Target swasembada pangan hanya dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas pengelolaan lahan sawah yang tepat. Menurut Kementerian Pertanian (Kementan) ada 200 ribu hektare sawah yang akan segera digarap. Itu artinya butuh tenaga kerja. Lantas dari mana SDM itu diperoleh?
(Progres.co.id): “KEMENTERIAN Transmigrasi (Kementrans) siap ambil bagian dalam menyediakan tenaga kerja,” kata Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman menjawab kebutuhan tersebut, Jumat (20/12/2024).
Untuk mewujudkan ini, Kementrans dan Kementan akan berkolaborasi di lima provinsi prioritas, yaitu Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
Sebagai langkah awal, Iftitah telah melakukan kunjungan ke kawasan transmigrasi Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada Kamis (19/12). Di sana, ia meninjau lahan cetak sawah yang telah mencapai 3.125,67 hektare.
“Dari sini, kami bisa memperkirakan jumlah tenaga kerja transmigran yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh lahan ini,” jelas Iftitah.
Tak hanya berhenti di pengelolaan, Iftitah juga membawa gagasan inovatif yaitu sistem kepemilikan lahan berbasis saham. Lewat skema ini, Badan Layanan Umum (BLU) di kawasan transmigrasi akan menerbitkan saham, memberikan kesempatan kepada transmigran untuk memiliki lahan secara kolektif.
“Dulu, petani hanya dapat 2 hektare lahan. Ke depan, kami usulkan penambahan jadi 5 hektare, tentu dalam bentuk saham. Ini langkah kami untuk memastikan kesejahteraan petani,” tambahnya, seperti dikutip dari detiknews.
Sementara itu, Kementan tak mau ketinggalan. Mereka mengatakan telah membentuk Brigade Pangan untuk memacu produktivitas lahan sawah. Setiap brigade terdiri dari 15 petani yang dibekali teknologi modern, dengan harapan dapat menarik minat generasi milenial ke sektor pertanian.
Namun, dengan rencana pengelolaan 200 ribu hektare sawah, dibutuhkan sekitar 15 ribu petani. Angka ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk memberdayakan lebih banyak orang.(*)
