Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Penulis: Suryani

  • Dinas BMBK Lampung Galakkan Penanaman Tabebuya di Jalur Infrastruktur

    Pembangunan infrastruktur sering kali identik dengan perubahan besar pada tataran lingkungan. Namun, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung menunjukkan bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan. Dalam rangka Hari Jalan Nasional 2024, mereka menggelar aksi tanam 300 pohon tabebuya di sepanjang jalur menuju Kota Baru.

    Lampung Selatan (Progres.co.id): KEPALA Dinas BMBK Lampung, Muhammad Taufiqullah menjelaskan pembangunan infrastruktur, meski memberikan manfaat besar, juga punya dampak negatif terhadap lingkungan. Karena itu, pelaksanaan program penghijauan dianggap penting untuk menjaga keseimbangan alam.

    “Penanaman pohon ini adalah upaya kami untuk memperbaiki lingkungan di sekitar jalan yang dibangun. Yang harus diperhatikan, infrastruktur  itu bukan cuma soal jalur penghubung, tapi juga dampaknya ke lingkungan,” ujar Taufiqullah usai melaksanakan kegiatan tanam pohon dan jalan sehat di Exit Tol Kota Baru, Lampung Selatan, Jum’at (20/12/2024).

    Pohon Tabebuya ditanam di Sepanjang Jalur Menuju Kota Baru, Jum’at (20/12), Foto: Progres.co.id

    Taufiqullah mengatakan, pohon tabebuya dipilih karena kemampuan adaptasinya yang tinggi dan keindahannya yang menyerupai bunga sakura Jepang. Ia meyakini, keberadaan pohon-pohon ini tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga mempercantik kawasan Kota Baru.

    “Kami ingin memastikan pembangunan jalan tidak mengorbankan alam. Kegiatan hari ini menjadi simbol kalau pembangunan bisa berdampingan dengan pelestarian lingkungan,” katanya.

    Lebih jauh, Taufiqullah menyebut pohon-pohon ini sebagai warisan bagi generasi mendatang. “Kita harus berpikir jangka panjang. Pembangunan ini harus mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak alam. Generasi berikutnya berhak menikmati lingkungan yang asri,” tutupnya.(*)

  • Selebriti Banting Setir, Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Fokus Beternak

    Nama Tyas Mirasih dan Tengku Tezi tentu sudah tidak asing di industri hiburan tanah air. Namun, siapa sangka pasangan selebritas yang menikah pada 2023 ini mendadak viral bukan karena karier di layar kaca, melainkan perjalanan mereka merintis usaha peternakan ayam di Medan, kampung halaman Tezi. 

    (Progres.co.id): Dalam unggahan Instagram Tyas @tyasmirasih terlihat pasangan suami istri (pasutri) ini berpose di depan kandang ayam yang mereka kelola. Dalam keterangan unggahannya, Tyas membagikan kisah unik di balik usaha tersebut.

    “Sayang, aku mau bikin usaha ternak ayam di kampung. Doain lancar semuanya,” ujar Tezi, seperti dikutip dari unggahan itu, Rabu (4/9/2024).

    Respon Tyas? Total mendukung! Ia mengaku sejak awal memahami kalau peternakan adalah passion sang suami. “Gue dukung dan doain selalu karena ini memang passion dia,” tulis Tyas.

    Meski baru belajar, Tyas menegaskan dirinya siap mendampingi Tezi menghadapi tantangan usaha. “Setiap usaha pasti ada naik-turunnya, tapi gue bakal selalu ada buat dia,” tambahnya.

    Ketika menjadi bintang tamu di acara Rumpi: No Secret, Tyas mengungkapkan fakta menarik soal Tezi. Meski dikenal sebagai aktor, Tezi sebenarnya jauh lebih nyaman mengurus peternakan ketimbang berada di depan kamera.

    “Dia paling nggak bisa ngapalin skrip. Syuting juga sebenarnya cuma buat ngumpulin uang modal peternakan. Sekarang, meski tinggal di Jakarta, peternakannya dikelola keluarga di Medan,” jelas Tyas.

    Tezi pun mengakui, minat beternak ini mengalir dari keluarganya. “Nyokap, sepupu, mayoritas keluarga gue semua beternak. Jadi gue memang udah akrab sama dunia ini,” ujar Tezi.

    Usaha peternakan ayam ini pun mulai membuahkan hasil. Tezi menyebutkan bahwa ayam-ayam mereka sudah dua kali panen dan berhasil balik modal.

    “Sekarang gue mau upgrade, jadi bos sapi dan kuda,” ujar Tezi penuh harap.

    Bukan hanya serius, pasangan ini juga kerap berbagi momen lucu selama mengelola peternakan. Tyas, misalnya, mengaku gemas melihat ayam-ayam yang dipelihara Tezi.

    “Waktu ayamnya masih kecil, gue kepikiran pengen ngecat bulu mereka warna-warni. Eh, pas balik ke Medan, udah pada gede semua,” cerita Tyas sambil tertawa.

    Dengan dukungan dan kerja sama yang kuat, pasutri ini membuktikan kalau hobi beternak juga bisa menjadi profesi yang menjanjikan.(*)

  • Wujudkan Swasembada Pangan Nasional, Lampung Diburu Target Tanam pada 2025

    Ambisi besar swasembada pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan. Tak tanggung-tanggung, target nasional yang semula direncanakan tercapai pada 2029, kini dipercepat menjadi 2027. Provinsi Lampung, salah satu lumbung pangan Indonesia, ikut dikejar target.

    Bandar Lampung (Progres.co.id): TAHUN 2025, Lampung mendapat tugas berat, meningkatkan luas tanam hingga 1.034.205 hektare.

    Jumlah itu terdiri dari pertanaman reguler seluas 849.384 hektare dan optimalisasi lahan serta cetak sawah baru seluas 184.821 hektare. Jika dibandingkan dengan target sebelumnya, yang hanya 623.899 hektare, kenaikan ini mencapai 136,14 persen.

    “Untuk mencapainya, diperlukan usaha luar biasa. Dengan lahan baku 337.285 hektare, indeks pertanaman (IP) harus meningkat dari 1,8 menjadi 2,52,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan dan Pendampingan Swasembada Pangan di Balai Keratun, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Rabu (18/12/2024).

    Fredy menekankan, pencapaian target tersebut bergantung pada ketersediaan air sepanjang tahun. Oleh karena itu, berbagai pembangunan dan perbaikan mulai dari jaringan irigasi, bendungan, pintu air, hingga penggunaan pompa dan sumur tadah harus mulai diperhatikan.

    Selain itu, distribusi pupuk, benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan) baik pra panen (traktor) maupun pasca panen (combine harvester) serta pengering dan penggilingan padi perlu disediakan. Begitu pula pembinaan dan pengawalan pendampingan di lapangan.

    “Dari rakor ini kita harap muncul gagasan-gagasan baru dan aktif untuk mendukung swasembada pangan,” ujar Fredy. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan agar target besar ini dapat terwujud.

    Dalam rakor tersebut Fredy turut memaparkan kondisi produksi padi Lampung yang menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada 2021 luas panen tercatat 489.573 hektare, meningkat menjadi 518.256 hektare (2022), 530.108 hektare (2023), dan 531.616 hektare (2024).

    Produktivitas capaian juga mengalami peningkatan. Dari yang semula 50,77 Ku/Ha menjadi 51,87 Ku/Ha, kemudian 52,03 Ku/Ha. Namun pada tahun 2024 ini diperkirakan mengalami penurunan menjadi 51,37 Ku/Ha karena dampak kekeringan.

    Produksi gabah pun mengalami fluktuasi. Jika pada 2023 Lampung menghasilkan 2.757.898 ton gabah kering giling (GKG), namun hingga akhir 2024 ini GKG diperkirakan hanya mencapai 2.731.226 ton.

    Fredy juga menyebut luas panen tahun 2024 diperkirakan mencapai 531.617 hektare sedangkan tahun 2023 luasannya 530.108 hektare. Hal ini disebabkan oleh kekeringan di bulan Agustus hingga September 2024 lalu.

    Sementara berdasarkan data ATR/BPN, luas lahan sawah di Lampung mengalami penurunan. Pada 2024 luas lahan sawah tercatat menyusut dari 361.699 hektare menjadi 337.285 hektare.

    “Meski ada penurunan, Pemprov Lampung akan terus berupaya memenuhi target tanam 2025, baik dari tanam reguler maupun tambahan yang ditetapkan pusat,” ujarnya.

    Diakui Fredy, pihaknya tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang menghadang. Perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga gejolak harga pangan menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa diabaikan. Ditambah lagi dengan dampak ekonomi global dan ancaman bencana alam yang kian tak terprediksi.

    Namun, ia optimistis bahwa program ini sejalan dengan visi besar Asta Cita yang dicanangkan pemerintah, khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi.

    “Kami berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan, baik dari segi perbaikan infrastruktur air hingga penyediaan benih yang sesuai tepat waktu, jumlah, mutu, harga, tempat, dan jenis,” kata Fredy.(*)

  • Dari Pengangguran Jadi Jutawan, Petani Milenial Raup 30 Juta per Bulan

    Siapa bilang anak muda ogah bertani? Marwan, bisa dijadikan contoh sebagai pemuda yang sukses membuktikan bahwa bertani dengan teknologi modern bisa mengundang cuan datang.

    (Progres.co.id): “SEBELUMNYA saya cuma menganggur,” kata Marwan saat ditemui wartawan usai apel Brigade Pangan di Lhoksukon, Aceh Utara, Selasa (10/12/2024).

    Bagi Marwan, pekerjaan ini ibarat mimpi yang jadi kenyataan, sebab, dalam waktu enam bulan sejak terjun ke dunia pertanian modern, ia sudah bisa meraup puluhan juta rupiah. Bukan lagi sekadar janji manis Kementerian Pertanian (Kementan) yang katanya menjanjikan penghasilan Rp10 juta per bulan. Nyatanya, angka itu bisa dilipatgandakan.

    Marwan menjelaskan, sehari ia bisa menggarap sekitar dua hektare lahan menggunakan mesin combine harvester. Jika dihitung pendapatannya, bersihnya ia bisa mengantongi Rp1,5 juta sehari. “Berarti kalau sebulan, bisa dapat Rp20-30 juta,” ujarnya seperti dikutip dari ekonomi.republika.co.id.

    Namun, di balik penghasilan fantastis tersebut, Marwan tak menampik ada tantangan yang harus dihadapinya. “Kondisi alam sering bikin susah. Kalau musim hujan, padi jadi basah, mesin combine harvester nggak bisa dipakai buat panen,” ungkap pria berusia 24 tahun itu.

    Di acara yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut hadir dan memberikan apresiasi terhadap semangat Marwan. “Anak muda seperti Marwan yang berani terjun ke sektor pertanian ini jadi bukti bahwa bertani itu bisa menjanjikan kesejahteraan,” kata Amran.

    Lebih dari itu, Amran berharap kisah sukses Marwan bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya. Menurutnya, pemanfaatan teknologi alsintan menjadi kunci dalam menciptakan pertanian modern yang efisien dan menguntungkan. “Kalau mau sukses, manfaatkan teknologi. Kami optimis, akan ada banyak Marwan-Marwan baru di masa depan,” tegasnya.

    Kisah Marwan adalah cerminan bahwa sektor pertanian bukan lagi profesi yang bisa dipandang sebelah mata. Dengan sentuhan teknologi modern dan semangat anak muda, bertani bisa jadi profesi bergengsi dengan penghasilan yang tak kalah dari pekerjaan kantoran. Mungkin sudah saatnya stigma “bertani itu kotor dan melelahkan” dipatahkan. Karena nyatanya, pertanian justru bisa bikin kantong tebal.(*)

  • Kisah Fenomenal Mentan Amran, Distempel “Menteri tak Doyan Duit” (2)

    Kesuksesan tak selalu dimulai dari jalan yang mudah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi bukti bahwa kerja keras dan integritas adalah kunci mengubah kehidupan. Itu dia tunjukkan mulai dari berjualan racun tikus hingga menjadi menteri yang berani melawan mafia pangan.

    (Progres.co.id): AMRAN memulai usahanya dengan berjualan racun tikus dari toko kecil beratap rumbia. “Waktu itu, saya hanya punya uang lima ratus ribu rupiah dan harus merantau ke Jakarta untuk mendaftarkan hak paten. Waktu di Jakarta saya bahkan tidur di masjid karena tidak mampu menyewa tempat tinggal,” kenangnya seperti dikutip dari ‘Kick Andy’ Metro TV.

    Setelah melalui berbagai kesulitan, hak paten racun tikusnya akhirnya disetujui. Usaha ini menjadi pijakan awal bagi Tiran Group, yang kini memiliki bisnis di sektor tambang, sawit, gula, SPBU, hingga distributor semen.

    Namun, saat ia diangkat menjadi Menteri Pertanian pada tahun 2014, perusahaan pestisidanya ditutup permanen. “Saya tidak ingin ada prasangka bahwa usaha ini sukses karena jabatan saya,” tegasnya. Keputusan ini, meski sulit, dianggapnya sebagai keberuntungan. “Dengan begitu, saya bisa mengabdi sepenuhnya untuk rakyat.”

    Sebagai menteri, Amran kerap menghadapi tantangan besar, termasuk melawan mafia impor yang merugikan petani. Salah satu kasus yang diungkap adalah masuknya impor jagung senilai Rp6 triliun saat musim panen. Akibatnya, harga jagung lokal anjlok drastis, membuat sekitar 20 juta petani menderita kerugian hingga Rp40 triliun.

    “Saya langsung turun ke lapangan, melarang bongkar muatan impor, dan memanggil pihak-pihak terkait. Bagi saya, melindungi petani lebih penting daripada khawatir kehilangan jabatan,” ungkapnya. Ia juga mengungkap praktik mafia pupuk palsu yang merugikan 400 ribu petani dengan total kerugian Rp3,2 triliun. Perusahaan-perusahaan tersebut di-blacklist dan kasusnya diserahkan kepada penegak hukum.

    Amran juga kerap memberikan semangat kepada generasi muda, khususnya dalam sektor pertanian. “Pertanian adalah masa depan Indonesia. Kami sedang mentransformasi pertanian tradisional menjadi modern, dengan dukungan teknologi dan sumber daya alam yang melimpah,” ujarnya.

    Saat ini, lebih dari 3 ribu generasi milenial telah bergabung dalam program modernisasi pertanian yang ia gagas. Dengan target 50 ribu petani muda pada 2025, ia optimis pendapatan minimal Rp10 juta per bulan bisa tercapai. “Jangan pernah menyerah, jangan mengeluh, dan pantang meminta kecuali pada Tuhan. Kesuksesan membutuhkan keberanian untuk memulai dan konsistensi untuk bertahan,” pesannya.

    Andi Amran Sulaiman, sosok yang memulai segalanya dari nol, kini menjadi inspirasi bagi bangsa, khususnya generasi muda, untuk terus berjuang, bekerja keras, dan mengutamakan integritas.(*)

  • Kisah Fenomenal Mentan Amran, “Jadilah Petarung” (1)

    Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang satu ini dikenal tegas. Saking sakleknya dalam menunjukkan keberpihakkan terhadap nasib petani, tak pelak banyak pihak yang berniat kepingin cawe-cawe terpaksa mesti menelan pil pahit, lantaran tak diberi peluang. Komitmen itu tak pelak sempat memunculkan pandangan terhadap dirinya sebagai “Menteri tak doyan duit”.

    (Progres.co.id): AMRAN bukan berasal dari keluarga berpunya. Dia pernah menjalani masa susah yang berkepanjangan. Ketika kuliah, rentang 1989 hingga 1993, satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah survival. Dalam keterbatasan, ia memutuskan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Salah satu hasilnya adalah formula racun tikus bernama Tiran.

    “Kami meneliti racun tikus selama tiga tahun. Tahun 1995, kami mendapatkan hak paten, lalu mensosialisasikan hasil ini ke seluruh Indonesia. Awalnya sulit. Racun kami jual Rp100 per biji, tidak laku. Turunkan jadi Rp50, tetap tidak laku. Bahkan saat kami beri gratis, orang malah curiga,” kenangnya dalam talk show Kick Andy.

    Menurut Amran, serangan tikus tahun 1992 menyebabkan kerugian besar bagi petani. Hal ini mendorongnya bekerja keras agar penemuannya bisa menyelamatkan hasil panen.

    Saat membahas integritas, Amran berbagi kisah tegasnya memberantas korupsi. Ia menceritakan bagaimana dirinya menginstruksikan pembatalan proyek yang terkait dengan kerabatnya, meski secara prosedur tidak ada kesalahan.

    “Ada sahabat kakak saya yang bangga bilang, ‘Pak Menteri, saya dapat proyek 5 miliar.’ Saya langsung telepon pihak yang terkait dengan proyek itu dan bilang, ‘Batalkan. Kalau tidak, saya sendiri yang batalkan.’ Meski prosedur benar, saya tidak ingin ada fitnah atau sanksi sosial. Lebih baik mengorbankan satu orang daripada mengorbankan jutaan petani,” tegasnya.

    Amran juga menambahkan bahwa ia menyebarkan nomor pribadinya kepada masyarakat untuk menerima laporan dugaan pelanggaran. “Hingga kini, sudah lebih dari 100 laporan masuk. Semua kami tindaklanjuti, termasuk yang baru-baru ini ada 11 orang di Kementerian Pertanian yang kami nonaktifkan mulai dari pejabat eselon 2, eselon 3, dan staf terkait kasus pelanggaran.”

    Ketegasan Amran berakar dari didikan orang tuanya. Ia mengingat pesan ayahnya yang selalu melarang mengambil hak orang lain. “Dulu, saat kecil, saya menemukan uang Rp5 di pasar. Ayah saya malah memukul tangan saya sambil berkata, ‘Itu bukan hakmu.’ Pelajaran ini menjadi warisan berharga dalam hidup saya.”

    Ketika ditanya apakah tindakan yang menunjukkan adanya “borok” di kementeriannya tidak membuatnya khawatir akan mencoreng citra institusinya, Amran menjawab dengan tegas, “Malu di hadapan Tuhan jauh lebih penting. Kalau kita membiarkan korupsi, itu sama saja memelihara kejahatan. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk rakyat, khususnya bagi 120 juta petani pangan di Indonesia.”

    Amran juga mengingatkan pentingnya kerja keras dan kejujuran. Ia berharap generasi muda memiliki semangat juang untuk masa depan yang lebih baik. “Jadilah petarung. Tidak ada sukses tanpa proses.”(*)

  • EUDR Dinilai Berpotensi Hambat Ekspor Indonesia, Pemerintah Tegas Menolak

    Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang diterapkan Uni Eropa (EU) menuai kritik dari Indonesia. Ketua Tim Peningkatan Akses Pasar Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Ruth Evelin Pasaribu menjelaskan kebijakan ini muncul karena kekhawatiran negara maju terhadap perubahan iklim. 

    Bandar Lampung (Progres.co.id): “EUDR muncul karena EU melihat perubahan iklim tidak terkendali. Berdasarkan data World Trade Report 2022, perubahan iklim telah terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia,” ujar Ruth saat menjadi pemateri dalam workshop The New EU Deforestation Regulation yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Lampung di Hotel Golden Tulip, Rabu (11/12/2024).

    Menurutnya, EUDR lahir dari kekecewaan EU terhadap pelaksanaan Paris Agreement yang disepakati sejak 2015. Perjanjian ini menargetkan penurunan emisi hingga di bawah 2 derajat Celsius dengan kontribusi dari seluruh negara anggota. Namun, EU merasa sebagian negara belum memenuhi komitmen tersebut.

    “Kita sudah punya kesepakatan multilateral melalui Paris Agreement. Tapi EU merasa tidak melihat adanya perubahan yang signifikan. Akhirnya, mereka mengambil langkah sepihak dengan menerapkan EUDR,” jelas Ruth.

    EUDR akan berlaku untuk tujuh komoditas utama: minyak sawit, kayu, karet, kakao, kopi, kedelai, dan daging (terutama daging kerbau). Komoditas ini dipilih karena sebagian besar dimiliki negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brasil.

    “EU tidak memproduksi kopi, tapi memasukkannya ke daftar pengawasan karena kopi berasal dari negara-negara kita. Ini menunjukkan bahwa perubahan iklim banyak terjadi di negara produsen,” ujar Ruth.

    Kebijakan ini juga mewajibkan semua operator menjalani prosedur uji tuntas (mandatory due diligence), termasuk pengumpulan informasi, penilaian risiko, dan mitigasi risiko. Produk yang tidak memenuhi ketentuan, seperti bebas deforestasi dan legal, dilarang masuk atau keluar dari EU.

    Ruth menyoroti potensi dampak negatif EUDR, terutama terhadap ekspor Indonesia ke EU yang mencapai USD 16 miliar. Minyak sawit, sebagai salah satu komoditas unggulan, diprediksi menjadi sektor yang paling terdampak. Selain itu, kebijakan ini dapat meningkatkan biaya operasional eksportir dan mengurangi pendapatan petani kecil.

    “Kebijakan ini juga menciptakan ketidakpastian perdagangan, karena persyaratan dan perubahan aturan yang terus berkembang,” kata Ruth.

    Pemerintah Indonesia secara tegas menolak EUDR karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip organisasi perdagangan dunia (WTO) dan semangat kerja sama dalam menangani perubahan iklim. Langkah yang telah diambil meliputi keberatan resmi di berbagai forum internasional, termasuk WTO, misi bersama dengan Malaysia, hingga konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait.

    “Kami sudah menyampaikan surat resmi pada tahun 2022, didukung oleh 14 negara, termasuk Brasil. Kami menolak EUDR karena ini melanggar prinsip kesepakatan multilateral,” tegas Ruth.

    Meski begitu, Ruth mengingatkan EUDR akan tetap diterapkan cepat atau lambat. Oleh karena itu, ia mengimbau agar Indonesia mulai menyiapkan kebijakan pendukung, seperti meningkatkan ketelusuran (traceability) produk dan meminimalkan deforestasi.

    “Kita tidak bisa menunggu sampai kebijakan ini diberlakukan penuh. Kita harus bergerak sekarang agar ekspor kita tetap berjalan,” tutup Ruth.(*)

  • Tantangan dan Peluang Perhutanan Sosial terhadap Regulasi EUDR

    Berbicara soal hutan, rasanya sulit lepas dari kekhawatiran akan deforestasi. Kekhawatiran itu kini makin diperkuat dengan hadirnya aturan baru dari Uni Eropa, European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang akan mulai diterapkan pada 30 Desember 2025. Regulasi ini melarang ekspor komoditas dan produk turunan yang dianggap berasal dari kawasan hasil deforestasi.

    Bandar Lampung (Progres.co.id): DITENGAH kebijakan ketat ini, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, menegaskan bahwa perhutanan sosial dapat menjadi solusi potensial. Sebab hutan di Lampung kini telah menjadi ruang ekonomi bagi masyarakat.

    “Kalau ada manusia di dalam kawasan hutan, maka ekonomi pasti akan dicari. Oleh karena itu masyarakat yang sudah terlanjur bergantung pada hutan diarahkan untuk melindungi kawasan tersebut melalui skema perhutanan sosial,” ujar Yanyan saat menjadi pemateri dalam workshop The New EU Deforestation Regulation yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Lampung di Hotel Golden Tulip, Rabu (11/12/2024).

    Program ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, tetapi juga mengubah paradigma hubungan antara petani dan polisi hutan yang dulu penuh konflik. Kini, keduanya bekerja sama untuk menjaga hutan, mencari solusi bersama, dan meningkatkan tutupan hutan.

    Workshop The New EU Deforestation Regulation di Hotel Golden Tulip, Rabu (11/12/2024), Foto: Progres.co.id

    Melalui perhutanan sosial, masyarakat tidak lagi dianggap sebagai musuh, melainkan bagian dari pengelolaan hutan. Program ini memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan.

    “Harus kita akui perhutanan sosial telah memberi kontribusi besar terhadap ekonomi di berbagai wilayah,” ungkap Yanyan. Sebagai bukti, Provinsi Lampung belum lama ini meraih peringkat ketiga nasional dalam nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan, dengan total transaksi mencapai Rp229 miliar hanya dalam periode Oktober hingga November.

    Sebanyak 94 ribu kepala keluarga di Lampung sudah merasakan manfaat perhutanan sosial. Namun, masih ada sekitar 160 ribu hektare lahan yang perlu didorong agar terlindungi melalui program ini. Dengan begitu potensi ekonomi yang lebih besar bisa segera dimaksimalkan.

    Yanyan juga menjelaskan beberapa hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dihasilkan oleh petani hutan seperti padi, jagung, pisang, kemiri dan beberapa komoditas lainnya. Meski fokus utama ada pada hasil non-kayu, produksi kayu tetap ada walau dalam skala kecil.

    Dalam pemaparannya, Yanyan menampilkan dua peta dari Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) Cempaka yang menunjukkan dampak positif perhutanan sosial terhadap ekologi, seperti peningkatan tutupan hutan.

    Citra tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2024 menunjukkan peningkatan luas tutupan hutan di Provinsi Lampung dari 356 ribu hektare menjadi lebih dari 490 ribu hektare, Foto: Progres.co.id

    “Rehabilitasi yang dilakukan petani tidak hanya sebatas menanam, tetapi juga menanamkan harapan akan hasil yang dapat dinikmati di masa depan. Perhutanan sosial terbukti mampu mengarahkan petani untuk melakukan budidaya dengan pendekatan agroforestry,” katanya.

    Terkait EUDR, Yanyan menjelaskan, regulasi tersebut telah menjadi perhatian sejak 2023. Regulasi ini melarang komoditas yang terkait dengan deforestasi, termasuk produk turunan. Misalnya, jika karet dari kawasan yang terindikasi deforestasi diolah menjadi ban di Tiongkok, maka ban tersebut juga akan ditolak di pasar Eropa.

    “Inilah pentingnya traceability. Kita harus memastikan semua komoditas ekspor bebas deforestasi,” jelasnya. Dalam perhutanan sosial, penataan areal kerja sudah menjadi kewajiban. Data seperti lokasi, luas wilayah, dan jenis tanaman tercatat dengan baik, sehingga mempermudah pelacakan produk.

    “Walau ada indikasi negara kita menolak penerapan EUDR ini, tetapi untuk kami, sebetulnya ini dapat menjadi tantangan yang bisa disikapi dengan cara positif. Karena melalui pemberlakuan ini justru kita berharap akan mendorong para petani dan pelaku usaha di lapangan untuk menahan diri melakukan upaya deforestasi. Tapi sebaliknya justru melestarikan dan melindungi hutan,” urai Yanyan.

    Pemerintah daerah juga harus terus memberikan pemahaman kepada para petani agar memperbaiki tata kelola komoditas mereka. Ia berharap pelaku usaha dan eksportir dapat memberikan perlakuan berbeda antara pihak yang mendukung non-deforestasi dan mereka yang masih merusak hutan.(*)

  • Menteri Desa: Kalau Ada Pungli Rekrutmen Pendamping Desa, Laporkan!

    Praktik pungutan liar (pungli) seakan menjadi bayang-bayang kelam yang terus membayangi berbagai program dan kebijakan, tak terkecuali dalam rekrutmen pendamping desa. Namun, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dengan tegas memastikan rekrutmen pendamping desa bersih dari praktik pungli.

    Jakarta (Progres.co.id): “PADA seluruh proses rekrutmen pendamping desa, tidak ada pungutan uang satu rupiah pun!” ujar Yandri seperti dikutip dari Antaranews.com dalam Rapat Pimpinan Paripurna Penajaman 12 Rencana Aksi Kemendes PDT di Kantor Kemendes PDT, Senin (9/12/2024).

    Yandri menjelaskan, untuk mengelola desa secara profesional, dibutuhkan pendamping desa yang memiliki kapabilitas tinggi. Oleh karena itu, Kemendes PDT berkomitmen memastikan proses seleksi berjalan transparan dan bebas dari transaksi apa pun.

    “Seluruh rangkaian proses itu tidak melibatkan transaksi apa pun. Kalau ada yang mencoba melakukan pungli, segera laporkan ke aparat penegak hukum,” tambahnya dengan nada tegas.

    Meski proses rekrutmen belum dibuka, Yandri menjamin semua informasi terkait akan disampaikan melalui situs web dan media sosial resmi Kemendes PDT. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi.

    “Kami ingin menciptakan sistem yang terbuka, adil, dan profesional. Jangan sampai ada celah bagi oknum untuk memanfaatkan situasi ini,” jelasnya.

    Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, serta pejabat tinggi madya dan pratama Kemendes PDT, Yandri mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap solid dan berkolaborasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia meminta agar tidak ada kebijakan yang dikeluarkan secara asal dan tanpa koordinasi.

    “Saya ingin setiap unit kerja selalu berkomunikasi dan berkolaborasi sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pengambilan keputusan,” ujar Yandri.

    Selain itu, Yandri memaparkan 12 rencana aksi Kemendes PDT yang akan menjadi fokus ke depan. Di antaranya adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemberdayaan pemuda desa, yang diharapkan mampu mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun desa-desa Indonesia menjadi lebih mandiri dan maju.(*)

  • Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Japfa Siap Jadi Mitra Utama

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dijadwalkan mulai 2 Januari 2025, telah menarik perhatian berbagai pihak. Salah satunya adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, emiten perunggasan yang optimistis bisa menjadi mitra utama dari sisi produksi.

    Jakarta (Progres.co.id): “KALAU kerja sama sudah jelas, kami langsung jalan, apa pun bentuknya,” ujar Head of Business Development & Strategy Japfa, Gabriella, dalam seminar bertajuk “Japfa for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security” di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Dikutip dari market.bisnis.com, melalui kerja sama ini, Japfa berjanji akan membantu pemerintah mengefisienkan rantai pasok makanan agar lebih sederhana dan langsung ke sasaran. Tak hanya itu, Gabriella menegaskan pihaknya juga mampu menjamin keamanan bahan baku pangan yang digunakan, sehingga program ini dapat berjalan tanpa hambatan.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap makanan yang sampai ke tangan anak-anak Indonesia sudah terjamin kualitas dan nutrisinya,” tambah Gabriella.

    Sebelumnya, Japfa telah menggandeng Yayasan Edufarmers dan Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Universitas Indonesia (PKGK UI) untuk melakukan studi terkait MBG. Dalam studi tersebut, lebih dari 1.000 anak sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan balita di Padang, Sragen, Mempawah, Malang, serta Makassar telah menerima makanan bergizi selama periode Mei hingga Juni 2024.

    Studi ini menguji tiga model penyediaan makanan bergizi: ready-to-eat (RTE), ready-to-cook (RTC), dan swakelola. Hasilnya, setiap model diukur berdasarkan efektivitasnya, mulai dari produksi, pemenuhan kebutuhan gizi, hingga distribusi.

    Pemerintah memiliki target besar dalam pelaksanaan program MBG. Pada tahap awal Januari 2025, program ini akan menyasar 923 titik di seluruh Indonesia. Jumlah ini akan terus berkembang menjadi dua ribu titik pada April 2025, dan lima ribu titik pada Juli hingga Agustus 2025. Pada 2027 mendatang, pemerintah menargetkan program ini dapat mencakup hingga 82,9 juta jiwa.(*)