Penulis: Hendri Std

Fakultas Pertanian (FP) Unila menjalin kerja sama pengembangan Budidaya Berbasis Mikroba (BBM) dengan PT Ghalli Roelies Indonesia.  Tujuannya ingin mencari solusi alternatif meningkatkan ketahanan pangan.

Bandarlampung (Progres.co.id): HAL tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Inovasi Teknologi Produksi Padi Menuju Kemandirian Pangan yang diinisiasi FP Unila.

Pada kegiatan yang dipandu langsung Prof. Dr. Ir Wan Abbas Zakaria itu, turut dihadiri Dekan FP Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, serta Khairullah selaku direktur utama PT Ghalli Roelies Indonesia.

Sementara dari unsur pemerintahan turut hadir Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Lampung Elvira Umihanni, kemudian perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, lantas perwakilan Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan.

Menurut Wan Abbas, FGD ini dianggap strategis karena membahas hal-hal fundamental untuk membangun pertanian Lampung.

“Apalagi dengan kehadiran perwakilan Pemprov Lampung. Kalau pada kesempatan ini kita membahas seputar inovasi teknologi produksi, besar harapan mendatang bersama pemerintah bisa dilanjutkan dengan pembahasan hal lain yang menunjang pembangunan sektor pertanian. Tentu saja karena dibahas bersama unsur pemerintah, kiranya nanti ada yang bisa ditindaklanjuti dalam implementasi kebijakan daerah,” katanya, di ruang rapat Dekan FP, Kamis (24/10/2024).

Sementara mengenai Budidaya Berbasis Mikroba (BBM) tampil sebagai pembicara Sutikno, selaku ketua tim peneliti PT Ghalli Roelies Indonesia. Menurutnya, saat ini Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk kembali mewujudkan swasembada pangan yang sebelumnya pernah dicapai. Namun, sayangnya harapan tersebut belum tercapai sampai sekarang. “Salah satu faktor kendalanya karena keterbatasan ketersediaan pupuk,” ungkapnya.

Indikasi keterbatasan pupuk itu tercermin dari kerap munculnya fenomena kelangkaan pupuk di kalangan petani. Untuk menjawab persoalan ini, imbuh Sutikno, pihaknya menawarkan pupuk organik berbasis mikroba. “Kami menyebutnya Budidaya Berbasis Mikroba atau BBM,” jelasnya.

Dia menambahkan, ada banyak keunggulan dari formulasi pupuk padat dan cair yang ditawarkan pihaknya. Selain mudah diaplikasikan (hanya ditaburkan) organik BBM ini mampu meningkatkan produktivitas.

“Kami sudah membuktikannya lewat lahan-lahan percontohan. Seperti di lahan sawah dan perkebunan sawit,” ungkap Sutikno, seraya memastikan produk pupuk yang diperkenalkan ini sudah diuji oleh Unila dan terbukti bebas residu.

Lebih lanjut Sutikno berharap pupuk berformulasi BBM ini dapat digunakan secara masif. Sebab, tambahnya, hal tersebut sangat mungkin dilaksanakan. Bahkan untuk menjaga ketersediaannya dapat dibangun pabrik-pabrik pupuk berskala kecil pada daerah sentra-sentra produksi padi di Lampung.

“Hitungan kami pada hamparan lahan sawah 6 ribu hektar sudah bisa dibangun pabrik berskala kecil dengan kapasitas produksi 60 ribu ton per tahun,” katanya.

Lantas, lanjut Sutikno, pabrik-pabrik itu bisa dimiliki dan dikelola oleh koperasi atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bila pola ini direalisasikan bukan tidak mungkin, selain bisa meningkatkan produktivitas pangan, Lampung juga akan mandiri pupuk, lantaran pupuk yang diproduksi tanpa berbahan impor. “Semua bahan yang diperlukan untuk membuat pupuk BBM ini bisa diperoleh secara lokal,” pungkasnya.(*)

Pada satu sisi, data menyebut banyak pelaku usaha penggilingan padi gulung tikar. Kalau pun ada yang tersisa butuh perjuangan berat untuk bisa bertahan. Kemunculan Asosiasi Penggilingan Padi Rakyat-Siger Lampung (Aspparasila) disebut sebagai salah satu upaya menyatukan kekuatan.

Bandarlampung (Progres.co.id): ASPPARASILA  diketuai oleh pengusaha asal Lampung Selatan, Hipni, di Bandarlampung pada Rabu (16/10). Tujuan pembentukan organisasi ini untuk mewadahi para pelaku usaha penggilingan padi di Lampung yang kini tengah mengalami hambatan regulasi dan legalitas.

Selain masih terkendala regulasi dan legalitas, terang Hipni, para pelaku usaha penggilingan padi juga sedang dihadang ancaman kebangkrutan yang disebabkan lemahnya regulasi pemerintah yang mengatur hasil padi.

“Regulasi yang tak berjalan menyebabkan pelaku usaha penggilangan sulit mendapatkan bahan baku. Padi dari Lampung banyak yang keluar daerah, sementara pengusaha lokal tak mampu bersaing harga,” katanya.

Dia menambahkan, Aspparasila nantinya akan memfasilitasi para pengusaha kecil untuk mendapatkan subsidi hingga mempermudah izin usaha. “Pengusaha kecil juga harus dilibatkan agar bisa berkembang,” harapnya.

Di samping itu, Hipni juga menyebut, pihaknya bakal memberi edukasi bagi pelaku usaha kecil terkait regulasi, hukum, dan lainnya. “Karena organisasi ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kita juga harus saling mengedukasi,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya juga telah terbentuk Persatuan Pengusaha Penggilingan Padu dan Beras (Perpadi). Dengan kemunculan Aspparasila diharapkan iklim usaha penggilingan padi di wilayah Lampung akan semakin berkembang.

Sementara secara nasional dalam beberapa tahun terakhir banyak penggilingan padi skala rakyat terpaksa gulung tikar. Fenomena ini paling banyak terjadi di sentra-sentra beras seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga Lampung.

Seperti disampaikan Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, penyebab banyaknya penggilingan padi skala kecil yang tutup permanen adalah pasokan gabah di tingkat petani yang merosot.

Berdasarkan data Perpadi, sejak 2023 ada sebanyak 40 persen pengusaha penggilingan padi tutup atau berhenti beroperasi. Penutupan usaha dilakukan lantaran para pengusaha tidak bisa berproduksi atau menggiling gabah karena stok kosong.

“Suplai padinya sedikit sementara kapasitas produksi penggilingan jauh di atas produksi gabah dalam negeri,” imbuhnya. Ia mengungkapkan, produksi padi saat ini sekitar 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG) dalam setahun. Angka ini jauh di bawah kapasitas giling dari semua penggilingan gabah di Indonesia mencapai 225 juta ton.

Akibat kapasitas produksi dan pasokan gabah yang tak imbang ini membuat idle capasity rata-rata penggilingan di Tanah Air jadi sangat tinggi. Artinya banyak mesin giling milik pengusaha penggilingan sepanjang tahun lebih banyak menganggur, bahkan tidak terpakai sama sekali.

Masalah yang dihadapi para penggilingan padi kecil tak berhenti di situ saja, pengusaha penggilingan rakyat juga babak belur bersaing dengan penggilingan padi bermodal besar.

“Produksi gabah dalam negeri 54 juta ton dari semua petani secara nasional. Sementara kapasitas penggilingan 225 juta ton. Ini berakibat pada persaingan berebut gabah,” terang Soetarto. 

Dengan kata lain, lanjutnya, yang bermodal kuat pasti yang menang. Di situlah yang menyebabkan banyak penggilingan kecil banyak mati. Ditambah lagi ada banyak pabrik penggilingan-penggilingan besar dibangun yang makin mempercepat fenonema bangkrutnya penggilingan padi kecil.(*)

Rencana pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional nampaknya bukan isapan jempol belaka. Berbagai pihak diarahkan mendukung pelaksanaannya. Polisi termasuk bagian yang dilibatkan.

Jakarta (Progres.co.id): KETERLIBATAN itu tercermin dari munculnya niatan Polri merekrut bintara kompetensi khusus (bakomsus) lulusan SMK jurusan pertanian. Tujuannya untuk mempersiapkan personil Polri yang dapat berkontribusi aktif menyukseskan program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

“Rekrutmen Polri tahun 2025 jalur Bakomsus terbuka kesempatan bagi lulusan SMK pertanian. Ini komitmen kita mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan,” kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo, dalam arahannya di Rakorbin SDM Polri dan PNS Polri Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Dia menegaskan, dukungan dan komitmen Polri ditujukan pada visi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Irjen Dedi memerintahkan seluruh Polda, melalui Kepala Biro SDM jajaran, untuk mewajibkan tanam jagung yang rencananya akan dilakukan serentak.

“Polri mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” tegasnya. Pada pihak lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik komitmen tersebut. Andi berterima kasih atas gagasan Irjen Dedi.

“Ini gagasan luar biasa. Kami keluarga petani seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dengan dukungan Kepolisian seluruh Indonesia kami sangat yakin swasembada dan Indonesia menjadi lumbung pangan akan diraih dalam waktu cepat,” ungkapnya, yang hadir dalam acara dan menyampaikan paparan tentang strategi mencapai kemandirian pangan Indonesia Emas 2045.

Andi menyebut Indonesia memiliki sumber alam yang subur, jumlah SDM terutama dari generasi Z yang banyak, dan didukung teknologi pertanian cita-cita menuju negara superpower dalam hal pangan.

Andi melanjutkan, untuk mendukung hal tersebut pemerintah harus memastikan distribusi bantuan pemerintah bisa merata dan tepat sasaran. “Untuk penyaluran peralatan dan pupuk bersubsidi kita butuh pengawalan agar sampai ke masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan,” lanjut Andi.

Untuk diketahui, Polri dan Kementerian Pertanian menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Pada Pembangunan Pertanian pada April 2024. MOU ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan satuan tugas pangan Polri dalam Pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan prasarana dan atau sarana.

Tujuan dari MOU ini untuk mengoptimalkan sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian.

Data SSDM Polri, selama ini banyak anggota Polri yang dengan inisiatif pribadi menggerakkan masyarakat agar sektor pertanian di desa-desa berdaya. Di antaranya Banit 3 Sat Reskrim Polres Keerom Bripka Batias Yikwa menggerakkan warga untuk membuka lahan pertanian baru di Keerom, Papua. Dia mengajak petani ubi dan singkong di Kampung Baburia menanam timun, jagung, kacang, hingga keladi.

Kemudian Iptu Hotma Patuang Anggari Manurung memberdayakan para duda yang ditinggal istrinya di Desa Ranca Iyuhl, dengan menggagas Kelompok Tani dan Ternak Yudistira. Iptu Hotma telah mengumpulkan 12 orang yang tergabung dalam kelompok tani dan ternak. Setelah berjalan setahun mereka mampu mengelola lahan pertanian seluas 5 hektar dan memiliki puluhan ternak.

Lalu Bhabinkamtibmas Desa Sepunggur, Bathin II Babeko, Bungo, Jambi, Bripka Arjunif yang menyulap Areal bekas galian penambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi embung. Di mana embung tersebut berfungsi sebagai sumber air warga, baik untuk perkebunan maupun budidaya ikan.

Selanjutnya polisi di Merauke yakni AKP Makuf Suroto yang menata cikal bakal Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sota dengan menanami sayuran, pohon buah, dan bunga-bunga. Dalam membangun Sota melalui pertanian, ia kerap melibatkan penduduk setempat baik masyarakat transmigrasi maupun penduduk lokal asli Papua. Ia mengajarkan masyarakat untuk bercocok tanam sayur-sayuran dan buah-buahan. (*)

Perluasan lahan sawah menjadi kunci menuju kedaulatan pangan. Hanya saja siapa yang paling tepat melakukannya dan lahan sawah baru diperuntukkan buat siapa?

Jakarta (Progres.co.id): MENCETAK lahan sawah bukan merupakan hal baru. Sehingga tidak perlu terlalu diperdebatkan. Hanya saja yang perlu segera diperbaharui ialah niatannya.

Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menanggapi rencana pemerintah yang bakal segera mencetak lahan sawah baru dalam skala luas. Dia mencatat, hal terpenting yang mesti menjadi perhatian bersama adalah pengelolaan cetak sawah harus dilakukan oleh orang-orang berkompeten di bidang tanaman pangan dan pertanian secara keseluruhan.

“Jadi siapa yang paling tepat mengelola sawah ini. Lalu nanti sawahnya diberikan kepada siapa. Kalau ini semua sudah dilakukan saya yakin produksi padi kita meningkat,” kata Yeka, dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Terkait model irigasi yang perlu dibangun, dia melihat metode pengairan yang baik bagi cetak sawah adalah membangun irigasi secara langsung tanpa menggunakan pipa. Sebab, pipa bisa rusak atau dicuri orang, sehingga membutuhkan anggaran baru untuk memperbaikinya. “Dengan kata lain jangan hanya sebatas mencetak sawah. Tapi perlu juga dipersiapkan bangunan irigasi,” imbuhnya.

Ditambahkan Yeka, pada prinsipnya Ombudsman RI senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi padi nasional. Baik melalui intensifikasi maupun cetak sawah atau ekstensifikasi.

“Produksi padi akan itu sebuah kepastian. Hanya saja dengan catatan kalau cetak sawah ini bisa dilakukan dan berhasil. Cuma pertanyaannya, mampukah itu kita cetak dengan baik. Itulah pentingnya pengairan dan pemetaan daerah mana saja yang akan menjadi fokus atau perlu di-support untuk dibangunkan irigasi,” pesannya.

Sejauh ini pemerintah memang sedang mengerjakan proyek cetak sawah dalam skala besar. Upaya ini ditempuh sebagai solusi masa depan dalam mempercepat swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pernah memaparkan alasan dilakukannya perluasan lahan. “Kenapa harus ada cetak sawah? Sebab tiap tahun ada pertambahan penduduk 3,5 juta. Selama 10 tahun artinya pertambahan 35 juta. Tentunya kita harus persiapkan ketersediaan pangan. Itulah makanya dibuat terobosan mencetak lahan sawah baru,” urainya.

Sebagai contoh, upaya optimasi lahan pertanian dan cetak sawah telah berjalan di Merauke dengan adopsi mekanisasi pertanian secara baik. Begitu pula dengan pembuatan saluran irigasi bagi lahan-lahan yang selama ini kesulitan air. Setidaknya 40.000 hektare lahan pertanian telah dilakukan optimasi dan berproduksi optimal, dengan tata kelola irigasi yang baik.

Sedangkan Ketua Task Force Cetak Sawah Kementerian Pertanian, Husnain, mengutarakan pemerintah akan melakukan perluasan areal pertanian melalui Program Cetak Sawah seluas 3 juta hektar. Rencana tersebut akan dilakukan pada tahun 2025-2027. Tujuannya demi mendukung kedaulatan pangan dan lumbung pangan dunia.

“Saat ini bertambah adanya konflik Timur Tengah. Bila tidak segera diantisipasi sangat mungkin akan berdampak pada pangan dan ekonomi global, termasuk di Indonesia,” kata Husnain.

Untuk itu, dia menyebut persiapannya perlu dilakukan dari sekarang. Adapun daerah prioritas program tersebut adalah Merauke (Papua Selatan) dan Kalimantan Tengah masing-masing 1 juta hektare, Kalimantan Selatan 500 ribu hektare dan Sumatera Selatan 250 ribu hektare, sisanya (250 ribu hektar) di provinsi lain. (dbs)

“Saya sudah pernah dinas di banyak daerah di Indonesia. Tapi saat sekarang bertugas di Lampung, saya bisa bilang pertanian di Lampung ini sebenarnya sangat prospektif. Di sini pertanian secara luas sudah didukung oleh industri. Ahli-ahli di bidang pertanian juga banyak. Lengkap. Jadi kalau mau belajar pertanian, sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ke Thailand atau Vietnam. Di Lampung sudah ada semua.”

Bandarlampung (Progres.co.id): PERNYATAAN itu disampaikan Dr. Rachman Jaya, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Lampung, saat menerima awak redaksi Progres.co.id di ruang kerjanya, Jumat (11/10/2024).

“Ucapan saya itu tidak mengada-ada. Tapi riil. Konkrit. Sebagai contoh, di sini ada perkebunan industri yang dikelola secara profesional. Lahan usahanya luas. Jangan kira tanahnya subur. Saya pernah lihat langsung lokasinya. Waktu itu saya bilang ke staf saya. Ini luar biasa. Tanahnya tandus. Rumput pun enggan tumbuh. Tapi dengan pendekatan riset dan penanganan serius, nyatanya semua jenis tanaman yang dikelola bisa subur dan produktif,” urai Rachman yang baru 1,5 tahun berdinas di Lampung.

Dia menambahkan, itu baru satu contoh gambaran keberhasilan pertanian di Lampung. Belum lagi bila bicara produktivitas sawah di lahan rawa. Menurutnya, dengan penanganan tepat lahan rawa mampu menghasilkan padi yang memuaskan. Baik dari segi kuantitas, termasuk kualitas.

Namun demikian, Rachman punya catatan khusus seputar perilaku petani yang terkadang masih salah kaprah. Dirinya mencontohkan penanganan lahan sawah usai panen. Masih ada petani yang mempraktikkan membakar rumpun padi yang sudah dipanen.

“Itu bukan sekadar bakar jerami. Tapi kami menyebutnya juga membakar uang. Belum lagi dampak polusi udara yang dihasilkan,” sesalnya.

Padahal, imbuh Rachman, saat bertugas di Aceh dia melihat ada daerah yang menerapkan local wisdom atau kearifan lokal. Usai memanen, petani di daerah tersebut tidak membakar jerami. Tapi warga membawa sapi yang ada di kampung untuk ‘merumput’ di lahan persawahan.

“Banyak keuntungannya. Ternak memperoleh makan. Lalu buang kotoran di sana. Kotoran ini yang bisa menjadi pupuk organik dan bermanfaat bagi tanah untuk jangka panjang,” jelas lelaki kelahiran Kalimantan ini.

Saat ditanya peran pemerintah seperti apa yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan pertanian di Lampung, Rachman bilang, dibutuhkan regulasi pemerintah yang pro terhadap pertanian. Dimulai dari regulasi di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

“Pemerintah tidak perlu campur tangan terlalu dalam dengan mengurusi hal teknis, misalnya. Regulasinya bersifat mendukung. Sebab yang saya bilang tadi. Petani kita ini punya kearifan lokal. Sesungguhnya itu bisa diterapkan. Sambil dipadu padankan dengan pendekatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” paparnya.

Secara sekilas Rachman menjelaskan tugas pokok dan fungsi BSIP Lampung. “Sesuai judul lembaga kami ada standardisasi. Kami di sini, salah satu aktivitasnya, mendampingi berbagai UMKM pengelola hasil pertanian untuk memperoleh sertifikasi standardisasi. Misalkan produk kopi. Melalui BSIP Lampung pendampingan akan diberikan sejak dari awal proses produksi hingga hasil akhir.

“Dengan demikian transformasi standarisasi itu berlangsung sejak dari hulu hingga ke hilir. Keuntungan bagi produk yang telah memperoleh standardisasi jelas. Akan berdampak pada penjualan. Pasar tentu akan lebih yakin membeli dan menggunakan produk olahan pertanian tersebut, bila telah melewati seleksi standardisasi yang dilakukan oleh lembaga berkompeten, seperti BSIP ini,” terangnya, seraya menambahkan semua proses itu gratis.

Informasi serupa ini, sambung Rachman, yang belum banyak diketahui oleh para pelaku UMKM. Oleh karenanya melalui publikasi, pihaknya berharap akan muncul kesadaran di kalangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah.

“Ini salah satu bentuk intervensi atau campur tangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, bagi masyarakat di Lampung,” ucap Racman.(*)