Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Putri Enjelina

  • Manjur, Gubernur Mirza Keluarkan Jurus Negosiasi, Pabrik Tapioka Diminta Operasional Kembali

    Menengahi persoalan rendahnya harga singkong di Lampung, Pemerintah Pusat menetapkan ketentuan harga Rp1.350 per kilogram. Pabrik tapioka merasa rugi dengan banderol itu. Mesin pun dimatikan, tidak beroperasional. Petani singkong kembali menjadi korban. Menyikapi ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sontak turun tangan.

    Bandarlampung (Progres.co.id): GUBERNUR Mirza pun segera memanggil perusahaan-perusahaan industri tapioka. Dia paham dengan kesulitan yang dihadapi pihak pabrik. Oleh karenanya perlu dicarikan solusi.

    “Kita tahu para pengusaha mengaku sangat berat karena ada impor yang masuk, sehingga harga tertekan rendah dan mereka merugi,” kata Mirza, Rabu (12/3/2025).

    Gubernur memaklumi dengan harga Rp1.350 per kilogram memang belum memungkinkan diterapkan di Lampung. Namun, di sisi lain, nasib petani singkong juga perlu diselamatkan. “Biar ketemu jalan tengah, maka saya ambil alih dulu sekarang, saya minta pabrik singkong buka kembali. Soal harga, dicari harga yang adil baik bagi pabrik maupun petani,” urainya.

    Alhasil, pihak pabrik dapat menerima opsi yang disampaikan Gubernur Mirza, mereka pun berjanji akan kembali mengoperasionalkan pabrik tapiokanya. Dan sebagai tindak lanjut, dalam dua hari kedepan Gubernur akan kembali membuka komunikasi dengan para pengusaha tapioka untuk merumuskan tata niaga singkong yang baik.

    Sebelumnya, anggota Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menyoroti dugaan manipulasi impor tapioka yang bisa merugikan petani dan industri dalam negeri. Modus yang dipakai beragam. Seperti kemungkinan importir memainkan kode HS (Harmonized System) untuk menghindari tarif tinggi.

Fauzi juga menduga politik dumping yang dilakukan negara asal dapat menyebabkan tapioka impor dibeli dengan harga rendah, sehingga perlu kajian mendalam tentang impor tapioka untuk melindungi harga singkong petani lokal.

    “Jika dugaan ini benar, maka kita harus mengusulkan Bea Masuk Antidumping agar harga singkong petani tidak jatuh akibat persaingan tidak sehat dengan tapioka impor,” kata Fauzi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan pabrik tapioka di Bandarlampung, Selasa (11/3).

    Ditambahkannya, jika impor tapioka terus meningkat secara drastis dan mengancam industri dalam negeri, Pansus dapat merekomendasikan penerapan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011.

    Menyoal pabrik tapioka yang cenderung banyak tutup, atau kalaupun buka tidak konsisten alias buka-tutup, Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, meminta pabrik tapioka di tujuh kabupaten untuk tetap melayani pembelian singkong petani.

Ia menyoroti kebijakan buka-tutup pabrik yang menyebabkan antrean panjang truk pengangkut singkong hingga berhari-hari. Kondisi ini merugikan petani karena kualitas singkong menurun.

    “Kalau perusahaan terus-terusan buka-tutup seperti sekarang, petani yang rugi. Karena harus menunggu tiga hari baru bisa bongkar muatan. Kualitas singkong turun, harga ikut merosot,” kata Mikdar.

    Dalam pertemuan dengan pansus terungkap pula bahwa pabrik tapioka keberatan menyerap singkong petani dalam jumlah besar, karena harga tapioka impor jauh lebih murah dibanding harga yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian.

    Menghadapi situasi dilematis seperti sekarang, Pansus Tata Niaga Singkong juga melihat tidak berperannya asosiasi pabrik tapioka yang sudah ada. Untuk itu mereka mengusulkan membentuk kembali asosiasi yang lebih aktif.
    Seperti disampaikan Fauzi, pihaknya mendorong pembentukan asosiasi pabrik tapioka, melalui lima perwakilan pabrik yang telah ditunjuk sebagai tim formatur, untuk segera menyusun struktur organisasi asosiasi. 

Asosiasi itu diharapkan akan menjadi wadah perwakilan yang menjembatani kepentingan para pengusaha tapioka di Lampung.
    Dengan adanya asosiasi juga ke depan pemerintah memiliki data akurat tentang kapasitas produksi dalam negeri sehingga kebijakan impor bisa lebih tepat sasaran.(*)

  • Ikuti Jejak BJ Habibie, Mentan Amran Raih Penghargaan Tertinggi

    Universitas Sebelas Maret (UNS) kembali menganugerahkan penghargaan tertinggi kepada tokoh nasional. Usai BJ Habibie dalam bidang Iptek, kini penghormatan serupa diberikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Surakarta (Progres.co.id): MENTAN Amran menerima penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Bogha sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kepeloporan, serta kontribusinya dalam memajukan sektor pertanian nasional. Penghargaan ini diberikan dalam Sidang Terbuka Dies Natalis ke-49 UNS.

    Rektor UNS, Hartono, mengungkapkan penghargaan diberikan kepada tokoh yang telah menunjukkan prestasi luar biasa, kepemimpinan, dedikasi, serta pencapaian signifikan dalam bidang pertanian. “Salah satu kemajuan yang dibawa, selama menjabat Mentan berhasil meningkatkan indeks produksi pertanian secara signifikan,” katanya, Selasa (11/3/2025).

    Menteri Amran menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Baginya penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berkontribusi dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing.

    “Kami mengucapkan terima kasih tak terhingga atas penghargaan hari ini. Ini adalah amanah dan tanggung jawab untuk terus bekerja lebih keras guna menjaga kepercayaan serta terus memberikan yang terbaik bagi sektor petanian Indonesia,” kata Mentan Amran. (*)

  • Proses Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Sudah 80 Persen

    Kesiapan pelaksanaan Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih nyaris rampung. Mendatang Kementerian Koperasi (Kemenkop) segera menggulirkan 10 desa yang bakal menjadi lokasi uji coba Kopdes.

    Jakarta (Progres.co.id): SEPERTI disampaikan Staf Ahli Menkop Bidang Kebijakan Publik, Koko Haryono, kesepuluh desa yang dipilih akan dilihat dari sisi kesiapan. Pihaknya masih mencari desa mana saja yang memungkinkan untuk jadi lokasi uji coba.

    “Kalau secara keseluruhan, persiapan peluncuran Kopdes Merah Putih sudah berjalan 80 persen. Sekarang sedang mematangkan regulasi serta petunjuk teknis untuk masing-masing gerai,” kata Koko, seperti dikutip dari detikcom, usai audienai bersama Apdesi dan Papdesi di Kementerian Koperasi, Senin (10/3/2025).

    Bila, sambung dia, proses pembentukan Kopdes sudah tuntas, baru memasuki tahapan penentuan proses bisnis. Hanya saja, untuk fase ini perlu didiskusikan secara lebih mendalam dengan kementerian teknis lain.

    Mengenai gerai, Koko menerangkan, ada tujuh gerai dalam konsep Kopdes Merah Putih. Program ini juga akan menggandeng sejumlah lembaga dan kementerian seperti Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bapanas, Kementerian Kesehatan, Bank Himbara hingga Bulog.

    “Nantinya di Kopdes ada kantor desa, gerai sembako, klinik desa, apotik desa, ada cold storage, kemudian ada logistik juga di situ,” jelasnya.

    Perihal pendanaan, Koko menegaskan sedang dalam proses pembahasan. Alternatifnya, bisa saja modal awal berasal dari gabungan dana desa, Bank Himbara hingga APBN.(*)

  • Beras Murah Disalurkan Lagi ke Lampung

    Perum Bulog kembali menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai awal Ramadan atau Maret ini. Penyaluran beras tersebut sempat dihentikan sementara pada 7 Februari 2025.

    Jakarta (Progres.co.id): PENYALURAN kembali beras murah tersebut atas instruksi Presiden Prabowo yang dimaksudkan agar stabilitas pangan dapat terus terjaga selama Ramadan sampai Lebaran nanti.

    Seperti disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, keputusan itu berdasarkan hasil rapar koordinasi terbatas (rakortas) Kemenko Pangan. Adapun total penugasan ke Bulog adalah 150 ribu ton ke tiga zona mulai dari Aceh sampai Papua.

    Dikatakan Arief, SPHP beras Zona 2 dan 3 terlebih dahulu telah dijalankan bersamaan dengan peluncuran Operasi Pasar Pangan Murah mulai pada 24 Februari 2025. “Dengan ini pemerintah bersama Perum Bulog memastikan semua wilayah Indonesia akan menerima penyaluran beras dari program SPHP. Masyarakat dapat memperolehnya dengan harga yang lebih terjangkau sesuai yang ditetapkan pemerintah,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu (9/3/2025).

    Ditambahkannya, dari total target penyaluran 150 ribu ton tersebut, untuk Zona 1 yang mencakup Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dialokasikan sebanyak 50 ribu ton. Penyaluran untuk Zona 1 ini baru dimulai sejak 3 Maret sampai 29 Maret 2025.

    Kemudian, Zona 2 yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, dan Kalimantan sebanyak 84,5 ribu ton. Terakhir, Zona 3 yang terdiri dari Maluku dan Papua dialokasikan 15,5 ribu ton. Periode penyaluran Zona 2 dan 3 dijalankan sejak 24 Februari sampai 29 Maret 2025.

    Terkait saluran SPHP beras, Bulog diminta untuk menyalurkan melalui Operasi Pasar (OP) Pangan Murah yang dilaksanakan di jaringan kantor/gerai PT Pos Indonesia dan PT Pupuk Indonesia, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian, Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI), dan dinas pemerintah daerah.

    Tidak hanya itu, beras SPHP juga disalurkan melalui pedagang pengecer di pasar tradisional, pasar modern, kios pangan atau outlet binaan pemerintah daerah. Bulog juga diminta lebih mengoptimalkan ke pedagang eceran di pasar tradisional/pasar rakyat.

    Untuk diketahui, realisasi SPHP beras di tingkat konsumen sebelum diberhentikan sementara pada 6 Februari yang lalu telah tersalurkan 89,2 ribu ton.

    “Untuk harga jual di pasaran, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, dan tentunya dengan Satgas Pangan Polri akan melakukan pengawasan berkala. Ini demi masyarakat supaya dapat memperoleh beras SPHP sesuai dengan yang telah ditetapkan,” tambahnya.

    Untuk harga beras SPHP khusus yang dijual di OP Pangan Murah diberlakukan Rp 12.000 per kilogram (kg) pada zona 1. Untuk Zona 2, yakni Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, harganya Rp 12.300 per kg. Sementara harga di zona 3 Rp 12.600 per kg.

    Selanjutnya, penjualan di tingkat pedagang pengecer diberlakukan sesuai ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium, antara lain Rp 12.500 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan, lalu Bali dan Nusa Tenggara Barat serta Sulawesi.

    Sementara harga Rp 13.100 per kg ditetapkan untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung lalu Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan. Terakhir, harga Rp 13.500 per kg untuk wilayah Maluku dan Papua. (*)

    sumber: detik

  • Pemerintah Segera Dirikan 70 Ribu Koperasi Desa Merah Putih

    Marwah koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional akan dibangkitkan kembali, melalui program koperasi Merah Putih.

    Jakarta (Progres.co.id): PRESIDEN Prabowo meyakini koperasi mampu berperan penting dalam memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Koperasi juga diposisikan menjadi pilar utama dalam sistem perekonomian Indonesia.

    Untuk mewujudkan keinginan tersebut presiden menggelar rapt terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka.

    Dalam pertemuan ini, pemerintah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang kemudian disebut Kop Des Merah Putih. Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya akan dibangun koperasi di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat. “Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kop Des Merah Putih. Nah itu akan dibangun di 70 ribu desa,” ujar Zulhas dalam keterangan pers kepada awak media usai ratas, Senin (3/3/2025).

    Zulhas juga menyebut pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini. Selain itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.

    “Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran 3 hingga 5 miliar rupiah. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun berarti 5 miliar,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan dalam implementasinya, Kop Des Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama. Ia juga menambahkan bahwa ada sekitar 64 ribu kelompok tani yang siap bermigrasi menjadi koperasi, sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat terintegrasi dengan lebih baik.

    “Jadi ada tiga model. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan,” ungkapnya.

    Selain memperkuat ekonomi desa, koperasi juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. “Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” tegas Budi.

    Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto turut menegaskan, kebijakan ini akan didukung dengan revisi regulasi terkait penggunaan dana desa. Yandri juga menekankan tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan desa-desa berkembang dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat.

    “Fokusnya kepada Koperasi Desa Merah Putih, ujungnya sama semangatnya, bagaimana suasana pangan, bagaimana yang lain-lain. Inti pokoknya desa semua maju, desa semua berkembang dengan baik. Kita akan bangun desa, bangun Indonesia,” pungkasnya.

    Dengan terbentuknya Kop Des Merah Putih, pemerintah berharap perekonomian desa semakin kuat, distribusi pangan lebih efisien, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan meningkat. Program ini juga akan terus dikawal agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (BPMI Setpres)

    Sumber: Kementerian Setneg

  • Harga Kopi Dunia Melenting, Petani Kopi di Indonesia Ikut Nikmati

    Harga kopi dunia meroket mencapai angka tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Petani kopi di Indonesia ikut menikmati

    (Progres.co.id): MELENTINGNYA harga kopi di pasaran dunia ini diakui oleh Suryono dari Koperasi Alko, produsen kopi di Jambi.

    Dikatakannya, kondisi itu jelas menguntungkan dirinya dan rekan-rekan petani kopi lain. Kendati, imbuhnya, itu hanya berlangsung dalam jangka pendek. “Biasanya, harga kopi arabika Indonesia dikenal sebagai yang tertinggi, sekitar 7-9 dollar AS. Saat ini Brasil justru yang naik, bisa 8 dollar AS per kilogram. Kita belum naik. Karena harga kita lebih murah, akan ada potensi pembeli luar cari dari Indonesia,” imbuhnya, Minggu (2/3/2025).

    Meski produksi kopi di Amerika Latin, Vietnam, dan Afrika terdampak dan banyak mengalami gagal panen, Suryono mengungkapkan kondisi Indonesia saat ini cukup stabil. Ketidakpastian cuaca dan iklim terjadi, tetapi belum terlalu parah dampaknya, setidaknya dalam jangka pendek.

    “Masalah cuaca dan iklim ada. Tapi yang terjadi lebih ke panen lebih cepat. Di Aceh, misalnya, biasanya April baru panen, saat ini Januari sudah panen,” terangnya. Kopi Indonesia panen tidak serentak. Aceh panen lebih dulu dibanding wilayah Sumatera bagian tengah seperti Padang, Jambi, dan Bandung.

    “Hasilnya malah sekarang kopi ada terus yang panen, tidak putus,” ujar Suryono. Menurutnya, jika ada hal mendesak yang perlu dilakukan Indonesia dalam waktu dekat, itu adalah peremajaan tanaman kopi. “Tanaman kita sudah berusia 15 tahun lebih. Produktivitasnya sudah turun,” ungkapnya.

    Perlu diketahui, sebelumnya harga kopi dunia mencapai titik tertingginya dalam 50 tahun terakhir. Di Brasil dan Honduras, curah hujan yang datang terlambat mengakibatkan gagal panen. Karena dinamika harga saat ini terpengaruh oleh iklim, maka keuntungan yang dialami Indonesia saat ini bisa jadi sementara. Suatu saat, Indonesia pun akan mengalami dampak iklim. (*)

    sumber: Kompas

  • Desa Perlu Susun Rencana Kegiatan Berbasis Data

    Prof Sofyan Sjaf, pakar sosiologi pedesaan IPB University, menegaskan belum terwujudnya transparansi penggunaan dana desa serta kurangnya partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap dana desa menjadi jalan bagi penyelewengan.

    Jawa Barat (Progres.co.id): SEBUAH survei menyebutkan, partisipasi warga dalam pengawasan dana desa dalam satu dekade ini masih kurang. Menurut Sofyan, ini membuktikan ruang masyarakat untuk mengetahui apa saja pemanfaatan dana desa nyatanya belum transparan.

    “Rupanya pola-pola untuk pengambilan keputusan pembangunan seperti musyawarah desa atau dusun belum serta merta membuka ruang partisipasi warga secara utuh,” ujarnya, baru-baru ini.

    Hasil studi yang dilakukan Sofyan terkait indeks kesejahteraan desa menunjukkan, dari 289 desa yang ada di Indonesia, baru 0,2 persen desa masuk dalam kategori kesejahteraan tinggi. Sementara, 67 persen desa masuk dalam kategori rendah dan sisanya masuk dalam kategori sedang.

    Menurut Sofyan, persentase tersebut mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan yang memanfaatkan dari sumber-sumber pembiayaan desa dan dana desa belum optimal diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Sejauh yang saya pahami dalam proses perencanaan, baik musyawarah desa ataupun musyawarah dusun belum berbasis data yang presisi. Belum juga berbasis kebijakan program yang mengutamakan kesejahteraan pada warga desa,” tutur dia.

    Untuk itu, sambung Sofyan, kepala desa dan aparat desa harus mampu mengidentifikasi posisi kesejahteraan masyarakat yang meliputi lima aspek, yaitu sandang, pangan, papan; pendidikan kebudayaan; kesehatan; jaminan hak asasi manusia (HAM); serta infrastruktur dan lingkungan hidup.

    “Ketika lima aspek itu sudah ada dan teridentifikasi, maka musyawarah itu akan efektif baik level desa maupun dusun. Dengan demikian, semua warga mampu melihat posisinya sebagai warga desa tersebut,” ujar Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University ini.

    “Saya yakin mekanisme musyawarah desa dan dusun ini yang hadir hanya level elit desa saja, sehingga mereka tidak punya metodologi atau kerangka pendekatan yang harus dilakukan kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Selanjutnya Sofyan mengatakan, desa harus membangun sebuah rencana kegiatan desa yang berbasis informasi data. Hasil identifikasi yang sudah dilakukan lalu disampaikan kepada publik. “Penyampaian informasi bisa dengan cara memanfaatkan teknologi atau media sosial dan ruang-ruang publik tentang kebijakan-kebijakan pembangunan desanya,” sebutnya.

    Selain itu, Sofyan menuturkan, desa harus melakukan evaluasi secara berkala. Upaya ini penting untuk memberikan dampak baik bagi proses pembangunan setiap desa. (*)

    Sumber: IPB University

  • AMSI Lampung Apresiasi Perhelatan HPN di Lampura

    Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Lampung mengapresiasi acara pembukaan perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di tingkat daerah yang dihelat PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Provinsi Lampung.

    Lampung Utara (Progres.co.id): KEGIATAN yang dirangkai dengan HUT PWI ke-79 ini dihadiri oleh Ketua AMSI Lampung, Hendri Std, beserta beberapa pengurus.

    “AMSI Lampung sangat mengapresiasi peringatan HPN ini. Bahkan saya melihatnya ini bukan sebatas seremonial. Tetapi juga ada spirit yang coba diangkat kembali, terutama terkait spirit profesionalisme. Para jurnalis seakan diingatkan untuk senantiasa mempraktikkan kerja-kerja jurnalistik secara profesional,” ungkap Hendri saat menghadiri kegiatan yang dipusatkan di Gedung Pusiban Kotabumi, Lampung Utara (Lampura), Rabu (26/2/2025).

    Hendri jugq menyampaikan kekagumannya atas kegiatan ini yang digarap secara serius. “Ada kesan meriah sekaligus profesional di sini. Setidaknya, sebagai bagian dari jurnalis, kita merasa bangga menyaksikannya,” imbuhnya.

    Hendri menambahkan, semoga kegiatan ini menjadi momentum bagi insan pers di Lampung untuk senantiasa menumbuhkan sekaligus merawat kesadaran bersama dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik secara profesional.

    Sementara Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PWI adalah organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia yang lahir di Surakarta pada 9 Februari 1946. Hanya selang setahun setelah kemerdekaan Indonesia.

    “Peringatan Hari Pers Nasional ini sebagai simbol akan pentingnya peran pers dalam perjuangan dan perjalanan bangsa Indonesia.
    “Perayaan HPN adalah pengingat betapa besar kontribusi pers terhadap perjalanan negeri ini, dari kemerdekaan hingga pembangunan. Oleh karena itu, HPN tidak hanya dirayakan oleh insan pers, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah bangsa,” urai Wira, sapaan akrabnya.

    Tahun ini, sambung Wira, HPN Lampung mengusung tema “Swasembada Pangan”. Tematik ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan pangan nasional. “Kiranya tidak berlebihan bila kita berharap meski kegiatan ini merupakan HPN daerah, tapi terasa sebagai perhelatan nasional,” ucapnya. (*)

  • Kementan Undang Generasi Muda Belajar Pertanian di Polbangtan dan PEPI

    Bandarlampung (Progres.co.id): KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) terus berupaya mempercepat terwujudnya swasembada pangan seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo. Berbagai upaya ditempuh. Termasuk melibatkan generasi muda ke sektor pertanian.

    Salah satu terobosan yang diambil Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman adalah membina generasi muda untuk menjadi pengusaha pertanian melalui program Petani Milenial. Amran juga menegaskan pentingnya regenerasi petani dan medernisasi sektor pertanian.

    Langkah relevan yang diambil di antaranya membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) tahun akademik 2025/2026. Program ini bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) pertanian yang profesional, berdaya saing dan memiliki jiwa wirausaha.

    “Untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan daya saing produk pertanian, kita harus menyiapkan generasi muda yang kompeten di bidang ini. Polbangtan dan PEPI hadir sebagai solusi bagi anak-anak muda yang ingin berkontribusi dalam pertanian modern” ujar Amran, Selasa (18/02/2025).

    Kegiatan sosialisasi PMB 2025 diselenggarakan Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Menurut Idha Widi Arsanti, Kepala BPPSDMP, regenerasi petani secara nasional menjadi prioritas utama guna mewujudkan pertanian yang maju dan mandiri.

    Dijelaskannya, Kementan membuka pendaftaran PMB Tahun 2025/2026 bagi calon mahasiswa baru melalui 3 jalur pendaftaran, yaitu jalur undangan yang diperuntukkan bagi anak petani atau anak penyuluh, jalur kerjasama dan tugas belajar. Kemudian jalur umum dan terakhir jalur prestasi.

    PMB melalui jalur undangan SMKPP dan Mitra, anak petani dan anak penyuluh diutamakan memiliki rekomendasi dari dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota.

    Lebih lanjut Idha mengatakan, upaya mempersiapkan SDM pertanian yang profesional dan berdaya saing sangat bisa terpenuhi melalui upaya peningkatan kompetensi ASN. Terutama pada rumpun jabatan fungsional pertanian dengan peningkatan jenjang pendidikan. Khususnya melalui tugas belajar.

    Ditambahkannya, pendidikan vokasi menjadi strategi utama dalam mencetak tenaga pertanian yang siap menghadapi tantangan global. “Kami ingin menjaring mahasiswa baru yang benar-benar memiliki minat di bidang pertanian. Mereka akan mendapatkan pendidikan berkualitas yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga praktik dan inovasi di sektor pertanian,” katanya.

    Adapun, sambung Idha, tahapan PMB Polbangtan dan PEPI nantinya mencakup penilaian administrasi akademik, tes kompetensi dasar dengan CAT, wawancara dan tes kesehatan.

    Adapun pendaftaran untuk jalur undangan
    dimulai pada tanggal 17 Februari sampai 21 Maret 2025. Sedangkan jalur kerjasama dan tugas belajar dilaksanakan pada 17 Februari hingga 13 Juli 2025. Lalu jalur umum berlangsung pada 21 April sampai 25 Mei 2025. Sedangkan jalur prestasi dilaksanakan mulai 1 Juli hingga 13 Juli 2025.

    Sementara Kepala Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, Adi Destriadi, menyambut gembira program tersebut. “Silakan bagi yang berminat mendaftarkan diri. Pendaftarannya secara daring,” ungkapnya, seraya menyebut pendaftaran bisa diakses melalui laman resmi PMB Kementerian Pertanian di https://pmb.pusdiktan.id. (*)

  • IKA Sylva Unila Tanam Mangrove di Pesisir Lamsel

    Penanaman mangrove tidak selalu berorientasi kepentingan ekologis semata. Ada juga manfaat bagi dunia wisata di sana. Ikatan Keluarga Alumni Kehutanan (IKA Sylva) Unila mencoba menggandengkan dua kepentingan tersebut. Istilahnya sekali merengkuh dayung dua-tiga pulau terlampaui.

    Lampung Selatan (Progres.co.id): KEGIATAN penanaman 2.025 bibit mangrove ini diselaraskan dengan peringatan Hari Lahan Basah Sedunia. Tema yang dipilih “Bersama Menanam Hari Ini untuk Lindungi Pesisir Esok Hari”. “Gerakkan hijau ini kita fokuskan di Pantai M Beach, Merak Belantung, Lampung Selatan,” terang Ketua pelaksana kegiatan, Iqbal A. Ihsanu, Minggu (16/2/2025).

    Perihal mengapa IKA Sylva lebih memilih penanaman mangrove, alasannya karena mangrove memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir, mencegah abrasi, serta mengurangi risiko intrusi air laut. “Itu manfaat bagi lingkungan. Gerakan hijau ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan alami yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata edukatif,” imbuh Iqbal.

    Itu semua dapat terwujud, sambungnya, bila hutan mangrove tumbuh dengan baik, sehingga menjadi habitat bagi berbagai satwa pesisir.

    Lebih lanjut Iqbal menjelaskan, keberadaan hutan mangrove juga dapat diperuntukkan sebagai upaya mitigasi bencana. “Lampung Selatan memiliki garis pantai sepanjang 180 kilometer, salah satu yang terpanjang di Provinsi Lampung. Dengan penanaman mangrove, kita berharap terbentuk green belt yang dapat mengurangi dampak abrasi, gelombang pasang, dan badai,” jelasnya.

    Iqbal juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang turut mendukung kegiatan IKA Sylva ini, seperti PT M Beach Lampung Tourism, KLT KLTD, manajemen MPS, serta BPDAS Way Seputih dan Way Sekampung yang berperan dalam penyediaan bibit mangrove.(*)