Penulis: Suryani


  • Keikutsertaan Polda Lampung memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan, bukan sekadar basa-basi atau sebatas menggugurkan kewajiban semata.

    Natar (Progres.co.id): TEKAD tersebut setidaknya tercermin dari pernyataan Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, usai mengikuti gerakan penanaman jagung serentak 1 juta hektare secara nasional, dimana untuk Lampung kegiatan dipusatkan di kawasan PTPN 7 Natar, Kelurahan Rejosari.

    Pada program yang melibatkan banyak pihak tersebut, Polda Lampung menanam bibit jagung sebanyak 34 kilogram di lahan seluas 128,8 hektare. Sedangkan secara keseluruhan, jajaran polres di bawah Polda Lampung berhasil menanam bibit sebanyak 492 kilogram pada lahan 2.837,90 hektare.

    “Ini bukan sekadar program seremonial. Tetapi merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Polda Lampung siap menjadi bagian dari solusi. Khususnya dalam mengawal keberhasilan program ini di tingkat daerah,” kata Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, Selasa (21/1/2025).

    Kapolda menambahkan, sinergitas dari lintas sektor sangat dibutuhkan untuk merealisasikan program secara keseluruhan. Terlebih memperkuat ketahanan pangan merupakan salah satu bagian Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kita sadari kalau ketahanan pangan yang sedang dituju bukan hanya tugas pemerintah. Melainkan tanggung jawab bersama. Bersama kita optimis dapat mencapai target swasembada pangan,” ungkap Helmy Santika.(*)



  • Peternak kambing Burawa meminta pemerintah, melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, untuk lebih peduli membantu memperlancar usaha mereka. Bukan permodalan yang dituntut, tapi lebih pada kehadiran pemerintah dalam memberikan pembinaan dan memperbaiki akses pemasaran.

    Bandarlampung (Progres.co.id): PERMINTAAN tersebut disampaikan peternak kambing Burawa kepada Pj Gubernur Lampung, Samsudin, saat menyambangi lokasi peternakan di Batu Putu, Teluk Betung Barat, Bandarlampung.

    Dalam dialog tersebut para peternak menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Seperti teknis pemeliharaan kambing, serta kebutuhan akan dukungan dari pemerintah daerah untuk memperlancar usaha mereka.

    Para peternak berharap ada perhatian lebih dari pemerintah dalam memperbaiki akses pemasaran dan meningkatkan kualitas peternakan melalui pelatihan dan bantuan teknis.

    Menanggapi hal tersebut Samsudin meminta dinas terkait merespon harapan peternak. Ia bahkan menekankan pentingnya dukungan yang berkelanjutan kepada peternak untuk memastikan usaha ini dapat berkembang dengan baik.

    “Pengembangan sektor peternakan, terutama kambing burawa, memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian lokal dan ketahanan pangan daerah,” katanya kepada para peternak, Senin (20/1/25).

    Selain berdialog, Samsudin juga meninjau kondisi kandang dan kesehatan kambing yang dipelihara. Dirinya ingin memastikan standar pengelolaan yang diterapkan peternak sudah sesuai ketentuan yang ada. (*)



  • Media pertanian di Lampung meminta petani cepat melaporkan bila menemukan ada distributor atau pengecer yang menjual pupuk di atas HET.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Media pertanian Progres.co.id mengapresiasi sikap tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang bertekad akan mencabut izin usaha distributor dan pengecer pupuk yang menaikkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Kami apresiasi sikap tegas Pak Menteri Amran ini. Kami (Progres.co.id) memastikan akan ikut mengawasi dan melaporkan bila menemukan ada pemain pupuk nakal yang menjual harga pupuk di atas HET,” tegas Pemimpin Redaksi Progres.co.id, Ilwadi Perkasa, di Bandarlampung, Jumat, 10 Januari 2025.

    Terkait kerja pengawasan dan pelaporan ini, Progres.co.id telah membangun jaringan di seluruh kabupaten/kota di Lampung dibantu oleh para jurnalis yang tergabung dalam grup media ini.

    “Kami minta petani cepat melaporkan kepada aparat terkait. Kami juga siap menerima pengaduan melalui sambungan telepon yang ada website progres.co.id,” jelasnya.

    Sikap tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait penjualan harga pupuk di atas HET oleh distributor dan pengecer pupuk sebenarnya bukan barang baru. Ia sangat keras menentang praktik sejak menjadi Mentan.

    Terakhir, Mentan Andi Amran memperoleh laporan harga pupuk subsidi di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp300 ribu/kuintal. Harga itu jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk subsidi.

    Merespon hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengancam distributor atau pengecer yang berani menaikkan harga pupuk akan dicabut izin usahanya. Ia berjanji akan segera mengecek kebenaran kabar tersebut.

    “Kalau benar, sebentar ini langsung kami, tolong cek alamatnya, orangnya siapa, itu saya evaluasi dan bisa saya cabut izinnya,” katanya di Kementerian Pertanian, Kamis (9/1/2025).

    Menurut Amran tindakan sengaja menaikkan harga pupuk akan merugikan petani. Untuk itu perlu ada tindakan tegas bagi oknum yang mengambil keuntungan sendiri.

    “Itu dicabut tuh. Nggak boleh lagi. Petani ujung tombak kita, masak dizolimi dengan menaikkan harga? Oke, nanti aku cek,” ungkapnya.

    Sebelumnnya Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono dalam kunjungan kerjanya di Desa Pengembur, Kecamatan Punjut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengatakan telah meminta PT Pupuk Indonesia untuk segera menelusuri masalah ini.

    Ia mengungkapkan, bahwa permasalahan yang dihadapi para petani untuk menuju swasembada pangan selama ini salah satunya adalah persoalan pupuk.

    Maka, pemerintah per 1 Januari 2025 telah resmi menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

    Rinciannya, harga pupuk bersubsidi sebesar Rp2.250/kg atau Rp225.000 per kuintal untuk pupuk Urea.

    Pupuk NPK Rp2.300/kg atau Rp230.000 per kuintal. Pupuk NPK untuk kakao Rp3.300/kg atau Rp330.000 per kuintal. Pupuk organik Rp800/kg atau Rp80.000 per kuintal.(*)



  • Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak generasi muda untuk aktif mengawasi penyaluran pupuk subsidi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi pupuk benar-benar sampai ke tangan petani tanpa hambatan. 

    (Progres.co.id): “PEMUDA harus jadi mata dan telinga pemerintah kalau urusan pupuk dipersulit!” tegas Sudaryono dalam Pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Ranting Pemuda Tani Indonesia di Bondowoso, Jawa Timur, Selasa (7/1/2025).

    Menurutnya, pemuda punya peran besar dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Salah satu caranya adalah melaporkan segala bentuk kecurangan yang terjadi di lapangan, terutama terkait pendistribusian pupuk subsidi.

    “Apalagi sekarang kuota pupuk subsidi sudah ditambah dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton per tahun. Ini harus dimanfaatkan maksimal untuk mendukung petani,” jelasnya.

    Sudaryono juga menegaskan bahwa setiap laporan pelanggaran akan langsung ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian.

    Seperti dikutip dari Inilah.com, Sekretaris Jenderal Pemuda Tani Indonesia, Soeroyo dalam acara yang sama juga menyatakan bahwa organisasinya siap mendukung program pemerintah, seperti cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian (Oplah).

    “Pemuda tani siap diterjunkan ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, hingga Merauke di Papua untuk mendukung program pertanian,” ujarnya penuh semangat.(*)



  • Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu program unggulan yang sedang gencar dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung. Program ini digadang-gadang bakal jadi penggerak utama roda ekonomi desa.

    Bandar Lampung (Progres.co.id): “MELALUI program ini, kita ingin ekonomi desa meningkat. Soalnya, kan yang ngurus ekonomi desa ya BUMDes,” ujar I Wayan Gunawan, Sekretaris Dinas PMDT Provinsi Lampung mewakili Kepala Dinas, Zaidirina, Selasa (7/1/2024).

    Menurutnya, permodalan BUMDes tidak hanya mengandalkan satu sumber. Bisa dari dana desa, tabungan masyarakat, hingga bantuan pemerintah, baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

    “BUMDes ini bisa menjalankan usaha mandiri, mulai dari bisnis sosial, bisnis keuangan, bisnis penyewaan, jadi lembaga perantara, berdagang, kontraktor bahkan membangun ekosistem usaha yang melibatkan banyak pelaku di desa,” jelasnya.

    Meski BUMDes merupakan program pemerintah, tetapi dalam menjalankannya, BUMDes tidak boleh mengganggu usaha warga desa. Misalnya, jika di suatu desa mayoritas warganya memproduksi keripik singkong, maka BUMDes dilarang membuat pabrik keripik singkong sendiri. Sebaliknya, BUMDes harus ambil peran di rantai produksi yang tidak diisi warga, seperti jadi distributor atau fasilitator.

    Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), I Wayan mengatakan Dinas PMDT juga membuka peluang untuk BUMDes menjadi bagian dari program ini. Mereka siap jika diminta menjadi penyalur makanan bergizi ke masyarakat.

    “Kita menyiapkan, tapi untuk menunjuk bukanlah kewenangan kita. Kalau memang pengurus Program MBG berkeinginan untuk BUMDes menjadi distributor atau penyalur, kami siap,” katanya.(*)



  • Guna mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Pringsewu manfaatkan lahan tidur seluas 3,6 hektare yang berada di sekitar Markas Komando (Mako) Polres Pringsewu.

    Pringsewu (Progres.co.id): Lahan yang semula tidak produktif ini disulap agar dapat digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman hortikultura.

    “Harapannya, lahan ini bisa membawa manfaat, baik untuk ketahanan pangan maupun perekonomian warga sekitar,” ujar Kasi Humas Polres Pringsewu, AKP Priyono dalam keterangannya, Senin (6/1/2025).

    Transformasi ini tidak dilakukan sendirian. Polres Pringsewu menggandeng Dinas Pertanian dan kelompok tani Jaya Makmur dari wilayah setempat. Kolaborasi ini jadi bukti nyata bahwa sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat bisa menghasilkan dampak positif bagi pembangunan nasional.

    “Dengan kerja sama ini, tujuannya pemanfaatan lahan tidur bisa dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan,” tambah AKP Priyono.

    Selain menanam berbagai jenis tanaman hortikultura seperti jagung, AKP Priyono mengatakan program ini juga punya misi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Hasil panennya nanti diharapkan mampu memberikan dampak langsung ke perekonomian masyarakat sekitar.

    “Proses pengolahan lahan masih terus berjalan, dan kami optimis hasilnya nanti akan berguna untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan,” pungkasnya.(*)



  • Provinsi Lampung mulai menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per-hari ini, Senin (6/1/2025). Program ini diluncurkan di beberapa kabupaten sebagai upaya pemerintah meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

    Bandar Lampung (Progres.co.id): MBG merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis satu kali perhari untuk memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian.

    Untuk tahap awal, pemerintah telah menetapkan empat lokasi dapur layanan gizi di kabupaten berbeda, yakni:

    1. Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah

    2. Kecamatan Pringsewu, Pringsewu

    3. Kecamatan Baradatu, Way Kanan

    4. Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan

    Ely Nuratni Sari, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung menjelaskan bahwa Program Nasional MBG melibatkan tiga pihak yakni Badan Gizi Nasional, TNI dan Pihak ketiga Mitra Program MBG.

    “Sekarang saya lagi mau koordinasi sama pihak terkait untuk mencari tahu datanya, karena ini hari perdana mulai, nanti bisa wawancara dengan kadis untuk lebih lanjutnya,” ujar Eli saat ditemui di lantai 2 Kantor Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Lampung.

    Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung menyebut pemerintah siap mendirikan seribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengelola dapur umum.

    “Dukungan ini disampaikan langsung oleh Menteri Desa saat berkunjung ke sini. Tapi kami masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut soal pengelolaan dapur umumnya,” jelas Kepala Dinas PMDT Zaidirina, seperti dikutip dari ANTARA.

    Program ini digadang-gadang menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti balita, siswa sekolah, hingga ibu hamil dan menyusui.(*)



  • Semangat menciptakan ketahanan pangan nasional mendorong pemerintah untuk tancap gas. Itu dibuktikan melalui peningkatan anggaran sektor pangan hingga 30 persen pada APBN 2024.

    (Progres.co.id): “PEMERINTAH meningkatkan anggaran untuk sektor pangan sampai 30 persen karena ketahanan pangan saat ini adalah prioritas utama,” tulis Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sabtu (4/1/2025).

    Anggaran yang awalnya sebesar Rp115 pada 2023 kini melesat menjadi Rp159 triliun di 2024. Dana ini disalurkan untuk subsidi pupuk, benih, hingga pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan bendungan.

    Sri Mulyani juga membeberkan data realisasi hingga 24 Desember 2024. “Sebanyak Rp159,1 triliun sudah digunakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk subsidi pupuk sebesar 7,2 juta ton senilai Rp47,7 triliun dan investasi dana internasional sebesar Rp63,1 miliar untuk pembangunan pertanian,” ungkapnya.

    Ketahanan pangan tak melulu soal padi. Subsidi juga menyasar benih budidaya ikan dan peternakan, sebab pemerintah paham, kebutuhan pangan masyarakat itu beragam. “Bukan cuma padi, ada juga jagung, kedelai, ikan, dan ternak lainnya. Alat mesin pertanian juga disiapkan lewat anggaran ini,” imbuhnya.

    Pemerintah pun tak tinggal diam soal harga dan stok pangan. Untuk menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga dijaga ketat melalui peran badan usaha seperti ID Food dan Bulog.

    “Potensi besar Indonesia, baik di daratan maupun lautan, membuka peluang penganekaragaman sumber pangan yang berkelanjutan. APBN akan terus menjadi instrumen utama untuk mengoptimalkan potensi ini demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(*)



  • Selama empat tahun memimpin Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, kiprah Dr. Abdul Roni Angkat meninggalkan kesan mendalam. Sosoknya dikenal penuh dedikasi, tak pernah absen, bahkan saat sakit sekalipun.

    Lampung Selatan (Progres.co.id): “ITU adalah semangat yang harus saya tunjukkan. Kenapa? Karena kalau saya nggak semangat, gimana anak buah saya? Saya mikirnya begitu,” ujar Abdul Roni dalam sambutannya pada acara Pisah Sambut Kepala Bapeltan (Balai Pelatihan Pertanian) Lampung di Aula Bapeltan Lampung, Kamis (2/1/2025).

    Acara ini menjadi momen perpisahan dan apresiasi untuk Abdul Roni yang kini menjabat sebagai Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, sekaligus menyambut Adi Destriadi Sutisna sebagai Kepala Bapeltan Lampung yang baru. Adi sebelumnya resmi dilantik oleh Kementerian Pertanian di Jakarta pada 2 Desember 2024 lalu.

    Dalam suasana haru, Abdul Roni mengenang masa-masa memimpin Bapeltan Lampung. Baginya, empat tahun tersebut adalah salah satu fase terbaik dalam hidupnya. “Saya merasa Bapeltan Lampung ini seperti keluarga. Banyak momen berharga yang nggak akan saya lupakan,” katanya.

    Staf Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, Foto: Progres.co.id.

    Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai yang ada di Bapeltan Lampung. Meski telah berpindah tugas, Abdul Roni berjanji akan tetap memantau perkembangan Bapeltan. “Kalian harus tetap solid. Kalau mau debat, silakan, tapi jangan sampai keluar pagar,” tambahnya, disambut tawa kecil hadirin.

    Adi Destriadi yang kini memegang tongkat estafet kepemimpinan, mengajak seluruh tim Bapeltan dan stakeholder terkait untuk bersinergi dalam mewujudkan target swasembada pangan. “Pemerintah berharap swasembada pangan tercapai dua tahun lagi. Tapi kita akan berusaha bersama untuk mewujudkan itu tahun ini,” ujarnya penuh semangat.

    Acara yang dihadiri oleh berbagai pejabat dari instansi pemerintah, TNI, Polri, hingga perwakilan sektor pertanian ini berlangsung hangat. Dukungan dan harapan besar disematkan kepada kepemimpinan baru Adi Destriadi. Sementara itu, dedikasi Abdul Roni tetap menjadi inspirasi bagi seluruh keluarga besar Bapeltan Lampung.(*)



  • Presiden sebagai kepala negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan rakyatnya sejahtera. Kali ini, orang nomor 1 di Indonesia, Prabowo Subianto berusaha sejahterakan petani dengan menaikkan harga beli hasil pertanian.

    Jakarta (Progres.co.id): “KABAR gembira untuk para petani. Bapak Presiden sudah putuskan untuk naikkan harga beli gabah dan jagung!” ungkap Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan antusias usai mengikuti rapat terbatas soal pangan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

    Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang semula Rp 6.000 per kilogram kini naik menjadi Rp 6.500, sedangkan Harga Acuan Pembelian (HAP) jagung yang semula Rp 5.000 naik jadi Rp 5.500 per kilogram.

    “Hari ini pemerintah juga sepakat untuk menampung berapapun produksi gabah dan jagung dari petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan,” katanya.

    Dia juga menyebut nantinya pemerintah akan menyerap produksi dari petani lewat gudang Bulog, gudang resi hingga gudang induk koperasi petani.

    “Jadi kami juga sudah bahas dengan detail soal di mana komoditas yang sudah dibeli itu akan disimpan. Semua sudah aman dan terencana dengan baik,” pungkas Zulkifli.(*)