu, masih menurut Sri, Pemkab Pringsewu juga terus meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dengan mendorong petani untuk menerapkan pemupukan berimbang dan memanfaatkan sumber daya alternatif seperti pembuatan kompos, misalnya.

    “Kita juga selalu memperbaharui data E-RDKK setiap empat bulan. Tujuannya untuk memastikan alokasi pupuk subsidi yang makin presisi agar tepat sasaran,” tutupnya.(*)

  • Fahri Hamzah Menjerit, Lahan Sawah Digerus Pengembang

    Fahri Hamzah menyoroti ulah pengembang yang membangun rumah hingga merangsek ke lahan persawahan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini khawatir, bila agresifitas itu dibiarkan harapan swasembada pangan terancam tidak terwujud.

    (Progres.co.id): ANCAMAN terhadap swasembada beras bukan isapan jempol belaka. Bahkan Fahri menyebut biarpun para pengembang berdalih telah mengganti lahan pertanian yang dipakai dengan bidang tanah lainnya, tindakan ini tetap saja merugikan ketahanan pangan nasional.

    “Kalau memang ada tanah pengganti kenapa perumahan tidak dibangun di tanah itu. Kenapa harus membangun rumah di lahan sawah?” sergah Fahri, seperti dikutip dari detiknews, saat dirinya mengunjungi salah satu perumahan di kawasan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (27/11/2024).

    Fahri bilang alasan lokasi strategis senantiasa menjadi incaran para pengembang. Tapi lahan sawah, imbuhnya, merupakan sistem pangan yang aman. Karena di sana sudah tersedia infrastruktur seperti irigasi dan pengairan.

    “Kalau perilaku alih fungsi lahan terus dibiarkan, sangat mungkin kita akan terus-terusan mengimpor beras,” kata Fahri.

    Di sisi lain, dia mengimbuhkan, pihaknya paham masyarakat perlu rumah karena semakin banyak jumlah penduduk Indonesia. Hanya saja, jangan lahan sawah yang dijadikan korban. Mestinya pembangunan rumah bisa dilakukan secara inovatif.

    Oleh karenanya Fahri mendorong kepada para pengembang dan pemerintah daerah untuk punya gagasan dan berinovasi dalam membangun perumahan. “Inovasi dalam membuat rumah harus dikembangkan. Jangan cuma jual rumah seperti ini apalagi ngambil sawah, tapi bagaimana kawasan kumuh disulap menjadi permukiman yang indah,” ungkapnya.

    Ditambahkannya, rumah susun bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan merupakan inovasi dalam mengembangkan kawasan permukiman. “Kalau itu kita kompensasi dengan harga tanah yang katanya mahal, lalu membangun rumah susun menurut saya lantai 3 tidak perlu pakai lift. Mungkin ini bisa menjadi alternatif keterbatasan lahan tanah dan alternatif perbaikan tata kota,” kata Fahri. 

    Dirinya juga mengatakan, kementeriannya sangat terbuka dengan inovasi-inovasi demikian. Terlebih pihaknya memiliki anggaran cukup besar untuk mendukung pengembangan ide dan inovasi perumahan, terutama untuk penataan kawasan.(*)

  • Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Awasi “Tikus-tikus Rakus” Penjarah Bantuan Pertanian

    Pemerintah telah menyalurkan bantuan pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi petani. Tapi “tikus-tikus” yang mengejawantah sebagai oknum terus saja mengambil keuntungan pribadi dengan mengutip pungutan liar dari petani. Di sinilah Gugus Tugas Polri untuk Ketahanan Pangan berperan. Mengamankan tikus-tikus rakus.

    (Progres.co.id): PARA penjarah itu dipastikan bakal berhadapan dengan gugus tugas bentukan Polri. “Kami punya Satgas Pangan, dan teman-teman di Bareskrim membantu mengawasi distribusi pupuk, bibit, alsintan supaya tidak terjadi penyimpangan,” kata Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen Edy Murbowo, selaku Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas Polri untuk Ketahanan Pangan, Rabu (23/12/2024).

    Menurut Edy, keterlibatan Polri tersebut merespon atas informasi yang disampikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tentang banyak petani yang mengeluhkan maraknya pungutan saat mengambil bantuan alsintan.

    “Pak Menteri menyampaikan telah membuka layanan aduan. Ternyata masih ada kelompok tani yang diminta atau ada pungutan ketika mengambil alsintan. Beliau sudah menertibkan itu semua. Tapi karena cakupannya nasional, Pak Menteri bersinergi dengan Polri demi mempermudah petani melaporkan ke kami bila menemukan pungutan liar seperti itu. Nanti, teman-teman dari Bareskrim yang sudah diberi tugas yang segera menindaklanjutinya,” jelas Edy.

    Dirinya menambahkan, jauh sebelumnya sekitar April 2024 sudah ada MoU antara Kapolri dengan Mentan. Dalam kesepakatan itu termaktub poin perihal tukar-menukar data, termasuk Satgas Pangan. Poin lainnya, Polri juga melakukan pendampingan terhadap PPL (Petugas Penyuluh Lapangan, red),” imbuhnya.

    “Kalau PPL, misalnya, akan bekerja di suatu daerah namun ternyata ada penolakan dari anggot masyarakat, kita turun mendampingi agar PPL dapat terus bekerja,” terangnya seraya menegaskan, Gugus Tugas Polri untuk Ketahanan Pangan tak ingin hak petani dijarah di tengah proses distribusi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

    Untuk diketahui sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan langkah-langkah Polri dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan Polri telah membentuk Gugus Tugas Ketahanan Pangan.

    “Polri telah membentuk Gugus Tugas dalam rangka mendukung Swasembada Pangan,” kata Jenderal Sigit saat memberikan sambutan dalam Apel Kasatwil Polri 2024 di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah (Jateng), dikutip dari Divisi Humas Polri, Rabu (11/12/2024).

    Jenderal Sigit menambahkan, Polri dan jajaran juga telah membuka lahan pertanian, peternakan, hingga perikanan di berbagai wilayah dengan total luasan 13.217 hektare. Dia kemudian memaparkan jajarannya juga telah mengalihfungsikan 7.471 bidang lahan tidur untuk menjadi lahan produktif.

    Lebih lanjut diterangkan, Polri telah merekrut bintara kompetensi khusus (bakomsus) ilmu pertanian, peternakan, perikanan, gizi, hingga kesehatan masyarakat. Tak hanya bintara, Polri juga merekrut anggota dari jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) yang memiliki latar belakang ilmu yang mendukung swasembada pangan.(*)

  • Fakultas Pertanian Unila Lahirkan “Doktor Tepung Buah Kolang-kaling”

    Ada ungkapan pesimistis yang berkembang di khalayak umum, bahkan pada kalangan pemerintahan, tentang berbagai inovasi hasil riset akademisi. Hasil penelitian yang disebut sebagai terobosan itu tak jarang tidak dapat diterapkan secara luas. Tapi berbeda dengan disertasi Suci Hardina Rahmawati yang baru saja meraih gelar doktor ilmu pertanian di Unila. Dia “mengulik” tentang tepung buah kolang-kaling. Dan disebut dapat diterapkan langsung oleh petani di lapangan.

    Bandarlampung (Progres.co.id): SUCI mengikuti sidang promosi doktor ilmu pertanian di Ruang Sidang Lantai 1 Gedung A Fakultas Pertanian, Selasa (24/12/2024). Dia menyajikan kajian tentang produksi dan analisis kelayakan finansial tepung buah kolang kaling (Arenga Pinnata Merr) di Kabupaten Lampung Barat.

    Hadir dalam sidang tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung, Prof. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T. dan Dekan Fakultas Pertanian Unila, Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P. Sidang dipimpin langsung oleh Prof. Suripto dan dihadiri Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian.

    Sedangkan disertasi Suci Hardina Rahmawati dibimbing oleh tim promotor yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.S., sebagai promotor utama, Dr. Ir. Tanto Pratono Utomo, M.Si., sebagai ko-promotor 1, dan Dr. Erdi Suroso, S.T.P., M.T.A., sebagai ko-promotor 2.

    “Ini pencapaian tersendiri dari Fakultas Pertanian karena kembali mengantarkan doktor baru keilmuan pertanian, kami tentu mengapresiasinya. Kami juga akan terus mendukung sekaligus memotivasi kepada para mahasiswa untuk terus mengejar prestasi akademik,” kata Kuswanta, Dekan Fakultas Pertanian Unila.

    Sementara dalam sambutannya Wakil Rektor Bidang Akademik Unila, Prof. Suripto, menekankan pentingnya penelitian yang inovatif dan aplikatif dalam mendukung kemajuan sektor pertanian di Indonesia. Apresiasi juga disampaikan promotor utama, Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.S., yang menyebut penelitian yang dilakukan Suci menawarkan solusi baru terhadap kajian produksi dan analisis kelayakan finansial tepung buah kolang kaling, khususnya di Kabupaten Lampung Barat.

    Demikian pula dengan ko-promotor 1, Dr. Ir. Tanto Pratono Utomo, M.Si., yang menyoroti pendekatan ilmiah yang digunakan. Menurutnya penelitian Suci memadukan teknologi modern dengan kearifan lokal untuk menciptakan model pertanian yang inovatif.

    Sedangkan ko-promotor 2, Dr. Erdi Suroso, S.T.P., M.T.A., menyampaikan bahwa hasil penelitian ini berpotensi diimplementasikan langsung oleh petani di lapangan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian.

    Melalui pencapaian ini, Suci Hardina Rahmawati resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Pertanian. Dirinya telah menambah daftar akademisi unggul lulusan Fakultas Pertanian Unila.(*)

  • Pj Gubernur Samsudin Akhiri “Sengketa” Harga Singkong di Angka Rp1.400

    Cerita tentang harga ubi kayu di Lampung meliuk-liuk seperti akar singkong. Meski DPRD sudah sempat turun tangan, jalan tengah belum juga ditemui. Sampai akhirnya Pj Gubernur Samsudin mengumpulkan semua pihak yang “bersengketa”.

    Bandarlampung (Progres.co.id): PADA rapat yang difokuskan membahas harga singkong tersebut, Pemprov Lampung menghadirkan perwakilan petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung. Sedangkan dari kalangan pengusaha hadir puluhan perwakilan perusahaan tapioka.

    Banyak pihak sebelumnya memprediksi rapat yang berlangsung Senin (23/12/2024) itu bakal alot. Mengingat kedua belah pihak, antara petani singkong dan perusahaan, selama ini bersikukuh dengan tuntutan dan argumentasinya masing-masing.

    Para petani mendesak pemerintah untuk meminta pabrik menaikkan harga singkong menjadi Rp1.500 per kilogram dengan potongan (rafaksi) maksimal 15%. Sementara para pengusaha mengaku tidak mungkin memenuhi tuntutan itu dengan berbagai alasan, salah satunya kualitas singkong petani tidak memadai. Mereka menyebut singkong yang dihasilkan petani banyak yang seukuran wortel. Mungil.

    Dugaan berbagai kalangan itu kiranya terbukti. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur sejak 15.30 WIB berjalan maraton dan dipenuhi perdebatan hingga baru ditutup pukul 19.00 WIB.

    Selain mempertemukan petani dan perusahaan, rapat juga menghadirkan sejumlah dinas di lingkungan pemprov, akademisi, serta sejumlah dinas dari 6 kabupaten dan DPRD Lampung.

    Rapat panjang itu menghasilkan keputusan yang disampaikan Pj Gubernur Samsudin. Paling tidak ada dua poin penting yang diambil. Pertama, melarang impor singkong dan kedua harga singkong ditetapkan Rp1.400 per kilogram dengan ketentuan rafaksi maksimal 15 persen.

    Tak pelak, keputusan itu dianggap angin segar oleh kalangan petani. Kegembiraan itu terihat dari pernyataan Dasrul Aswin selaku Ketua PPUKI Lampung. Namun, mewakili rekan-rekannya, dia mengaku tidak mau cepat puas dengan keputusan yang telah ditetapkan Pj gubernur.

    “Kita senang dengan adanya keputusan itu, jelas sudah pasti itu. Tapi kami juga tidak mau cepat puas lalu terlena. Kami tak menghendaki kalau keputusannya hanya sebatas pernyataan. Kami akan mengawal hal yang sudah baik ini, sampai konkrit ada payung hukumnya berupa perda (peraturan daerah, red),” tegasnya.

    Dasrul menjelaskan, pada rapat tersebut setidaknya hadir 6 perwakilan PPUKI yakni dari Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang dan Tulangbawang Barat. Sedangkan 1 PPUKI dari Waykanan absen.

    Saat dimintai pendapatnya menyangkut beberapa perwakilan perusahaan yang menghadiri rapat tapi enggan menandatangani kesepakatan, Dasrul mengatakan tidak menggubrisnya. “Biarkan saja, kalau kami taat peraturan. Kalau keputusan pimpinan daerah sudah ditentukan, kami ikuti. Kalau ada perusahaan yang masih mbalelo, biarin aja!” ungkapnya.

    Sebaliknya dari puluhan pihak perwakilan perusahaan yang hadir cenderung menghindar saat dimintai tanggapannya. “Sudah ya, sudah diputuskan. Kita lihat saja di lapangan mudah-mudahan bisa dijalankan,” ucap salah seorang dari kalangan perusahaan, seraya bergegas meninggalkan ruang rapat.

    Mengomentari hasil kesepakatan itu anggota DPRD Lampung dari Partai Gerindra, Wahrul Fauzi Silalahi, menyambut baik progres tersebut. “Sudah jelas sekarang. Persoalan harga sudah disepakati, DPRD menyambut baik. Nanti tinggal kita ikuti perkembangannya. Apakah akan ada perda atau pansus yang perlu dibentuk.Nanti kita tentukan,” ucapnya, usai menghadiri rapat. (*)

  • Di Hadapan PJ Gubernur, RMD Bilang: Lampung Masih Banyak PR di Sektor Pertanian

    Ada momen menarik ketika Gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal (RMD), bicara perihal kondisi Pertanian Lampung terkini di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur Samsudin.

    Bandarlampung (Progres.co.id): MENURUT Mirzani, tata niaga komoditi pertanian di Lampung masih belum terorganisir dengan baik. Tak heran bila kemudian Lampung kehilangan banyak potensi nilai tambah yang semestinya bisa dinikmati oleh petani dan masyarakat desa.

    Padahal, imbuhnya, Presiden Prabowo Subianto melalui misi Asta Cita menginginkan adanya upaya yang bisa membangkitkan perekonomian desa. “Targetnya bagaimana komoditi pertanian atau produk dari desa bisa didistibusikan ke luar. Bagaimana potensi desa itu memiliki nilai tambah bagi masyarakatnya, sehingga ada aliran dana yang masuk ke pedesaan,” kata Mirzani saat menghadiri perayaan HUT Harian Pilar ke-12 di Hotel Horison, Sabtu (22/12/2024) malam.

    Gubernur terpilih ini juga menyoroti kondisi stok gabah dan beras yang ada di Lampung. Dalam sudut pandangnya, Lampung sebagai salah satu sentra produksi beras nasional, realitasnya justru mengalami defisit beras hingga 300 ribu ton per tahun.

    Lebih lanjut Mirzani mengulas, produksi gabah Lampung mencapai 3 juta ton per tahun. Agar memperoleh nilai tambah gabah tersebut diolah menjadi beras. Namun, imbuhnya, fakta yang bisa dipotret di lapangan menunjukkan banyak gabah yang justru diolah di luar Lampung. Sehingga tak heran kalau yang menikmati nilai tambahnya pengusaha di luar.

    Fenomena ironis lainnya, masih menurut Mirza (sapaan akrabnya), kalaupun gabah dikelola di Lampung tapi beras yang diproduksi sudah dibeli atau telah menjadi jatah untuk provinsi lain. Alhasil, dari produksi gabah 3 juta ton, yang riil beredar di Lampung tidak lebih tinggal 1,5 juta ton gabah.

    “Itu pun setelah diolah menjadi beras kuantitasnya hanya 900 ribu ton saja. Sedangkan kebutuhan beras bagi masyarakat Lampung 1,2 juta ton beras per tahun. Itu artinya kita defisit 300 ribu ton beras,” ungkap Mirza, seraya mengimbuhkan, itu semua terjadi lantaran tata niaga tidak terorganisir dengan baik.

    Ke depan, sambung dia, perkara semacam itu perlu segera dibenahi. Pemerintah Lampung mesti dapat melindungi petani juga melindungi kebutuhan masyarakatnya akan bahan pokok beras.

    “Jangan mengharapkan petani bisa menyelesaikan persoalan tata niaga itu lagi. Tentu akan sangat berat. Pemerintah yang harus berperan. Terlebih kondisi petani saat ini daya tawarnya sangat lemah,” katanya.

    Masih terkait lemahnya campur tangan pemerintah di sektor tata niaga pengolahan komoditi pertanian, Gubernur terpilih Mirza mengambil contoh UMKM keripik singkong.

    “Data yang saya miliki menunjukkan ada sekitar 5 ribu merek dagang UMKM keripik singkong. Mereka sebelumnya diminta untuk memproduksi sendiri, lalu membuat merek sendiri, dan dilepas untuk memasarkan produknya sendiri. Padahal kalau ada 3 atau 4 perusahaan di bidang yang sama saja sudah saling berantem, apalagi ini ada 5 ribu UMKM keripik singkong yang harus bersaing,” sergahnya.

    Akan jauh lebih ideal, imbuh Mirza, kalau pemerintah ikut membuat konsep yang terukur untuk membantu memasarkan produk keripik singkongnya. Bukan tidak mungkin para pengelola UMKM tersebut dijadikan satu dalam kelembagaan industri kecil menengah (IKM), misalnya.

    “Menjadi wajar kalau para pelaku UMKM singkong itu walau sudah 2 tahun menjalankan usaha tapi kondisi ekonominya tidak berkembang. Menjadi wajar juga kalau setelah 3 atau 4 tahun kemudian usahanya mati, tidak jalan lagi,” ungkap Mirza.

    Untuk itu, selaku gubernur Lampung terpilih, Mirza akan menaruh perhatian besar untuk mengorganisir tata niaga komoditi pertanian serta hasil olahannya. “Kalau itu bisa ditata dengan baik, bukan tidak mungkin nilai tambah dari komoditi pertanian bisa dinikmati oleh petani dan dampaknya mampu menggerakkan perekonomian pedesaan,” pungkasnya. (*)

  • Digandeng Kementerian PU, TNI AD Terlibat Aktif Bangun 200 Titik Aliran Irigasi

    Punya infrastruktur dan personil di berbagai daerah hingga pelosok, membuat daya jelajah TNI tak perlu diragukan lagi. Keunggulan ini mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menggandeng TNI.

    (Progres.co.id): AGAR mampu memiliki produktivitas tinggi, sawah membutuhkan pasokan air memadai. Celakanya masih banyak hamparan lahan yang tidak dilalui sumber air. Untuk mengantisipasi itu pemerintah, dalam hal ini Kementerian PU, bakal membuka jalur irigasi baru. Untuk merealisasikannya mitra yang direkrut tidak sembarangan yakni TNI AD.

    Angka kerja sama Kementerian PU dan TNI ini terbilang jumbo. Nilainya mencapai Rp12 Triliun. Seperti disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, TNI AD telah memetakan 200 titik pembangunan irigasi tahun 2025.

    “Pembangunan aliran irigasi ini dimaksudkan untuk mencegah kekeringan di lahan yang tidak dilintasi aliran sungai atau sumber air lainnya. Harapannya nanti kita bisa kerja sama, kita sudah mencatat hampir 200 lebih titik untuk bisa menggunakan dana dari Kementerian PU ini,” kata Maruli kepada wartawan di Mabes AD, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Lebih lanjut diterangkannya, saat ini tanah yang disediakan untuk pembangunan telah disiapkan seluas 400.000 hektare. Maruli juga menyebutkan kerja sama kedua belah pihak terjalin setelah mempertimbangkan kesiapan TNI AD yang memiliki daya jelajah serta luasnya jangkauan hingga pelosok daerah.(*)

  • Belajar dari Kemenag Dukung Swasembada Pangan dengan Cara Baper

    Setelah TNI dan Polri, kini Kementerian Agama (Kemenag) turut menyingsingkan lengan baju untuk mewujudkan program nasional swasembada pangan.

    (Progres.co.id): CARA yang ditempuh untuk mengekspresikan bentuk dukungan itu tentu disesuaikan dengan napas Kemenag. Salah satunya melalui langkah seperti yang baru dilakukan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono, dengan meluncurkan program Bantuan Perekonomian Rakyat Bahagia (Baper Bahagia) di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (19/12/2024).

    Program yang diinisiasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Panti Yatim Indonesia (PYI) Al Fajr itu, bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung swasembada pangan. Peran yang dilakukan Baper Bahagia adalah menyediakan pompa air untuk mengatasi keterbatasan air yang selama ini menjadi kendala petani.

    Seperti disampaikan Waryono, pompa tersebut mampu menjangkau hingga 20 hektare sawah. Diharapkan nantinya bisa mengoptimalkan produktivitas lahan yang sebelumnya terganggu akibat kekurangan air. Desa Kembang Kuning sendiri memiliki total area sawah seluas 50 hektare.

    “Baper Bahagia ini merupakan wujud nyata pemanfaatan dana zakat untuk mendukung program ketahanan pangan melalui pemberdayaan petani. Pada akhirnya kita menghendaki hasil panen dan kesejahteraan petani dapat meningkat,” kata Waryono.

    Ditambahkannya, dengan menjaga kesinambungan lahan pertanian dapat terus produktif sesungguhnya berguna pula mencegah terjadinya peralihan fungsi lahan menjadi pemukiman atau lahan beton.

    Pada kesempatan tersebut Waryono kembali mengingatkan bila pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dapat dilakukan secara profesional akan dapat menjadi solusi strategis bagi masyarakat. “Semoga Allah merestui niat mulia ini,” harapnya. (*)

  • Promo Potensi Lokal, Nelayan Lamtim Aktifkan Jurnalisme Warga

    Di era digitalisasi seperti sekarang, letak geografis bukan lagi menjadi penghalang bagi publikasi informasi. Bahkan, nelayan pengelola perikanan rajungan di Labuhan Maringgai sekalipun tidak terkendala untuk aktif ber-medsos ria.

    Lampung Timur (Progres.co.id): TIDAK kurang 20 warga Desa Margasari dan Desa Muara, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, mengikuti pelatihan jurnalisme warga yang berlangsung selama dua hari, 18-19 Desember 2024.

    Pelatihan yang diinisiasi Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (TPPRB) dengan dukungan Environmental Defense Fund (EDF) ini, bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan nelayan serta potensi lokal melalui media sosial.

    Pada pelatihan hadir sebagai pemateri Yopie Pangkey, seorang blogger dan pegiat media sosial asal Lampung. Materi yang diberikan meliputi dasar-dasar jurnalisme warga, teknik fotografi, dan pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif.

    Sedangkan 20 peserta pelatihan merupakan anggota Pokmaswas, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar). Ditambah dengan perwakilan Forum Nelayan Kabupaten Lampung Timur dan Forum Nelayan Provinsi.

    Mereka belajar membuat konten media sosial yang menarik dan informatif, sekaligus memahami cara menggunakan platform digital secara bijak untuk meningkatkan visibilitas kegiatan kelompok mereka.

    Peserta pelatihan jurnalisme warga, Labuhan Maringgai, Lampung Timur.

    Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Desa Margasari, Hasan Ubaidillah, menilai pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan kegiatan masyarakat pesisir.

    Menurutnya, keberadaan Pokmaswas, KUB, dan Poklahsar telah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal keaktifan dan kemandirian. “Namun, minimnya dokumentasi dan publikasi membuat hasil kerja kami kurang dikenal luas. Nah, setelah ikut pelatihan ini kami optimis potensi lokal dapat dipromosikan lebih luas,” ujar Ubaidillah, sesaat setelah penutupan pelatihan, Kamis (19/12) sore.

    Sementara salah seorang peserta, Miswan, mengakui dirinya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. “Selain meningkatkan keterampilan, kami juga lebih percaya diri untuk mendokumentasikan kegiatan sehari-hari, seperti pengolahan rajungan dan pengawasan sumber daya laut,” kata Miswan.

    Apresiasi juga datang dari Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas, A Faisal. Dia berharap pelatihan seperti ini dapat menjadi momentum penting bagi warga pesisir untuk lebih dikenal dan diakui atas peran mereka dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

    “Harapanya pelatihan ini mampu memperkuat peran masyarakat Desa Margasari dan Desa Muara Gading Mas sebagai pelaku komunikasi aktif dalam mempromosikan perikanan berkelanjutan dan berbagai potensi lokal yang ada di Lampung Timur,” ucap Faisal.

    Untuk diketahui Pokmaswas Jaya Bahari Abadi Desa Margasari menjadi salah satu kelompok paling aktif di Provinsi Lampung. Komitmen mereka dalam pengawasan dan pelaporan praktik penangkapan ikan ilegal telah diakui secara nasional. 26 September lalu, Pokmaswas Jaya Bahari Mandiri meraih juara ketiga kategori Pokmaswas pada Penghargaan Adibakti Mina Bahari 2024. (*)