Sesaat usai dilantik Presiden Prabowo langsung gaspol di sektor pertanian. Dirinya memancang target Indonesia mesti bisa swasembada pangan. Agaknya keinginan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu pertanda Kementerian Pertanian dan stakeholder terkait kudu mencari formulasi mujarab untuk mewujudkannya.
Jakarta (Progres.co.id): SALAH satu resep yang telah direncanakan di era Presiden Jokowi dan kini dilanjutkan adalah menggerakkan program mencetak sawah baru atau food estate hingga 3 juta hektare.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, menegaskan, program food estate diyakini sebagai formulasi paling tepat untuk mewujudkan target swasembada pangan. Apalagi, imbuhnya, kebutuhan pangan bakal meningkat pesat seiring proyeksi pertumbuhan penduduk mencapai 330 juta jiwa pada 2050.
“Ditambah lagi situasi ekonomi global yang tidak menentu belakangan ini. Lalu problem perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina. Semua itu makin memperparah kondisi pangan dunia,” katanya, seperti dikutip dari tempo.co pada Kamis (24/10/2024).
Jika pemerintah yakin program nasional food estate merupakan langkah paling efektif menuju swasembada pangan, pandangan bertolak belakang justru muncul dari berbagai pihak. Berikut rangkuman pendapat para pakar terkait pelaksanaan food estate.
Seperti diungkapkan peneliti bidang pertanian dari Pusat Reformasi Ekonomi, Eliza Mardian. Di matanya, program food estate tidak akan cukup mewujudkan target swasembada pangan. Malah, dapat berisiko merusak lingkungan. Karena selama ini program tersebut tidak memenuhi kaidah ilmiah.
Dia lantas mencontohkan kegagalan program food estate di era Soeharto. Kemudian program lumbung pangan yang juga pernah dicanangkan di era SBY dan Jokowi. Eliza, melihat semua itu akibat penyusunan teknis yang tidak sesuai kajian ilmiah. “Apalagi disaat kapasitas fiskal kita terbatas seperti sekarang. Jangan banyak trial dan error,” pesannya.
Pendapat berikutnya muncul dari ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Dia mengkritik rencana pengembangan cetak sawah seluas 2 juta hektare untuk swasembada pangan yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Bahkan, Achmad menganggap proyek lumbung pangan di Papua sebagai cerminan melanggengkan praktik ekstrativisme kolonial, dimana terjadi eksploitasi kekayaan alam oleh perusahaan asing yang sempat terjadi dulu.
Sementara peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyatakan ambisi Presiden Prabowo mengejar target swasembada pangan melalui food estate tidak bisa dinilai langsung dalam sekali panen. “Itu tidak kayak simsalabim, sekali tanam langsung berhasil,” katanya, seraya menambahkan, food estate memerlukan berkali-kali percobaan hingga lima atau enam musim tanam.
“Kalau diasumsikan setahun ada dua kali musim tanaman, berarti memerlukan waktu sedikitnya tiga hingga empat tahun sampai panen berhasil,” pungkas Khudori.(*)
