Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Ilwadi Perkasa

  • Ekspor Sektor Pertanian Provinsi Lampung 2024 Meroket 121,54 Persen

    Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung melaporkan nilai ekspor sektor pertanian Lampung sepanjang tahun 2024 sebesar 1.018,69 juta dolar AS.  Secara kumulatif jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi kenaikkan sangat tinggi sebesar 121,54 persen di sektor ini hingga melampaui  ekspor sektor industri pengolahan sebesar 14,49 persen. Sementara sektor pertambangan dan lainnya sebesar 8,42 persen.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Berdasarkan laporan BPS Lampung total ekspor Lampung sepanjang tahun 2024 mencapai 5.588,31 dolar AS. Di mana sebesar 3.679,49 juta dolar AS disokong dari ekspor sektor industri pengolahan. Sektor pertambangan dan lainnya menyumbang 890,13 juta AS. Sementara sektor pertanian mencapai 1.018,69 dolar AS atau menyumbang sebesar 18,23 persen.

    BPS melaporkan sepuluh golongan barang utama ekspor Provinsi Lampung pada Desember 2024 adalah lemak dan minyak hewan/nabati; kopi, teh, rempah-rempah; bahan bakar mineral; olahan dari sayuran, buah, dan kacang; pulp dari kayu; ampas dan sisa industri makanan; karet dan barang dari karet; kayu, barang dari kayu; gula dan kembang gula; serta ikan, krustasea, dan moluska.

    Peningkatan ekspor terjadi pada enam golongan barang utama yaitu karet dan barang dari karet naik 84,43 persen; lemak dan minyak hewan/nabati naik 36,89 persen; pulp dari kayu naik 17,07 persen; ikan, krustasea, dan moluska naik 15,64 persen; olahan dari sayuran, buah, dan kacang naik 6,80 persen; serta ampas dan sisa industri makanan naik 4,09 persen.

    Sedangkan golongan barang yang mengalami penurunan yaitu kopi, teh, rempah-rempah turun 0,03 persen; bahan bakar mineral turun 0,23 persen; kayu, barang dari kayu turun 21,13 persen; serta gula dan kembang gula turun 24,69 persen.

    Neraca Perdagangan

    Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung (November 2024, Desember 2024, Januari-Desember  2023, Januari-Desember 2024). Sumber BPS Lampung

    Kenaikan nilai ekspor sektor pertanian Lampung pada 2024 makin memantapkan surplus neraca perdagngan Lampung sebesar 3.472,34 juta dolar AS. Total nilai impor pada 2024 tercatat sebesar 2.115,97 dolar AS.

    Per Desember 2024, nilai ekspor Provinsi Lampung mencapai 569,76 juta dolar AS, lebih tinggi dari nilai impor Desember 2024 sebesar 189,74 juta dolar AS.

    Kondisi ini menjelaskan bahwa neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung pada Desember 2024 mengalami surplus sebesar 380,02 juta dolar AS.

    Surplus neraca perdagangan Provinsi Lampung pada Desember 2024 diperoleh dari kelompok negara lainnya 170,41 juta dolar AS, negara yang tergabung dalam negara utama sebesar 120,69 juta dolar AS, Uni Eropa 38,47 juta dolar AS, serta kelompok negara ASEAN sebesar 50,45 juta dolar AS.(*)

  • Waw…NTP Lampung Januari 2025 Tembus 32 Poin di Atas Titik Impas

    Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami peningkatan sebesar 2,23 persen dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang turun sebesar 0,15 persen.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung Januari 2025 sebesar 132,07 atau naik 2,38 persen dibanding NTP bulan sebelumnya sebesar 129,01.

    Ini adalah kenaikkan yang sangat signifikan, menggambarkan ada peningkatan pendapatan petani di Lampung selama Januari 2025.

    Disebut signifikan sebab NTP Januari 2025 lebih tinggi 10,66 poin dibanding NTP Januari 2024. Bahkan posisi NTP Lampung Januari 2024 berada di atas NTP nasional yang tercatat sebesar 123,68.

    Kenaikan NTP Lampung Januari 2025 dipicu turunnya indeks biaya produksi serta penambahan barang modal yang naik 0,47 persen.

    Nilai Tukar Petani per Subsektor dan Gabungan se-Provinsi Lampung (2018=100)

    Badan Pusat Statitik (BPS) Lampung melaporkan bahwa peningkatan NTP Lampung Januari 2025 dipengaruhi oleh naiknya semua subsektor, kecuali subsektor perikanan budidaya yang turun sebesar 1,17 persen.

    Subsektor tananam hortikultura menjadi penyokong utama kenaikkan NTP sebesar 6,84 persen. Disusul subsektor tanaman perkebunan rakyat 2,81 persen, subsektor tanaman angan 1,78 persen, subsektor peternakan 0,43 persen, dan subsektor perikanan tangkap 0,81 persen.

     

     

    (*)

  • Penetapan Satu Harga GKP Tanpa Rafaksi, ‘Kemunafikkan’ Terhadap Narasi Panjang Upaya Peningkatan Mutu

    Penetapan satu harga untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500/kg tanpa syarat mutu (rafaksi) menjadi sejarah baru dalam politik perberasan di Indonesia. Kebijakan itu seperti menyepelekan pentingnya peningkatan mutu yang sejak lama terus diupayakan.

    Bagaimana mungkin Bulog bisa menghasilkan beras berkualitas (premium) jika dalam penyerapannya Bulog tidak dibekali aturan rafaksi.

    Aturan rafaksi pada intinya merupakan mekanisme penting untuk menentukan tingkat harga sesuai mutu. Dengan aturan ini Bulog dapat menghasilkan beras berkualitas baik dan mengefisienkan biaya produksi, biaya penyimpanan dan perawatan beras di gudang.

    Aturan rafaksi yang sudah sejak lama diterapkan juga bertujuan untuk mendorong petani dan dinas terkait supaya berlomba-lomba menaikkan produksi dan mutu gabah/beras.

    Dengan dicabutnya aturan rafaksi, di satu sisi memang memberikan kepastian harga bagi petani. Namun di sisi lain membuka ruang terjadinya ‘kemunafikan’ terhadap narasi pentingnya upaya peningkatan mutu yang didengung-dengungkan dulu.

    Bisa dibayangkan, jika kadar air GKP di atas 25 persen dan kadar hampa di atas 10 persen, lalu Bulog tetap diharuskan membeli Rp6.500/kg maka akan menimbulkan kekacauan baik di petani dan Bulog sendiri.

    Penyeragaman harga HPP Rp6.500 tidak memberikan keadilan serta penghargaan kepada petani yang mampu menghasilkan GKP kadar air dan kadar hampa maksimal 25 dan 10 persen.

    Bagi Bulog, penyeragaman harga dengan meniadakan rafaksi seperti ‘menjerat leher’ BUMN itu sekaligus berpotensi menyedot APBN lebih besar.

    Bulog dipastikan sibuk mengurus, menyimpan dan merawat beras yang diserapnya lantaran kadar air dan kadar hampa tinggi. Kalau sudah begini, maka fumigasi harus dilakukan berkali-kali yang diketahui memakan biaya dan berpotensi mempercepat rusaknya kualitas beras.

    Aturan baru pencabutan rafaksi HPP sebaiknya diimbangi dengan kebijakan yang memberikan oksigen kepada Bulog, yakni dengan mengembalikan penyaluran beras kepada ASN/TNI/POLRI dan masyarakat prasejahtera setiap bulan.

    Tanpa instrumen itu, Bulog akan ‘mengap-mengap’ lalu berdoa semoga harga GKP petani di atas HPP Rp6.500/kg.

    Jika itu situasinya, maka petani senang dan Bulog pun lapang. (*)

  • Harga Dasar Singkong Rp1.350/Kg, Apakah Perusahaan akan Mematuhi?

    Harga dasar singkong dinaikkan oleh Pj Gubernur Lampung Samsudin. Beberapa hari kemudian diturunkan oleh Mentan Amran. Dua keputusan itu sama-sama didasari kesepakatan antara petani dan perusahaan. Bedanya, kesepakatan di Lampung diketik rapi bermaterai sepuluhribuan. Sedangkan di Kantor Kementan, tidak!

    Mentan menetapkan harga dasar ubi kayu (singkong) nasional sebesar Rp1.350/kg dengan rafaksi 15 persen. Pabrikan ‘dipaksa’ harus membeli. Jika tidak maka perusahaan akan berhadapan dengan dirinya.

    “Saya putuskan harga per hari ini, Rp1.350 per kilogram. Kalau melanggar, berhadapan dengan saya,” ujar Mentan Andi Amran Sulaiman saat menerima audiensi petani singkong dan industri tepung tapioka di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (31/01/2025).

    Keputusan Mentan itu otomatis mengoreksi harga dasar yang ditetapkan oleh Pemprov Lampung sebesar Rp1.400/kg.  Menariknya,  keputusan Pemprov Lampung menaikkan harga singkong bertujuan untuk menyelamatkan petani dari kerugian.  Mentan pun  demikian. Tetapi dengan cara menurunkannya sedikit yang oleh Mentan Amran disebut sebagai jalan tengah.

    Selesai? Tentu saja tidak!

    Masih perlu diuji, apakah keputusan Mentan ini ditaati oleh perusahaan.

    Saat ini ada tanda-tanda para pemborong singkong kesulitan menjual dagangannya. Pemborong bingung mau menjual ke mana, karena pabrik terdekat tidak mau menerima. Situasi ini berbahaya jika dibiarkan lama. Singkong yang disimpan lama akan berubah warna menjadi hitam atau biru yang disebabkan proses oksidasi.

    Karena umbinya mengandung glikosida yang menghasilkan sianida (HCN), maka bila sudah berubah warna, sangat dianjurkan tidak mengonsumsinya karena bersifat racun.

    Racun berbahaya. Menetapkan harga dasar dan memaksa perusahaan membeli singkong pada saat harga ubi kayu global jatuh juga berbahaya. Perusahaan bisa rugi. Bangkrut. Karyawan di rumahkan. Lalu tutup.

    Ini fakta, silakan periksa! Banyak perusahaan tapioka di Lampung yang tumbang karena salah menentukan harga pembeliannya.

    Seperti komoditi lain, harga singkong juga ditentukan oleh harga dunia atau lantai bursa. Naik turun. Dipengaruhi oleh situasi dan spekulasi pelaku pasar dunia.

    Jika harga dunia Rp900/kg seperti terjadi pada pertengahan tahun 2024, maka perusahaan pasti memilih melakukan impor yang berharga murah sambil menyesuaikan harga beli di dalam negeri.

    Lalu, apakah perusahaan tapioka di Lampung akan patuh dan taat dengan harga dasar Rp1.350/kg?

    Jawabannya bisa ya atau tidak.

    Iya, tetapi mengurangi volume pembeliannya dan menerapkan kualitas mutu (kadar aci) yang ketat. Ini biasa dilakukan perusahaan supaya tidak menanggung kerugian terlalu besar.

    Tidak, dengan alasan merugi lalu menutup sementara pabriknya.

    Provinsi Lampung sebenarnya sangat diuntungkan oleh banyaknya pabrik tapioka. Keberadaannya ada di mana-mana. Dekat dengan lahan petani. Upah angkutnya murah.

    Perolehan hasil penjualan singkong petani (asli petani) sebenarnya lumayan. Menguntungkan. Terbukti setelah panen, petani ‘nyucuk’ lagi.

    Masalahnya, perdagangan di komoditi ini juga ditingkahi oleh hadirnya para pemborong singkong. Justru merekalah yang menjadi pembeli pertama, lalu dijual ke pabrik-pabrik. Kelompok inilah yang bersuara paling keras bila harga singkong jatuh.(*)

  • Penanaman Serentak Padi Lahan Kering Kamis Besok di Lampung Selatan

    Secara nasional acara ini berpusat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dilakukan oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian pada Kamis (30/01/2025).

    Bandarlampung (Progres.co.id): Gapoktan Tani Maju di Desa Budi Lestari Tanjung Bintang, Lampung Selatan menjadi tuan rumah Penanaman Serentak Padi Lahan Kering dan MPTS (Agroforestri Pangan) di Lampung.

    Sesuai undangan yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, juga akan ada penyerahan bibit produktif/MPTS dan Sarana Produksi (Saptodi) pertanian.

    Pj Gubernur Lampung Samsudin dan sejumlah pejabat pusat dan OPD terkait dijadwakan hadir dalam acara ini, termasuk sejumlah pimpinan UPTD KPH Dinas Kehutanan Lampung, unsur TNI/Polri, akademisi, tokoh masyarakat hingga kepala desa.

    Secara tradisi, penanaman padi di lahan kering biasa dilakukan dengan menanam Padi Gogo.

    Padi Gogo adalah varietas padi yang dikembangkan untuk tumbuh di lahan tadah hujan atau lahan dengan irigasi yang kurang intensif.

    Padi Gogo Hasilkan 5,3 Ton/Ha

    Di Lampung, penanaman padi gogo sudah ddilakukan di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Timur melalui budidaya padi tegalan.

    Progres mencatat, panen perdana Padi Gogo pada Proyek Penelitian Gogo milik PT Huma Indah Mekar (HIM) di Kabupaten Tulangbawang Barat pada Februari 2022 mampu menghasilkan sebanyak 5,3 ton per hektare. Pada penelitian itu, PT HIM membuka lahan seluas 84 hektare.

    Angka rata-rata produksi 5,3 ton/ha itu ‘beda-beda tipis’ dengan produksi padi di lahan basah. Ini membuktikan bahwa penanaman padi lahan kering dapat mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan yang menjadi visi misi Presiden RI Prabowo Subianto.

    Multipurpose Tree Species

    Sementara MPTS (Multipurpose Tree Species) adalah tanaman yang menghasilkan kayu, buah, daun, dan bunga yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pakan ternak, bahan makanan, dan obat-obatan.

    Tanaman ini sekaligus dapat digunakan untuk rehabilitasi hutan lindung dan membantu perekonomian masyarakat, seperti mangga, durian, alpukat, sirsak, cengkeh, nangka, jambu klutuk, jambu air, dan petai.(*)

  • Serap 100 Ton Beras, Bulog Lampung Butuh Anggaran Triliunan, Ini Hitung-Hitungannya

    Untuk menyukseskan tugas penyerapan tahun ini, Bulog Lampung harus menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Bulog Lampung mendapat tugas penyerapan tahun 2025 sebesar 100 ton setara beras.

    Mengutip hitung-hitungan model Direktur Keuangan Bulog, Iryanto Hutagaol, dengan angka penyerapan 100 ribu ton beras itu, artinya Bulog Lampung membutuhkan Rp1,2 triliun.

    Lho, kok bisa, begini penjelasannya!

    Angka Rp1,2 triliun tersebut muncul setelah angka 100 ribu ton atau 100.000.000 kg itu dikalikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat pembelian Rp12.000/kg.

    Anggaran triliunan itu belum termasuk untuk mengelola atau merawat stok beras tahun sebelumnya yang masih tersimpan di gudang-gudang Bulog di Lampung.

    Lalu, berapa dana yang dibutuhkan Bulog secara nasional?

    Diketahui, Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton sepanjang tahun ini atau meningkat dari target sebelumnya yang 2 juta ton. Dengan demikian, dana yang dibutuhkan diperkirakan sekitar Rp57 triliun.

    Direktur Keuangan Bulog, Iryanto Hutagaol menjelaskan, dari target sebelumnya, yaitu 2 juta ton, sebanyak 1,7 juta ton beras sudah tersimpan di gudang Bulog. Dengan target baru, Bulog diproyeksikan akan mengelola total 4,7 juta ton beras.

    “Artinya, kita akan mengelola kurang lebih 3,7 juta ton beras tahun ini. Tapi dengan kabar akan diminta 3 juta ton menyerap, artinya kita akan mengelola 4,7 juta ton,” kata Iryanto dalam Diskusi Bersama Media: Penyerapan Gabah dan Beras 2025, Jakarta, Rabu (23/1).

    Dengan target baru ini, Iryanto menambahkan, Bulog akan membutuhkan dana sekitar Rp57 triliun, mengacu pada harga pembelian pemerintah (HPP) dari penggilingan yang mencapai Rp12.000 per kilogram.

    “Kalau kita hitung harga Rp12.000 per kg, artinya 4,7 juta ton kali Rp12.000 per kilogram. Kurang lebih Rp57 triliun harus kita sediakan dalam mengelola beras ini oleh pemerintah. Kami kurang lebih 10 persen biaya pengelolaan dan itulah yang kita butuhkan setiap tahun,” kata dia.

    Iryanto mengatakan, pihak Bulog saat ini sedang berdiskusi dengan pemeritah agar pembiayaan lebih terstruktur, termasuk kemungkinan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Saat ini kita dibantu perbankan. Kalau struktur kita dibantu oleh pemerintah, nanti pemerintah sebagian memberikan APBN-nya langsung kepada kita,” kata Iryanto.

    Selama ini, Bulog mengandalkan pendapatan dari penyaluran beras untuk recovery dana. “Jadi, kira-kira kita beli dulu, kita simpan, perbaiki, rapikan, salurkan, dan kita mendapatkan bayaran,” tutur Irayanto.

    Meskipun menghadapi beban yang sangat berat, Bulog berhasil bertahan dengan meminjam dari perbankan. Hal ini, menurut Iryanto, adalah konsekuensi dari tugas yang harus dijalankan.

    “Tapi kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, mungkin secara teknikal keuangan kita usahakan tetap positif laporan keuangan kita sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan Indonesia,” pungkas dia.(*)

  • Mentan Amran ‘Murka’ akan Tindak Industri Importir Ubi Kayu di Lampung

    Mentan mengingatkan importir tidak boleh berpikir bak penjajah, yakni memilih produk dari negara lain daripada dalam negeri. PJ Gubernur Lampung Samsudin pun prihatin.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ‘murka’ setelah mengetahui petani singkong di Lampung berunjukrasa karena pabrikan mematok harga terlalu murah.

    “Yang begini harus ditindak. Sebab, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menekankan untuk melindungi dan menyejahterakan petani ataupun rakyat kecil,” tegasnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/1).

    “Mendzolimi petani, mendzolimi rakyat Indonesia itu adalah pengkhianat bangsa,” tambah Mentan Amran,” tegas dia melanjutkan.

    Mentan berjanji akan membereskan persoalan tersebut. Ia akan undang petani dan darikalangan industri.

    Sebelumnya dilaporkan Pemprov Lampung telah mengirimkan surat permohonan pelarangan impor produk turunan ubi kayu kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan RI. Surat permohonan ditandatangani oleh Pj Gubernur Lampung Samsudin bernomor 500.2.4/0333/V.26/2025.

    Di dalam surat permohonan yang dibuat satu berkas itu disebutkan bahwa permintaan pelarangan impor produk turunan ubi kayu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga ubi kayu/singkong supaya petani tidak mengalami kerugian.

    Dalam surat dijelaskan bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah penghasil ubi kayu terbesar nasional sebesar 7,163 juta ton per tehun dengan luas tanam 239.994 hektare.

    Berdasarkan data Produksi Industri Pati Ubi Kayu pada 2024, daerah ini menghasilkan sebesar 324.188 ton Pati Ubi Kayu dengan bahan baku 1,3 juta ton.

    Ditegaskan pula bahwa produksi ubi kayu di Provinsi Lampung jauh melampaui kebutuhan ubi kayu untuk industri dan rumah tangga. Maka pelarangan impor harus dilakukan supaya produksi ubi kayu petani dapat terserap sepenuhnya oleh pelaku dunia usaha.

    Berdasarkan temuan KPPU, pada 2024 tercatat ada empat perusahaan tapioka yang mengimpor dari Vietnam dan Thailand sebanyak 59.050 ton senilai 32,2 juta dalar AS atau setara Rp511,4 miliar. Keempat perusahaan tersebut membawa masuk barang impor tersebut melalui Pelabuhan Panjang.

    Sebelumnya, sudah ada kesepakatan harga ubi kayu sebesar Rp1.400/kg yang diputuskan bersama oleh petani, pemerintah dan pengusaha industri tapioka pada 23 Desember 2024.

    Pj Gubernur Lampung Samsudin Prihatin

    Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan dirinya sangat prihatin dengan apa yang dirasakan oleh petani di singkong akibat tidak kunjung membaiknya harga singkong, meski telah di alas dengan harga dasar.

    Saat berdiskusi dengan Progres.co.id pada Minggu (19/01/2025) malam, Samsudin mengatakan Pemprov Lampung akan membicarakan apa yang dikeluhkan petani tersebut ke pemerintah pusat.

    “Ada desakan pelarangan impor tapioka masuk ke Lampung karena dianggap menjadi penyebab jatuhnya harga singkong. Untuk memfinalisai desakkan itu, tentu Pemprov harus berkoodinasi dengan Kemendag dan kementerian terkait lainnya. Secepatnya kita lakukan,” tegasnya.

    Koordinasi dengan kementerian terkait harus dilakukan. Sebab sesuai aturan kepala daerah tidak memiliki kewenangan melarang barang impor masuk ke wilayahnya. (*)

  • Sawah Pak Bu Tani Terendam Banjir? Sabar…Nanti Dapat Bantuan Benih

    Petani yang lahannya terendam banjir dapat memporoleh bantuan benih dari Kementan bila pemerintah daerah mengajukan. Semoga dapat bantuan pupuk juga.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto mengabarkan bahwa petani yang gagal panen akibat lahannya terendam banjir akan mendapatkan bantuan benih dari Kementerian Pertanian.

    “Nanti akan ada bantuan benih nasional untuk petani yang lahannya terendam banjir,” ungkapnya.

    Untuk bantuan ini, petani harus bersabar karena harus diajukan terlebih dahulu ke Kementan. Sementara bantuan dari daerah belum tersedia.

    Sebelumnya dilaporkan seluas 370 hektare lahan sawah yang ‘merana’ akibat terendam banjir di Lampung dipastikan gagal panen.

    Angka itu setara dengan 6,76 persen dari total angka sementara lahan sawah yang terendam seluas 5.474,44 hektare.

    “Berdasarkan hasil rekap sejak Desember 2024 hingga 21 Januari 2025, sawah yang gagal panen seluas 370 hektare dari 5,474.44 hektare yang terendam banjir,” ungkap Analis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, Jumat (24/1/2025).

    Pendataan versi DKPTPH Provinsi Lampung

    Kadis DKPTPH Bani Ispriyanto menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil pendataan dari tim yang sudah ditugaskan ke daerah-daerah.

    “Tim masih bertugas, mendata lokasi yang terendam banjir dan gagal panen,” kata dia.
    (*)

  • Banjir Lampung, Seluas 370 Ha Sawah Gagal Panen di Awal Tahun

    Angka itu setara dengan 6,76 persen dari total angka sementara lahan sawah yang terendam banjir seluas 5.474,44 hektare.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Seluas 370 hektare lahan sawah yang ‘merana’ akibat terendam banjir di Lampung dipastikan gagal panen.

    “Berdasarkan hasil rekap sejak Desember 2024 hingga 21 Januari 2025, sawah yang gagal panen seluas 370 hektare dari 5,474.44 hektare yang terendam banjir,” ungkap Analis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, Jumat (24/1/2025).

    Lahan sawah yang gagal panen berada di Lampung Selatan seluas 58 ha, Lampung Timur 193 ha, Mesuji 24 ha, Pesawaran 27 ha, Pringsewu 8,5 ha, dan Tulangbawang Barat 60 ha.(*)

  • Ribuan Hektare Sawah di Lampung Terendam Banjir, Gagal Panen?

    Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura (DKPH) Provinsi Lampung terkait tingkat kerusakan (rusak ringan, sedang atau gagal panen).  Kepada Progres.co.id, Pj Gubernur Lampung Samsudin meminta DKPH Lampung segera mendata dan membuat  laporan.

    Bandarlampung (Progres.coid): Ribuan hektare lahan sawah di Lampung dilaporkan terendam banjir setelah daerah ini diguyur hujan pada Jumat (17/01/2025).

    Berdasarkan data sementara BPBD Lampung, lahan sawah yang terendam di Lampung Tengah seluas  81 hektare di Kecamatan Bekri. Seluas 18 hektare ladang dilaporkan juga ikut terdampak. Sedangkan di Kabupaten Lampung Selatan seluas 146 hektare, terjadi di Kecamatan Candipuro.

    Di Kabupaten Lampung Timur terjadi Kecamatan Waway Karya  seluas 1.478 hektare, Kecamatan Bumi Agung 10 hektare, Kecamatan Jabung 1.198,80 hektare, Kecamatan Pasir Sakti 858 hektare, dan Kecamatan Mataram Baru 169 hektare, Kecamatan Waway Karya 1.478 hektare, Kecamatan Bumi Agung 10 hektare, Kecamatan Jabung 1.198,80 hektare, Kecamatan Pasir Sakti 858 hektare, dan Kecamatan Mataram Baru 169 hektare.

    Di Kabupaten Pringsewu, berdasarkan data sementara Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu lahan persawahan yang terdampak banjir mencapai 793,5 hektare. Terjadi di Kecamatan Gadingrejo seluas 320 hektare, Kecamatan Ambarawa seluas 445 hektare, Kecamatan Banyuwangi 4 hektare, dan Kecamatan Sukoharjo seluas 28,5 hektare.(*)