Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Ilwadi Perkasa

  • BI Umumkan Lampung Berhasil Kendalikan Inflasi 2024, Jadi Legacy Pj Gubernur Samsudin

    BI menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID se-Provinsi Lampung atas upaya sinergi dan koordinasi sehingga inflasi terjaga sepanjang tahun 2024.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Kantor Perwalilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung mengumumkan tingkat inflasi tahunan Lampung baik karena berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5%+/-1% atau kisaran 1,5%-3,5% (yoy).

    “Alhamdulillah, Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan Provinsi Lampung pada Desember 2024 tercatat mengalami inflasi melandai dan terkendali dalam batas sasaran,” tulis Junanto Herdiawan, KPw BI Provinsi Lampung dalam surat asesmen Bank Indonesia kepada Pj Gubernur Lampung Samsudin.

    Asesmen BI itu memuat tiga poin penting, yakni tentang keberhasilan Pemprov Lampung mengendalikan inflasi yang  ditandai capaian inflasi tahun ke tahun Lampung yang sama persis dengan inflasi sebesar 1,57 persen (yoy).

    Lampung menempati peringkat inflasi tahunan ke-16 (tidak termasuk ke dalam 7 provinsi dgn inflasi tertinggi) di tingkat nasional.

    Bank Indonesia memandang bahwa tingkat inflasi tahunan tersebut baik karena berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5% +/- 1%, atau kisaran 1,5%-3,5% (yoy).

    Junanto menjelaskan secara spasial, IHK empat wilayah cakupan inflasi di Lampung berada dalam target sasaran inflasi nasional. Bandarlampung sebesar 1,67%, Metro 1,51%, Mesuji 1,78%, dan Lampung Timur 1,37%.

    Terhadap capaian tersebut, BI menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID se-Provinsi Lampung atas upaya sinergi dan koordinasi sehingga inflasi terjaga sepanjang tahun 2024.

    Selanjutnya, BI mengingatkan semua pihak perlu tetap waspada terhadap risiko inflasi pada awal tahun 2025.

    Risiko inflasi tersebut didasari kondisi historis tiga tahun ke belakang, di mana terdapat potensi naiknya harga makanan (pangan), khususnya beras pada bulan Januari-Februari 2025.

    BI merekomendasikan semua pihak terkait pengendalian inflasi memperkuat sinergitas.

    “Koordinasi TPID yang selama ini berjalan baik menjadi kunci dalam pengendalian inflasi ke depan, tegas Junanto.(*)

     

  • Harga Beras Dunia Turun Drastis, Waspadai Impor ‘Gelap’

    Konsistensi pemerintah menyetop impor beras sedang diuji. Lebih dari itu, pemerintah diingatkan untuk mewaspadai masuknya beras impor ilegal menyusul turunnya harga beras dunia dalam besaran yang cukup signifikan.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Harga beras dunia terus mengalami penurunan dari 640 dolar AS per metrik ton menuju ke 400 dolar AS/metrik ton.

    Badan Pangan Nasional menduga turunnya harga beras di pasaran dunia dipicu kebijakan Indonesia menyetop impor 4 komoditi pangan, salah satunya beras.

    Kepala Badan Pangan Nasional (BAPANAS)Arief Prasetyo Adi menjelaskan beberapa negara produsen beras mulai menurunkan harga beras dari 640 dolar AS/per metrik ton ke 590 dolar AS, dan kembali turun menjadi 490 dolar AS.

    “Hari ini sudah dekat-dekat di 400-an,” beber Arief. Ia menyimpulkan penurunan harga beras terpengaruh oleh sikap Indonesia yang menyetop impor 4 komoditi pangan.

    Berdasarkan data perkembangan harga beras putih 5 persen (Free on Board) di beberapa negara terlihat rerata harga beras Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 berada di rentang harga 622 dolar AS/metrik ton sampai 655 dolar AS per metrik ton.

    Penurunan signifikan terjadi pada 19 Desember 2024 bersamaan dengan pengumuman stop impor beras Indonesia. Per hari itu harga beras mulai menurun di rentang 455 sampai 514 dolar AS per metrik ton.

    India yang sebelumnya menyetop ekspor beras, pada Januari ini mulai melepas berasnya ke pasar internasional hingga mendorong harga beras putih mengalami penurunan pada 8 Januari 2025 dalam rentang 430 sampai 490 dolar AS per metrik ton.

    Sementara menukil The FAO All Rice Price Index (FARPI) melaporkan Indeks di Desember 2024 menurun 1,2 persen dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 119,2 poin.

    Namun dilihat secara setahun penuh, rerata indeks FARPI di 2024 masih lebih tinggi 0,8 persen dibandingkan tahun 2023.

    Waspadai Impor Beras ‘Gelap’

    Penurunan harga beras dunia yang diperkirakan masih terus berlanjut dapat saja memicu turunnya harga beras di dalam negeri.

    Adanya situasi ini bisa menggoda para importir nakal memasukkan beras impor secara tidak sah. Jika ini terjadi maka dipastikan akan memukul nilai tukar petani yang saat ini dilaporkan masih tinggi.

    Perkembangan indeks Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP) pada Februari 2024 lalu tercatat 120,30 dan menjadi paling tinggi dibandingkan NTPP bulan-bulan sebelumnya selama 5 tahun terakhir.

    Sementara NTPP di Desember 2024 masih cukup baik di atas titik impas (100) dengan angka 108,90.

    Pada Januari-Februari 2025 ini atau hingga panen raya, kesejahteraan petani diperkirakan masih tetap terjaga sebagai dampak kenaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500/kg.

    Daerah Diminta Serius Awasi Alih Fungsi Lahan

    Menko Pangan Zulhas mengatakan, panen raya mendatang menjadi momentum yang strategis dalam memperkuat stok beras nasional.

    Oleh karena itu, selain menekankan Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah, Zulhas juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan daerahnya masing-masing dalam rangka mendukung swasembada pangan, khususnya menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.

    “Lahan baku sawah kita, kurang lebih luasnya 7,4 hektare, karena ada perubahan alih fungsi, kita minta pemda menjaga betul agar sawah kita tidak berubah fungsi,” kata Menko Zulhas.

    “Jangan coba-coba merubah atau mengalih fungsi lahan pertanian. Apalagi irigasinya bagus yang sudah dibangun sedemikian rupa. Tiba-tiba dialihkan. Kita minta betul masyarakat untuk mengawasi. Tidak boleh ada alih fungsi
    lahan pertanian, khususnya sawah,” tegasnya.(*)

  • Lampung Masuk Kategori Tinggi Penanganan PMK, Bagaimana Jika Ternak Mati?

    Lampung masuk kategori tinggi penanganan kasus penularan Penyakit Mulut dan Kuku. Semua pihak diminta waspada, terutama para peternak, sebab pemerintah belum menyiapkan skema ganti rugi bagi peternak yang hewan ternaknya mati akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun ini.

    Bandarlampung (Progres.co.ic): Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda mengatakan pemerintah telah memetakan wilayah penanganan PMK dalam tiga zona, yakni zona merah atau wilayah kasus kategori tinggi meliputi Provinsi Lampung, Pulau Jawa, Bali, dan NTB.

    Berikutnya, zona kuning (kasus sedang-tinggi) meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi, dan zona hijau (bebas kasus) mencakup NTT, Pulau Maluku, dan Pulau Papua.

    Perlakuan penanganan di zona hijau menjadi prioritas untuk nmenjaga PMK tidak masuk.

    Sebagai upaya pengendalian kasus, Kementan RI telah membentuk Satgas PMK Nasional dengan melibatkan sejumlah asosiasi peternak dan asosiasi profesi seperti Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) serta Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

    “Insya Allah kita bisa melewati ini dan sekali lagi kita siap menghadapi puasa dan Lebaran tahun 2025 dengan ketersediaan daging sapi yang cukup termasuk juga untuk Idul Adha,” ujar Agung Suganda.

    “Insya Allah kita bisa melewati ini dan sekali lagi kita siap menghadapi puasa dan Lebaran tahun 2025 dengan ketersediaan daging sapi yang cukup termasuk juga untuk Idul Adha,” ujar Agung Suganda.

    Kondisi PMK di Lampung

    Sejauh ini, ternak di Lampung relatif masih relatif aman dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Supaya kondisi itu tetap bisa bertahan, maka peran serta para masyarakat peternak sangat diandalkan, yakni tetap fokus menjaga kesehatan ternak dan kebersihan kandang.

    Dilaporkan, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung di Bakauheni telah  memperketat pengawasan terhadap mobilitas keluar masuk hewan ternak sesuai surat edaran dari Menteri Pertanian RI dan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 12950/KR.120/K/05/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    Kepala Satuan Pelayanan Karantina Lampung Wilayah Kerja Bakauheni Drh. Akhir Santoso membenarkan hal itu. “Semua hewan ternak kami periksa secara detail dokumen dan fisiknya. Hanya yang sehat yang kami izinkan,” katanya.

    Ia menjelaskan persyaratan umum pengiriman hewan yang tergolong rentan PMK yakni harus dilengkapi Sertifikat Veteriner (SV) dari daerah asal, yang mencantumkan keterangan telah melalui masa karantina atau pengamatan selama 14 hari serta dilengkapi rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan dan rekomendasi pengeluaran dari daerah asal.

    Belum Ada Skema Ganti Rugi

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan belum ada skema ganti rugi bagi peternak yang hewan ternaknya mati akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun ini.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan hal itu karena status PMK di Indonesia saat ini adalah “tertular,” berbeda dengan situasi pada tahun 2022.

    “Belum ada skema untuk itu (ganti rugi) karena memang kondisinya status kita adalah status tertular. Jadi, beda dengan pada kondisi PMK tahun 2022 dari kondisi bebas kemudian ada wabah,” kata dia.

    Pada 2022, kata Agung, ternak yang mati akibat PMK sangat tinggi sehingga pemerintah pun menyediakan ganti rugi sebagai pengganti pemotongan paksa untuk setiap ternak yang sudah tidak bisa tertolong.

    “Untuk tahun ini karena memang bukan wabah, kemudian juga kami melihat kematian secara nasional juga tidak terlalu banyak, sehingga sampai saat ini belum ada alokasi untuk ganti rugi,” ujar dia.

    Menurut Agung, pemerintah lebih berfokus untuk penyediaan dan distribusi vaksin, obat, vitamin, dan desinfektan guna mencegah penyebaran lebih lanjut.

    “Saya pikir para peternak kita juga sudah punya pengalaman sebetulnya terkait dengan kasus PMK yang terjadi di tahun 2022, yang penting tidak boleh panik,” ucap dia.

    Agung juga mengingatkan peternak untuk tidak menjual ternak yang sakit karena dapat mempercepat penyebaran PMK.

    Ia meminta setiap muncul ternak sakit agar segera dilaporkan sehingga mendapatkan penanganan cepat dari instansi terkait baik di level provinsi maupun kabupaten/kota bersama perguruan tinggi dan stakeholder lainnya.

    Ia menjelaskan pemerintah telah menyediakan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan ke daerah-daerah berisiko tinggi, termasuk Jawa Tengah dan DIY.(*)

  • Diversifikasi Pangan, Mendagri Instruksikan Daerah Maksimalkan Potensi Lokal

    Pemerintah akan terus menggencarkan penggunaan konsumsi pangan lokal, seperti jagung, sagu, dan umbi-umbian untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Kelak bantuan pangan tak hanya beras, tetapi bisa dari komoditas pangan lokal lainnya.

    Jakarta (Progres.co.id): Pengalihan atau diversifikasi pangan berbasis lokal diyakini dapat mempercepat target swasembada pangan dan mengatasi gejolak harga beras.

    Hal itu menjadi fokus utama Badan Pangan Nasional dan telah mendapat dukungan dari pemeritah yang mendesak untuk dilakukan percepatan.

    Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

    Perpres tersebut sudah dirapatkan di tingkat nasional dan ditandatangani Presiden. Selanjutnya akan segera dibentuk tim nasional yang dipimpin Menko Pangan dan Kepala Badan Pangan Nasional sebagai ketua harian.

    Tim Nasional melibatkan setiap kementerian dan lembaga yang bekerja konsiten atau tidak berganti-ganti untuk menjalankan strategi ini.

    Terkait ini, Mendagri Tito Karnavian telah menunjuk Dirjen Bina Bangda, Rasul Daud, dan Wakilnya, Togap Simangunsong, untuk mulai menyusunan draft instruksi Mendagri kepada pemerintah daerah.

    “Daerah harus membentuk tim percepatan atau satgas, yang dipimpin oleh kepala dinas atau sekda, dengan anggota dari berbagai dinas terkait,” katannya.

    Tito meminta pemerintah daerah untuk, selain memaksimalkan penggunaan dana APBD dalam mengatasi inflasi, juga aktif mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal yang ada di daerah masing-masing. “Yang paling utama adalah memanfaatkan pangan lokal. Bantuan pangan tidak hanya berupa beras, tapi juga memaksimalkan potensi lokal yang ada,” tegasnya.(*)

  • Aparatur Desa Wajib Tahu, Ini 5 Fokus Pemerintah Terkait Penggunaan Dana Desa 2025

    Dana Desa tetap menjadi instrumen penganggaran pembangunan desa 2025. Menyasar kepada 5 fokus utama, salah satunya mengurangi kemiskinan ekstrem sebesar 15 persen.

    Jakarta (Progres.co.id): Lima fokus pembangunan desa tersebut telah dipertegas dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto gencar menyosialisasikan Permendesa tersebut ke berbagai daerah.

    Ia mengatakan Kemendes PDT mendorong semua daerah memanfaatkan Dana Desa 2025 untuk lima fokus utama.

    Pertama, untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebesar 15 persen. Jika tidak ada kemiskinan, maka daerah diminta untuk mendetailkan Juklak dan Juknis penggunaannya.

    Fokus kedua adalah penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.

    Selanjutnya peningkatan promosi dan layanan dasar kesehatan, termasuk pencegahan stunting. Desa diminta serius pada fokus ketiga ini karena menjadi kunci keberhasilan pembangunan Indonesia.

    Penggunaan Dana Desa juga diinstruksikan memberi dukungan terhadap program ketahanan pangan atau swasembada pangan yang merupakan Program Pokok sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Sesuai Pasal 7 disebutkan alokasi sekurang-kurangnya 20 persen dari Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan.

    Saat ini, Kemendes masih menggodok Juklak dan Juknis soal alokasi dana untuk ketahanan pangan. Termasuk soal Modul Desa Tematik yang akan diluncurkan tanggal 14 Januari 2025 mendatang di Hari Desa dan Kick Off Festival Bangun Desa.

    Sebanyak 75.260 desa di Indonesia diminta aktif dalam Festival Bangun Desa dengan menggelar beragam lomba seperti Lomba Pemuda Pelopor Desa atau Desa Tematik yang puncak pelaksanaannya bulan Agustus 2025.

    Fokus kelima yaitu pengembangan potensi keunggulan desa seperti desa wisata atau desa ekspor. Dana Desa bisa digunakan untuk pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi untuk percepatan implementasi Desa Digital.

    Diketahuil, saat ini masih asa 22 ribu desa yang belum punya sinyal.(*)

    Link terkait: https://peraturan.go.id/filespengundangan/permendespdt-no-2-tahun-2024.pdf

  • Lampung Kaya Sarang Burung Walet, Ekspor Dilakukan Provinsi Lain

    Indonesia menguasai 60 persen lebih pasar ekspor Sarang Burung Walet (SBW) dunia, di mana Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah produsennya. Sayangnya, Lampung masih menjadi ‘penonton’ dalam kegiatan ekspor ini. SBW yang bernilai tinggi dikirim ke daerah lain, padahal seharusnya bisa diekspor langsung dari daerah ini.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan hampir sepertiga kebutuhan Sarang Burung Walet (SBW) dunia dipasok dari Indonesia.

    “Lebih dari 60 persen SBW berasal dari Indonesia. Nilai ekspornya pun hampir mencapai Rp10 triliun per tahun,” ujar Wamentan Sudaryono saat meninjau Processing Bird House di PT Surya Aviesta, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, (7/1/2025).

    Pemerintah berkomitmen terus mengembangkan potensi besar dari SBW ini dengan memberikan fasilitas kepada peternak dan pengusaha SBW untuk memperkuat ekspor SBW nasional.

    “Pemerintah siap untuk mempercepat dan menyederhanakan proses ekspornya agar para pengusaha dan masyarakat lebih bersemangat. Tekad Presiden jelas, kita ingin swasembada pangan, mengurangi impor, dan memperbesar ekspor,” katanya.

    Negara tujuan utama ekspor SBW adalah Republik Rakyat Tiongkok. Negara ini mengimpor sekitar 500 ton dari total ekspor Indonesia yang mencapai 1.800 ton per tahun.

    Berdasarkan data IQFAST Karantina Pertanian Lampung 2020, tercatat sebanyak 62 ton SBW asal Lampung dikirim ke berbagai daerah untuk diolah menjadi komoditas ekspor.

    Balai Karantina Pertanian Lampung telah mengupayakan supaya komoditas SBW)dapat langsung diekspor ke luar negeri dari provinsi ini dan tidak harus melalui daerah lain.

    Namun masih terkendala karena para pelaku usaha belum mengerti prosedur atau tahapan yang harus dilakukan bila harus langsung ekspor sendiri.

    Pemprov Lampung diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis agar petani walet dan pengusaha SBW bisa mengekspor langsung ke luar negeri. (*)

  • Berlaku 15 Januari, Petani Bisa Jual Gabah ke Bulog Seharga Rp6.500/Kg dengan Syarat Mutu Ini

    Ini kabar baik untuk petani. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Rp6.500/Kg efektif berlaku 15 Januari 2025. Yuk, jual ke Bulog. Pastikan gabah kering panennya memenuhi syarat mutu.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pemerintah memutuskan memberlakukan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk Perum Bulog Rp6.500 per kg pada 15 Januari 2025.

    Hal tersebut berdasarkan hasil keputusan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, pada Senin (6/1/2025)

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi seusai mengikuti Rakortas tersebut mengatakan, pemberlakuan penyesuaian HPP gabah untuk memberikan keleluasaan kepada Bulog dalam mengoptimalkan serapan hasil produksi petani pada masa panen raya di tahun ini.

    “Tentunya ini sesuai dengan arahan Pak Menko juga berdasarkan hasil Rakortas yang dipimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, bahwa penyesuaian HPP gabah ini akan diberlakukan pada 15 Januari mendatang, sehingga Bulog bisa mempersiapkan untuk menyerap hasil panen petani pada masa panen raya,” ujar Arief.

    Menurut Arief, HPP Rp6.500 per kg merupakan harga yang wajar di tingkat petani dengan memperhitungkan struktur ongkos usaha tani, serta masukan dari berbagai unsur, termasuk dari organisasi petani itu sendiri.

    “Jadi kita tidak melihat satu sisi saja, bahwa kepentingan di hulu, para sedulur petani kita ini harus diperhitungkan dan tentunya mempertimbangkan masukan dari semua stakeholder, sehingga mendapat harga yang wajar untuk usaha produksinya. Di sisi lain juga, kepentingan di hilir juga kita harus lihat, bahwa harga di tingkat konsumen juga harus wajar,” terang Arief.

    Sementara Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangan pers seusai Rakortas mengatakan, pada 15 Januari 2025 juga mulai diberlakukan Harga Acuan Pemerintah (HAP) jagung pakan juga akan naik dan efektif berlaku pada 1 Februari 2025 mendatang.

    “Jagung berapa pun produksinya, dibeli oleh Bulog dengan harga Rp5.500 per kg. Namun tentunya perlu waktu. Karena panen jagung dimulai Februari, maka diberlakukan per 1 Februari. Kalau diberlakukan sekarang akan mengganggu stok yang ada. Jadi jagung hasil panen tahun ini dimulai pada panen 1 Februari 2025, bukan stok jagung yang ada,” urai Menko Zulhas.

    Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bapanas No. 6 Tahun 2023 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, diatur syarat mutu gabah yang dibeli oleh Bulog adalah Gabah Kering Panen (GKP) d petani harus memiliki kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%.(*)

  • Bantuan Pangan Beras 2025 Disalurkan Januari Ini

    Kabar gembira unuk Penerima Bantuan Pangan (PBP). Pemerintah melanjutkan program Bantuan Pangan (Banpang) 2025 mulai Januari ini. 

    Bandarlampung (Progres.co.id): Penyaluran dilakukan selama 6 kali atau bulan. Pada tahap awal disalurkan pada Januari dan Februari. Empat penyaluran berikutnya dilaksanakan diatur kemudian.

    Di Lampung, ada sebanyak 829.675 orang tercatat sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP) bantuan pangan beras ini.

    Rinciannya, Bandarlampung, Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus sebanyak 235.112 orang.
    Lampung Selatan 118.918 orang, Tulangbawang Barat, Mesuji, Tulangbawang, Tulangbawang 72.522 orang.

    Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur sebanyak 213.217 orang, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Way Kanan 189.907 orang.

    Sama seperti tahun 2024, setiap 1 kali penyaluran PBP akan menerima 10 kg beras.

    Kepala NFA Arief Prasetyo Adi memastikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi yang aman dan cukup untuk digunakan dalam berbagai program intervensi stabilisasi berupa penyaluran banpang beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Per 3 Januari 2025, total stok beras di Perum Bulog mencapai 2,055 juta ton. Stok ini akan terus bertambah seiring dengan momentum panen raya yang akan berlangsung mulai pada Maret mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangan persnya memastikan bahwa penyaluran banpang beras untuk 4 bulan lainnya tidak akan disalurkan pada saat panen raya. “Jadi kita nanti akan lihat di April 2025 kapan akan disalurkan bantuan pangan selanjutnya,” ujar Menko Pangan Zulhas.(*)

  • Inflasi Terkendali NTP Melambung Tinggi, Pj Gubernur Lampung Butuh 0,19 Persen untuk Raih Triple Sukses Makro Ekonomi

    Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Samsudin berhasil mengakhiri tahun 2024 dengan capaian dua indikator makro ekonomi dengan sangat baik. Pertama, tingkat inflasi terjaga dalam rentang target 1,5-3,5 persen (yoy). Kedua, Nilai Tukar Petani (NTP) memuncak sebesar 129,01 pada Desember 2024. Ini adalah NTP tertinggi di sepanjang tahun 2024, bahkan angka tertinggi yang diraih provinsi ini sejak konsep NTP diperkenalkan.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Keberhasilan ini adalah sejarah baru dalam pencapaian target makro ekonomi Provinsi Lampung. Menariknya keberhasilan meredam gejolak inflasi dan meningkatnya NTP Lampung justru terjadi di era rezim penjabat kepala daerah.

    Pj Gubernur Lampung Samsudin dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Rabu, 19 Juni 2024. Ia diwarisi tingkat inflasi sebesar 3,09 persen oleh Gubernur Arinal. Bahkan sebelumnya, inflasi Lampung pada Maret sempat meninggi sebesar 3,45 persen. Itu adalah persentase inflasi tertinggi pada tahun 2024.

    Sebulan Samsudin menjabat, tingkat inflasi Lampung turun drastis pada Juni 2024 menjadi 2,84 persen. Penurunan terus berlanjut hingga November 2024 sebesar 1,5 persen. Dan ditutup dengan tingkat inflasi pada Desember 2024 sebesar 1,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,43. Tingkat inflasi nasional pada bulan yang sama tercatat sebesar 1,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,80.

    Lalu, bagaimana dengan perkembangan Nilai Tukar Petani Lampung di era kepemimpinan Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga ini?

    Faktanya mencengangkan, yakni Nilai Tukar Petani Lampung melonjak pada angka tertinggi sebesar 129,01 pada Desember 2024. Sebelumnya, pada November sebesar 126,64.

    Samsudin diwarisi NTP pada Mei 2024 sebesar 121,79. Sebulan setelah menjabat, NTP Lampung langsung berkibar menjadi 126,56.

    Bulan berikutnya NTP Lampung terus menapak mencapai 128,47 pada Oktober dan mencatatkan rekor tertinggi sebesar 129,01 pada Desember 2024.

    Menariknya, pencapaian NTP tertinggi itu justru terjadi pada saat harga singkong jatuh hingga membuat petani mengeluh rugi.

    Peningkatan NTP pada Desember 2024 disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani dan naiknya indeks harga yang dibayar petani. Kenaikan indeks yang dibayar petani disebabkan oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,70 persen dan indeks biaya produksi serta penambahan barang modal naik 0,17 persen.

    Posisi singkong atau ubi kayu masuk dalam subsektor tanaman pangan. Singkong merupakan komoditas strategis dalam menopang ketahanan pangan karena dapat menjadi pengganti bahan pangan utama masyarakat Indonesia yaitu beras dan jagung. Karena harga singkong jatuh, telah mengakibatkan NTP Tanaman Pangan Lampung pada Desember 2024 turun 0,62 persen dari 104,37 pada November 2024.

    Penurunan disebabkan Indeks Harga yang Diterima oleh petani (It) pada subsektor tanaman pangan turun 0,04 persen. Sebaliknya Indeks Harga yang Dibayar oleh petani (Ib) naik 0,58 persen.

    Data itu cukup menjelaskan bahwa petani singkong di Lampung memang mengalami kerugian.

    Namun data lain, seperti dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadinya peningkatan pada beberapa subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman hortikultura sebesar 3,14 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 3,88 persen, subsektor peternakan sebesar 0,16 persen, subsektor perikanan tangkap sebesar 1,11 persen, dan subsektor perikanan budidaya sebesar 0,11 persen.

    Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi?

    Terkait indikator ekonomi yang satu ini, baru bisa diketahui pada Februari 2025 nanti. Namun Pj Gubernur Lampung Samsudin berharap pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan IV 2024 bisa mencapai 5 persen.

    Harapan itu realistis bila dikomparasikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I dan II atau sebelum Samsudin menjadi Pj Gubernur Lampung.

    Pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,30 persen (yoy). Lalu menguat pada Triwulan II sebesar 4,80 persen.

    Masuk ke Triwulan III, dimana Samsudin mulai menjabat, tingkat pertumbuhan ekonomi Lampung tetap tumbuh terjaga sebesar 4,81 persen.

    Berdasarkan data itu, pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan IV 2024 hanya membutuhkan dorongan sebesar 0,19 persen hingga genap menjadi 5 persen seperti yang diharapkan Samsudin. (*)

  • Ekspor Sektor Pertanian Lampung Turun 43,47 Persen

    Kinerja ekspor sektor pertanian Provinsi Lampung pada November 2024 turun sebesar 43,47 persen. Namun secara kumulatif Januari-November 2024 naik sebesar 104,08 persen.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung melaporkan nilai ekspor sektor pertanian Lampung pada November 2024 sebesar 123,67 juta dolar AS atau turun 43,47 persen dari bulan sebelumnya sebesar 218,77 dolar AS.

    Kemerosotan kinerja ekspor pada sektor pertanian ini sekaligus mengakibatkan menurunnya total nilai ekspor Provinsi Lampung pada November 2024 sebesar 31,49 persen dibandingkan Oktober 2024.

    Total nilai ekspor Lampung pada November 2024 tercatat sebesar 495,49 juta dolar AS. Sedangkan pada bulan sebelumnya mencapai 723,22 juta dolar AS.

    Namun bila dibandingkan dengan total nilai ekspor pada November 2023 yang tercatat sebesar 429,64 juta dolar AS mengalami peningkatan sebesar 65,86 juta dolar AS atau naik 15,33 persen.

    BPS melaporkan sepuluh golongan barang utama ekspor Provinsi Lampung pada November 2024 adalah lemak dan minyak hewan/nabati, kopi, teh, rempah-rempah, bahan bakar mineral, olahan dari sayuran, buah, dan kacang, ampas dan sisa industri makanan, pulp dari kayu, gula dan kembang gula, kayu, barang dari kayu, ikan, krustasea, dan moluska, serta olahan dari daging, ikan, krustasea, dan moluska.

    Penurunan ekspor terjadi pada tujuh golongan barang utama yaitu olahan dari sayuran, buah, dan kacang turun 5,93 persen, olahan dari daging, ikan, krustasea, dan moluska turun 6,60 persen.

    Ikan, krustasea, dan moluska turun 8,82 persen. Lemak dan minyak hewan/nabati turun 37,78 persen, pulp dari kayu turun 42,12 persen, kopi, teh, rempah-rempah turun 43,87 persen, serta ampas dan sisa industri makanan turun 44,23 persen.

    Sedangkan golongan barang yang mengalami peningkatan yaitu gula dan kembang gula naik 50,86 persen, kayu, barang dari kayu naik 27,52 persen, bahan bakar mineral naik 18,46 persen.

    Dalam laporannya, BPS juga menyebutkan bahwa ekspor sektor industri pengolahan yang menjadi sektor andalan Provinsi Lampung ikut mengalami penurunan sebesar 33,05 persen. Sementara sektor pertambangan dan lainnya naik sebesar 18,46 persen.(*)