Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Ilwadi Perkasa

  • Banyak yang Nakal Kemendag Kumpulkan Pengemas Minyakita, Ini Produsen dan Penyalur Terdaftar di Lampung

    Untuk mencegah peredaran minyak goreng sawit berlabel Minyakita, Kemendag telah mengundang pada pengemas (repacker) untuk mendengar langsung semua aturan menyangkut pemanfaatan merek Minyakita.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pertemuan antara regulator dengan para pengemas Minyakita tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Pada rapat tersebut, Kemendag mengimbau para pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan penggunaan merek Minyakita, baik yang tercantum dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2024 maupun ketentuan perundangan lainnya.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan pascamemimpin rapat koordinasi tersebut.

    Ia juga mengatakan, Kemendag sepakat dengan para pelaku usaha Minyakita, yang tergabung dalam berbagai asosiasi repacker, untuk memenuhi segala ketentuan yang menyangkut pemanfaatan merek Minyakita.

    “Kami baru selesai berkoordinasi dengan repacker Minyakita di seluruh Indonesia. Kemendag sepakat dengan asosiasi repacker seperti APMIGORINDO dan HIPPMGI untuk memenuhi segala ketentuan terkait distribusi Minyakita. Belakangan ini, kami temukan beberapa repacker mengurangi takaran, tidak sesuai dengan label, dan mengalihpihakkan lisensi Minyakita yang mereka miliki. Hal-hal tersebut melanggar ketentuan,” ungkap Iqbal dalam keterangan resminya, Selasa (18/3/2025).

    Minyakita Bukan Migor Subsidi

    Iqbal juga mengatakan, Kemendag dan para pelaku usaha telah memiliki kesamaan pandangan bahwa minyak goreng dengan merek Minyakita bukanlah minyak goreng subsidi.

    Oleh karena itu, tidak ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proses penyediaan Minyakita hingga sampai ke tangan konsumen.

    Iqbal juga menyerukan agar pelaku usaha Minyakita memprioritaskan distribusi Minyakita ke pasar rakyat. Hal ini menjadi penting untuk memastikan Minyakita sampai ke target pasar yang tepat, yaitu kalangan menengah ke bawah.

    “Minyakita harus tersedia di pasar rakyat. Seruan itu yang sedang kita gencarkan terus menerus ke produsen dan distributor,” jelas Iqbal.

    Rapat tersebut digelar secara hibrida, diikuti sekitar 30 pelaku usaha secara luring dan 130 lainnya secara daring. Turut hadir perwakilan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian.

    Iqbal mengatakan, Kemendag telah memberi sanksi kepada 66 pelaku usaha Minyakita yang terbukti melanggar ketentuan sepanjang periode November 2024-12 Maret 2025.

    Para pelaku usaha tersebut mencakup distributor dan pengecer. Pelanggaran yang ditemukan, antara lain, menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) dan menjual dengan skema bundling dengan barang lain.

    Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga juga telah mengekspose dua perusahaan yang mengurangi takaran kemasan Minyakita produksinya. Ekspose pertama dilakukan pada Januari 2025, dan ekspose berikutnya pada Maret 2025. Sebagai sanksi, izin penggunaan merek Minyakita kedua perusahaan itu dicabut.

    “Perusahaan yang menyalahgunakan penggunaan merek ada dua. Tergantung jenis pelanggarannya, jika ada pelanggaran secara hukum, kami akan serahkan ke aparat penegak hukum, biarkan penegak hukum yang melaksanakan,” kata Iqbal.

    Terkait penyediaan pasokan Minyakita selama Ramadan, Iqbal mengatakan bahwa Kemendag meminta produsen untuk melipatgandakan pasokan. Hal ini untuk menjamin pasokan tersedia dan harga dapat terjamin.

    Produsen dan Penyalur Terdaftar di Lampung

    Peredaran Minyakita yang isinya tidak sesuai takaran juga terjadi di Lampung. Namun dipastikan minyak goreng sawit itu didistribusikan oleh produsen yang tidak terdaftar di Disperindag Lampung.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung Evie Fatmawaty memastikan itu karena pihaknya aktif melakukan pengawasan terhadap produsen maupun penyalur Minyakita.

    Ia menyatakan produk minyak goreng rakyat Minyakita yang beredar di Lampung sudah sesuai takaran yang ditentukan, dan akan terus diawasi peredarannya.

    Sedangkan terkait adanya peredaran Minyakita yang kurang tukaran yang kasusnya dibongkar pihak kepolisian, dipastikan bukan oleh produsen atau penyalur terdaftar.

    “Itu dari daerah luar, masuk dan diedarkan ke Lampung,” tegasnya.

    Dia melanjutkan pengawasan lapangan terkait distribusi dan kesesuaian takaran produk MinyaKita di Lampung dilakukan secara kolektif bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Lampung.

    Ia menjelaskan, Disperindag Lampung mempunyai sistem SIMIRAH2. Dalam sistem tersebut terdata semua produsen distributor tingkat 1 (D1) yang memproduksi dan menyalurkan Minyakita di wilayah Provinsi Lampung.

    Daftar Distributor Penerima Distribusi MGR: (D1)

    1. PT Lestari Jaya Indonesia Maju
    2. PT Anugerah Pijar Cahaya Lestari
    3. PT Sari Agrotama Persada
    4. PT Sumatera Jaya Makmur
    5. PT Wahana Tirtasari
    6. PT Sinarmas Distribusi Nusantara
    7. PT Gurihcloud Sukses Perkasa
    8. CV Gunung Agung Semesta
    9. CV Aneka Segar
    10. PERUM BULOG

    Daftar Produsen yang melakukan distribusi di Lampung:

    1. Sumber Indah Perkasa
    2. Salim Ivomas Pratama
    3. Sinarmas Agro
    4. Domus Jaya
    5. Asianagro Agung Jaya
    6. Sinar Alam Permai
    7. Indokarya Internusa
    8. LDC Indonesia
    9. LDC East Indonesia

    Kasus Minyakita di Lampung

    Kasus Minyakita ‘curang’ di Lampung pertama kali dilaporkan oleh Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Lampung.

    Polisi melakukan penggerebekan dan penyegelan gudang produksi minyak Minyakita yang berlokasi di Kalianda, Lampung Selatan.

    Polisi menyita 1 ton minyak goreng Minyakita serta 198 botol minyak yang telah terkemas. Pengungkapan ini berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang resah atas beredarnya minyak goreng Minyakita dengan takaran yang diduga tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Dery Agung Wijaya, menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif berdasarkan laporan dari warga yang khawatir akan produk yang tidak sesuai standar.

    “Keberhasilan pengungkapan ini, berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah karena banyak beredar minyak goreng rakyat Minyak Kita, diduga mengurangi ukuran kemasan tidak sesuai dengan yang diedarkan,” ujar Kombes Dery saat ekspos di Mapolda Lampung, Senin (17/3/2025).

    Gudang yang terletak di Kalianda tersebut dikelola oleh PT SDA, yang diduga memproduksi dan mengemas minyak goreng Minyakita sejak Januari 2024.

    Kasus kedua terjadi di di Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Sebuah gudang produksi minyak goreng kemasan merek Minyakita, yang diduga milik mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mesuji, disegel oleh pihak kepolisian pada Rabu, 19 Maret 2025.

    Dari dalam gudang, polisi mendapatkan barang bukti Minyakita tidak sesuai standar, yakni hanya 830 mili liter saja.(*)

  • Jangan Curang Lagi, Distribusi Minyakita Kini Diawasi Polisi

    Minyakita kini diawasi polisi. Minyaknya  asli, tapi ‘kita’ yang dipabrik curang, mengurangi takaran dan menjual lebih mahal. Catat ini,  Harga Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita Rp15.700 per liter. Jika ada yang menjual lebih mahal, laporkan!

    Bandarlampung (Progres.co.id): Minyakita adalah merek minyak goreng kemasan yang ramai diminati, selain minyak goreng curah yang berharga lebih murah.  Di Lampung, minyak goreng sawit ini diproduksi oleh PT Domus Jaya di Lampung Selatan. Didistribusikan oleh Perum Bulog Jakarta, termasuk di Lampung. Ketersediannya ada di mana-mana, menjangkau pasar modern dan pasar di kampung-kampung serta warung-warung.

    Sejauh ini, Minyakita yang diproduksi oleh PT Domus oke punya alias tidak ada masalah. Harga jualnya masih sesuai HET. Takaran di kemasan ditulis 1 liter. Untuk membuktikannya, silakan ikut mengawasi. Silakan menakar ulang. Jika kedapatan kurang, laporkan!

    Kerja-kerja pengawasan ini juga tengah digencarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) setelah ribut-ribut kasus Minyakita kurang takaran.

    Kemendag tak mau masyarakat rugi dan ingin memastikan harga sesuai aturan (HET) dan produsen tak nyunat lagi.

    Dalam aksi pengawasan ini, Kemendag bawa-bawa polisi. Masyarakat dapat berperanserta dalam pengawasan ini.

    Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idul Fitri 2025 di Jakarta, pada Senin, (10/3/2025).

    Agar paham, temuan Minyakita kurang takaran adalah berkat aduan masyarakat. Pada 7 Maret 2025 ada masyarakat yang melaporkan bahwa isi Minyakita yang diproduksi PT AEGA Depok kurang dari 1 liter. Kemendag telah menarik semua produksi PT AEGA.

    Sebelumnya, Kemendag juga telah menyelesaikan temuan pertama pada 24 Januari 2025. Kecurangan dilakukan PT NNI di wilayah Mauk, Tangerang.

    Ke depannya, produsen jangan curang lagi. Ingat, masyarakat ikut mengawasi. Kemendag dan polisi pun telah memastikan rutin melakukan pantauan, termasuk ke para repacker Minyakita, distributor besar/kecil hingga pengecer.

    Dari hasil penyidikan, ketahuan bahwa yang curang itu adalah repacker yang terindikasi mengurangi volume isi untuk menutupi biata produksi dan bahan baku.

    Bahan baku Minyakita yang pakai diduga menggunakan repacker adalah minyak goreng non-DMO (Domestic Market Obligation). Sehingga margin yang diperoleh terlalu minim.

    Untuk menggenjot margin, maka volume disunat, bahkan harga ditinggikan hingga di atas HET.

    (*)

  • Begini Aksi Strategis Pemerintah demi Idulfitri yang Tenang dan Menyenangkan Masyarakat

    Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan ketersediaan pangan pokok strategis sampai Idulfitri 1446 Hijriah, aman dan mencukupi. Kendati begitu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi tetap menggarisbawahi pada beberapa komoditas yang tengah berfluktuasi.

    Jakarta (Progres.co.id): Keterangan itu disampaikan Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah/Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Jakarta pada Senin (10/3/2025).

    “Pertama bahwa ketersediaan pangan aman dan cukup untuk jelang hari raya dan idulfitri 1446 Hijriah, karena ini memang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari bersama-sama. Kedua, harga pangan secara umum stabil. Concern kita hari ini ada di cabai rawit yang harganya masih cukup pedas,” papar Arief.

    “Cabai ini berkaitan dengan hujan, karena kalau hujan, ini biasanya bunga akan rontok dan memang ke depan perlu menggunakan cungkup atau green house. Kemudian yang satu lagi yang perlu concern kita adalah harga MinyaKita. Harganya harus Rp 15.700 per liter, tapi di pasaran Rp 17.000-18.000 per liter,” sambungnya.

    Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengemukakan jika terjadi harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP) diperlukan intervensi pemerintah. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar selama Ramadan sampai Idulfitri, harga-harga harus baik dan stabil.

    “Guna intervensi ke pasar, pemerintah bersama Perum Bulog telah kembali menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Selama Ramadan ini, kita siapkan 150 ribu ton untuk 3 zona,” ujarnya

    Sebagai informasi, realisasi SPHP beras di tingkat konsumen sebelum diberhentikan sementara pada Februari lalu, telah tersalurkan 100,9 ribu ton per 7 Februari. Sementara realisasi SPHP beras setelah ada penyaluran kembali, per 7 Maret telah berada di angka 12,1 ribu ton.

    Program SPHP juga turut menyentuh jagung pakan bagi kalangan peternak layer mandiri. Realisasinya per 7 Maret telah menyentuh kuantitas 2,162 ton. Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang ada di Bulog, oleh NFA telah ditetapkan dapat dilakukan lelang dengan harga penjualan af (di depan) Gudang Bulog di Rp 5.500 per kilogram (kg).

    Adapun rerata harga jagung di tingkat peternak per 9 Maret dicatat Panel Harga Pangan telah berada di Rp 6.129 per kg atau 5,67 persen di atas HAP. Tentunya tatkala peternak memperoleh jagung dengan harga lebih rendah dapat menstabilkan pula harga daging ayam dan telur ayam.

    “Berikutnya lagi ada pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) se-Indonesia, termasuk Operasi Pasar Pangan Murah selama Ramadan dan Idulfitri. Berkat kolaborasi bersama, saat ini sudah ada lebih dari seribu titik,” ungkap Arief.

    Program GPM yang merupakan kolaborasi NFA bersama dinas pangan pemerintah daerah beserta berbagai stakeholder pangan, hingga 7 Maret telah menyentuh 1.762 kali di 17 provinsi dan 100 kabupaten/kota. Rinciannya Januari telah terlaksana 171 kali, Februari 731 kali, dan di Maret ini 860 kali.

    Sementara realisasi pelaksanaan Operasi Pasar Pangan Murah hingga per 9 Maret 2025, telah ada di 1.165 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 351 kabupaten/kota. Masyarakat yang tersasar dalam program ini tercatat sebanyak 202 ribu orang. Pelaksanaan OP Pangan Murah ini diupayakan ada setiap hari mulai pukul 08.00 sampai 11.00 waktu setempat.

    Dalam data yang dihimpun NFA, 1.165 titik tersebut ada di 976 Kantor PT Pos Indonesia, 92 gerai PT Charoen Pokphand Indonesia, 73 titik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian, 12 titik di Pinsar Petelur Nasional (PPN), 4 lokasi di kios PT Pupuk Indonesia, 3 lokasi masing-masing di Dinas Pangan dan Dinas Pertanian, dan 1 lokasi masing-masing di gerai PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan Pinsar Indonesia.

    Mengenai stok pangan pokok strategis seperti beras, Arief meyakini stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ia turut menuturkan proyeksi produksi beras di Maret dan April ini akan menjadi kunci keberhasilan swasembada.

    “Stok beras bulog per 7 maret sebanyak 1,9 juta ton. Ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan ini adalah stok terbaik selama 5 tahun terakhir. Lalu stok di Pasar Induk Beras Cipinang terpantau sekitar 50-51 ribu ton. Biasanya kalau stok di atas 40 ribu ton itu memang Insya Allah aman,” katanya.

    “Maret ini akan ada panen setara beras kurang lebih 5,48 juta ton dan April 4,97 juta ton. Jadi bulan Maret-April ini merupakan kunci sukses kalau kita ingin tidak impor beras sampai dengan akhir tahun nanti. Maret dan April ini adalah peak season-nya. Kami berterima kasih kepada seluruh teman-teman di Kepolisian dan juga TNI, karena membantu kita semua untuk penyerapan,” tutup Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.

    Selanjutnya pada sesi konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan pemerintah telah sangat siap dalam menyukseskan mudik Lebaran Idulfitri tahun ini.

    Ia telah memastikan kesiapan itu dari berbagai aspek bersama Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama, Badan Pangan Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) beserta BUMN-BUMN yang terkait.

    “Kesimpulan rapat (hari ini), seluruh kementerian dan lembaga yang hadir di sini telah siap untuk melaksanakan dan mensukseskan mudik maupun Lebaran Idulfitri 1446 H, tahun 2025. Dan yang kedua sebagaimana perintah Bapak Presiden telah dibentuk juga tim respons cepat apabila terjadi hal-hal terkait gangguan keamanan, bencana, dan sebagainya,” terang Menko Polkam Budi Gunawan.(SUMBER: BAPANAS)

  • Mengapa Harga Jagung Petani di Lampung Tak Kunjung Membumbung?

    Ada trend kenaikan harga jagung kering pipilan di Lampung pada pekan ini di banding pekan lalu. Namun belum mampu menembus harga acuan pembelian tingkat produsen/petani Rp5.500/kg.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Mengamati panel harga Badan Pangan Nasional (BAPANAS) menggambarkan bahwa pergerakan harga jagung kering pipilan di Lampung cenderung positif namun berjalan sangat lamban.

    Hal ini diduga disebabkan masih rendahnya penyerapan yang dilakukan oleh Bulog Lampung yang saat ini sepertinya lebih fokus menyerap gabah petani.

    Harga rata-rata jagung kering pipilan tingkat petani di Lampung pada 5 Maret 2025 sudah mencapai Rp4.900, atau jauh lebih baik dibanding minggu lalu sebesar Rp4.852/kg. Bahkan jauh lebih baik dibanding harga rata-rata periode yang sama tahun lalu yang kala itu terperosok sangat dalam sebesar Rp2.925/kg.

    Selain itu, Progres juga mencermati adanya disparitas harga antar wilayah dalam besaran Rp1.500/kg.

    Disparitas harga tersebut menimbulkan perbedaan harga yang jomplang antara harga tertinggi dan terendah antar kabupaten.

    Panel harga BAPANAS mencatat harga jagung kering pipilan terendah di Lampung terjadi di Lampung Tengah, yakni sebesar Rp4.000/kg.

    Sedangkan harga tertinggi dinikmati oleh petani di Lampung Selatan, yakni seharga Rp5.500/kg.

    Harga Jagung Tingkat Produsen

    Sementara harga rata-rata jagung tingkat peternak di Lampung tercatat seharga Rp6.011/kg atau sudah melampaui harga acuan sebesar Rp5.800/kg.

    Fluktuasi harga masih terjadi dalam besaran tipis. Selain itu, disparitas harga antar wilayah terjadi dalam rentang cukup besar.

    Harga jagung tingkat peternak terendah terjadi di Kabupaten Pringsewu, yakni sebesar Rp5.500/kg.

    Harga tertinggi terjadi di Kota Metro yang sudah menembus Rp6.800/kg.(*)

  • Program FEP Wilmar Padi Dukung Swasembada Pangan

    Wilmar Padi Indonesia pertegas dukungannya terhadap target swasembada pangan melaluu Farmer Engagement Program (FEP), yakni sebuah program pendampingan petani yang diharapkan menjadi contoh peran aktif sektor swasta dalam mendukung kebijakan pemerintah.

    Jakarta (Progres.co.id): Presiden Direktur PT WPI Saronto mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan kemitraan melalui FEP seluas 30 ribu hektare (ha) di Jawa dan Sumatera. Peningkatan target tersebut seiring bertambahnya daerah yang menjalin kerjasama dengan perusahaan.

    Program tersebut mendapatkan respon positif dari petani, sehingga tahun lalu pihaknya mampu merealisasikan kemitraan lahan seluas 20 ribu ha, yang dikelola oleh lebih dari 20 ribu petani. Kemitraan itu tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Luas lahan kemitraan terbesar ada di Jawa Timur seluas 14 ribu ha.

    “Petani telah merasakan manfaat kemitraan, sehingga program kami dapat diterima dengan baik,” ujar Saronto di sela Buka Puasa Bersama Media di Jakarta,Jumat (7/3/2025).

    Saronto menuturkan, WPI terus memperkuat dukungannya terhadap program pangan nasional. Salah satu wujud nyata komitmen ini adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pertanian, terkait pembelian gabah di tingkat petani seharga Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Selain itu, pihaknya berperan dalam membantu Bulog memasok beras public service obligation (PSO), sebagai cadangan pangan pemerintah yang akan disalurkan sepanjang Februari hingga April 2025.

    WPI, lanjut dia, juga menyediakan fasilitas tolling atau maklon untuk membantu Bulog menggiling gabah di lima pabriknya, dengan kapasitas 1.000 ton per unit per hari selama musim panen raya (Maret-April 2025).

    “Kami turut membantu Bulog dalam mengidentifikasi daerah panen dan kelompok tani yang siap menjual gabahnya,” jelas Saronto.

    Sejak tahun lalu, WPI telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam program budidaya padi di Nusa Kambangan (Jawa Tengah). Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memberdayakan warga binaan dengan keterampilan bertani.

    Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Blora berupa penanaman padi seluas 500 ha, dan program tanam bersama TNI-Polri di 30 lokasi di Jawa dan Sumatera.

    Sebagai bagian dari optimasi lahan pertanian, perusahaan juga membantu menghidupkan kembali lahan tidur di Sidoarjo (Jawa Timur) dan Palembang (Sumatera Selatan). “Pemanfaatan lahan tidur bisa menjadi alternatif untuk menambah produksi pangan,” ujar Saronto.

    Saronto menambahkan, perusahaan juga membantu menghubungkan petani dengan komunitas peralatan pertanian. Itu dilakukan agar lebih mandiri karena dapat memperpendek rantai dalam memperoleh peralatan pertanian.

    “Akses kepada peralatan pertanian perlu dibuka agar petani memiliki jalur sendiri, sehingga lebih mandiri,” katanya.

    WPI juga bekerja sama dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sragen dalam memperbaiki saluran irigasi, berupa pembuatan tong gantung atau talang air. Fasilitas tersebut telah membantu sekitar 287 ha lahan milik petani. Bantolo.(*)

  • Balai Karantina Siapkan Fasilitas Fumigasi Perkuat Layanan Ekspor Lampung

    Dengan fasilitas baru ini, layanan fumigasi sekarang bisa dilakukan di dalam Pelabuhan Panjang.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Lampung mengatakan bahwa hadirnya fasilitas baru untuk proses pengasapan menggunakan bahan kimia untuk membasmi hama, mengobati, mencegah, dan mensterilkan (fumigasi) di Pelabuhan Panjang, dapat memperkuat pelayanan ekspor.

    “Dengan fasilitas baru ini, layanan fumigasi sekarang bisa dilakukan di dalam Pelabuhan Panjang,” kata Kepala Balai Karantina Lampung Donni Muksydayan, dalam keterangan di Bandarlampung, Sabtu, usai meluncurkan fasilitas fumigasi di Pelabuhan Panjang bersama PT IPC Terminal Peti Kemas Panjang.

    Menurut dia, peluncuran layanan fumigasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan ekspor dan impor produk pertanian serta perikanan Lampung melalui Pelabuhan laut Panjang.

    “Untuk tahap pertama pada peluncuran fasilitas fumigasi dilakukan pada 134 ton produk kopi senilai Rp11 miliar yang akan diekspor ke Belgia,” kata dia lagi.

    Ia pun mengatakan bahwa dengan pelayanan yang cukup sampai di Pelabuhan Panjang tentunya ini akan menguntungkan berbagai pihak, seperti pelaku usaha, pemerintah dan juga fasilitator dalam hal ini Pelindo dalam kegiatan ekspor dan impor.

    “Adanya fasilitas, semua akan bergerak cepat prosesnya. Karena selama ini banyak pelaku usaha yang membutuhkan perlakuan fumigasi namun kesulitan karena tidak memiliki fasilitasnya,” kata dia.

    Dengan demikian, kata dia lagi, para pelaku usaha tidak lagi memilih untuk melakukan ekspor melalui daerah lain seperti Jawa dan sebagainya.

    “Dengan adanya layanan fumigasi baru ini, diharapkan dapat terus mendorong peningkatan ekspor dari provinsi Lampung dengan tetap mengedepankan prinsip pencegahan penyebaran hama dan penyakit karantina,” kata dia lagi.

    Manager PT IPC Terminal Peti Kemas Area Panjang Anang Subagyo menjelaskan bahwa fumigasi merupakan tindakan perlakuan pengendalian hama, dan untuk menjaga kualitas barang.

    “Di mana fumigasi ini dipersyaratkan oleh banyak negara tujuan ekspor. Jadi saat ini kami sudah dapat memfasilitasi layanan fumigasi yang merupakan bagian dari kelengkapan terminal untuk memfasilitasi konsumen supaya bisa terakomodir di Pelabuhan,” kata dia.(ant)

  • Bukan di Lampung, Produsen Sunat Isi Minyakita Kurang 1 Liter

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman temukan minyak goreng kemasan merk Minyakita yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi. Produsen diduga menyunat isi kemasan kurang dari 1 liter.

    Jakarta (Progres.co.id): Temuan itu diperoleh saat Mentan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Maret 2025.

    Selain dijual di atas HET, Mentan juga menemukan isi minyak kurang dari 1 liter.

    “Ini pelanggaran serius, yakni Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter,” tegasnya.

    Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

    Selain volume yang tidak sesuai, harga jualnya juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Meskipun di kemasan tertulis harga Rp 15.700 per liter, minyak ini dijual dengan harga Rp 18.000 per liter.

    Menanggapi temuan ini, Mentan Amran menegaskan bahwa praktik seperti ini merugikan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Ia meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran segera diproses secara hukum dan ditutup.

    “Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, salah satunya minyak goreng bagi masyarakat, tetapi justru menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000. Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Amran.

    Mentan Amran juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi minyak goreng di pasaran agar kejadian serupa tidak terulang. Ia meminta Satgas Pangan dan Bareskrim Polri segera bertindak untuk menegakkan aturan.

    “Kita tidak boleh membiarkan praktik semacam ini terus terjadi. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat. Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut. Tidak ada ruang bagi pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan dengan cara yang merugikan rakyat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Mentan Amran mengingatkan para pelaku usaha untuk menaati regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan sidak dan memastikan produk pangan yang beredar di pasaran sesuai standar yang telah ditetapkan.

    “Saya ingatkan kepada semua produsen dan distributor, jangan bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat. Jika ada yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara tidak jujur, pemerintah akan bertindak tegas. Kami tidak segan-segan menutup dan mencabut izin usaha yang terbukti melanggar aturan,” tambahnya.

    Dalam sidak tersebut, Mentan Amran didampingi oleh Penyidik Madhya Pideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Burhanuddin. Ia memastikan bahwa pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    “Kami dari Bareskrim Mabes Polri hari ini mendampingi Bapak Mentan Amran dalam sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan ini dan segera menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Kombes Burhanuddin.

    Dengan adanya temuan ini, pemerintah memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak goreng di seluruh wilayah. Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti saat membeli minyak goreng dan segera melaporkan jika menemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.(*)

  • Kurva Struktur Nilai Ekspor Sektor Pertanian Lampung Makin Melebar, Jadi Momentum Capai Visi Besar “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”

    Kurva struktur nilai ekspor Lampung dari sektor pertanian makin melebar. Laporan terakhir pada Januari 2025 menyatakan sektor ini menyumbang 23,11 persen dari total nilai ekspor sebesar 477,54 juta dolar AS hingga memberi andil pada surplus neraca perdagangan Januari 2025 sebesar 238,28 juta dolar AS.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Nilai ekspor Provinsi Lampung pada Januari 2025 mencapai 477,54 juta dolar AS, mengalami penurunan 92,22 juta dolar AS atau turun 16,19 persen dibandingkan Desember 2024 yang mencapai 569,76 juta dolar AS.

    Jika dibandingkan nilai ekspor Januari 2024 sebesar 337,94 juta dolar AS,  nilai ekspor Januari tahun ini meningkat sebesar 139,60 juta AS atau naik 41,31 persen.

    Sementara nilai impor di bulan yang sama mengalami kenaikkan sebesar 49,52 juta dolar AS atau naik 26,10 persen dibandingkan Desember 2024 yang mencapai 189,74 juta dolar AS.

    Terkontraksinya kinerja ekspor Januari 2025 disebabkan menurunnya nilai ekspor semua sektor. Sektor pertambangan dan lainnya turun 20,52 persen, sektor industri pengolahan turun 17,05 persen, serta sektor pertanian turun 10,89 persen.

    Namun jika dibandingkan dengan Januari 2024, semua sektor pada Januari tahun ini mengalami peningkatan signifikan.  Sektor pertanian naik sebesar 572,26 persen, sektor industri pengolahan naik 17,15 persen serta sektor pertambangan dan lainnya naik 1,67 persen.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung melaporkan sepuluh golongan barang utama ekspor Provinsi Lampung pada Januari 2025 adalah lemak
    dan minyak hewan/nabati; kopi, teh, rempah-rempah; bahan bakar mineral; ampas dan sisa industri makanan; pulp dari kayu; olahan dari sayuran, buah, dan kacang; karet dan barang dari karet; berbagai produk kimia; ikan, krustasea, dan moluska; serta kayu, barang dari kayu.

    Penurunan ekspor terjadi pada tujuh golongan barang utama yaitu olahan dari sayuran, buah, dan kacang turun 50,50 persen; bahan bakar mineral turun 20,52 persen; lemak dan minyak hewan/nabati turun 19,77 persen; kayu, barang dari kayu turun 14,18 persen; pulp dari kayu turun 13,09 persen; kopi, teh, rempah-rempah turun 11,47 persen; serta ikan, krustasea,
    dan moluska turun 3,75 persen.

    Sedangkan golongan barang yang mengalami peningkatan yaitu berbagai produk kimia naik 190,95 persen; ampas dan sisa industri makanan naik 11,75 persen; serta karet dan barang dari karet naik 7,33 persen.

    Jadi Momentum Capai Visi Besar “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal

    Sebelumnya Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan Visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” dan 18 program kerja saat memimpin Briefing Perdana bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang diikuti Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lantai III Balai Keratun, Bandar Lampung, Senin (3/3/2025).

    Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza menegaskan komitmennya dalam membangun Provinsi Lampung dengan tiga misi utama, yaitu pertama, Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif; kedua, Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produkti; dan ketiga, Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan akan memberi dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Gubernur Mirza dengan tegas.

    Untuk mencapai visi misi, Gubernur Mirza menekankan Tiga Program Prioritas dan Tiga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam 18 program kerjanya.

    Lampung Menjadi Lumbung Pangan

    Tiga program prioritas utama tersebut adalah Pemberian Makan Bergizi untuk Anak Sekolah dan Santri, Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional, dan Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan.

    Sementara, tiga PHTC yaitu :

    1. Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes.

    2. Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes.

    3. Mewujudkan Stabilitas Harga Pangan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal.

    Pembangunan Provinsi Lampung 5 (lima) tahun ke depan tentunya akan berkontribusi juga dalam pencapaian Visi dan Asta Cita pembangunan nasional.

    Untuk itu, Gubernur Mirza meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mengidentifikasi program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan program kerja dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan.

    Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menekankan prioritas pembangunan Provinsi Lampung kedepan salah satunya terkait dengan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan rekonstruksi Jalan di 52 ruas jalan provinsi.

    Selain itu Gubernur Mirza juga memberikan beberapa arahan terkait penguatan aspek-aspek pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan bagi Perangkat Daerah, yang meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, Aspek pelaksanaan program pembangunan, Aspek pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi, serta Aspek koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah.

    Sementara itu Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela memberikan arahan terkait penanganan dan pengeloaan sampah dengan tepat, optimalisasi layanan kesehatan serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (*)

     

  • Luas Lahan dan Produksi Padi Lampung 2024-2025

    Berdasarkan hasil Survei KSA, realisasi luas panen padi Lampung sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai sekitar 531,72 ribu hektare, atau mengalami kenaikan sebesar 1,61 ribu hektare (0,30 persen) dibandingkan 2023 yang sebesar 530,11 ribu hektare.

    Puncak panen padi di 2024 mengalami pergeseran ke bulan Mei. Sebelumnya terjadi pada April 2023. Luas panen padi pada Mei 2024 sbesar 128,17 ribu hektare, sedangkan pada April 2023 luas panen padi mencapai 111,67 ribu hektare.

    Sementara itu, luas panen padi pada Januari 2025 mencapai 4,99 ribu hektare, dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2025 diperkirakan seluas 246,99 ribu hektare. Dengan demikian, total luas panen padi pada Subround Januari−April 2025 diperkirakan mencapai 251,98 ribu hektare, atau mengalami kenaikan sekitar 110,96 ribu (78,68 persen) dibandingkan luas panen padi pada Subround Januari−April 2024 yang sebesar 141,02 ribu hektare.

    Produksi Padi di Provinsi Lampung

    Produksi padi di Provinsi Lampung sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai sekitar 2,79 juta ton GKG, atau mengalami kenaikan sebanyak 33,45 ribu ton GKG (1,21 persen) dibandingkan 2023 yang sebesar 2,76 juta ton GKG.

    Produksi padi tertinggi pada 2024 terjadi pada Mei, yaitu sebesar 640,48 ribu ton GKG sementara produksi terendah terjadi pada Januari, yaitu sekitar 19,18 ribu ton GKG.

    Jika perkembangan produksi padi selama tahun 2024 dilihat menurut Subround, terjadi penurunan produksi padi pada Subround Januari-April 2024 yaitu sebesar 365,26 ribu ton GKG (31,39 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2023.

    Penurunan produksi padi tersebut disebabkan karena adanya penurunan luas panen padi pada Subround Januari−April 2024, sebesar 67,01 ribu hektare (32,21 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2023.

    Di sisi lain, peningkatan produksi padi hanya terjadi pada Subround Mei−Agustus 2024 dan September-Desember 2024, yaitu masing-masing sekitar 245,05 ribu ton GKG (33,15 persen) dan 153,65 ribu ton GKG (17,97 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2023.

    Produksi Padi 2025

    Pada Januari 2025, produksi padi diperkirakan sebesar 28,41 ribu ton GKG, dan potensi produksi padi sepanjang Februari hingga April 2025 mencapai 1,34 juta ton GKG.

    Dengan demikian, total potensi produksi padi pada Subround Januari − April 2025 diperkirakan mencapai 1,31 ton GKG, atau mengalami kenaikan sekitar 573,44 ribu ton GKG (71,82 persen) dibandingkan 2024 yang sebesar 798,43 ribu ton GKG.

    Penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2024 terjadi di beberapa wilayah seperti Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Tanggamus. Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami kenaikan produksi padi, misalnya Kabupaten Tulangbawang, Lampung Selatan, dan Pringsewu.

    Tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Tulangbawang.

    Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah yaitu Kota Bandarlampung, Metro, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

    Berdasarkan potensi produksi padi pada awal tahun 2025, beberapa kabupaten/kota dengan potensi produksi padi (GKG) tertinggi pada Januari hingga April 2025 adalah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.

    Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah pada periode yang sama yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

    Potensi kenaikan produksi padi terjadi di hampir setiap kabupaten/kota pada Subround Januari–April 2025 dibandingkan Subround yang sama pada 2024. Potensi kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Selatan, dan Mesuji.
    Sementara itu, Kota Metro merupakan satu-satunya kabupaten/kota yang mengalami potensi penurunan produksi untuk periode yang sama.

    Produksi Beras di Provinsi Lampung

    Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari hingga Desember 2024 setara dengan 1,60 juta ton beras, atau mengalami kenaikan sebesar 19,23 ribu ton (1,21 persen) dibandingkan 2023 yang sebesar 1,59 juta ton.

    Produksi beras tertinggi pada 2024 terjadi pada Bulan Mei, yaitu sebesar 368,18 ribu ton. Sementara itu, produksi beras terendah terjadi pada Bulan Januari, yaitu sebesar 11,02 ribu ton.

    Pada Januari 2025, produksi beras diperkirakan sebanyak 16,33 ribu ton beras, dan potensi produksi beras sepanjang Februari hingga April 2025 ialah sebesar 772,30 ribu ton.

    Dengan demikian, potensi produksi beras pada Subround Januari−April 2025 diperkirakan mencapai 788,62 ribu ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 329,64 ribu ton (71,82 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada Januari−April 2024 yang sebesar 458,98 ribu ton.(Sumber: BPS Lampung)

  • Lampung Tetap Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

    Lampung tetap menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas akan tetap berlanjut, terutama infrastruktur jalan. Sebab ini akan membantu pertumbuhan di 15 kabupaten dan kota.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa prioritas pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayahnya akan tetap berlanjut.

    “Ke depan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas akan tetap berlanjut, terutama infrastruktur jalan. Sebab ini akan membantu pertumbuhan di 15 kabupaten dan kota,” ujar Rahmat Mirzani Djausal di Bandarlampung, Selasa 4/3/2025).

    Ia mengatakan, dengan adanya infrastruktur jalan yang mantap maka akan mendukung perkembangan sektor sosial, pertanian, pembangunan dan ketahanan pangan.

    “Kalau ingin meningkatkan kesejahteraan petani, maka harus memberikan akses yang terbaik bagi mereka selain dari segi mendapatkan pasar, mengelola produk pertanian agar bernilai tambah dan akses teknologi, perlu juga akses jalan yang baik,” katanya.

    Dia menjelaskan, dengan akses infrastruktur jalan yang baik di berbagai daerah tentu akan menggerakkan ekonomi lokal, sehingga bisa meningkatkan perekonomian daerah.

    “Perputaran ekonomi di desa akan semakin lancar kalau distribusi komoditas atau barang, dan mobilitas masyarakat berjalan dengan lancar akibat jalan yang bagus,” ucap dia.

    Sebelumnya di 2024 Provinsi Lampung telah mendapatkan bantuan perbaikan infrastruktur jalan dari pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah (IJD), dengan nilai Rp806,2 miliar untuk 16 ruas jalan, dengan adanya hal tersebut telah berkontribusi meningkatkan kemantapan jalan di provinsi tersebut. Hingga kondisi kemantapan jalan pada 2024 meningkat menjadi 78,81 persen.

    Dari sebelumnya pada akhir 2023 kondisi kemantapan jalan Provinsi Lampung sebesar 78,67 persen, meningkat dari pada tahun sebelumnya di 2022 yang hanya 76 persen.(ANT)