Hentikan penyaluran pupuk subsidi. Ganti menjadi bantuan langsung tunai kepada petani.
Jakarta (Progres.co.id): CORE Indonesia atau Center of Reform on Economics mengusulkan agar pemerintah menghapus skema penyaluran pupuk subsidi. Saran itu terkait dengan target nasional mewujudkan subsidi beras.
Dwi Andreas Santosa, Research Associate CORE mengatakan, subsidi pupuk dan berbagai bantuan yang disalurkan selama ini cenderung tidak efektif, bahkan rentan penyelewengan. “Dengan mengubah polanya maka tidak ada lagi pupuk subsidi dan nonsubsidi,” katanya dalam Outlook Ekonomi Sektoral 2025 di Kantor CORE Indonesia, Jakarta, Selasa (21/1).
Lebih lanjut, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Andreas menyampaikan analisisnya terkait target swasembada pangan. Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University itu, sangsi mimpi tersebut bisa tercapai di era Presiden Prabowo Subianto.
Ia lantas membandingkan volume impor 12 komoditas utama yang masih di level 8 juta ton pada 2008 lalu. Namun, imbuh Andreas, totalnya melonjak ke 29,9 juta ton pada 2023-2024.
“Lalu bagaimana kita bisa mencapai swasembada dan bagaimana menghilangkan impor 30 juta ton? Kalau tujuannya menarget swasembada pangan. Itu akan berat. Berbeda dengan swasembada beras. Harapan itu memiliki peluang, mengingat kita masih punya stok beras memadai hasil impor tahun sebelumnya,” urai Andreas.
Menurutnya, stok beras pada awal 2024 sebanyak 4,1 juta ton. Sementara, pada awal 2025 stok awal diprediksi menyentuh 7,5 juta ton karena tumpukan stok beras impor sebelumnya.
“Pertanyan lain, kalau pun swasembada beras tercapai tahun ini, apakah memberi dampak besar bagi petani kita? mengingat jaringan-jaringan petani kami sudah laporan. Saat ini belum panen raya. Sedangkan harga gabah sudah mulai jatuh di banyak tempat. Penyebabnya tiada lain karena stok yang sedemikian besar,” pungkas Andreas.(*)
