Penulis: Putri Enjelina

Pemerintah kembali tegaskan keseriusan meningkatkan kesejahteraan petani. Termasuk tidak mau kompromi pada pejabat yang abai instruksi.

Jakarta (Progres.co.id): TIDAK semata memburu target swasembada pangan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga memberi perhatian besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Agaknya pemerintah berpendapat tidak sempurna swasembada pangan, kalau petaninya masih melarat. Prinsip demikian tercermin dari pernyatan yang disampaikan Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan.

Seperti dikutip dari detik.com, Zulhas sapaan akrab Mentan, menegaskan tak ragu mencopot kepala Bulog di daerah jika masih membeli gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) senilai Rp 6.500/kg.

“Kalau masih ada yang melakukannya (membeli gabah di bawah HPP, red), tanpa ragu akan langsung diganti,” tegas Zulhas, saat memberi sambutan pada Sarasehan Ulama Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dirinya juga menambahkan, kalau ternyata masih ada pembelian di bawah HPP, Zulhas bersedia mengganti selisih harganya. “Itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Komitmen pemerintah,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sebelumnya memang sudah ada ketentuan HPP Rp6.500. Hanya saja, harga tersebut cuma berlaku untuk gabah yang memenuhi persyaratan ketat.

Sejak 24 Januari 2025 lalu, ketentuan rafaksi ditiadakan. Pencabutan standar kualitas itu termaktub dalam Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

“Jadi aturannya sudah jelas. Kepala-kepala Bulog harus memahami dan menjalankannya,” pesan Zulhas.(*)

Sempat geram mengetahui banyak singkong dari luar masuk Indonesia dan membuat petani Lampung menderita akibat singkongnya dibanderol harga rendah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memerintahkan penghentian impor singkong dengan catatan tertentu.

Jakarta (Progres.co.id): MENTAN Amran akan memasukkan komoditas singkong serta turunannya dalam daftar larangan dan pembatasan (lartas) produk impor. Langkah tersebut diambil usai ia bertemu petani singkong Lampung beserta industri pengolahan singkong, seperti pembuat tepung tapioka.

Menurutnya, dengan adanya lartas singkong, industri hanya diperbolehkan impor setelah mendapat rekomendasi dari Kementan. Rekomendasi ini baru bisa didapatkan jika industri sudah menyerap hasil tani singkong lokal terlebih dahulu.

“Setelah ada lartas, singkong tidak boleh masuk ke Indonesia sebelum melalui pintu Kementerian Pertanian,” kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Dijelaskannya, rencana pembatasan impor singkong sudah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Keduanya juga sudah setuju dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebelumnya.

“Kami lapor ke Pak Menko, kami telepon Menteri Perdagangan agar komoditas singkong dimasukkan dalam lartas. Yang boleh impor singkong dan seterusnya, tapioka dan seterusnya, itu harus persetujuan rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” ujar Amran seperti dilansir detikcom.

Selain itu pembelian singkong lokal juga harus dilakukan dengan harga minimal yang sudah disepakati Kementan dengan petani-industri, yakni Rp 1.350 per kilogram. Jika tidak maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan rekomendasi yang dibutuhkan untuk melakukan impor.

Bahkan Mentan mengancam tetap tidak akan mengeluarkan rekomendasi impor singkong kepada industri yang membeli hasil tani lokal dengan harga di bawah kesepakatan bersama, meskipun jumlah ketersediaan dalam negeri kurang.

Ia mengatakan seluruh informasi terkait rencana pengetatan impor serta harga minimal singkong di tingkat petani tersebut akan disampaikan secara langsung kepada pihak industri. Dengan begitu seluruh keputusan dalam rapat Kementan bersama petani-industri singkong ini segera diberlakukan.(*)

Untuk mengejar target swasembada pangan Presiden Prabowo menyiapkan berbagai kebijakan. Terbaru, setidaknya empat aturan menyangkut sistem irigasi hingga pupuk telah ditanda tangani presiden.

Jakarta (Progres.co.id): KEEMPAT aturan tersebut mencakup Instruksi Presiden (Inpres) mengenai sistem irigasi nasional. Lalu Peraturan Presiden (Perpres) terkait neraca komoditas. Kemudian Perpres menyangkut pupuk dan Inpres tentang penyuluhan.

Kabar itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan usai memimpin rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan dengan melibatkan kementerian dan lembaga negara terkait.

“Keempat aturan tersebut disahkan demi menunjang percepatan kebijakan produksi dalam tujuan swasembada pangan nasional,” terang Zulhas, sapaan akrabnya, Jumat (31/1/2025).

Seperti disiarkan investor.id, Zulhas menegaskan, keempat aturan tersebut menjadi titik tonggak utama seluruh sektor kementerian dan lembaga (K/L) negara untuk fokus pada program percepatan swasembada pangan.

“Tidak ada alasan lagi kita tidak bisa melaksanakan perintah Presiden untuk swasembada pangan secepat-cepatnya,” tegas Zulhas.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir tahun 2025. Hal ini ditegaskan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (22/1/2025). Di hadapan para menteri dan kepala lembaga itu, ia mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras, jagung, dan garam.

“Saya telah menerima laporan dari para menteri bahwa pada akhir 2025, kita tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, atau garam. Target ini bahkan lebih cepat dari yang kita tetapkan sebelumnya, yaitu tahun 2026. Ini menunjukkan niat baik, kerja keras, dan kebijakan yang tepat dapat menghasilkan perubahan signifikan,” ungkap Presiden Prabowo.(*)

Demi penguatan data, Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) meneken MoU. Isinya, informasi terkait data pertanian nantinya hanya bisa dirilis oleh BPS.

Jakarta (Progres.co.id): “YANG boleh mengeluarkan data pertanian dipercayakan ke BPS. Alhamdulillah kita sudah sepakat akan satu pintu. Semua data dari BPS,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, seperti dikutip detik.com, Kamis (30/1/2025).

Mentan mengatakan tujuan satu pintu data itu agar tidak ada subjektivitas data. Sehingga Kementan juga hanya mendapat data pertanian dari BPS. “Sebab kalau kita membuat data sendiri, mengambil data sendiri, bisa jadi subjektivitasnya tinggi dan ada kepentingan dan seterusnya. Sekarang data kita terima dari BPS,” urai Amran.

Sementara Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, akan berkolaborasi dengan Kementan untuk menghasilkan data-data terkait pertanian. Nantinya data-data itu diharapkan dapat digunakan Kementan untuk merumuskan kebijakan.

BPS memastikan data yang diberikan merupakan data riil dari sampel yang dapat mewakili kebutuhan. “Kami akan terus memastikan cakupan dari sampelnya bisa betul-betul mewakili apa yang memang terpotret di lapangan,” ungkap Amalia.(*)

Tanggal merah bukan berarti libur kerja bagi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Tepat Imlek, menteri yang akrab disapa Zulhas ini, justru meninjau lokasi banjir yang menggenangi areal persawahan di Lampung Selatan. Melihat kondisi, tindakan cepat diambil. Ketua Umum PAN itu langsung menelepon Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo.

Lampung Selatan (Progres.co.id):  Berbaju putih dan sepatu boots hitam, Zulhas menapaki lokasi banjir yang melanda Desa Bandan Hurip, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Tampak Bupati Lampung Selatan terpilih Radityo Egi turut mendampingi.

Keduanya melihat langsung area pemukiman yang digenangi air. Tak kalah menarik perhatian Zulhas adalah areal persawahan yang direndam banjir. Cukup lama dirinya memerhatikan situasi itu. “Saya dapat informasi ada enam ratus sampai seribu hektar lahan sawah yang tidak bisa ditanami padi,” katanya kepada wartawan yang meliput, Rabu (29/1/2025).

Zulhas juga menyatakan sudah menghubungi Menteri PU Doddy Hanggodo untuk berkoordinasi. “Lahan sawahnya rusak parah. Air menggenangi hampir setengah meter. Sudah kewajiban saya mengkoordinir pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ini,” timpalnya.

Tentang poin apa yang dibicarakan, Zulhas menyebut dirinya meminta Kementerian Pekerjaan Umum melakukan perbaikan tanggul. “Bareng-bareng kita langsung ambil langkah menutup tanggul sementara, alatnya dari PU,” ungkapnya, seraya berharap melalui tindakan tersebut lahan persawahan bisa segera ditanami kembali.

“Saya juga sudah koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengirim bibit dan pupuk. Insha Allah, musibah ini segera bisa diatasi,” ucap Zulhas.(*)