Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Ilwadi Perkasa

  • Gubernur RMD Sampaikan Visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”

    Gubernur Lampung menetapkan 3 Program Prioritas Utama untuk mencapai Visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”

    Bandarlampung (Progres.co.id): Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan Visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” dan 18 program kerja saat memimpin Briefing Perdana bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang diikuti Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lantai III Balai Keratun, Bandar Lampung, Senin (3/3/2025).

    Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza menegaskan komitmennya dalam membangun Provinsi Lampung dengan tiga misi utama, yaitu pertama, Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovati; kedua, Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produkti; dan ketiga, Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan

    Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan akan memberi dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Gubernur Mirza dengan tegas.

    Untuk mencapai visi misi, Gubernur Mirza menekankan Tiga Program Prioritas dan Tiga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam 18 program kerjanya.

    Tiga program prioritas utama tersebut adalah Pemberian Makan Bergizi untuk Anak Sekolah dan Santri, Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional, dan Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan.

    Sementara, tiga PHTC yaitu :

    1. Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes.

    2. Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes.

    3. Mewujudkan Stabilitas Harga Pangan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal.

    Pembangunan Provinsi Lampung 5 (lima) tahun ke depan tentunya akan berkontribusi juga dalam pencapaian Visi dan Asta Cita pembangunan nasional.

    Untuk itu, Gubernur Mirza meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mengidentifikasi program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan program kerja dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan.

    Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menekankan prioritas pembangunan Provinsi Lampung kedepan salah satunya terkait dengan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan rekonstruksi Jalan di 52 ruas jalan provinsi.

    Selain itu Gubernur Mirza juga memberikan beberapa arahan terkait penguatan aspek-aspek pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan bagi Perangkat Daerah, yang meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, Aspek pelaksanaan program pembangunan, Aspek pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi, serta Aspek koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah.

    Sementara itu Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela memberikan arahan terkait penanganan dan pengeloaan sampah dengan tepat, optimalisasi layanan kesehatan serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Adpim).

  • MBG Dikebut Jadi Agregator Penyerap Produksi Pangan DN

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Maret ini akan dikebut. Untuk itu, kecukupan ketersediaan pasokan pangan pokok dipersiapkan dengan mengutamakan produksi pangan dalam negeri.

    Jakarta (Progres.co.id): Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, menyatakan optimismenya bahwa MBG akan menjadi agregator untuk absorpsi hasil panen para petani lokal.

    “Tadi Bapak Menko Pangan menyebutkan MBG mulai Maret ini akan diupayakan lari dengan kencang. Apalagi nanti kalau sudah menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, bisa butuh beras hingga 4 juta ton. Tapi memang produksi beras kita akan semakin besar, total bisa hampir 14 jutaan ton sampai April ini,” kata Arief selepas Rakortas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (3/3/2024).

    Potensi produksi beras dalam negeri subround I (Januari-April) sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2025 ini dilaporkan menjadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir atau sejak Januari-April 2019. Pada caturwulan 2025 ini, BPS memproyeksikan total produksi beras dapat menyentuh angka 13,95 juta ton.

    Sebagai komparasi, Januari-April 2024 berada di 11,07 juta ton. Lalu Januari-April 2023 di 12,98 juta ton. Selanjutnya Januari-April 2022 di 13,71 juta ton. Sementara di Januari-April 2021 di 13,58 juta ton dan di Januari-April 2020 di 11,52 juta ton. Terakhir, Januari-April 2019 berada di angka 13,63 juta ton.

    Untuk perkiraan kebutuhan konsumsi beras bulanan, berdasarkan proyeksi neraca beras yang disusun NFA, pada Ramadan atau Maret ini akan meningkat sekitar 15,47 persen atau menjadi 2,738 juta ton. Di Februari 2025, kebutuhan konsumsi beras berkisar di 2,371 juta ton.

    “Kalau nanti produksi beras kita semakin besar April ini, artinya kita harus siap-siap. Musim hujan seperti sekarang, kelebihannya produksi akan banyak. Jadi challenge-nya adalah kecepatan kita mengeringkan gabah dari kadar air yang mungkin sampai dengan 30 persen, kita harus turunkan gabahnya ke sampai dengan 14 persen. Nah makanya diperlukan banyak dryer,” ujarnya.

    “Hari ini harus pakai teknologi, harus diperbanyak dryer. Jangan ambil risiko, karena nanti produksinya banyak, terus kemudian kualitas gabahnya malah turun. Nanti produktivitasnya jadi rendah karena rendemennya rendah. Padahal ada program MBG dan Bulog sekarang sudah jadi standby buyer. Jadi saat ini pemerintah itu sudah siapkan solusi di hilir perberasan,” beber Arief.

    Kepala NFA Arief Prasetyo Adi juga menyoroti harga daging ruminansia yang disebutnya perlu diperhatikan kembali. Menurutnya, akibat kasus Penyakit Mulut dan Kulit (PMK) menyebabkan harga daging di pasaran menurun.

    “Harga daging harusnya sekitar Rp 120-130 ribu, batas atasnya kan Rp 140 ribu. Kemarin itu ada penurunan harga daging karena case PMK. Jadi sekarang harga sudah mulai naik lagi. Ini berita baik bagi peternak kita. Semangat kita tentu adalah membangun produksi pangan dari hasil jerih payah sendiri,” tukasnya.

    Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam bentuk daging ruminansia pun terbilang cukup baik. Per akhir Februari kemarin, stok daging kerbau total ada 39 ribu ton. Sementara CPP dalam bentuk daging sapi di angka 4 ribu ton. Daging kerbau sendiri oleh BUMN pangan mulai digelontorkan ke masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

    Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam pernyataannya ke insan pers, melontarkan harapannya agar program MBG dapat dikebut mulai Maret ini. “(MBG) diperkirakan Maret akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp 1 (sampai) 2 triliun. Urusan anggaran baru selesai,” paparnya.

    “Oleh karena itu, perlu kita siapkan rantai pasok karena butuhnya besar sekali, karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar, bahkan nanti tentu sampai akhir tahun akan 82,9 juta penerima manfaat. Kalau sampai 82,9 juta, itu beras saja (butuh) 4 juta ton. Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang,” pungkas Menko Zulhas.(*)

  • NTP Lampung Makin Menguat di Tengah Deflasi Februari 2025

    Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung kembali tumbuh menguat 1,91 persen pada Februari 2025 dibanding bulan sebelumnya. Penguatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan petani Lampung setiap bulan, meski pun pada Februari ini Lampung mengalami deflasi 0,02 persen.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Deflasi 0,02 persen di Lampung pada Februari 2025 tidak sampai menahan laju peningkatan NTP Lampung yang terus meningkat sejak awal 2024 lalu.

    Update terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menyebutkan NTP Provinsi Lampung selama Februari 2025 sebesar 134,59 atau naik 1,91 persen dibanding Januari 2025.

    Dilaporkan pula bahwa Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) selama Februari 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,21 persen dibandingkan Januari 2025, dari 134,29 menjadi 135,91.

    Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami peningkatan sebesar 1,31 persen dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang turun sebesar 0,58 persen.

    NTP Provinsi Lampung Februari 2025 untuk masing-masing subsektor tercatat Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) (105,44), Tanaman Hortikultura (NTP-H) (113,15), Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) (182,64), Peternakan (NTP-Pt) (100,76), Perikanan Tangkap (114,40), dan Perikanan Budidaya (96,54).

    Pada Februari 2025 terjadi penurunan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Provinsi Lampung sebesar 0,82 persen dominan disebabkan oleh turunnya indeks kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 8,04 persen.

    Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Lampung Februari 2025 sebesar 135,91 atau naik 1,21 persen dibanding NTUP Januari 2025 sebesar 134,29.(*)

  • Irham Jafar Beri Bantuan Korban Banjir Bandar Lampung

    Bantuan untuk warga korban banjir Bandarlampung masih terus mengalir. Bantuan dari para penderma baik individu maupun lembaga atau kelompok masyarakat masih sangat dibutuhkan. Silakan kirimkan bantuan Anda ke titik banjir terdekat.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Ketua DPW PAN Provinsi Lampung Irham Jafar Lan Putra menyambangi dan memberi bantuan kepada warga korban banjir Bandar Lampung. Minggu 02 Maret, Irham dan rombongan pengurus PAN berkunjung di empat titik di Kecamatan Tanjung Senang.

    Pada kegiatan sosial kali ini DPW PAN menyiapkan 250 paket bahan pokok terdiri dari beras, mie instan, gula pasir, dan minyak goreng. Paket-paket bantuan tersebut didrop di empat lokasi. Titik pertama di RT 1 dan RT 7 Lingkungan 1 Kelurahan Labuhan Dalam. Sedangkan titik kedua, ketiga, dan keempat berlokasi di Kelurahan Pematang Wangi. Ini kelurahan yang pada Januari lalu bebas dari banjir, tetapi pada Februari justru terdampak cukup parah.

    “Kami hadir di sini sebagai bentuk turut prihatin atas musibah banjir yang terjadi,” kata Irham Jafar yang pada kesempatan tersebut didampingi istrinya.

    Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung 2 tersebut mengakui, bantuan dari PAN ini tentu tidak bisa mengatasi masalah banjir Bandar Lampung. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian PAN terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. “Mudah-mudahan aksi sosial PAN ini mendorong kelompok-kelompok lain untuk turut melakukan aksi serupa. Sehingga makin banyak warga yang terbantu,” harapnya.

    Irham mengatakan, anggota DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung mesti duduk bersama untuk membahas secara serius penyebab dan cara mengatasi banjir Bandar Lampung yang dari tahun ke tahun tampaknya makin parah. “Banjir ini terjadi karena kemampuan tanah dalam menyerap air sudah sangat merosot,” kata Irham.

    Ruang terbuka hijau di Bandar Lampung sudah makin berkurang. Lahan dan rawa-rawa yang dulu menjadi media menyerap air hujan, sekarang sudah berganti beton dan aspal. “Ini yang perlu dievaluasi oleh pemerintah, legislatif dan para pemangku kepentingan lainnya,” ujar dia.(*)

  • Harga Cabai-Cabaian Masih Tinggi, Inflasi Lampung Februari 2025 Diprediksi Beda Tipis dengan Januari

    Kenaikkan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau diprediksi masih menjadi faktor pembentuk inflasi di Lampung pada Februari 2025. Salah satunya cabai rawit yang harganya sampai hari ini tak kunjung turun.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Tingkat inflasi tahunan Lampung pada Februari 2025 diperkirakan beda tipis dengan inflasi Januari yang mencapai 1,04 persen.

    Meski ada gejala kenaikkan harga berbagai komoditas pada Januari, pada Februari relatif tertahan sekalipun harganya masih tetap tinggi. Faktor harga yang cenderung bertahan pada Februari 2025 sedikit banyaknya masih tertolong dari diskon tarif listrik pada Januari.

    Salah satu komoditas yang tak kunjung turun tersebut adalah cabai rawit. Berdasarkan data  harga pada Feb 28, 2025 di Pasar Gintung  yang dikelola Disperindag Provinsi Lampung melaporkan harga cabai rawit masih bertahan Rp75.000/kg.  Bahkan harga cabai setan ditawarkan Rp90 ribu sampai Rp100.000/kg.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung melaporkan telah terjadi kenaikkan harga berbagai komoditas pada Januari 2025 hingga menimbulkan inflasi year on year (yoy) sebesar 1,04 persen dan deflasi month to month (mtm) sebesar 0,71 persen.

    BPS menyebutkan bahwa inflasi Januari 2025 dipicu oleh kenaikkan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau hingga mengalami inflasi sebesar 4,08 persen (yoy) dan 0,52 persen (mtm). Sebelumnya pada Desember 2024, kelompok ini mengalami inflasi 1,83 persen (yoy) dan 0,43 persen (mtm).

    Secara umum BPS Lampung merinci sejumlah komoditas makanan yang dominan menyumbangkan inflasi pada Desember 2024 dan Januari 2025, yakni kopi bubuk, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, minyak goteng, bawang putih, makanan hewan peliharaan, telur ayam ras, cumi-cumi, nasi dengan lauk, bayam, udang basah, dan gula pasir, es, kangkung, kacang panjang, wortel,tomat, ikan kembung, ikan lele, dan ikan gabus.

    Inflasi Nasional

    Perkiraan inflasi yang relatif rendah pada Februari 2025 juga disampaikan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI). Lembaga ini memprediksi tingkat inflasi secara tahunan atau year-on-year pada Februari 2025 akan lebih rendah dari Januari 2025.

    Pada bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan nasional sebesar 0,76 persen. LPEM UI memperkirakan tingkat inflasi secara tahunan pada Februari 2025 bisa menyentuh angka 0,70 persen. Prediksi itu disampaikan oleh peneliti LPEM FEB UI, Chaikal Nuryakin, dalam laporan “Seri Analisis Makroekonomi” pada Rabu, 5 Februari 2025.(*)

  • Retribusi BBL Naik Pesat, Mau Lebih ‘Gede’ Pak PJ Sarankan Ini

    Ke depan Pemprov Lampung mesti melakukan terobosan untuk mendapatkan PAD yang lebih besar dari harta karun Benih Bening Lobster (BBL).

    Bandarlampung (Progres.co.id): Ada campur tangan mantan Pj Gubernur Lampung Samsudin dalam menumbuhkembangkan pendapatan daerah dari retribusi Benih Bening Lobster.

    Ia menyebut BBL adalah harta karun yang mesti terus dimaksimalkan untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diandalkan sebagai kekuatan keuangan daerah.

    Meski sudah membuahkan hasil, Pak PJ masih ‘greget’. Ia menyarankan Pemprov Lampung terus memaksimalkan potensi harta karun BBL tidak sebatas untuk menarik retribusi.

    “Pada tahap awal sudah oke. Tapi jangan puas dulu. Setelah ini, Pemprov jangan hanya mengandalkan restribusi saja dari KUB budidaya BBL. Itu kecil. Harus ditumbuhkembangkan lagi,” tegasnya, Kamis 27 Februari 2025.

    Ke depan, tambahnya, Pemprov perlu melakukan terobosan menggandeng investor-investor yang terlibat budidaya BBL berskala besar di Lampung.

    “Dari sini pemprov bisa menghasilkan PAD yang signifikan,” katanya.

    Diketahui, retribusi BBL periode Januari sampai 10 Februari 2025 sudah mencapai Rp313.595.500.

    “Angka itu dipastikan akan terus bertambah seiring meningkatnya Surat Keterangan Asal (SKA) kuota BBL yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) di daerah kantong penghasil di Pesisir Barat, Tanggamus dan Lampung Selatan,” kata Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Zainal K, SPi, M. Ling, Kamis (27/02/2025).

    Progres memperoleh data, bahwa jumlah SKA Kuota selama periode Januari-10 Februari 2025 mencapai 627.191 ekor BB dengan potensi kuota sebesar 6.251.000 ekor.

    “KUB masih ada sisa kuota sebesar 5.623.809 ekor. Kami yakin, potensi itu dapat dioptimalisasi oleh 1.687 nelayan kita,” ujarnya.

    Semasa Pj. Gubernur Lampung Samsudin, sempat menjadi perhatian serius, bahkan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pengelolaan Benih Bening Lobster sebagai bentuk implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 7 tahun 2024,di Aula Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Desa Hanura Pesawaran, Rabu (2/10/2024).

    Potensi Benih Bening Lobster (BBL) merupakan sumberdaya yang langka karena tidak semua provinsi memiliki potensi ini.

    Tahun lalu, Provinsi Lampung memperoleh kuota BBL sebanyak 8 juta ekor. Namun belum memperoleh PAD yang signifikan lantaran efektif dijalankan pada Triwulan IV 2024.

    Harus diakui, peningkatan PAD dari BBL di Lampung masih menghadapi persoalan adanya perdagangan BBL ilegal.

    Hambatan itu terus ditekan melalui kerjasama dan dukungan seluruh stakeholder untuk melakukan tata kelola dan pengawasan kegiatan penangkapan dan pengeluaran Benih Bening Lobster sehingga sumberdaya Benih Bening Lobster yang besar ini memberikan dampak kesejahteraan bagi nelayan, pelaku usaha dan terhadap pendapatan daerah.

    Berdasarkan data penanganan pelanggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan dikompilasi dengan data pelepasliaran BBL hasil pengawasan Aparat Penegak Hukum (APH), jumlah BBL yang telah diselamatkan dari penyelundupan 4 tahun terakhir hampir Rp1 triliun.

    “Ini peluang sangat besar untuk Lampung,” kata Samsudin kepada Progres, Kamis, 5 September 2024.

    Provinsi Lampung mulai ‘mendayung’ Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tata niaga perdagangan Benih Bening Lobster (BBL) sejak Agustus 2024.

    Pada awalnya belum banyak rupiah yang masuk ke Kas Daerah oleh sebab sejumlah hal.

    “Bertepatan Agustus ini BBL belum musim. Tangkapan masih rendah sehingga belum banyak yang memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) dari Kementerian DKP,” jelasnya.(*)

     

  • Retribusi Benih Bening Lobster Menjadi Vitamin Sehatkan Keuangan Pemprov Lampung

    Di tengah kesulitan keuangan ada sumber pendapatan baru yang dapat menjadi vitamin yang  menyehatkan keuangan Pemprov Lampung. Sumber pendapatan itu berasal dari retribusi Benih Bening Lobster (BBL) yang diluncurkan tahun lalu.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Kabar gembira itu disampaikan oleh Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Zainal K, SPi, M. Ling.

    Kepada Progres, ia menjelaskan bahwa total retribusi dari BBL Januari sampai 10 Februari 2025 sudah mencapai Rp313.595.500.

    “Angka itu dipastikan akan terus bertambah seiring meningkatnya Surat Keterangan Asal (SKA) kuota BBL yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) di daerah kantong penghasil di Pesisir Barat, Tanggamus dan Lampung Selatan,” katanya, Kamis, 27 Februari 2025.

    Progres memperoleh data, bahwa jumlah SKA Kuota selama periode Januari-10 Februari 2025 mencapai 627.191 ekor BB dengan potensi kuota sebesar 6.251.000 ekor.

    “KUB masih ada sisa kuota sebesar 5.623.809 ekor. Kami yakin, potensi itu dapat dioptimalisasi oleh 1.687 nelayan kita,” ujarnya.

    Semasa Pj. Gubernur Lampung Samsudin, sempat menjadi perhatian serius, bahkan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pengelolaan Benih Bening Lobster sebagai bentuk implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 7 tahun 2024,di Aula Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Desa Hanura Pesawaran, Rabu (2/10/2024).

    Potensi Benih Bening Lobster (BBL) merupakan sumberdaya yang langka karena tidak semua provinsi memiliki potensi ini.

    Tahun lalu, Provinsi Lampung memperoleh kuota BBL sebanyak 8 juta ekor. Namun belum memperoleh PAD yang signifikan lantaran efektif dijalankan pada Triwulan IV 2024.

    Harus diakui, peningkatan PAD dari BBL di Lampung masih menghadapi persoalan adanya perdagangan BBL ilegal.

    Hambatan itu terus ditekan melalui kerjasama dan dukungan seluruh stakeholder untuk melakukan tata kelola dan pengawasan kegiatan penangkapan dan pengeluaran Benih Bening Lobster sehingga sumberdaya Benih Bening Lobster yang besar ini memberikan dampak kesejahteraan bagi nelayan, pelaku usaha dan terhadap pendapatan daerah.

    Berdasarkan data penanganan pelanggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan dikompilasi dengan data pelepasliaran BBL hasil pengawasan Aparat Penegak Hukum (APH), jumlah BBL yang telah diselamatkan dari penyelundupan 4 tahun terakhir hampir Rp1 triliun.

    “Ini peluang sangat besar untuk Lampung,” kata Samsudin kepada Progres, Kamis, 5 September 2024.

    Provinsi Lampung mulai ‘mendayung’ Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tata niaga perdagangan Benih Bening Lobster (BBL) sejak Agustus 2024.

    Pada awalnya belum banyak rupiah yang masuk ke Kas Daerah oleh sebab sejumlah hal.

    Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Lampung Zainal K, SPi, M. Ling menjelaskan masih rendahnya realisasi pendapatan (fee) dari BBL disebabkan oleh masih rendahnya hasil tangkap nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB).

    “Bertepatan Agustus ini BBL belum musim. Tangkapan masih rendah sehingga belum banyak yang memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) dari Kementerian DKP,” jelasnya.(*)

  • Harga Jagung di Lampung Mulai Naik Tapi Masih di Bawah HPP

    Perkembangan harga jagung kering pipilan di Lampung masih mengalami anomali harga yang cukup tajam. Meski mulai naik, rata-rata petani di Lampung belum menikmati HPP Rp5.500/kg.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Panel Harga Badan Pangan Nasional ((Bapanas) tanggal 23 Februari 2025 melaporkan harga rata-rata jagung kering  pipilan di Lampung sebesar Rp4.750/kg atau 13,64 persen di bawah HPP Rp5.500/kg.

    Tabel perkembangan harga jagung Lampug 23 Februari 2025. Sumber: BAPANAS

    Harga tertinggi terjadi di Lampung Selatan, yakni sebesar Rp5.500/kg. Sementara harga terendah di Lampung Tengah Rp4.000/kg. Sebelumnya Rp3.800/kg.

    Anomali harga antar wilayah ini sudah terjadi cukup lama hingga membentuk jurang yang tajam di tengah situasi perkembangan harga yang tidak pernah menyentuh HPP Rp5.500/kg.

    Dari laporan Bapanas dapat disimpulkan pergerakkan harga jagung di Lampung bergerak sangat lamban. Meski ada kenaikan di banding harga rata-rata harga pada 20 Februari lalu yang mencapai Rp4.961/kg.

    Secara nasional, harga rata-rata jagung kering pipilan di tingkat petani memang masih ‘babak belur’. Bapanas mencatat per 23/02/2025 seharga Rp4.879/kg, sedikit lebih tinggi dibanding 20/02/2025 seharga Rp4.771/kg.

    Harga terendah nasional terjadi di Gorontolo sebesar Rp3.300/kg. Tertinggi di Nusa Tenggara Timur Rp6.000/kg. Diketahui, Provisi Lampung dan Gorontalo merupakan daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia.

    Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah menaikkan HPP jagung dari Rp5.000/kg menjadi Rp5.500/kg belum berhasil menyejahteraan petani jagung.

    Dengan kondisi kejatuhan harga jagung yang masih di bawah HPP dan Harga Acuan Pembelian Tingkat Produsen (HAP),  Bapanas telah menetapkan komoditas jagung dengan status waspada bersama 3 komoditas lainnya, yakni  Ayam Ras Pedaging (Hidup), Telur Ayam Ras, dan  GKP Tingkat Petani. (*)

  • Harga Jagung Status Waspada, Ini Respons DKTPH Lampung

    BAPANAS menetapkan komoditas jagung dengan status waspada menyusul tidak kunjung membaiknya harga jagung kering pipilan di tingkat petani. Terkait hal ini, Dinas Ketahanan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKTPH) Propinsi Lampung menyatakan akan menggerakkan petugas di lapangan untuk menyelamatkan harga jagung minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah ((HPP) Rp5.500/kg.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Kepala DKTPH Provinsi Lampung Bani Ispriyanto membenarkan petani jagung di Lampung belum menikmati HPP Rp5.500/kg. Kondisi itu terjadi justru sebelum masa panen raya tiba.

    Untuk memperbaiki harga jagung yang masih tertekan di bawah HPP, Bani menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Perum Bulog Lampung untuk bersama-sama melakukan stabilisasi harga.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Bulog untuk mempercepat dan meningkatkan penyerapannya. Kepada kami, Bulog menyatakan siap,” kata Bani, Kamis (20/02/2025) malam.

    Bani juga menegaskan telah menginstruksikan para tenaga penyuluh dan petugas di lapangan untuk melakukan pemantaun perkembangan harga jagung di daerah sentra produksi.

    Dijelaskannya, petugas di lapangan sudah diarahkan untuk fokus menjaga harga jagung supaya tidak jatuh. Petugas di lapangan juga telah diperintahkan untuk membantu petani mendapatkan harga sesuai HPP.

    “Bila ada petani yang mau menjual akan dibantu oleh petugas di lapangan. Nanti akan dibeli Bulog sesuai HPP,” tegasnya.

    Anomali Harga

    Sebelumnya dilaporkan perkembangan harga jagung kering pipilan di Lampung mengalami anomali harga yang cukup tajam dan masih tetap di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500/kg.

    Situasi terburuk terjadi di Lampung Tengah. Di kabupaten ini, harga jagung kering pipilan di tingkat petani hanya dihargai Rp3.800/kg.

    Panel Harga Badan Pangan Nasional ((Bapanas) tanggal 20 Februari 2025 melaporkan harga rata-rata jagung pipilan di Lampung sebesar Rp4.740/kg atau 13,82 persen di bawah HPP Rp5.500/kg.

    Harga tertinggi terjadi di Lampung Selatan, yakni sebesar Rp5.450/kg. Sementara harga terendah di Lampung Tengah Rp3.800/kg. Anomali harga antar wilayah ini sudah terjadi cukup lama hingga membentuk jurang yang tajam di tengah situasi perkembangan harga yang tidak pernah menyentuh HPP Rp5.500/kg.

    Pergerakkan harga jagung di Lampung untuk bisa menembus HPP bergerak sangat lamban. Meski ada kenaikan 11,45 persen di banding harga rata-rata minggu seharga Rp4.263/kg, pergerakan harga jagung kering pipilan di Lampung justru masih minus 4,45 persen dibanding harga rata-rata bulan lalu yang mencapai Rp4.961/kg.

    Secara nasional, harga rata-rata jagung kering pipilan di tingkat petani memang masih ‘babak belur’. Bapanas mencatat per 20/02/2025 seharga Rp4.771/kg atau sedikit di atas harga rata-rata di Lampung. Harga terendah nasional terjadi di Gorontolo sebesar Rp4.075/kg. Tertinggi di Nusa Tenggara Timur Rp6.000/kg. Diketahui, Provisi Lampung dan Gorontalo merupakan daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia.

    Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah menaikkan HPP jagung dari Rp5.000/kg menjadi Rp5.500/kg belum berhasil menyejahteraan petani jagung.(*)

  • Astaga! Jagung Petani di Lampung Tengah Hanya Dihargai Rp3.800/Kg, Bapanas Nyatakan Status Waspada

    Perkembangan harga jagung kering pipilan di Lampung mengalami anomali harga yang cukup tajam dan masih tetap di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500/kg. Situasi terburuk terjadi di Lampung Tengah. Harga jagung petani di daerah sentra produksi jagung terbesar di Lampung ini hanya dihargai Rp3.800/kg.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Panel Harga Badan Pangan Nasional ((Bapanas) tanggal 20 Februari 2025 melaporkan harga rata-rata jagung kering  pipilan di Lampung sebesar Rp4.740/kg atau 13,82 persen di bawah HPP Rp5.500/kg.

    Harga tertinggi terjadi di Lampung Selatan, yakni sebesar Rp5.450/kg. Sementara harga terendah di Lampung Tengah Rp3.800/kg. Anomali harga antar wilayah ini sudah terjadi cukup lama hingga membentuk jurang yang tajam di tengah situasi perkembangan harga yang tidak pernah menyentuh HPP Rp5.500/kg.

    Pergerakkan harga jagung di Lampung untuk bisa menembus HPP bergerak sangat lamban. Meski ada kenaikan 11,45 persen di banding harga rata-rata minggu seharga Rp4.263/kg, pergerakan harga jagung kering pipilan di Lampung justru masih minus 4,45 persen dibanding harga rata-rata bulan lalu yang mencapai Rp4.961/kg.

    Secara nasional, harga rata-rata jagung kering pipilan di tingkat petani memang masih ‘babak belur’. Bapanas mencatat per 20/02/2025 seharga Rp4771/kg atau sedikit di atas harga rata-rata di Lampung. Harga terendah nasional terjadi di Gorontolo sebesar Rp4.075/kg. Tertinggi di Nusa Tenggara Timur Rp6.000/kg. Diketahui, Provisi Lampung dan Gorontalo merupakan daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia.

    Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah menaikkan HPP jagung dari Rp5.000/kg menjadi Rp5.500/kg belum berhasil menyejahteraan petani jagung.

    Dengan kondisi kejatuhan harga jagung yang masih di bawah HPP dan Harga Acuan Pembelian Tingkat Produsen (HAP),  Bapanas telah menetapkan komoditas jagung dengan status waspada bersama 3 komoditas lainnya, yakni  Ayam Ras Pedaging (Hidup), Telur Ayam Ras, dan  GKP Tingkat Petani.

    (*)