Penulis: Hendri Std

Peraturan Pemerintah (PP) sudah diteken Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini sangat ditunggu, khususnya oleh pelaku pertanian yang sedang dirundung kredit macet.

Jakarta (Progres.co.id): PERATURAN yang dimaksud adalah PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet.

“Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya,” kata Prabowo di Istana Merdeka.

Dengan ditandatanganinya PP tersebut, Kepala Negara berharap dapat membantu pelaku UMKM, produsen pangan, hingga nelayan yang terlilit piutang untuk meneruskan usaha kedepannya.

“Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo.

Hanya saja, tetap ada perkecualian, bahwa tidak semua pelaku UMKM dapat menikmati fasilitas ini.

“Ini berlaku hanya bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam dan Covid-19,” terang Menteri UMKM Maman Abdurrahman seperti dirilis Investor.id.

Dia menambahkan, portofolio utang itu juga sudah masuk hapus buku oleh pihak bank BUMN atau bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Beberapa kriteria khusus lainnya, yaitu: badan usaha dengan utang maksimal Rp 500 juta dan untuk perorangan utang maksimal Rp 300 juta. “Jadi ini betul-betul tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya kurang lebih 10 tahunan,” pungkas Maman.(*)

Tak kurang 537 perusahaan perkebunan sawit diketahui mbalelo. Mereka belum mengantongi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Padahal lahan yang dikelola luar biasa luas. Sedikitnya 2,5 juta hektar. Lebih bikin geleng-gelengnya lagi, perusahaan bodong tersebut telah beroperasi sejak 2017.

Jakarta (Progres.co.id): TAPI kini sepertinya pemerintahan Presiden Prabowo segera mengambil tindakan. Melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, perusahaan-perusahaan itu katanya bakal “dijewer”.

“Ada sanksi buat semua perusahaan itu. Kita akan beri sanksi,” kata Nusron dalam rapat dengan Komisi II DPR RI. Adapun sanksinya berupa denda pajak. Berapa besarannya? Menteri ATR/BPN belum bisa memastikan. Sebab, menurut Nusron, nilai dendanya sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Sanksi dan hukuman layak diberikan. Karena mereka sudah tujuh tahun menanam dan beroperasi tanpa izin,” tegas Nusron, dalam keterangannya seperti dikutip dari detik finance, Rabu (30/10/2024).

Dia juga menambahkan tidak sebatas denda, melainkan juga masih ada sanksi dalam bentuk lain. Misalnya, tidak akan diterbitkan HGU, “Jadi biarpun sudah bayar denda, bukan otomatis HGU-nya kita terbitkan,” sergah Nusron.

Dirinya juga mengatakan, fakta yang dia sampaikan tadi merupakan persoalan serius yang turut mendapat perhatian langsung dari Presiden dan Jaksa Agung.(*)

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mulai membunyikan alarm sebagai sinyalemen harga beras akan naik menjelang akhir tahun.

Jakarta (Progres.co.id): INDIKASI tersebut setelah mencermati produksi beras yang menurun. Seperti dijelaskan Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo, berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi beras pada tahun ini mencapai 30,34 juta ton.

Jumlah tersebut lebih rendah 760 ribu ton dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Bahkan pada bulan November-Desember 2024 diprediksi mengalami defisit lebih besar dari bulan Oktober 2024.

“Penurunan produksi tentu berpotensi menyebabkan kenaikan harga beras pada akhir tahun seperti tren tahun-tahun sebelumnya,” kata Nyoto, pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (28/10/2024).

Oleh karenanya, dia mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera mengantisipasinya. “Oleh karenanya, perlu upaya bersinergi antara pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah dan menanggulangi potensi kenaikan harga beras,” harap Nyoto.

Untuk diketahui, cadangan beras Bulog saat ini sebesar 1,5 juta ton. Stok tersebut terdiri dari 1,25 juta ton stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan sebesar 270 ribu ton stok beras komersial. Nyoto memastikan pihaknya telah menugaskan Bulog untuk memaksimalkan penyerapan beras lokal dengan skema BSO maupun komersial.

“Penting tentu bagi kita untuk menjaga stok CBP agar berada di posisi di atas 1 juta ton untuk langkah antisipasi stabilisasi harga di akhir tahun dan carry over di awal tahun,” imbuh Nyoto.(*)

Seakan ingin menanggapi banyaknya kritik atas pelaksanaan food eastate yang digulirkan pemerintah, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, suka tidak suka food estate tetap harus dijalankan. Karena sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

(Progres.co.id): “FOOD estate harus dilaksanakan. Gini loh, ketahanan pangan ini adalah sebuah keharusan. Orangnya makin banyak, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilaksanakan,” ucapnya kepada wartawan, seperti dikutip dari finance.detik, di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Dia juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepadanya dan jajaran Kementerian Pertanian untuk melanjutkan program tersebut. Apalagi saat ini penduduk Indonesia masih akan terus bertambah dengan adanya bonus demografi.

“Ini bukan urusan setahun dua tahun, tapi untuk keberlanjutan kepentingan nasional di masa depan,” kata Sudaryono.

Lebih lanjut dia menjelaskan, urusan tanaman ini ada kaitannya juga dengan pengembangan ketahanan energi, melalui sumber-sumber energi terbarukan. Karena, imbuhnya, beberapa sumber energi terbarukan dapat ditemui di tanaman-tanaman pangan. Mulai dari sawit ataupun tebu.

“Kita menyebutnya ketahanan energi dari renewable energy. Kita mengarah ke sana dan kita mampu,” yakin Sudaryono, mengingat Indonesia memiliki modal tanah subur, matahari sepanjang tahun, serta sumber daya manusia yang mumpuni.

Sebagai catatan, food estate atau lumbung pangan merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang digagas Presiden Jokowi.

Bila menyimak informasi dari laman setkab.go.id, program lumbung pangan berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan tertentu.(*)

Sesaat setelah dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto langsung menitahkan agar Indonesia segera berswasembada pangan. Sedemikian penting pertanian di mata purnawirawan jenderal kopassus tersebut. Sejalan dengan pemikiran itu, Pj Gubernur Samsudin sudah pernah menyampaikan betapa asyiknya menggeluti bercocok tanam.

Bandarlampung (Progres.co.id): SAMSUDIN yang meniti karir di dunia pendidikan sebagai guru, hingga menapaki jenjang birokrasi yang kemudian mengantarkannya menjadi Penjabat Gubernur Lampung, mengakui dunia pertanian menawarkan keasyikan tersendiri. “Selain memberi keuntungan finansial, bercocok tanam juga kasih keasyikan berbeda,” tuturnya, saat menerima perwakilan Ikatan Alumni Pertanian (Ikaperta) Unila, di ruang dinas sementara di Kota Baru, beberapa waktu lalu.

Birokrat yang dikenal murah senyum ini, menceritakan betapa kesengsemnya dia dan istri, Maidawati Retnoningsih, terhadap tanaman. “Saya punya kos-kosan di Jakarta. Kebetulan bangunannya tiga lantai. Di bagian dag paling atas saya jadikan lahan bercocok tanam,” ucapnya.

Sebelumnya, sambung Samsudin, sebagian besar area dag telah dilapisi plastik. Setelah itu di bagian atasnya dihamparkan tanah yang dijadikan lahan tanam. Pada hamparan itulah dia bersama istri menyalurkan minat bercocok tanam di saat libur.

“Jadi kalau sedang senggang, malam-malam saya berburu di marketplace. Cari bibit-bibit tanaman. Kalau kebetulan ketemu saya langsung order. Nanti, setelah pesanan datang, saya yang menanamnya. Nyonya juga senang. Dia bantu-bantu menyiram dan merawat tanaman koleksi kami. Kami bener-bener kesengsem,” kisah Samsudin seraya mengembangkan senyum.

Dia menambahkan, walau sedang tidak menanam bibit tanaman, mereka berdua kerap menghabiskan waktu di kebun mungil di atas gedung itu. “Berduaan aja sambil lihat-lihat tanaman. Ada juga kolam kecil supaya ada nuansa air seperti di alam. Bercocok tanam itu sangat-sangat mengasyikkan, kok. Dicoba aja, pasti setuju dengan pendapat saya ini,” imbuhnya setengah berkelakar.

Kendati berlatar belakang sebagai pendidik, perhatian dan kepedulian Samsudin terhadap dunia pertanian diakuinya telah ada semenjak lama. Bahkan saat berkesempatan berkunjung ke China, perhatiannya justru tersedot pada teknologi pertanian yang diterapkan pemerintahan Negeri Tirai Bambu tersebut.

“Saya terpukau dengan inovasi pertanian mereka. Terobosannya sangat inovatif. Saya lihat mereka menanam padi bukan hanya di tanah. Tapi sudah mampu menanam padi di permukaan air laut, di bendungan dan telaga. Kalau laut, embung, danau, telaga dan bendungan di tempat kita kan banyak. Seandainya kita juga punya inovasi serupa itu artinya potensi kita nggak kalah dibanding China,” katanya.

Oleh karena itu, Samsudin menghimbau agar para peneliti pertanian, khususnya di Lampung, mampu mencari inovasi yang benar-benar merupakan lompatan besar dan berdampak secara luas. “Inovasi semacam itu yang sebenarnya dibutuhkan pemerintah. Sehingga pemerintah bisa mendukung pengembangannya. Kalau nanti teknologinya sudah diterapkan kan bisa memberi kontribusi besar bagi masyarakat juga daerah,” harap Samsudin.

Dirinya lantas memberi contoh inovasi besar yang dimaksud. Di antaranya seperti durian Musang King yang dimiliki Malaysia dan buah jambu kristal yang berukuran besar tetapi berbiji kecil hasil rekayasa teknologi peneliti Thailand. “Mari sama-sama kita saling suport untuk pertanian Lampung. Dunia bercocok tanam ini bener-bener mengasyikkan, kok,” ajak Samsudin sambil kembali menyuguhkan senyum khasnya.(*)

Sesaat usai dilantik Presiden Prabowo langsung gaspol di sektor pertanian. Dirinya memancang target Indonesia mesti bisa swasembada pangan. Agaknya keinginan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu pertanda Kementerian Pertanian dan stakeholder terkait kudu mencari formulasi mujarab untuk mewujudkannya.

Jakarta (Progres.co.id): SALAH satu resep yang telah direncanakan di era Presiden Jokowi dan kini dilanjutkan adalah menggerakkan program mencetak sawah baru atau food estate hingga 3 juta hektare.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, menegaskan, program food estate diyakini sebagai formulasi paling tepat untuk mewujudkan target swasembada pangan. Apalagi, imbuhnya, kebutuhan pangan bakal meningkat pesat seiring proyeksi pertumbuhan penduduk mencapai 330 juta jiwa pada 2050.

“Ditambah lagi situasi ekonomi global yang tidak menentu belakangan ini. Lalu problem perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina. Semua itu makin memperparah kondisi pangan dunia,” katanya, seperti dikutip dari tempo.co pada Kamis (24/10/2024).

Jika pemerintah yakin program nasional food estate merupakan langkah paling efektif menuju swasembada pangan, pandangan bertolak belakang justru muncul dari berbagai pihak. Berikut rangkuman pendapat para pakar terkait pelaksanaan food estate.

Seperti diungkapkan peneliti bidang pertanian dari Pusat Reformasi Ekonomi, Eliza Mardian. Di matanya, program food estate tidak akan cukup mewujudkan target swasembada pangan. Malah, dapat berisiko merusak lingkungan. Karena  selama ini program tersebut tidak memenuhi kaidah ilmiah. 

Dia lantas mencontohkan kegagalan program food estate di era Soeharto. Kemudian program lumbung pangan yang juga pernah dicanangkan di era SBY dan Jokowi. Eliza, melihat semua itu akibat penyusunan teknis yang tidak sesuai kajian ilmiah. “Apalagi disaat kapasitas fiskal kita terbatas seperti sekarang. Jangan banyak trial dan error,” pesannya.

Pendapat berikutnya muncul dari ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Dia mengkritik rencana pengembangan cetak sawah seluas 2 juta hektare untuk swasembada pangan yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Bahkan, Achmad menganggap proyek lumbung pangan di Papua sebagai cerminan melanggengkan praktik ekstrativisme kolonial, dimana terjadi eksploitasi kekayaan alam oleh perusahaan asing yang sempat terjadi dulu.

Sementara peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyatakan ambisi Presiden Prabowo mengejar target swasembada pangan melalui food estate tidak bisa dinilai langsung dalam sekali panen. “Itu tidak kayak simsalabim, sekali tanam langsung berhasil,” katanya, seraya menambahkan, food estate memerlukan berkali-kali percobaan hingga lima atau enam musim tanam.

“Kalau diasumsikan setahun ada dua kali musim tanaman, berarti memerlukan waktu sedikitnya tiga hingga empat tahun sampai panen berhasil,” pungkas Khudori.(*)