Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Hendri Std

  • Pernah Dianaktirikan, Kini Koperasi “Ditimang-timang”

    Di era kepemimpinan Presiden Prabowo keberadaan koperasi lebih didorong ke depan. Lembaga yang diidam-idamkan sejak lama menjadi soko guru perekonomian Indonesia itu, distimulir untuk tidak sekadar menggeliat, melainkan lebih berperan aktif. Lantas seberapa besar porsi yang dipersiapkan untuk ruang gerak koperasi?

    Jakarta (Progres.co.id): MENTERI Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), koperasi diarahkan untuk mendukung prioritas nasional dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif dan agromaritim di sentra produksi.

    Lebih lanjut Budi menambahkan, dalam upaya penguatan ekosistem koperasi beberapa langkah terus dilakukan, seperti pelibatan dalam kegiatan swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD), hilirisasi, serta penguatan usaha simpan pinjam. 

    “Semua ini dilakukan dengan penekanan pada standar tata kelola koperasi yang baik, re-branding, dan penguatan digitalisasi,” katanya dalam Rakor Tingkat Menteri bersama Menko Pemmas di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Selain itu, Budi mengimbuhkan, akan ada pula fasilitasi pendirian koperasi simpan pinjam, serta pengembangan platform digitalisasi koperasi, seperti Kop.id Superaps. Program-program ini turut mencakup pengembangan koperasi ojek online, revitalisasi KUD, produksi minyak untuk rakyat sebagai alternatif minyak murah, dan penyaluran pupuk murah bagi petani anggota koperasi. 

    “Bahkan, koperasi juga berperan dalam produksi energi biomassa dan pengelolaan sumur minyak rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

    Dengan dukungan yang kuat, diharapkan koperasi dapat berperan lebih aktif dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” urai Budi, seraya menambahkan, sampai 31 Desember 2024, jumlah koperasi tercatat sebanyak 130.119 unit dengan jumlah anggota mencapai 28,9 juta orang.(*)

  • Ketika Tentara Kawal Swasembada Pangan

    Pencapaian swasembada pangan yang digariskan Presiden Prabowo Subianto melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Bandarlampung (Progres.co.id): KETERLIBATAN tentara kebanggaan Republik Indonesia ini juga terlihat di Provinsi Lampung. Tekad untuk aktif mengambil bagian dalam program nasional tersebut mengemuka saat Komandan Korem (Danrem) 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, mengikuti Rapat Koordinasi (rakor) Pengawalan dan Pendampingan Swasembada Pangan Provinsi Lampung di Balai Keratun Pemprov, Rabu (18/12/2024).

    Pada kesempatan itu Danrem menyatakan kesiapan Korem 043/Gatam beserta jajaran untuk mengawal swasembada pangan dan program terkait lainnya, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

    “Mengingat ini merupakan program nasional yang mesti dipastikan pelaksanaannya berjalan sukses, kami siap mengawalnya,” tegas Rikas.

    Lantaran akan terlibat dalam mengawal pelaksanaan program swasembada pangan di Lampung, dirinya berharap dapat dipasok data-data terkait seperti jumlah data padi atau gabah dalam sekali panen. Menurut Rikas ini penting untuk dijadikan rujukan ketika ada perbedaan data.

    “Sinkronisasi data jelas sangat dibutuhkan. Termasuk mensinkronkan visi dan misi. Kalau sudah satu garis komando, semoga semua upaya bisa berjalan sukses dan harapan kita bersama dapat terwujud,” kata Rikas.

    Rakor pengawalan dan pendampingan swasembada pangan Provinsi Lampung ini dipimpin Pj. Sekda Fredy. Tujuannya meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung yang terfokus pada pencapaian swasembada pangan.

    Rakor juga membahas berbagai strategi, program dan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan pada impor pangan, serta memastikan distribusi pangan secara merata.(*)

  • Per Januari, Bank Mulai Hapus Utang 1 Juta UMKM

    Angin segar penghapusan utang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) makin mendekati nyata. Terlebih setelah himpunan bank milik negara (Himbara) menegaskan akan mulai menghapus kredit macet UMKM mulai Januari 2025.

    (Progres.co.id): PENGHAPUSAN utang akan berlangsung dalam dua tahapan. Tahap pertama dilakukan pada Januari 2025, sementara tahap kedua dilakukan setelah Maret. Program tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM.

    Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menerangkan setidaknya ada 1,09 juta pelaku UMKM yang kredit macetnya dihapus pemerintah. “Jumlahnya plus minus sekitar angka itu,” katanya, Selasa (17/12/2024).

    Para pegiat UMKM yang mendapatkan fasilitas penghapusan piutang ini, sambungnya, kurang lebih berdasarkan data yang sudah di-review bersama-sama dengan Bank Himbara.

    Maman juga menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian BUMN dan Bank Himbara atas upaya percepatan realisasi program ini. (*)

  • Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Untungkan Peternak

    Program makan bergizi gratis (MBG) yang akan dimulai 2 Januari 2025 memberi harapan terhadap banyak pihak. Termasuk para peternak sapi dan kerbau.

    (Progres.co.id): HARAPAN itu seperti disampaikan Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Subendro. Menurutnya, bila di antara menu-menu makan yang diberikan kepada 82 juta siswa, dalam satu minggu paling tidak ada satu hari yang menggunakan daging sapi atau kerbau, itu berarti program MBG dapat ikut mendorong peningkatan pendapatan peternak.

    Nanang mengimbuhkan, dalam kalkulasi PPSKI, kalau  pada menu pelajar dalam seminggu diberi daging sapi ukuran kecil, setidaknya 30 gram per anak, dampaknya sudah sangat luar biasa. “Itu sudah setara dengan sekitar lebih dari 700 ribu ekor. Kalkulasi nilai ekonominya lebih dari Rp10 triliun,” katanya.

    Melalui kerja sama dengan para peternak sebagai supplier bahan baku MBG, sambung dia, juga memungkinkan para peternak memotong ongkos kirim hewan. Kondisi demikian jelas bisa menghemat pengeluaran.

    “Tidak seperti sekarang, para peternak mesti bersusah payah menjual ternaknya ke kota-kota besar. Itu ongkosnya tinggi dan mengurangi keuntungan. Tapi kalau ada kerja sama dengan MBG, penjualan sapi cukup di daerah masing-masing,” urai Nanang.

    Dalam penyelenggaraan MBG mendatang, dirinya juga berharap pemerintah dapat memberikan insentif modal bagi peternak agar bisa memenuhi kebutuhan program MBG secara jangka panjang. Sebab tidak sedikit para peternak rakyat yang butuh suntikan modal. Sementara pihak perbankan dirasa enggan mengakomodirnya dalam bentuk menyalurkan kredit.(*)

  • Kemendes Minta Kepala Daerah Prioritaskan Pelaksanaan Program Desa Digital

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan, di dalam dana desa (DD) ada anggaran untuk program Desa Digital. Setiap kepala daerah ditegaskan untuk memastikan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.

    Jakarta (Progres.co.id): PROGRAM Desa Digital yang dimaksud mencakup kegiatan pengelolaan dan pembuatan jaringan atau instansi komunikasi dan informasi lokal desa. Pos tersebut mencakup pengembangan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi seperti jaringan internet, jaringan komunikasi radio, atau pusat layanan informasi di desa.

    Mengingat pentingnya program ini Kemendes PDT akan memberikan surat kepada para kepala daerah yang berisikan mengenai rincian pengeluaran dana desa untuk pelaksanaan program Desa Digital.

    “Kemendes PDT akan mengeluarkan surat penegasan kepada gubernur dan bupati/wali kota perihal rincian pengeluaran dana desa untuk Desa Digital,” kata Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT Fajar Tri Suprapto, Sabtu (14/12/2024).

    Kebijakan Desa Digital, imbuhnya, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025. Undang-Undang tersebut telah mengatur bahwa penggunaan dana desa, di antaranya diprioritaskan untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan keberadaan Desa Digital.

    “Desa Digital merupakan nomenklatur yang setara dengan Desa Cerdas, sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 55 Tahun 2024,” katanya.

    Lebih lanjut Fajar menguraikan, Desa Cerdas merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Program tersebut memiliki enam pilar, yaitu Masyarakat Cerdas, Ekonomi Cerdas, Tata Kelola Cerdas, Lingkungan Cerdas, Kehidupan Cerdas, dan Mobilitas Cerdas.

    Dia juga menegaskan, penggunaan dana desa untuk Desa Digital atau Desa Cerdas tersebut didasarkan pada tiga akun atau pos anggaran di APBDes.

    Pertama, akun 1.4.08 tentang Sistem Informasi Desa. Pos anggaran itu mencakup pengadaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data dan administrasi desa, seperti sistem administrasi kependudukan, layanan publik, dan data pembangunan.

    Kedua, 2.6.03 mengenai Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan atau Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa. Pos tersebut mencakup pengembangan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi seperti jaringan internet, jaringan komunikasi radio, atau pusat layanan informasi di desa.

    Terakhir, pos anggaran 2.6.19 yang menyangkut Kebutuhan Desa Digital. Pos itu digunakan untuk kebutuhan teknologi informasi yang tidak termasuk dalam dua pos sebelumnya, seperti pelatihan teknologi, perangkat lunak khusus, atau layanan digital tambahan untuk mendukung desa digital.(*)

  • Kopi Robusta Lampung Rambah Pasar Mesir

    Sebagai penghasil kopi robusta terbesar kedua di Indonesia, setelah Sumatera Selatan, tidak mengherankan bila kopi lokal ini mampu melanglang buana hingga mancanegara. Terakhir, ekspansi kopi robusta Lampung merambah ke Mesir.

    Jakarta (Progres.co.id): KABAR gembira tersebut seperti disampaikan pihak PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). “Kita mengekspor kopi robusta Lampung ke Mesir. Jumlahnya dari waktu ke waktu terus meningkat,” kata Direktur Utama PT PPI, S. Hernowo dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

    Dirinya menambahkan, dalam dua bulan terakhir, PPI telah mengekspor biji kopi robusta Lampung sebanyak 79,2 ton. Hernowo berharap, melalui langkah tersebut dapat meningkatkan penetrasi kopi Indonesia di pasar global.

    “Kami juga berharap terobosan ini mampu memberi dampak langsung bagi petani kopi di Lampung. Dimana ekspor ke Mesir jelas membawa peningkatan nilai ekonomi terhadap kopi robusta Lampung,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, menurut data BPS tahun 2022, Lampung menempati posisi kedua sebagai produsen kopi terbesar di Indonesia. Adapun total produksi mencapai 1.110,7 ribu ton. Dalam perkembangannya produksi kopi di Lampung cenderung stabil dengan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan.

    Sementara secara nasional, produksi kopi Indonesia mencapai puncaknya pada 2022 dengan 771 ribu ton. Merujuk data Departemen Pertanian Amerika Serikat (AS) USDA, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar ke lima di dunia dengan total kontribusi sekitar 5%. Indonesia hanya kalah dari Brazil, Vietnam, Colombia dan Ethopia.(*)

  • Bapeltan Lampung, “Padepokan” Penyuluh Pertanian untuk 4 Provinsi

    Bila penyuluh pertanian yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Bengkulu dan Lampung ingin menimba ilmu seputar pertanian secara luas, tak perlu melanglang buana jauh-jauh, seperti bunyi ungkapan yang menyarankan ‘menuntut ilmu hingga ke Negeri Cina’. Sebab Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung memiliki suhu-suhu mumpuni dan fasilitas memadai yang bisa dijadikan tempat berguru.

    Lampung Selatan (Progres.co.id): PADA balai yang memiliki luasan hingga puluhan hektar itu, terhampar demplot (demontration plot). Lahan-lahan tersebut merupakan  suatu metode praktik dimana proses belajar sambil melakukan (learning by doing) berlangsung dengan porsi besar dibanding teoritis.

    “Karena audiens kami yang mengikuti pelatihan mayoritas para penyuluh, maka praktik langsung menjadi kata kunci. Sehingga sepulang pelatihan Kawan-kawan penyuluh tidak gamang saat mempraktikkan kembali pengetahuan yang diperoleh di Bapeltan kepada petani-petani binaan di wilayah kerja masing-masing,” terang Ichwanuddin, widyaiswara penyuluh pertanian Bapeltan Lampung, saat mendampingi Progres.co.id berkeliling ke demplot, Jumat (29/11/2024).

    Ichwanuddin bersama Feri Setyawan, Ketua Tim Program Evaluasi dan Kerjasama Bapeltan Lampung.

    Menurutnya, pola pelatihan serupa itu menjadi pakem bagi semua widyaiswara Bapeltan Lampung yang sepanjang tahun melakukan berbagai pelatihan. Tak pelak tema pelatihan yang diberikan sangat beragam. Mulai dari teknik olah tanah, budidaya, penanganan penyakit hingga pascapanen. “Obyek tanaman yang dipelajari juga bervariasi. Ada tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada juga tanaman tahunan atau komoditi perkebunan kakao, kopi dan karet,” terang pria kelahiran Aceh ini.

    Sejalan dengan itu, Bapeltan telah menyediakan demplot khusus bagi setiap komoditi. Selain demplot kopi, kakao dan karet, terdapat pula contoh komoditi lain di antaranya demplot cabai, jagung, bahkan hewan ternak seperti kambing dan sapi.

    Untuk komoditi jagung, imbuhnya, Bapeltan Lampung memilih jenis bibit hibrida untuk diterapkan pada lahan percontohan. Pertimbangannya lantaran jagung hibrida bisa diolah menjadi pakan ternak dan ada cukup banyak pabrik pakan ternak di Lampung.

    Sapi Bali salah satu hewan ternak yang menjadi obyek bagi peserta pelatihan.

    Sedangkan untuk ternak sapi, misalnya, dipilih sapi Bali. Pemilihan jenis sapi ini juga ada alasannya. “Karakter paling menonjol dari sapi Bali adalah mudah beradaptasi. Sehingga relatif mudah saat memberikan pakan. Sapinya tidak cerewet pilih jenis pakan. Diberi fermentasi limbah jagung dan kacang-kacangan saja sudah cukup. Budidayanya pun gampang,” ungkap Ichwanuddin.

    Dia juga menguraikan, pola-pola serupa itu dimana hasil tanam bisa dipergunakan untuk pakan ternak merupakan cermin pelaksanaan pertanian terpadu atau integrated farming. Selanjutnya kotoran ternak dapat diproses menjadi biogas yang pada akhirnya menghasilkan bahan bakar (slurry) yang bisa dipergunakan untuk memasak.

    Lahan tanaman jagung sebagai salah satu lahan percontohan di Bapeltan Lampung.

    Tak hanya sapi, Bapeltan Lampung terlihat sedang mempelajari lebih jauh tentang kambing. Jenis kambing yang dipilih di antaranya kambing rambon. Lalu ada pula kambing yang ditujukan untuk pemaksimalan produksi susu.

    “Peningkatan produksi susu kambing bisa diupayakan. Malah seekor kambing mampu mencapai dua sampai tiga liter per hari. Permintaan terhadap susu kambing juga terbilang tinggi karena dianggap memiliki khasiat bagi pengobatan dan menjaga kesehatan,” tutur Ichwanuddin.

    Seftiana, Humas Bapeltan Lampung, tengah berada di demplot cabai.

    Dia juga mengutarakan, lembaga tempatnya bekerja tidak membatasi audiens peserta pelatihan hanya untuk petugas penyuluh. Kelompok masyarakat pertanian yang berminat mendalami dunia pertanian juga bisa mengikuti pelatihan.

    “Iya, tupoksi Bapeltan Lampung memang memberi pelatihan kepada aparatur seperti petugas penyuluh. Tetapi peserta pelatihan bisa juga dari pihak nonaparatur. Anggota kelompok masyarakat, misalnya. Hanya saja semua perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan bagian yang khusus membidani hal tersebut,” kata Ichwanuddin.(*) 

  • Universitas Teknokrat Indonesia Tawarkan Inovasi Pengolahan Kotoran Ternak Menjadi Kompos

    Di saat Presiden Prabowo Subianto tengah gencar mendorong sektor pertanian secara luas, peningkatan produktivitas peternakan menjadi salah variabelnya. Namun bagaimana menyinergikan pengembangan pertanian dan peternakan menjadi satu tarikan napas? Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) berupaya memberi solusi.

    Bandarlampung (Progres.co.id): KONTRIBUSI itu datang dari inovasi yang ditawarkan tim dosen dan mahasiswa UTI. Mereka menyodorkan cara mengelola kotoran ternak menjadi pupuk kompos secara efisien dan modern.

    Formulasi tersebut berupa Digital Smart Composter, sebuah teknologi berbasis Internet of Things (IoT). Tak sekadar berteori, tim telah menerapkannya di CV Sapi Makmur, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

    “Kita merancang sebuah aplikasi,” terang Wakil Rektor UTI, Mahathir Muhammad, seperti dikutip melalui keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

    Dengan aplikasi itu, imbuh Mahathir, diharapkan dapat membantu peternak sapi agar dapat memanfaatkan kotoran dari peternakannya menjadi pupuk kompos.

    “Peternak akan dapat mengelola kotoran ternak secara efisien dan modern. Tahapan pembuatan kompos bisa dipantau. Mulai dari memonitoring suhu dan tingkat kesiapan pupuk,” urai Mahathir, seraya mengatakan, proses itu dapat dilakukan kapan dan di mana saja, selama terhubung dengan internet.

    Ditambahkannya, kegiatan inovatif ini merupakan bagian dari program hibah PKM skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat yang didanai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbudristek tahun anggaran 2024.(*)

  • Bagi Hasil 70:30, Program Brigade Pangan Diminati 23 Ribu Mahasiswa

    Peluang berpenghasilan Rp10 juta hingga Rp20 juta per bulan itu bakal diterima mahasiswa yang tergabung dalam program brigade swasembada pangan atau brigade pangan.

    Jakarta (Progres.co.id): JANJI tersebut disampaikan langsung Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, pada berbagai kesempatan. Benarkah insentifnya sebesar itu dan bagaimana hitungannya?

    “Mahasiswa itu betah di lapangan karena pendapatannya di atas 10 juta,” kata Amran kali ini dalam sambutannya di acara Workshop Manajemen Pendampingan Brigade Pangan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (20/11/2024).

    Hanya saja, papar Amran, pendapatan tersebut sifatnya bukan sebagai gaji atau upah bulanan. Pendapatan itu berasal dari bagi hasil setelah penjualan hasil pertanian. Dalam program ini, para mahasiswa diperbantukan untuk mengolah lahan pertanian.

    “Pendapatannya minimal sepuluh juta per bulan. Tetapi nanti kan bukan per bulan terimanya, kayak pengusaha. Benar enggak? Selesai panen, bagi 70-30, 70 kepada mahasiswa sebagai pengelola, yang punya tanah 30 persen,” ujar Amran, seperti dirilis Tempo.co.

    Menurut Amran, dalam program ini mahasiswa akan dimasukkan dalam kelompok yang berjumlah 15 orang per kelompok. Tiap-tiap kelompok nantinya akan dibimbing oleh seorang brigade untuk mengolah lahan pertanian seluas 200 hektar secara terstruktur dan terintegrasi. “Sistemnya adalah setiap 1 brigade itu 15 orang (mahasiswa), mengelola 200 hektar (lahan),” ucapnya.

    Sedangkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menguraikan, mahasiswa setidaknya harus menghasilkan 3,5 hingga 5 ton hasil pertanian ketika mengelola lahan pertanian tersebut. Maka dengan hasil panen sebesar itu, bila dikalikan harga pokok penjualan (HPP), kemudian dikurangi bagi hasil dengan pemilik lahan.

    “Itu kami sudah hitung, itu nanti setiap orang di dalam 15 orang di tiap brigade akan mendapatkan hasil minimal 10 juta,” ucap Idha, dalam kesempatan yang sama.

    Kementan sendiri pada awalnya menargetkan ada 20 ribu mahasiswa yang akan ikut serta membantu program ini. Saat ini, Amran menyebut pendaftaran telah ditutup dan sudah ada 23 ribu mahasiswa mendaftar program ini.(*)

  • Pengecer dan Distributor Ditiadakan, Pupuk Subsidi Langsung ke Petani

    Pemerintah menjamin pupuk akan tiba pada waktu yang tepat sesuai kebutuhan petani. Untuk itu Kementerian Pertanian mengambil beberapa langkah. Salah satunya menghapus kartu tani. Cukup dengan KTP, petani bisa peroleh pupuk.

    Jawa Tengah (Progres.co.id): KONSEKUENSI dari perubahan tersebut akan ada sekitar 145 aturan terkait distribusi pupuk subsidi yang segera dipangkas. Pernyataan yang disampaikan Wakil Menteri (Wamen) Pertanian, Sudaryono, ini menyusul kebijakan pemerintah menyederhanakan penyaluran pupuk subsidi langsung kepada para petani. 

    “Semua akan kami sederhanakan. Yang domainnya itu domain Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia,” ujar Sudaryono ketika ditemui wartawan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin petang, 18 November 2024. 

    Seperti dirilis Tempo.co, Wamen menjelaskan mekanisme penyaluran pupuk subsidi ke depan akan dipersingkat dari pabrik langsung kepada kelompok-kelompok tani di wilayah, lantaran penyaluran pupuk subsidi seharusnya memang tidak boleh tertunda. Apalagi jika sampai dimonopoli distributor ataupun pengecer. 

    Dikatakan Sudaryono jika pupuk sampai tertunda, maka akan bermasalah pada tanaman dan berpengaruh terhadap hasil. 

    “Kalau bansos itu harusnya dibagikan sekarang terus dibagikan minggu depan gak ada bedanya. Tapi kalau pupuk itu harus hari ini, karena tergantung cuaca, udane kapan, banyune mili (air mengalir) kapan, leh tebar benih nek wes gede kudu ditandur (yang menerbar benih kalau sudah besar harus ditanam). Jadi masalah nek (kalau) hari ini nggak ada pupuk. Jadi harus tepat waktu,” tuturnya.

    “Udah piye carane (bagaimana caranya) dari pabrik langsung diantar ke kelompok petani. Kami menyederhanakan mekanisme,” katanya menambahkan.

    Ia pun meminta maaf kepada para distributor hingga pengecer pupuk atas konsekuensi pemangkasan distribusi pupuk subsidi tersebut. Imbas dari kebijakan itu, praktis para distributor hingga pengecer pupuk subsidi nantinya tidak bisa lagi mengambil keuntungan dari penjualannya. 

    Namun, Sudaryono menambahkan, kebijakan itu diambil demi kemaslahatan yang lebih besar, dalam hal ini adalah kepentingan para petani. “Jadi sepurane (mohon maaf) bagi distributor sama pengecer barangkali selama ini ada rezeki halal di situ. Tapi ini demi kemaslahatan yang lebih besar,” katanya. 

    Ditanya perihal saldo yang tersisa di Kartu Tani yang kini dipegang para petani, ia mengatakan nantinya secara otomatis akan kembali ke negara. “Itu mekanismenya akan kami atur. Kan apapun saldo itu bukan uang petani juga to, itu uang dari negara. Petani tidak rugi,” ucap dia. 

    Namun, pihaknya mendorong PT Pupuk Indonesia agar ke depan tetap memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah ada. “Tapi kita mendorong Pupuk Indonesia memanfaatkan jaringan yang ada. Apakah jadi pergudangan atau kendaraan, tapi tidak lagi penebusan, tidak bisa karena itu terlalu lama,” ujarnya.

    Sudaryono juga menyebutkan pihaknya menjamin ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani. Bahkan kuota yang ada saat ini dua kali lipat dari sebelumnya. “Alokasi pupuk tahun ini sudah dua kali lipat dibanding 2023 dan pupuk itu bukan anggarannya tapi kuota jumlah pupuknya sehingga kalau bahan baku naik itu anggaran naik jumlah pupuk tetap sama,” kata dia.

    Lebih lanjut ia memastikan pemerintah telah menjamin kuota pupuk itu sesuai kebutuhan para petani. Kalau sampai ada bahan baku pupuk naik, kuota tersebut tidak akan berkurang. “Kalau kemarin itu karena perang anggaran yang dipatok sesuai anggaran, bahan baku naik produksi turun. Tapi sekarang yang dikunci jumlahnya,” kata Sudaryono.(*)