Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Suryani

  • Ditarget sebagai Provinsi Prioritas, Lampung Jalankan Program Tanam Jagung

    Lampung dibidik sebagai salah satu provinsi prioritas untuk menjalankan program nasional “tanam jagung serentak”. Tidak hanya Kementerian Pertanian (Kementan) yang maju sebagai motor penggerak. Pemerintah turut melibatkan peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    (Progres.co.id): “LAMPUNG bakal jadi lokasi penanaman prioritas,” ungkap Plt Sekretaris Jenderal Kementan, Ali Jamil dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

    Program ini, kata Ali, dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan perkebunan guna meningkatkan produksi jagung nasional dan akan mulai dijalankan pada 19 Januari 2025 mendatang.

    Dari total target lahan seluas 1,7 juta hektare, pemerintah menargetkan 60 persen dapat dimanfaatkan secara efektif dengan produktivitas rata-rata 4 ton per hektare. “Harapannya, tambahan produksi bisa mencapai 4 juta ton jagung atau meningkat 25 persen dibandingkan kondisi saat ini,” terangnya.

    Selain Polri, program ini juga melibatkan kerja sama dengan Perum Bulog. “Polri akan mendukung pengawasan distribusi sarana produksi agar lebih transparan dan tepat sasaran. Sedangkan Perum Bulog akan jadi offtaker atau penyerap hasil panen,” kata Ali.

    Lebih lanjut dia menjelaskan, kerja sama ini bertujuan untuk memastikan penyediaan benih unggul, pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan) berjalan sesuai rencana.

    Dikutip dari Kompas.com, selain Lampung, wilayah sentra produksi seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah juga akan menjadi prioritas.

    “Sedangkan di provinsi strategis seperti Kalimantan Tengah, luas tanam jagung akan mencapai 208.136 hektar, Kalimantan Barat 191.838 hektar, dan Sumatera Selatan 156.431 hektar,” pungkas Ali.(*)

  • Keluhkan Irigasi, Petani Pringsewu Curhat ke Wamendagri

    Irigasi dan pertanian ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jika irigasinya rusak, jangan harap hasil tani akan maksimal. Di Indonesia, ada sekitar 3 juta hektare lahan irigasi yang butuh perhatian serius.

    Pringsewu (Progres.co.id): “TAHUN depan, ada anggaran sekitar Rp 12 trilun dari Kemenko Pangan melalui Kementerian PUPR untuk membantu agar irigasi itu bisa kembali mengalir,” jelas Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu, Sabtu (28/12/2024).

    Pada kunjungan tersebut, Bima meninjau saluran irigasi di Dusun Rejosari, Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran guna melihat kondisi irigasi pertanian di wilayah setempat dari dekat. Hal ini dalam rangka meningkatkan produksi pertanian sebagai bagian dari program swasembada pangan.

    Di tengah kunjungan kerjanya, Bima mendengar langsung curhatan petani soal kendala pada sistem irigasi. “Ada yang konversi, pintu airnya jebol, atau sedimentasi menumpuk. Masalahnya beda-beda tiap daerah,” ungkap Bima. Ia berjanji akan membawa isu ini ke rapat Menko Pangan agar menjadi prioritas.

    Kunjungan Kerja Wamendagri ke Pringsewu, Sabtu (28/12), Foto: Istimewa.

    Sugianto, petani dari Pekon Bumiratu, ikut menyampaikan keresahannya dimana saat musim hujan justru para petani tidak mendapatkan air, dan ini sudah terjadi sejak 2007 lalu, sebelum terbentuknya kabupaten Pringsewu.

    “Jadi kami memohon kepada pemerintah, dengan adanya Bendungan Way Sekampung dan Irigasi Way Tebu bagaimana upaya agar air bisa mengaliri lahan para petani. Jika itu terjadi, InsyaAllah bisa swasembada pangan seperti tahun 1990-an,” harapnya.

    Pj Bupati Pringsewu, Marindo Kurniawan, yang turut mendampingi Wamendagri menjelaskan, kabupaten ini adalah salah satu daerah penghasil beras di Provinsi Lampung. “Kami punya 13.928 hektare lahan sawah, terdiri dari 5.127 hektare sawah tadah hujan dan 8.801 hektare sawah irigasi,” jelasnya.

    Ia mengatakan, jika pasokan air dari Bendungan Way Sekampung optimal, Pringsewu bisa jadi salah satu lumbung pangan nasional. “Tentu ini butuh dukungan penuh dari pemerintah pusat, provinsi, dan semua pihak terkait,” tutup Marindo.(*)

  • Zulkifli Hasan: 2025, Lampung Dapat Jatah 130 Ribu Hektar untuk Pembangunan Irigasi & Pompa Air

    Akhir tahun menjadi alarm pengingat akan target swasembada pangan yang harus segera diwujudkan. Swasembada pangan tentu tidak dapat diwujudkan dengan mudah. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan ajak seluruh elemen untuk menyelaraskan langkah, menuju swasembada pangan. 

    Bandar Lampung (Progres.co.id): ZULKIFLI menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat swasembada pangan. “Langkah ini menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto,” katanya dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang digelar di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu (28/12/2024).

    Zulkifli menyebut, mulanya target swasembada pangan hendak dicapai pada 2029. Namun sekarang, swasembada pangan ditargetkan selesai pada 2027. “Oleh karena itu, tahun depan, kita sudah putuskan untuk tidak impor beras lagi,” ujar Zulkifli. Ia juga mendorong masyarakat untuk menanam padi lebih banyak, dengan janji harga jual yang menguntungkan.

    Tak hanya beras, Zulkifli menyebut pemerintah juga menargetkan penghentian impor pada komoditas lain. “Mulai tahun depan, kita tidak impor garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula konsumsi,” tambahnya.

    Menko Pangan, Zulkifli Hasan bersama Pj Gubernur Lampung, Samsudin dalam Rakor Bidang Pangan di Mahan Agung, Sabtu (28/12), Foto: Progres.co.id.

    Zulkifli menjelaskan ada dua langkah utama jika ingin cepat merealisasikan swasembada pangan, yaitu optimalisasi sumber daya yang ada dan pembangunan infrastruktur baru. “Pembangunan baru butuh waktu. Yang paling cepat itu optimalisasi irigasi,” katanya.

    Ia menyoroti pentingnya irigasi untuk mendukung produksi pangan. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan irigasi untuk 2 juta hektar lahan tadah hujan. “Kalau dulu, bupati hanya bertanggung jawab atas 1.000 hektar, dan gubernur 3.000 hektar. Sekarang, kalau mereka tidak bisa, pusat yang ambil alih,” jelasnya.

    Di Lampung, pembangunan irigasi dan pompa sudah direncanakan untuk area seluas 130 ribu hektar. Dari luas area tersebut, kata Zulkifli, jika sekali tanam 5 ton, maka tambahan produksi gabah dari wilayah Lampung bisa mencapai 650 ribu ton per musim tanam.

    Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni, dan Kadis KPTPH Provinsi Lampung Bani Ispriyanto dalam Rakor Bidang Pangan, Sabtu (28/12), Foto: Progres.co.id.

    Selain irigasi, distribusi pupuk juga menjadi salah satu faktor pendukung swasembada pangan dapat diwujudkan dengan cepat. “Selama ini, pupuk selalu datang kalau mau panen, padahal harusnya tersedia sebelum tanam. Jadi, aturan berbelit soal distribusi pupuk sudah kita pangkas. Sekarang, langsung dari Kementerian Pertanian ke petani, gapoktan, hingga pengecer,” tegas Zulkifli.

    Langkah lainnya adalah dengan menarik penyuluh pertanian ke pusat. Zulkifli menyebut, pihaknya telah mengusulkan setiap desa akan punya satu penyuluh. “Mereka akan di-upgrade untuk mendampingi petani, tidak hanya untuk petani padi, tapi juga hortikultura dan perkebunan,” tambahnya.

    Zulkifli menyatakan semua regulasi telah disiapkan, dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Dengan berbagai upaya tersebut, ia berharap swasembada pangan akan terwujud pada 2027.(*)

  • Yang Hobi Ngopi Siap-Siap, Harga Kopi Diprediksi Naik Drastis Tahun 2025

    Kopi, minuman sejuta umat, kini sedang menghadapi “krisis harga”. Para pecinta kopi harus bersiap merogoh kocek lebih dalam, karena pengamat memprediksi harga biji kopi akan naik signifikan pada 2025. Bahkan, tanda-tandanya sudah mulai terlihat di beberapa kafe yang mematok harga 3 persen lebih mahal dari harga sebelumnya.

    (Progres.co.id): BRASIL, sebagai salah satu penghasil kopi terbesar dunia, sedang bergulat dengan perubahan iklim ekstrem. Chowhound, dalam laporannya menyebutkan tanaman kopi idealnya tumbuh pada suhu 21-26 derajat Celsius.

    Namun, cuaca yang semakin tak menentu membuat produksi kopi di negara ini terganggu. “2024 menjadi tahun dengan harga kopi tertinggi dalam 50 tahun terakhir di Brasil,” ungkap Chowhound, Minggu (22/12/2024).

    Krisis ini tidak hanya terjadi di Brasil. Vietnam, negara pemasok 17 persen kebutuhan kopi dunia, juga melaporkan lonjakan harga hingga 50 persen. Padahal, mayoritas kopi yang mereka tanam adalah kopi robusta yang biasanya lebih mudah dirawat dibanding kopi arabika.

    Dikutip dari laman detikFood, Lembaga statistik internasional, Statista, memprediksi kenaikan harga kopi akan terus berlanjut. Kopi robusta, yang biasanya lebih murah, kini hanya berselisih 20 hingga 30 persen dari harga kopi arabika.

    Pergeseran Kualitas di Pasar Kopi

    Menurunnya produksi biji kopi berdampak langsung pada kualitas bahan baku. Produsen kopi instan, misalnya, mulai mengganti biji kopi berkualitas tinggi dengan grade yang lebih rendah demi menekan biaya produksi.

    Kondisi serupa juga terjadi pada industri kuliner. Produsen kue dan roti yang biasanya menggunakan campuran kopi berkualitas tinggi kini beralih ke bahan berkualitas menengah hingga bawah karena tidak ingin harga jual produk mereka meningkat tajam.(*)

  • Irham Jafar Ungkap Keberhasilan Bantuan Sapi Kementan

    Bantuan pemerintah bisa jadi solusi jitu kalau dikelola dengan baik. Kelompok Tani (Poktan) Sinar Baru VII di Desa Bandar Agung, Bandar Sribhawono, Lampung Timur bisa jadi contoh nyata. Berkat manajemen yang apik, bantuan 8 ekor sapi dari Kementerian Pertanian (Kementan) sukses dikembangbiakkan menjadi 9 ekor dalam setahun. Hasil ini bikin Anggota DPR RI, Irham Jafar, kagum bukan main saat meninjau langsung ke lokasi.

    Lampung Timur (Progres.co.id): SAAT berkunjung ke Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) di desa tersebut, wajah Irham jelas memancarkan kegembiraan. Ia bahkan berjanji akan mengusulkan program serupa ke Kementan.

    “Kalau program ini diteruskan, dampaknya bakal luar biasa buat petani,” ujarnya antusias, Kamis (26/12/2024).

    Ketua Poktan Sinar Baru VII, Yudi Resta, membeberkan kisah di balik keberhasilan ini. Bantuan senilai Rp200 juta yang diterima pada 2023 berasal dari aspirasi anggota DPR RI Fraksi PAN, Alimin Abdullah. “Dana itu kita alokasikan buat beli 8 sapi, 4 jantan dan 4 betina, plus bikin kandang dan beli mesin pengolah pupuk organik,” jelas Yudi.

    Namun, perjalanan tak selalu mulus. Dari empat sapi betina, hanya satu yang berhasil bunting lewat inseminasi. “Tiga ekor lainnya ternyata mandul, jadi kita jual dan ganti dengan sapi jantan,” ungkapnya.

    Irham pun tak ketinggalan memberikan masukan. “Kalau dari delapan sapi awal, dua di antaranya betina yang bisa beranak setiap tahun, populasi sapi di sini pasti terus bertambah,” katanya sambil tetap mengapresiasi kerja keras anggota Poktan. Sebab menurutnya, memelihara sapi itu butuh komitmen tinggi.

    Selain harus menjaga jumlah sapi tetap delapan, ada aturan ketat yang wajib dipatuhi penerima program UPPO. “Kalau ada sapi mati, harus ada surat keterangan dokter hewan. Kalau hilang, harus ada laporan dari kepolisian,” lanjut Yudi.

    Aturan ini, kata Yudi, bertujuan memastikan bantuan benar-benar dikelola secara bertanggung jawab. “Pak Irham ke sini juga untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tambahnya.

    Irham menutup kunjungannya dengan penjelasan soal tujuan program UPPO. Selain meningkatkan jumlah ternak, program ini dirancang untuk membantu petani memproduksi pupuk organik dari kotoran sapi. “Hasil pupuknya nanti dibagikan ke petani anggota Poktan, jadi manfaatnya bisa lebih luas,” pungkasnya.(*)

  • Kadis Pangan Bandarlampung Sidak Pasar Jelang Nataru, Harga Bahan Pokok Naik, Tapi …

    Momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) sering kali jadi pemicu kenaikan harga bahan pokok. Fenomena ini seperti tradisi yang selalu berulang tiap tahun. Demi memastikan stok aman dan harga tetap terkendali, Dinas Pangan Kota Bandar Lampung menggelar inspeksi ke sejumlah pasar, baik tradisional maupun modern.

    Bandar Lampung (Progres.co.id): KEPALA Dinas Pangan Bandar Lampung, Ichwan Adji Wibowo menyebutkan kenaikan harga bahan pokok memang terjadi, tetapi masih dalam batas wajar.

    “Kami sudah sidak di tiga pasar tradisional yaitu Pasar Smep, Pasar Tugu, dan Pasar Way Halim. Di ketiga lokasi itu, stok bahan pokok terpantau aman,” ujar Ichwan saat diwawancarai, Senin (23/12/2024).

    Selain memantau harga, sidak juga difokuskan pada pengecekan ketersediaan pangan untuk memastikan masyarakat tidak kekurangan bahan pokok di tengah euforia Nataru. Hasilnya, tim Dinas Pangan tidak menemukan makanan yang kedaluwarsa atau tidak memenuhi standar keamanan.

    Tak hanya menyasar pasar tradisional, inspeksi juga dilakukan di tiga pasar modern, yakni Mall Chandra Teluk Betung, Lampung City Mall, dan Gelael. Di lokasi ini, selain memeriksa bahan pokok, tim turut mengecek parsel Natal untuk memastikan keamanannya bagi konsumen.(*)

  • Dinas KPTPH Lampung Luncurkan e-SERNIK dan Beri Penghargaan di Gebyar Pertanian Modern 2024 

    Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung meluncurkan layanan sertifikasi organik berbasis elektronik, e-SERNIK, dalam acara Gebyar Pertanian Modern 2024. Acara yang berlangsung di Hotel Novotel, Bandar Lampung tersebut juga diisi penganugerahan sejumlah pihak yang berkontribusi di sektor pertanian modern. 

    Bandar Lampung (Progres.co.id): SEBAGAI upaya mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, Provinsi Lampung telah memiliki Lembaga Sertifikasi Program (LS PRO) yang terakreditasi untuk skema organik.

    E-SERNIK merupakan inovasi pertama dan satu-satunya di Provinsi Lampung yang bertujuan memudahkan petani dan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi organik. Sistem ini diharapkan mampu mengatasi kendala mahal dan rumitnya proses sertifikasi yang selama ini menjadi hambatan.

    Peresmian e-SERNIK dilakukan langsung oleh Mulyadi Irsan (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung), Bani Ispriyanto (Kepala Dinas KPTPH Lampung), Syopiansyah Jaya Putra (Kepala Sekretariat e-KPB Center Lampung), dan Yuliastuti (Kepala Dinas Perkebunan Lampung), Senin (23/12/2024).

    Dalam acara ini juga sejumlah penghargaan diberikan kepada kabupaten/kota, kelompok tani, penyuluh pertanian, layanan dinas KPTPH, serta pemenang kompetisi video pendek dan dokumenter.

    Pemenang Penghargaan di Acara Gebyar Pertanian Modern Tahun 2024, Senin (23/12), Foto: Progres.co.id.

    Berikut daftar pemenang:

    Kategori Dinas Pertanian Kabupaten/Kota:

    Juara 1: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

    Juara 2: Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang

    Juara 3: Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan

    Kategori Kelompok Tani:

    Juara 1: Kelompok Tani Jaya Karya Satu (Kabupaten Pringsewu)

    Juara 2: Kelompok Tani Bakti Mulya (Kabupaten Tulang Bawang)

    Juara 3: Kelompok Tani Karya Utama (Kabupaten Lampung Tengah)

    Kategori Penyuluh Pertanian:

    Juara 1: Hendra Saputera (Kabupaten Tulang Bawang)

    Kategori Layanan Dinas KPTPH Provinsi Lampung: UPTD BPMKP Provinsi Lampung

    Kategori Video Film Pendek: Nouval

    Kategori Video Dokumenter: Andika Pratama

    Gebyar Pertanian Modern Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Provinsi Lampung untuk menegaskan komitmennya dalam memajukan sektor pertanian yang berkelanjutan dan berbasis teknologi. Dengan inovasi seperti e-SERNIK, harapannya Provinsi Lampung dapat terus menjadi salah satu lumbung pangan nasional.(*)

  • Bani Ispriyanto: Lampung Terapkan Pertanian Terpadu

    Di era yang serba cepat seperti sekarang, sektor pertanian tak bisa lagi hanya bertumpu pada cara-cara konvensional. Modernisasi adalah keniscayaan. Menjawab tantangan ini, Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH), memperkenalkan konsep Pertanian Terpadu. 

    Bandar Lampung (Progres.co.id): MENURUT Kepala Dinas KPTPH, Bani Ispriyanto, dunia tengah menghadapi ancaman serius berupa krisis pangan akibat kekeringan yang ditimbulkan oleh Fenomena El Niño 2023.

    “Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia, masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Saat ini, kita belum mencapai swasembada pangan,” ujar Bani dalam acara Gebyar Pertanian Modern bertema “Pertanian Terpadu dalam Mendukung Swasembada Pangan” di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin (23/12/2024).

    Sedangkan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara gencar mengejar target swasembada pangan. “Yang tadinya ditargetkan tiga tahun, kini dimajukan menjadi dua tahun,” tambahnya.

    Bani menjelaskan bahwa Provinsi Lampung, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, memegang peran strategis dalam mencapai target ini. Saat ini, Lampung merupakan produsen padi terbesar keenam di Indonesia, setelah Sumatera Selatan.

    Kementerian Pertanian bahkan telah menetapkan target luas panen untuk Lampung pada tahun 2025 sebesar 1.034.205 hektare. “Ini merupakan lonjakan peningkatan yang cukup tinggi. Untuk itu, bagi semua pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai target swasembada pangan ini,” kata Bani.

    Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, sektor pertanian kini harus mulai bekerja sama dengan TNI hingga aparat kepolisian. “Selain itu juga kita membutuhkan dukungan dari Pupuk Indonesia, Bulog, BPS dan lainnya. Karena mau bekerja sekeras apa pun kita, jika tidak tercatat dalam BPS maka tidak ada hasilnya,” jelas Bani.

    Untuk mengejar target ini, Lampung tidak hanya mengandalkan penambahan lahan, tetapi juga peningkatan produktivitas. Di sinilah teknologi pertanian modern memainkan peran kunci. Pertanian terpadu hadir sebagai solusi dengan mengintegrasikan berbagai aspek dalam satu sistem yang efisien dan berkelanjutan.

    Inovasi pertanian terpadu hadir dengan 7 layanan di antaranya, layanan penebusan pupuk, layanan alsintan, layanan stabilitas uji, layanan opd, layanan peminjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan layanan asuransi pertanian.

    Melalui acara Gebyar Pertanian Modern tahun 2024, pemerintah berharap para petani semakin terbuka terhadap konsep pertanian yang maju dan berkelanjutan. Acara ini juga menjadi ajang apresiasi bagi kabupaten/kota, penyuluh, dan para pelaku sektor pertanian yang berkontribusi dalam mewujudkan program ini secara mandiri.

    “Tujuannya agar petani Lampung tidak hanya mengenal, tetapi juga mengimplementasikan pertanian modern yang berbasis teknologi. Dengan begitu, kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dapat tercapai,” tutup Bani.(*)

  • Bank Indonesia dan Polinela Dorong Inovasi Petani Lewat Aplikasi Tani Santri 

    Seiring perkembangan zaman, muncul beragam inovasi teknologi yang dapat mengubah cara petani dalam melakukan pekerjaannya. Dulu, hasil pertanian hanya dapat dijual langsung di pasar tradisional. Kini, dengan aplikasi Tani Santri, petani dapat melelang hasil panennya secara online. 

    Pesawaran (Progres.co.id): APLIKASI Tani Santri lahir dari kolaborasi antara Bank Indonesia (BI) dan mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL) Politeknik Negeri Lampung (Polinela). Aplikasi ini resmi diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung di Distribution Center Pondok Pesantren Minhadlul Ulum, Pesawaran, Senin (16/12/2024).

    Eko Win Kenali, Project Manager pengembangan Tani Santri, menjelaskan aplikasi ini dirancang sejak Juni 2024. “Kami mulai dari analisis kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, hingga pengujian. Semua dilakukan secara bertahap dan terukur,” jelas Eko.

    Tak hanya itu, Eko juga menambahkan kalau timnya telah mengadakan bimbingan teknis (bimtek) untuk pengguna aplikasi pada awal November lalu. Menurutnya, pengembangan aplikasi ini menjadi bagian dari program teaching factory (Tefa) PoliSE yang ada di Prodi TRPL Polinela.

    “Berkat kolaborasi apik antara dosen dan mahasiswa, aplikasi ini bisa diselesaikan tepat waktu. Dukungan penuh dari semua pihak benar-benar jadi kunci keberhasilan kami,” imbuhnya.

    Rencananya, aplikasi Tani Santri akan mulai dioperasikan secara resmi pada awal 2025. Operasionalnya akan dikelola oleh tim distribution center pesantren dengan dukungan dari Prodi TRPL, yang bertugas memelihara dan terus memperbarui aplikasi ini agar tetap relevan dengan kebutuhan pengguna.

    Kepala BI Kantor Perwakilan Lampung, Junanto Herdiawan yang turut hadir dalam peluncuran aplikasi tersebut memberikan apresiasi tinggi terhadap hasil kerja Polinela. Menurutnya, aplikasi Tani Santri menjadi bukti nyata kontribusi pendidikan vokasi dalam mendukung sektor ekonomi.

    “Polinela sudah sering menjadi mitra kami dalam berbagai program kerja sama dan riset. SDM mereka—baik dosen, teknisi, maupun mahasiswa—sangat kompeten dan punya etos kerja tinggi. Kami percaya penuh pada mereka,” ujar Junanto seperti dikutip dari vokasi.kemdikbud.go.id.(*)

  • Pemerintah Cetak Sawah Besar-Besaran, Siapa yang Garap?

    Target swasembada pangan hanya dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas pengelolaan lahan sawah yang tepat. Menurut Kementerian Pertanian (Kementan) ada 200 ribu hektare sawah yang akan segera digarap. Itu artinya butuh tenaga kerja. Lantas dari mana SDM itu diperoleh?

    (Progres.co.id): “KEMENTERIAN Transmigrasi (Kementrans) siap ambil bagian dalam menyediakan tenaga kerja,” kata Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman menjawab kebutuhan tersebut, Jumat (20/12/2024).

    Untuk mewujudkan ini, Kementrans dan Kementan akan berkolaborasi di lima provinsi prioritas, yaitu Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

    Sebagai langkah awal, Iftitah telah melakukan kunjungan ke kawasan transmigrasi Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada Kamis (19/12). Di sana, ia meninjau lahan cetak sawah yang telah mencapai 3.125,67 hektare.

    “Dari sini, kami bisa memperkirakan jumlah tenaga kerja transmigran yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh lahan ini,” jelas Iftitah.

    Tak hanya berhenti di pengelolaan, Iftitah juga membawa gagasan inovatif yaitu sistem kepemilikan lahan berbasis saham. Lewat skema ini, Badan Layanan Umum (BLU) di kawasan transmigrasi akan menerbitkan saham, memberikan kesempatan kepada transmigran untuk memiliki lahan secara kolektif.

    “Dulu, petani hanya dapat 2 hektare lahan. Ke depan, kami usulkan penambahan jadi 5 hektare, tentu dalam bentuk saham. Ini langkah kami untuk memastikan kesejahteraan petani,” tambahnya, seperti dikutip dari detiknews.

    Sementara itu, Kementan tak mau ketinggalan. Mereka mengatakan telah membentuk Brigade Pangan untuk memacu produktivitas lahan sawah. Setiap brigade terdiri dari 15 petani yang dibekali teknologi modern, dengan harapan dapat menarik minat generasi milenial ke sektor pertanian.

    Namun, dengan rencana pengelolaan 200 ribu hektare sawah, dibutuhkan sekitar 15 ribu petani. Angka ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk memberdayakan lebih banyak orang.(*)