Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Ilwadi Perkasa

  • Setop Impor Turunan Ubi Kayu, Pemprov Lampung Surati Menko Bidang Pangan

    Pemprov Lampung telah mengirimkan surat permohonan pelarangan impor produk turunan ubi kayu kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, surat permohonan ini akan dievaluasi oleh Menko Bidang Pangan untuk diputuskan. Apa pun keputusannya, semua pihak harus mentaati.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pemprov Lampung telah mengirimkan surat permohonan pelarangan impor produk turunan ubi kayu kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan RI. Surat permohonan ditandatangani oleh Pj Gubernur Lampung Samsudin bernomor 500.2.4/0333/V.26/2025.

    Di dalam surat permohonan yang dibuat satu berkas itu disebutkan bahwa permintaan pelarangan impor produk turunan ubi kayu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga ubi kayu/singkong supaya petani tidak mengalami kerugian.

    Dalam surat dijelaskan bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah penghasil ubi kayu terbesar nasional sebesar 7,163 juta ton per tehun dengan luas tanam 239.994 hektare.

    Berdasarkan data Produksi Industri Pati Ubi Kayu pada 2024, daerah ini menghasilkan sebesar 324.188 ton Pati Ubi Kayu dengan bahan baku 1,3 juta ton.

    Ditegaskan pula bahwa produksi ubi kayu di Provinsi Lampung jauh melampaui kebutuhan ubi kayu untuk industri dan rumah tangga. Maka pelarangan impor harus dilakukan supaya produksi ubi kayu petani dapat terserap sepenuhnya oleh pelaku dunia usaha.

    Berdasarkan temuan KPPU, pada 2024 tercatat ada empat perusahaan tapioka yang mengimpor dari Vietnam dan Thailand sebanyak 59.050 ton senilai 32,2 juta dalar AS atau setara Rp511,4 miliar. Keempat perusahaan tersebut membawa masuk barang impor tersebut melalui Pelabuhan Panjang.

    Sebelumnya, sudah ada kesepakatan harga ubi kayu sebesar Rp1.400/kg yang diputuskan bersama oleh petani, pemerintah dan pengusaha industri tapioka pada 23 Desember 2024.

    Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan dirinya sangat prihatin dengan apa yang dirasakan oleh petani di singkong akibat tidak kunjung membaiknya harga singkong, meski telah di alas dengan harga dasar.

    Saat berdiskusi dengan Progres.co.id pada Minggu (19/01/2025) malam, Samsudin mengatakan Pemprov Lampung akan membicarakan apa yang dikeluhkan petani tersebut ke pemerintah pusat.

    “Ada desakan pelarangan impor tapioka masuk ke Lampung karena dianggap menjadi penyebab jatuhnya harga singkong. Untuk memfinalisai desakkan itu, tentu Pemprov harus berkoodinasi dengan Kemendag dan kementerian terkait lainnya. Secepatnya kita lakukan,” tegasnya.

    Koordinasi dengan kementerian terkait harus dilakukan. Sebab sesuai aturan kepala daerah tidak memiliki kewenangan melarang barang impor masuk ke wilayahnya. (*)

  • Soal Mutu Singkong, Pj Gubernur Samsudin: Kita Tingkatkan, Pabrikan Jangan Lagi Beretorika!

    Pemprov Lampung upayakan peningkatan mutu singkong petani hingga mencapai kadar aci yang diinginkan pihak pabrikan. Pj Gubernur Lampung Samsudin meminta upaya tersebut dapat  disikapi oleh pabrikan dengan memberikan harga yang lebih baik dan menguntungkan petani. “Jangan cuma jadi retorika!”

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan perlu adanya penelitian mendalam terkait kualitas singkong yang oleh pabrikan di Lampung disebut sangat rendah.

    Samsudin menegaskan, soal mutu singkong mesti jadi perhatian bersama. Pemprov akan dorong dinas terkait dan petani untuk meningkatkan mutu singkong lebih baik lagi hingga mencapai kadar aci yang diinginkan pabrikan.

    Namun Samsudin mengingatkan, peningkatan mutu tersebut harus disertai peningkatan harga yang menguntungkan petani.

    “Jangan cuma jadi retorika. Peningkatan mutu singkong harus dijawab oleh pihak pabrikan dengan serius. Jangan sampai mutu sudah meningkat, sudah mencapai kadar aci yang diinginkan, tetapi pabrikan masih mematok harga yang rendah,” harap Samsudin.

    Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan dirinya sangat prihatin dengan apa yang dirasakan oleh petani  akibat tidak kunjung membaiknya harga singkong, meski telah di alas dengan harga dasar.

    Saat berdiskusi dengan Progres.co.id pada Minggu (19/01/2025) malam, Samsudin mengatakan Pemprov Lampung akan membicarakan apa yang dikeluhkan petani tersebut ke pemerintah pusat.

    “Ada desakan pelarangan impor tapioka masuk ke Lampung karena dianggap menjadi penyebab jatuhnya harga singkong. Untuk memfinalisai desakkan itu, tentu Pemprov harus berkoodinasi dengan Kemendag dan kementerian terkait lainnya. Secepatnya kita lakukan,” tegasnya.

    Koordinasi dengan kementerian terkait harus dilakukan. Sebab sesuai aturan kepala daerah tidak memiliki kewenangan melarang barang impor masuk ke wilayahnya.

    Sesuai peraturan, untuk membatasi/melarang impor, atau melarang barang impor masuk, kepala daerah harus mengajukan permohonan kepada kementerian terkait dengan menyampaikan argumentasi yang kuat.

    Pemprov Lampung dapat menyampaikan alasan yang bersifat khusus, yakni bahwa importasi tapioka telah menyebabkan petani singkong merugi dan untuk itu perlu dilindungi.

    Permohonan yang disampaikan Pemprov selanjutnya menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat untuk diputuskan. Apa pun keputusannya, kepala daerah wajib mentaati. (*)

  • Ini Dua Poin Penting Pj Gubernur Samsudin Terkait Impor, Harga dan Mutu Singkong

    Pj Gubernur Lampung Samsudin berusaha menyelesaikan kisruh kejatuhan harga singkong yang menjadi keluhan petani  selama bertahun-tahun. Sepertinya, dia ingin membereskan persoalan tersebut sebelum masa jabatannya berakhir Februari mendatang.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan dirinya sangat prihatin dengan apa yang dirasakan oleh petani di singkong akibat tidak kunjung membaiknya harga jual, meski telah di alas dengan harga dasar.

    Saat berdiskusi dengan Progres.co.id pada Minggu (19/01/2025) malam, Samsudin mengatakan Pemprov Lampung akan membicarakan apa yang dikeluhkan petani tersebut ke pemerintah pusat.

    “Ada desakan pelarangan impor tapioka masuk ke Lampung karena dianggap menjadi penyebab jatuhnya harga singkong. Untuk memfinalisai desakkan itu, tentu Pemprov harus berkoodinasi dengan Kemendag dan kementerian terkait lainnya. Secepatnya kita lakukan,” tegasnya.

    Koordinasi dengan kementerian terkait harus dilakukan. Sebab sesuai aturan kepala daerah tidak memiliki kewenangan melarang barang impor masuk ke wilayahnya.

    Sesuai peraturan, untuk membatasi/melarang impor, atau melarang barang impor masuk, kepala daerah harus mengajukan permohonan kepada kementerian terkait dengan menyampaikan argumentasi yang kuat.

    Pemprov Lampung dapat menyampaikan alasan yang bersifat khusus, yakni bahwa importasi tapioka telah menyebabkan petani singkong merugi dan untuk itu perlu dilindungi.

    Permohonan yang disampaikan Pemprov selanjutnya menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat untuk diputuskan. Apa pun keputusannya, kepala daerah wajib mentaati.

    Pj Gubernur Samsudin juga mengungkapkan perlunya penelitian mendalam terkait kualitas singkong yang oleh pabrikan di Lampung disebut sangat rendah.

    “Soal mutu yang dikeluhkan dunia usaha mesti jadi perhatian. Kita akan dorong dinas terkait dan petani untuk meningkatkan mutu singkong lebih baik lagi hingga mencapai kadar aci yang diinginkan pabrikan,” katanya. (*)

  • Vaksinasi PMK dan Penyakit LSD Ternak Sapi di Lampung Tengah

    Provinsi Lampung bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dinas Pertenakan terus mengupayakan status Zero Case PMK itu bertahan dalam waktu lama melalui aksi vaksinasi berkelanjutan dan monitoring kesehatan ternak yang ketat.

    Lampung Tengah (Progres.co.id): Pj. Gubernur Lampung Samsudin bersama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda menyaksikan proses vaksinasi Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) dan Penyakit Kulit Berbenjol atau Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak sapi di Desa Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Kamis (16/1/2025).

    Samsudin mengatakan vaksin ini bagian dari upaya mengendalikan penyakit pada hewan ternak khususnya sapi dan mempertahankan status zero case di Provinsi Lampung.

    Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung, Kementan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) dan PT. Karunia Alam Sentosa Abadi (KASA).

    “Saya memberikan atensi dan apresiasi yang luar biasa kepada Dirjen PKH Kementan, PT. KASA dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan vaksinasi,” ujar Samsudin.

    Samsudin mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu cemas dan khawatir karena virus pada ternak sudah terkendali dengan baik.

    Dia menyebutkan Lampung siap memenuhi kebutuhan stok daging sapi terutama dalam perayaan hari raya idul fitri dan idul adha 2025.

    “Terkait dengan stok pangan khususnya daging sapi, untuk hari raya idul fitri dan idul adha 2025 semua tercukupi dengan baik,” katanya.

    Samsudin menjelaskan dengan jumlah populasi hewan ternak yang cukup tinggi dan pembangunan sektor peternakan yang baik, Provinsi Lampung siap di dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    “Lampung siap untuk menyongsong ketahanan pangan dan mendukung program Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, sehingga Lampung menjadi lumbung dari ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Vaksinasi ini sendiri dilakukan pada ternak milik petani radius 3 Km dari lokasi Feedloter yaitu PT. KASA.

    Sementara itu, Dirjen PKH Kementan Agung Suganda mengatakan pelaksanaan vaksinasi ini merupakan bentuk kolaborasi bersama dalam rangka menekan kasus PMK di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Tengah.

    “Dengan vaksinasi bersama-sama, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan secara mandiri oleh Gapuspindo, ini dalam rangka melakukan pencegahan PMK. Alhamdulillah laporan dilapangan melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional, Kabupaten Lampung Tengah kasusnya mengalami penurunan,” ujar Agung.

    Agung menegaskan Lampung harus berstatus zero case agar lalu lintas ternak nantinya bisa berjalan dengan baik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan puasa dan idul fitri 2025.

    “Kami dari Pemerintah Pusat mengapresiasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang bergerak cepat, dengan adanya peningkatan kasus di Pulau Jawa, di Lampung segera melakukan vaksinasi,” katanya.

    Dia meminta agar pelaksanaan program vaksinasi ini juga nantinya dilakukan serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

    “Sehingga para peternak tidak perlu panik dan para pedagang ternak juga harus pintar-pintar agar yang diperjual belikan merupakan ternak yang sehat dan sudah di vaksin,” ujarnya.

    Agung mengajak seluruh stakeholder bidang peternakan untuk menjadikan Lampung sebagai zona hijau.

    “Menjadikan Lampung tidak ada kasus PMK, agar mobilisasi ternak berjalan dengan baik dan ini merupakan dukungan bagi nasional yang saat ini kita mendorong agar Indonesia kembali bebas dari PMK,” katanya.

    Usai menyaksikan vaksinasi, Pj. Gubernur Samsudin mengunjungi PT. KASA dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bekri.

    Turut mendampingi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti dan Direktur Utama PT. KASA Didiek Purwanto.(*)

  • Butuh Biaya Besar untuk Percepat Normalisasi Irigasi, Pj Bupati Pringsewu Marindo Bujuk Bappenas

    Normalisasi jaringan irigasi di Kabupaten Pringsewu menjadi atensi pemerintah setempat. Perbaikan irigasi yang terkoneksi dengan Bendungan Way Tebu diyakini menjadi kunci keberhasilan Pemkab Pringsewu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Pringsewu (Progres.co.id): Pj Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan sadar betul bahwa untuk meningkatkan produkvitas dan kesejahteraan masyarakat petani di wilayahnya butuh biaya besar.  Tak bisa dibiayai bila hanya mengandalkan APBD. Maka upaya lain harus dilakukan, yakni membujuk Bappenas.

    “Masyarakat petani sangat bergairah sekali ingin memberikan sumbangan besar terhadap percepatan pencapaian swasembada yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto,” ujar Marindo, Kamis (15/01/2025).

    Konkretnya, jelas Marindo, petani kami minta jaringan irigasi diperbaiki. Dinormalisasi. Outputnya, petani kami menjanjikan peningkatan produksi.

    “Petani kami di sini juga mendambakan swasembada pangan. Semuanya ingin sejahtera. Itu (normalisasi jaringan irigasi) sering disampaikan kepada saya setiap turun ke desa-desa. Kapan Pak,” tutur Marindo.

    Masalahnya, ungkap Marindo, menormalisasi jaringan irigasi itu butuh biaya besar. Tidak bisa dilakukan bila hanya mengandalkan sumber daya keuangan daerah.

    Tidak tahan dengan desakan petani di daerahnya, Marindo memutuskan membawa aspirasi masyakat itu ke pemerintah pusat di Jakarta.

    Untuk misi itu, ia membawa serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pringsewu dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pringsewu.

    Bertiga, mereka mengetuk pintu kantor Direktorat Sumber Daya Alam (SDA) Bappenas, Rabu (15/01/2025) lalu.

    Rombongan pejabat tinggi Kabupaten Pringsewu ini diterima oleh pejabat Direktorat Sumber Daya Air Bappenas, Dr. Fandi P. Nurzaman, ST., MS., serta pejabat dari Direktorat Sumber Daya Air Bappenas, dan Dr. Agung Indrajit, ST., M.Sc., selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Bappenas.

    Kesempatan emas itu dimanfaatkan betul oleh Marindo. Ia sampaikan semua apsirasi masyarakat petani Pringsewu. Ia paparkan semuanya, dari A sampai Z.

    “Masyarakat petani kami ingin jaringan irigasinya diperbaiki. Dinormalisasi, supaya hasil panen bisa lebih baik lagi,” kata Marindo dihadapan pejabat pusat itu.

    Marindo berharap normalisasi jaringan irigasi ini dapat segera direalisasikan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

    Ia berusaha membujuk pejabat pusat dengan mengatakan, “Kami optimis sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan di Kabupaten Pringsewu.”

    Bujukan itu mendapat tanggapan positif dari pejabat pusat. “Kami akan mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti usulan ini,” ujar Dr. Fandi P. Nurzaman, ST., MS.(reza/iwa)

  • Kadis Ketahanan Pangan Lampung Bani Isprianto Sebut Bulog dapat Menyerap Beras dari Gapoktan

    Kerjasama Bulog Lampung  dengan Gapoktan disebut-sebut sebagai kolaborasi yang hebat. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Ir. Bani Isprianto, kemitraan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yakni petani dapat menjual hasil panennya dalam bentuk beras.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pj Gubernur Lampung Samsudin memuji strategi Bulog Lampung menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam kegiatan penyerapan gabah petani.

    Ia meyakini kerjasama Bulog dan Gapoktan akan menjadi kolaborasi yang hebat dalam menjaga stabilitas harga sesuai HPP di lapangan.

    “Dengan bekerjasama dengan Gapoktan, kerja penyerapan oleh Bulog bisa lebih efektif dan efisien,” kata Samsudin kepada Progres.co,id, Rabu (16/01/2025).

    Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Ir. Bani Isprianto.

    “Iya kami mendukung langkah Bulog menggandeng Gapoktan dalam kegiatan penyerapan gabah petani,” tulis Bani dalam pesan singkatnya, Kamis (16/0/2025)

    Bani menyebut kemitraan antara Bulog dan Gapoktan dapat memudahkan Bulog untuk memonitor kapan panen dan berapa harga yang berlaku di tingkat petani dengan cepat.

    Selain itu, Bulog dapat menyerap dalam bentuk beras, sebab Gapoktan sudah mempunyai RMU (penggilingan).

    “Ini keren. Petani melalui Gapokan bisa mendapatkan nilai tambah yg lebih besar dari hasil pemrosesan gabah menjadi beras, tegasnya.

    Pelibatan Gapoktan merupakan strategi Bulog untuk melakukan percepatan penyerapan lebih awal di titik-titik yang sudah panen.

    Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung Nurman Susilo mengatakan dengan keterlibatan Gapoktan maka kegiatan pemotretan mutu gabah petani lebih transparan dan aman.

    Transparan, karena pemotretan untuk menentukan tingkat mutu dan harga dapat langsung dilihat dan diketahui oleh petani melalui peralatan potret uji mutu yang dibawa dan dilakukan oleh satuan kerja Bulog.

    Aman, karena pembayaran dilakukan transfer bank ke rekening Gapoktan.

    “Pembayaran dilakukan transfer bank. Namun Gapoktan bisa mengajukan permintaan uang muka, sisanya transfer bank,” jelas Nurman.

    Nurman menjelaskan, saar bertugas satuan kerja penyerapan Bulog Lampung membawa peralatan pemotretan. Hasil potretnya menjadi acuan penentuan harga.

    Gapoktan adalah kumpulan kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

    Gapoktan dibentuk atas dasar kepentingan bersama para anggota. Tujuan Gapoktan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, meningkatkan daya guna dan berhasil guna kelompok tani, Menyediakan sarana produksi pertanian, meningkatkan permodalan dan perluasan usaha tani, dan meningkatkan kerjasama dan pemasaran produk.(*)

  • Pj Gubernur Samsudin Paham Betul Cara Kerja Penyerapan Gabah, Ini Arahannya

    Pj Gubernur Lampung mengapresiasi penyerapan gabah petani yang dilakukan Bulog Lampung. Ia berharap Bulog mampu menjangkau semua titik panen dan melakukan pembelian secara masif dan lebih awal. Sepertinya Penjabat Gubernur Lampung ini sangat memahami bahwa harga gabah di tingkat petani bisa saja di atas HPP sehingga menyulitkan Bulog melakukan penyerapan.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pj Gubernur Lampung Samsudin menyemangati kegiatan penyerapan gabah petani oleh Bulog bersamaan dengan perberlakuan HPP gabah kering panen (GKP) seharga Rp6.500/kg.

    “Kita apresiasi penyerapan gabah oleh Bulog yang membeli gabah petani sesuai HPP. Tentunya pembelian ini mesti menyeluruh ke semua titik panen agar para petani dapat merasakan HPP yang baru saja diberlakukan,” tulis Pj Gubernur Lampung Samsudin dalam pesan singkatnya kepada Progres.co.id, Rabu (15/01/2025).

    Dalam pesannya, Samsudin juga menulis bahwa kerja penyerapan gabah oleh Bulog sangat mungkin menghadapi tantantan di kemudian hari.

    “Ini mesti menjadi perhatian Bulog. Sebab, pembelian dapat juga dilakukan oleh spekulan dan perusahaan swasta besar yang masuk ke Lampung. Mereka juga menyerap dan bisa saja mematok harga beli di atas HPP,” tulis Samsudin mengingatkan.

    Samsudin mengatakan Bulog Lampung tentu sudah sangat berpengalaman menghadapi situasi itu.

    Dari pengalaman pengadaan sebelumnya, bila harga gabah di atas HPP, tentu saja Bulog ‘tiarap’, namun mengefektifkan pembelian bisnis atau komersilnya untuk memupuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

    Bila sudah begitu situasinya, dipastikan petani akan memperoleh harga yang lebih baik, Nilai Tukar Petani Pangan melonjak lagi, dan terjadi inflasi yang dipicu oleh naiknya harga beras.

    Samsudin memuji strategi Bulog Lampung menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam kegiatan penyerapan gabah petani.

     

    “Ini bisa menjadi kolaborasi yang hebat dalam menjaga stabilitas harga sesuai HPP di lapangan,” tulis Samsudin mengakhiri.(*)

  • Ternyata Ini Alasan Bulog Lampung Gandeng Gapoktan dalam Penyerapan Gabah Petani

    Perum Bulog Lampung menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam kegiatan penyerapan gabah petani tahun ini.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pelibatan Gapoktan ini merupakan strategi Bulog untuk melakukan percepatan penyerapan lebih awal di titik-titik yang sudah panen.

    Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung Nurman Susilo mengatakan dengan keterlibatan Gapoktan maka kegiatan pemotretan mutu gabah petani lebih transparan dan aman.

    Transparan, karena pemotretan untuk menentukan tingkat mutu dan harga dapat langsung dilihat dan diketahui oleh petani melalui peralatan potret uji mutu yang dibawa dan dilakukan oleh satuan kerja Bulog.

    Aman, karena pembayaran dilakukan transfer bank ke rekening Gapoktan.

    “Pembayaran dilakukan transfer bank. Namun Gapoktan bisa mengajukan permintaan uang muka, sisanya transfer bank,” jelas Nurman.

    Nurman menjelaskan, saar bertugas satuan kerja penyerapan Bulog Lampung membawa peralatan pemotretan. Hasil potretnya menjadi acuan penentuan harga.

    Gapoktan adalah kumpulan kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

    Gapoktan dibentuk atas dasar kepentingan bersama para anggota. Tujuan Gapoktan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, meningkatkan daya guna dan berhasil guna kelompok tani, Menyediakan sarana produksi pertanian, meningkatkan permodalan dan perluasan usaha tani, dan meningkatkan kerjasama dan pemasaran produk.(*)

  • HPP Berlaku Hari Ini, Bulog Lampung Kerahkan Satgas Serap Gabah Petani

    Harga rata-rata Gabah Kering Panen (GKP) di Lampung terpantau masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500/kg. Untuk memperbaikinya, hari ini Tim Satgas Bulog sudah terjun ke desa-desa untuk memberikan harga yang lebih baik sesuai HPP.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Perum Bulog Lampung kerahkan satuan tugas ke seluruh daerah sentra padi untuk menyerap hasil panen petani. Para petugas penyerapan siap melakukan pembelian sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan persyaratan mutu (rafaksi) yang ditentukan pemerintah.

    “Kami siap membeli gabah petani sesuai HPP dan syarat mutu (rafaksi) yang ditentukan pemerintah,” kata Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung Nurman Susilo kepada Progres.co.id, Rabu 15 Januari 2025.

    Demi efektifitas penyerapan, tambah Nurman, Bulog menggandeng Gabungan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di seluruh desa di Lampung.

    “Pembayaran dilakukan transfer bank. Namun Gapoktan bisa mengajukan permintaan uang muka, sisanya transfer bank,” jelas Nurman.

    Agar transparan, jelasnya lagi, para petugas melakukan pemotretan atau pengujian mutu bersama-sama petani atau pengurus Gapoktan untuk mengetahui kualitas gabah petani.

    “Jadi, saat bertugas tim kami wajib membawa peralatan pemotretan. Hasil potretnya menjadi acuan penentuan harga,” tegasnya.

    Gapoktan adalah kumpulan kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

    Gapoktan dibentuk atas dasar kepentingan bersama para anggota. Tujuan Gapoktan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, meningkatkan daya guna dan berhasil guna kelompok tani, Menyediakan sarana produksi pertanian, meningkatkan permodalan dan perluasan usaha tani, dan meningkatkan kerjasama dan pemasaran produk.

    Untuk diketahui, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah resmi berlaku Rabu, 15 Januari 2025.

    Dengan HPP gabah yang baru tersebut, petani yang sudah lebih dulu panen di Provinsi Lampung bisa menikmati harga gabah kering panen seharga Rp6.500/kg sepanjang memenuhi syarat mutu.

    Sementara ini, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani di Lampung rata-rata Rp6.065/kg. Sedangkan harga rata-rata di tingkat penggilingan Rp6.185/kg atau masih di bawah HPP Rp6.500.

    Berdasarkan hasil observasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, kualitas GKP diingkat petani dan penggilingan sudah memenuhi syarat mutu.

    BPS mencatat Kadar Air GKP di Lampung berada dalam rentang 14,01%-25% dan Kadar Hampa 3,01%-10%. Dengan kondisi mutu ini, seharusnya petani bisa memperoleh harga yang lebih baik sesuai HPP Rp6.500/kg.

  • Petani Jual ke Bulog Wajib Tahu, Ini HPP Gabah/Beras dan Syarat Mutu yang Harus Dipenuhi

    Perum Bulog Lampung siap menyerap gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500/kg atau sesuai syarat mutu (rafaksi) yang sudah ditentukan pemerintah.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah resmi berlaku besok, Rabu (15 Januari 2025). Dengan HPP gabah yang baru tersebut, petani yang sudah lebih dulu panen di Provinsi Lampung bisa menikmati harga gabah kering panen seharga Rp6.500/kg sepanjang memenuhi syarat mutu yang ditentukan pemerintah.

    Sementara ini, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani di Lampung rata-rata Rp6.065/kg. Sedangkan harga rata-rata di tingkat penggilingan Rp6.185/kg atau masih di bawah HPP Rp6.500.

    Berdasarkan hasil observasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, kualitas GKP diingkat petani dan penggilingan sudah memenuhi syarat mutu.

    BPS mencatat Kadar Air GKP di Lampung berada dalam rentang 14,01%-25% dan Kadar Hampa 3,01%-10%. Dengan kondisi mutu ini, seharusnya petani bisa memperoleh harga yang lebih baik sesuai HPP Rp6.500/kg.

    Terkait HPP baru, Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung Nurman Susilo mengatakan pihaknya siap membeli gabah petani sesuai syarat mutu (rafaksi) yang ditentukan pemerintah.

    “Bulog Lampung siap menyerap gabah petani melalui Gapoktan di desa-desa masing. Sepanjang memenuhi syarat, tentu kami terima,” katanya kepada Progres.co.id, Selasa (15/01/2025.

    Nurman menegaskan pada tahun ini Bulog Lampung mendapat penugasan penyerapan sebesar 100 ribu ton setara beras.

    “Kami berharap penugasan itu dapat kami capai untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Lampung,” ujarnya.

    HPP dan Syarat Mutu (Rafaksi)

    Sesuai Keptusan Kepala Badan Pangan Nasional (BAPANAS) No. 2 tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras ditetapkan sebagai berikut: