Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Hendri Std

  • Menteri Desa Minta Pringsewu Suplai Bahan bagi Program Makan Siang Bergizi

    Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), menekankan desa-desa di seluruh nusantara agar menjadi tulang punggung swasembada pangan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Termasuk Kabupaten Pringsewu.

    Pringsewu (Progres.co.id): PERMINTAAN tersebut disampaikannya saat menyambangi Desa Sriwungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Dikatakannya pula, kunjungannya dimaksudkan untuk memetakan desa-desa yang akan menjadi penyuplai program makan siang bergizi.

    Yandri menjelaskan, desa-desa akan berfungsi sebagai titik hilir program makan siang bergizi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masing-masing desa.

    “Dengan begitu ada peluang besar setiap desa melalui BUMDes dengan memanfaatkan lahan yang ada,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).

    Mendes juga meminta agar semua desa mengidentifikasi potensi yang dimiliki, seperti penyediaan tomat, jagung, ikan, telur, dan ayam yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk program makan siang bergizi. Ia pun menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari desa-desa.

    “Jangan sampai desa-desa menjadi pasif atau menjadi penonton. Jadi, tolong bahan bakunya jangan sampai dari luar Pringsewu,” ujarnya. Mendes Yandri berharap program makan siang bergizi ini dapat mendorong kemajuan desa-desa dan menciptakan putaran ekonomi yang menjanjikan. Selain itu, dalam kunjungannya, ia juga meninjau Taman Wisata Tirta Asri yang terletak di Desa Sriwungu.

    “Taman Wisata Tirta Asri ini bagus sekali, inovasi yang luar biasa, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan desa,” ungkapnya.

    Taman wisata ini dikelola BUMDes Jaya Makmur dan menjadi salah satu sumber pendapatan desa. BUMDes tersebut juga memberdayakan masyarakat dengan menyediakan makanan dan minuman di dalam lokasi taman wisata, sehingga meningkatkan peran serta masyarakat.(*)

  • Mentan dan Pj Gubernur Apresiasi Pencapaian Lampung sebagai Peringkat 6 Sentra Ternak Nasional

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman  membuka secara resmi Kontes dan Expo Sapi Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) DPD Lampung Piala Ketua MPR RI 2024, di lapangan PU Bandar Jaya, Sabtu (16/11/ 2024).

    Lampung Tengah (Progres.co.id): PENJABAT Gubernur Lampung Samsudin yang turut mendampingi mengatakan, menurut data Sensus Pertanian BPS Tahun 2023, populasi ternak di Provinsi Lampung sebanyak 660.191 ekor atau 5,83% dari populasi sapi potong nasional sebesar 11.318.085 ekor.

    Jumlah tersebut menempatkan Provinsi Lampung pada urutan ke 6 sentra ternak nasional setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Namun pada skala Pulau Sumatera, produktivitas ternak Lampung berada di peringkat pertama.

    Khusus Kabupaten Lampung Tengah, populasi sapi potong perorangan Tahun 2023 sebanyak 249.076 ekor. Jumlah tersebut merupakan 37.73% populasi ternak sapi potong di Provinsi Lampung. Sehingga menempatkan Lampung Tengah sebagai daerah dengan populasi sapi potong terbanyak di Lampung.

    Lebih lanjut Samsudin menguraikan, Provinsi Lampung merupakan wilayah yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan komoditas peternakan, khususnya komoditas ternak sapi potong, kambing dan ayam ras petelur.

    Hal ini didukung dengan sumber daya alam sebagai bahan baku pakan yang tersedia cukup melimpah. Demikian pula dengan sumberdaya manusia atau masyarakat yang mayoritas merupakan petani dan peternak. Selain itu Lampung memiliki luas serta lokasi yang strategis sebagai pintu masuk atau gerbang Pulau Sumatera yang memudahkan dalam transportasi dan distribusi produk peternakan. “Beberapa keunggulan atau potensi ini harus dioptimalkan agar sektor peternakan Lampung lebih maju dan berdaya saing,” kata Samsudin.

    Dirinya juga mengungkapkan, kontes dan expo sapi bukan hanya sebagai ajang pameran atau kompetisi semata, melainkan menjadi sarana silaturahmi, berbagi pengetahuan, pengalaman dan inovasi di bidang peternakan. Kegiatan ini, diharapkan dapat memacu dan mendorong pengembangan usaha peternakan yang berkelanjutan, berdaya saing, ramah lingkungan dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Pj. Gubernur menuturkan, Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu sentra peternakan di Lampung memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. “Saya yakin dengan komitmen bersama potensi ini bisa kita wujudkan dalam bentuk produksi dan mutu ternak yang semakin baik,” ucap Samsudin.

    Dalam kesempatan tersebut dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi untuk saling bersinergi dan berkolaborasi mendukung inovasi dan teknologi bidang peternakan, meningkatkan populasi dan produksi ternak serta optimalisasi Lampung sebagai lumbung ternak nasional.

    Sementara itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi Provinsi Lampung yang telah memproduksi sapi-sapi luar biasa besar. Harapan pemerintah mewujudkan swasembada daging diyakininya bisa dipenuhi oleh Lampung karena kemampuan dan keterampilan peternak di Lampung yang luar biasa.

    “Itu semua sudah dibuktikan dengan sapi-sapi yang ikut serta kontes pada hari ini. Dengan campuran pakan yang inovatif, di Lampung pakan begitu melimpah sehingga bisa menjadi sumber pakan ternak. Ini jelas bisa menjadikan sumber pangan baik untuk kita juga bisa menjadi sumber rezeki yang baik pada masa depan,” ujar Ketua MPR RI.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan RI Andi Amran Sulaiman  bersama Pj. Gubernur Lampung berkesempatan berdialog bersama peternak yang ikut serta hadir memeriahkan Kontes dan Expo sapi Piala MPR RI Tahun 2024.

    “Semua kendala, permasalahan bisa langsung diajukan, diadukan, dibicarakan kepada saya di sini. Kalau bisa segera selesai saya langsung selesaikan,” ujar Mentan RI.

    Kontes dan Expo Sapi Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) DPD Lampung Piala Ketua MPR RI 2024 diikuti kurang lebih 200 peserta. Sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta, Kementan Republik Indonesia akan memberikan masing-masing 1 ekor sapi kepada pemenang dari 8 kategori perlombaan.

    Selaras dengan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 dengan salah satu program prioritas Makan Bergizi Gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, data menunjukkan komoditas peternakan di Provinsi Lampung memiliki kecukupan produksi yang potensial.

    Produksi telur di Provinsi Lampung tercatat sebanyak lebih 300.224,17 ton dengan konsumsi telur sebanyak 86.154, 5 ton. Sehingga masih terdapat surplus produksi telur 214.069,67 ton. Produksi daging (ruminansia unggas) dan tercatat sebanyak 172.463,02 ton dengan surplus produksi daging 93.200,88 ton. Selain itu, peluang investasi komoditas sapi perah dan kambing perah di Provinsi Lampung masih terbuka lebar. (*)

     

  • Geber Program Ketahanan Pangan, Kementerian PU Diminta Siapkan Pasokan Air

    Cetak sawah baru digaspol, petani diminta tanam padi, tapi bila air tidak tersedia semua upaya menjadi sia-sia. Kata kuncinya pasokan air mesti terjaga.

    Jakarta (Progres.co.id): KEBUTUHAN pasokan air itu sangat disadari Presiden Prabowo yang tengah getol mendongkrak produktivitas pertanian. Tak pelak program-program kementerian di bawah Kabinet Merah Putih diarahkan untuk mendukung terciptanya kemandirian dalam memproduksi pangan bagi masyarakat.

    Tak terkecuali Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki tugas membangun infrastruktur. Instansi ini dimandatkan untuk menyediakan air bagi kegiatan menanam produk pangan, seperti padi, sebanyak 3 kali setahun. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke kantor pusat Kementerian PU di Jakarta, pada Jumat (15/11/2024).

    “Kata kuncinya adalah Pak Menteri PU (Dody Hanggodo) menyiapkan air untuk tanam sepanjang tahun 3 kali,” ujarnya, seperti dirilis Kompas.com. Lebih lanjut dikatakan Amran, hal tersebut dilakukan lewat pembangunan atau optimalisasi jaringan irigasi, pompa air, pintu air, tanggul, hingga bendungan.

    Amran juga menjelaskan, target pemerintah dalam waktu dekat adalah intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian dengan luasan total 2,3 juta hektar. Intensifikasi pertanian adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Luasannya adalah 1 hektar.

    Sementara ekstensifikasi pertanian adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti hutan, lahan terlantar, dan lainnya. Luasannya adalah 1,3 juta hektar.

    Menanggapi hal ini, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kementeriannya siap mendukung program Kementerian Pertanian untuk mencapai swasembada pangan. “Insya Allah saya siap selalu untuk men-support apa pun yang menjadi program di Kementerian Pertanian, utamanya dalam segi ketahanan pangan dan air,” ungkapnya.(*)

  • Prabowo Bakal Reforestasi 12,7 Juta Hektar Lahan Gundul

    Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin melakukan reforestasi di lahan seluas 12,7 juta hektare.

    Jakarta (Progres.co.id): PERNYATAAN itu dia sampaikan ketika memberi sambutan di Paviliun Indonesia dalam acara Conference of the Parties 29 (COP29) di Baku, Azerbaijan.

    “Presiden Prabowo pada prinsipnya telah menyetujui program reboisasi besar-besaran di lahan seluas 12,7 juta hektare ini dengan cara yang memanfaatkan keanekaragaman hayati,” katanya saat memberi sambutan, Senin, 11 November 2024, dipantau dari YouTube COP UNFCCC – Indonesia Pavilion.

    Dia mengatakan reboisasi secara masif tersebut akan dilakukan di sejumlah lahan perhutanan yang mengalami degradasi parah. Lahan yang disasar di antaranya yang gundul akibat kebakaran hutan, seperti yang terjadi pada era 1982 dan 1997.

    Ditambahkannya, rencana pendanaan program ini tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah akan mengandalkan pendanaan dari pihak lain, karena pertimbangan dana APBN yang terbatas.

    “Kami akan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dan di sini saya akan menyebutkan salah satunya, pihak yang sudah tertarik adalah Bezos Earth Fund,” kata Ketua Delegasi Indonesia tersebut.

    Dia menyampaikan akan menyambut berbagai pihak lain, termasuk dari asing, yang ingin terlibat dalam upaya reforestasi ini, mengingat persoalan hutan yang gundul ini juga menjadi masalah global dan menyebabkan pemanasan global.

    Salah satu konsep yang akan diterapkan adalah seperti pada wilayah Samboja Lestari di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lahan seluas 1.800 hektare itu diklaim sudah kembali menghijau dalam waktu 20 tahun terakhir. “Saya akan menyambut para pengamat dari berbagai negara untuk datang dan mengunjungi program ini,” tuturnya.(*)

  • Pemprov Lampung Raih Bhumandala Award 2024

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali meraih penghargaan di tataran nasional. Kali ini penghargaan yang diterima berupa Bhumandala Award 2024 dari Badan Informasi Geospasial (BIG) RI.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy menerima Bhumandala Award untuk Provinsi Lampung mewakili Pj Gubernur Lampung, Samsudin. Seperti diterangkan Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Ummihanni,  penghargaan Bhumandala Award ini sebagai prestasi Provinsi Lampung untuk kualitas data spasial dalam perencanaan nasional.

    “Bhumandala Bawasena, merupakan penghargaan pengelolaan data spasial yang berkualitas dari sisi kebijakan, teknologi, SDM, standar data, kelembagaannya,” tegasnya, Senin (4/11/2024). Ditambahkannya,  Bhumandala Award untuk Pemprov Lampung tak lepas atas dukungan, motivasi, dan arahan dari semua pihak.

    Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Ummihanni.

    Penghargaan ini terkait implementasi pembinaan dan peningkatan simpul jaringan serta manajemen informasi geospasial. Kepala BIG, Muh Aris Marfai mengatakan, penghargaan tersebut sebagai salah satu wujud implementasi pembinaan dan peningkatan simpul jaringan dan juga manajemen informasi geospasial.

    Ajang Bhumandala merupakan bentuk apresiasi BIG kepada kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah, yang telah menyelenggarakan simpul jaringan dengan baik,” ujarnya.

    Penghargaan Bhumandala merupakan agenda rutin BIG tiap dua tahun sejak terlaksana pertama kali pada 2014. Dalam kegiatan kali ini juga turut hadir Menko Perekonomian, Wakil Menteri Pertanian, dan Wakil Menteri PU. Adapun Pemprov Lampung berhasil meraih Bhumandala Rajata (Medali Perak) untuk kategori Provinsi Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan IG.

    Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi Geospasial. BIG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin oleh seorang kepala.

    Data geospasial atau geodata adalah data yang mencakup informasi yang berkaitan dengan lokasi di permukaan Bumi. Melalui informasi ini dapat memetakan objek, peristiwa, dan fenomena dunia nyata lainnya ke area geografis tertentu yang diidentifikasi menggunakan koordinat garis lintang dan bujur.(*)

  • Bappeda Lampung Gelar Workshop Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2045

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung menghelat Workshop Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2045. Kegiatan ini sangat strategis bagi keberlangsungan pemerintahan daerah ke depan. Karena terkait dengan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

    Bandarlampung (Progres.co.id): RPJMD sendiri merupakan penjabaran dari Visi Misi serta Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Paralel dengan penyusunan RPJMD itu sendiri, perangkat daerah juga akan menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka perlu persiapan dan peningkatan kualitas SDM aparatur yang membidangi tugas penyusunan dokumen perencanaan.

    Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Lampung Elvira Umihani, S.P., M.T., yang diwakili Plt. Sekretaris Bappeda Lampung Andrea Yunila Hastuti, menyampaikan pada 2025 mendatang akan menjadi momen strategis bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, yang mengacu pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025- 2029; termasuk pula Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tersebut.

    “Berkenaan dengan uraian tersebut, maka dalam rangka melaksanakan tugas-tugas ke-Bappeda-an ke depan, tentunya perlu dipersiapkan sejak dini. Oleh karenanya, sejak bulan Oktober tahun 2024 Bappeda Provinsi Lampung telah merancang beberapa kegiatan pendukung,” kata Andrea Yunila Hastuti, membacakan sambutan Kepala Bappeda Lampung Elvira Umihani, S.P., M.T., di Hotel Horison, Selasa (5/11/2024).

    Adapun kegiatan pendukung yang dimaksud antara lain penguatan Kapasitas SDM Perencana di Bappeda dan Perangkat Daerah; menyusun Jadwal rangkaian kegiatan RPJMD dan Renstra; identifikasi kebutuhan data sektoral dan spasial untuk mendukung substansi dokumen perencaaan; serta penyusunan Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun RPJMD dan Renstra Tahun 2025- 2029.

    Beberapa persiapan di daerah tersebut, lanjut Andrea Yunila Hastuti, tentunya juga akan tetap diselaraskan dengan agenda kegiatan nasional; mengingat pada saat ini tentunya Bappenas dan Kemendagri juga tengah melakukan persiapan mengenai arah kebijakan pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025- 2029, maupun kebijakan teknis tentang Pedoman penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra Tahun 2025- 2029; ataupun kebijakan strategis pembangunan lainnya, seperti Pemaduan Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan yang akan diarahkan oleh Kementerian/Lembaga.

    “Melalui kegiatan workshop ini, tentunya kami berharap seluruh insan perencana, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, dapat saling berkomunikasi, diskusi dan menggali seluas-luasnya informasi terkini mengenai hal-hal yang terkait dengan arah kebijakan pembangunan, maupun tatacara teknis penyusunan dokumen. Sehingga alokasi waktu penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra yang hanya 6 bulan dapat kita selesaikan bersama secara tepat waktu,” kata Andrea Yunila Hastuti.

    Ditambahkannya, pertemuan pada workshop kali ini merupakan langkah awal. Ke depan kiranya segenap jajaran Bappeda kabupaten/kota dan perangkat daerah se-Provinsi Lampung dapat terus berkoordinasi dan berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan, proses dan substansi penyusunan dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra yang akan terus dilaksanakan di waktu-waktu mendatang.(*)

  • Pj Gubernur Samsudin: Lampung Ikut Cetak Sawah Baru

    Ketika kebijakan nasional menaruh perhatian besar terhadap ketahanan pangan, Lampung menjadi salah satu bagiannya. Terlebih provinsi di ujung Sumatera ini merupakan lumbung pangan keenam padi nasional. Apa kiranya langkah konkrit yang akan dilakukan?

    Bandarlampung (Progres.co.id): PENJABAT (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, memastikan provinsi ini akan ikut gerak kebijakan nasional. “Tentu kita dalam satu barisan. Mendukung penuh program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat,” kata Samsudin, Sabtu (9/11/2024).

    Tekad itu, menurutnya, bukan sebatas wacana. Tapi akan konkrit dijalankan. Salah satu langkah yang akan ditempuh dan selaras dengan fokus pemerintah pusat yakni melakukan perluasan lahan pertanian. “Kami akan merancang dulu lokasinya. Semua mesti dipersiapkan secara matang,” jelas Samsudin.

    Lebih lanjut Pj Gubernur menguraikan, saat ini produksi beras Provinsi Lampung rata-rata mendekati angka 3 juta ton per tahun. Pencapaian ini akan dipertahankan dan terus ditingkatkan. Selain untuk menjaga ketersediaan pangan daerah juga memenuhi permintaan pasokan pangan dari provinsi sekitar.

    “Sebagai daerah produksi pangan dan memiliki ketahanan pangan yang bagus, Lampung harus sekuat tenaga melakukan berbagai upaya peningkatan produksi. Ini penting karena swasembada pangan nasional harus diwujudkan,” terang Samsudin.

    Dia juga memaparkan, Ketersediaan pangan di Lampung saat ini dalam kondisi aman dengan masih berproduksinya lahan pertanian di berbagai kabupaten. “Ketahanan pangan aman, gudang Bulog yang menyimpan komoditas pangan terutama beras mencukupi sampai Januari 2025 dan ini jadi kekuatan Lampung,” tuturnya.

    Berdasarkan data yang disampaikan Samsudin, di Provinsi Lampung tercatat luas baku sawah seluas 361.699 hektare, meningkat dari sebelumnya di 2013 luas baku sawah hanya 268.336 hektare.

    Sedangkan pada tahun ini Lampung telah menargetkan luas tanam padi 630.445 hektare, sedangkan untuk luas panen sebesar 609.311 hektare. Sementara untuk target produktivitas sebesar 5,5 ton per hektare. Serta ditargetkan menghasilkan produksi sebesar 3.382.912 ton gabah kering giling.

    Untuk diketahui dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan program cetak sawah 3 juta hektare untuk mewujudkan ketahanan pangan.

    Program itu sudah dimulai di Merauke di Papua Selatan serta Kalimantan Tengah. Kemudian akan dilakukan juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan wilayah lain.(*)

  • Dijanjikan Gaji Rp10 Juta, 20 Ribu Pemuda Gercep Daftar Petani Milenial

    Iming-iming yang disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) yang menyediakan gaji minimal Rp10 juta bagi petani milenial, direspon antusias kalangan muda.

    Jakarta (Progres.co.id): GERAKAN cepat (gercep) anak-anak muda itu seperti disampaikan Mentan, Andi Amran Sulaiman, bahwa hingga saat ini sudah ada 20.000 pemuda yang mendaftar sebagai petani milenial.

    Dari jumlah tersebut Kementan telah menerima 3.000 petani milenial untuk membantu program cetak sawah. “Sekarang sudah ada 3.000 petani milenial dan yang sudah mendaftar 20.000,” kata Amran di kantor Kementan seperti dirilis money. kompas.com., Jumat (8/11/2024).

    Amran mengatakan, dirinya ingin memaksimalkan bonus demografi, di mana 52 persen penduduk Indonesia akan berada di usia produktif. Bonus demografi itu diperkirakan terjadi pada 2030-2040. “Saya ulangi, ada bonus demografi 52 persen. Ada sumber daya alam melimpah dan ada teknologi buatan anak bangsa,” tutur dia.

    Amran juga menegaskan, “Kalau anak muda terlibat petani milenial dapat Rp10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai kan penghasilannya Rp 2 juta atau Rp3 juta. Artinya, menarik kan?” kata Amran.

    Di sisi lain, Kementan juga telah membentuk brigade yang terdiri dari kaum milenial untuk mengolah lahan pertanian. “Satu brigade dengan 15 orang milenial untuk mengolah 200 hektar, disiapkan combine harvester, traktor, dan penunjang produksi lainnya, dengan nilai investasi Rp 3 miliar lebih,” urai Amran.

    Dalam skemanya, hasil usaha pertanian dibagi menjadi 70 persen dan 30 persen, di mana 70 persen merupakan hasil yang didapat oleh para petani milenial dan 30 persen bagi pemilik lahan. Amran mengatakan, total 3.000 petani generasi muda telah dilibatkan untuk menggarap lahan pertanian. Namun, ia menargetkan akan merangkul 50.000 petani milenial maupun Gen Z di seluruh Indonesia.(*)

  • SMKN 1 Tulangbawang Barat, Bekali “Anak Kandang” di Tengah Pragmatisme

    Selama tiga tahun dibekali teori dan praktik beternak unggas. Setelah lulus, tidak sedikit yang emoh (enggan) berkutat di kandang. Pragmatisme menjadi godaan terberat.

    Tulangbawang Barat (Progres.co.id): TIDAK kurang 128 siswa tercatat sebagai peserta didik di Jurusan Peternakan, Program Unggas, SMKN 1 Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).

    Sebenarnya, pada jurusan peternakan ada dua program. Pertama adalah program unggas. Berikutnya ruminansia. Program ini mempelajari usaha ternak hewan ruminansia seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan sapi perah.

    “Kami tidak memilih program tersebut karena membutuhkan biaya besar untuk pelaksanaannya. Untuk pengadaan sapi sebagai bahan pembelajaran dan praktik, misalnya, seekor sapi harganya bisa mencapai belasan bahkan puluhan juta. Maka SMKN 1 Tubaba lebih memilih Program Unggas, spesifiknya ayam petelur dan pedaging. Anggaran lebih terjangkau, jelas Ketua Jurusan Peternakan SMKN 1, Edi Rovi’i, saat menerima Progres.co.id, Kamis (7/11/2024).

    Pelajar bergilir sesuai jadwal piket memberi makan ternak ayam.

    Kendati dari segi pembiayaan lebih ringan, bukan berarti program unggas kurang menarik untuk diikuti. Bahkan, menurut Edi, bukan hanya menarik, melainkan juga prospektif. Mengingat daging dan telur ayam sangat diperlukan dalam keseharian masyarakat.

    “Programnya menjadi menarik lantaran pelajar diajarkan mulai dari merawat DOC (Day Old Chicken, red) sampai pada fase produksi. Kalau ayam petelur sampai bertelur. Sedangkan ayam potong hingga memasuki usia daging ayam sudah memadai,” jelas Edi.

    Tak hanya itu, sambungnya, pelajar juga dibimbing praktik membuat pakan dari bahan baku yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah.

    “Praktis semua dilakukan oleh murid. Kami membimbingnya. Konsep learning by doing benar-benar kita terapkan. Supaya mereka punya pengalaman langsung. Tidak melulu tahu teori saja,” tutur Edi.

    Selain diasah keterampilan, imbuh Edi, anak didik juga dibiasakan disiplin. Misalnya terkait waktu pemberian pakan. Mengingat baik ayam pedaging dan ayam petelur memiliki jadwal makan yang rutin, maka meski jam sekolah sudah usai, para pelajar yang terbagi dalam kelompok piket, tetap kembali ke sekolah untuk memberi pakan ayam.

    Edi (tengah) bersama para guru di depan kandang ayam petelur.

    “Iya, sore hari biasanya pelajar yang kebagian piket mesti ke kandang untuk kasih makan ayam. Jadi ada yang piket untuk kandang ayam petelur ada juga yang di kandang pembesaran ayam. Di sini kedisiplinan harus dijaga. Beda dengan tanaman, kalau tak disiram sehari, tentu tidak kenapa-kenapa. Tapi kalau ayam, sampai telat diberi makan sekali saja, risikonya bisa fatal. Ayam bisa mati,” ungkap Edi.

    Untungnya semua berjalan secara baik, sudah barang tentu di bawah pengawasan para pendidik. Hasilnya, baik ayam pedaging maupun ayam petelur sudah banyak yang diproduksi.

    Progres.co.id berkesempatan melihat langsung proses panen telur di kandang. Kandang bertingkat yang tersusun rapi dan relatif bersih itu makin terlihat menarik. Apalagi dengan keberadaan telur-telur di beberapa kandang.

    “Kalau sudah dipanen, lantas dikemas per kilo. Tak perlu nunggu lama. Karena telur akan langsung ludes dibeli warga sekitar. Warga suka membeli di sini karena telurnya masih segar. Bisa dibilang fresh from the oven,” ucap Edi seraya tersenyum.

    Meskipun prospek berternak unggas cukup menjanjikan, namun Edi tetap merasa prihatin. Sebab, masih banyak lulusan SMKN 1 yang setelah tamat tidak menerapkan ilmu dan pengalamannya sebagai mata pencarian. Para alumnus lebih memilih bekerja di “tempat bersih” bukan di kandang.

    “Waktu masih sekolah mereka aktif berpraktik di kandang, makanya ada sebutan ‘anak kandang’, tapi setelah lulus malah lebih milih kerja di mini market. Padahal enggak sedikit juga perusahaan peternakan yang meminta lulusan kami untuk dipekerjakan di tempat mereka. Tapi anak-anaknya malah emoh. Mungkin terpengaruh oleh lingkungan pergaulan, sehingga tak mau kotor-kotoran lagi di kandang,” jelas Edi.

    Dia menambahkan, tidak sedikit pula alumnus yang tidak menerapkan ilmunya dengan membuka peternakan sendiri, karena takut menghadapi risiko untuk berusaha. “Mereka takut gagal,” sergah Edi prihatin.(*)

  • Cukup Pakai KTP, Petani Bisa Peroleh Pupuk Subsidi

    Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk subsidi dari penggunaan kartu tani ke KTP.

    (Progres.co.id): PADA kegiatan Pangan Merah Putih bersama Kementerian Desa, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan, penebusan pupuk subsidi dengan KTP merupakan kemudahan yang harus dilakukan untuk menjangkau mereka yang berada di pelosok desa.

    “Kartu tani tidak berlaku lagi, kami sudah umumkan KTP. Bapak ibu gunakan KTP, kalau ada yang menghalangi lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini (Kementan), KTP cukup, ambil pupuk,” tutup Amran, beberapa waktu lalu.

    Sebagai informasi, kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024. Pada beleid ini, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK.

    Tak pelak, terobosan ini mendapat pujian dari anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azikin Solthan. Dia mengapresiasi langkah tersebut sebagai sebuah kebijakan konkrit atas keberpihakan pemerintah terhadap nasib para petani di seluruh Indonesia.

    “Kita di legislatif akan mendorong upaya percepatan penyerapan pupuk di petani sehingga tidak ada lagi alasan pupuk langka. Namun yang pasti pupuk subsidi harus sampai di tangan petani secepat mungkin dan tepat sasaran,” kata Azikin Solthan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

    Menurut Azikin, pupuk subsidi adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi para petani yang setiap hari berproduksi. Oleh karena itu, kemudahan ini akan membantu proses verifikasi dan data petani jauh lebih mudah dan cepat.

    “Ada banyak proses yang dipangkas jika menggunakan KTP dibanding dengan kartu tani. Penebusan pupuk subsidi akan lebih mudah dan petani akan terdata lebih cepat,” jelasnya. (*)