Krisis pangan mengancam ketika penyaluran pupuk mengalami kendala. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bereaksi tegas atas keluhan para petani yang mengaku belum menerima tambahan pupuk, meski Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan peningkatan kuota hingga 100 persen.
Jakarta (Progres.co.id): Kemarahan Amran mencuat ketika mendengar laporan dari petani di berbagai daerah, mulai dari Cilacap hingga Bondowoso, yang mengaku tidak tahu-menahu soal tambahan kuota pupuk.
Padahal, jika merujuk pada Surat Keputusan (SK), penyaluran pupuk harusnya sudah selesai sejak Juli. Namun rupanya, hingga kini, beberapa wilayah masih belum merasakan manfaatnya.
“Saya sangat kecewa mendengar laporan ini. Pupuk adalah kebutuhan dasar bagi petani, dan keterlambatan distribusi bisa berdampak serius pada ketahanan pangan kita,” ujar Amran, seperti dilansir dari detikfinance, di sela acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman, Rabu (6/11/2024).
Acara yang berlangsung di Jakarta ini dihadiri 1.300 kepala desa dari Sumatera dan Jawa. Beberapa kepala desa bahkan menyampaikan langsung keluhan terkait sulitnya mendapatkan pupuk di daerah mereka. Seorang kepala desa asal Cilacap mengaku tidak menerima informasi apa pun terkait penambahan kuota pupuk, sementara perwakilan dari Banten menyatakan kesulitan dalam mengakses pupuk.
“Saya Kades Tugu, Banten. Belum ada tambahan pupuk sampai hari ini. Kami sangat kesulitan mendapatkan pupuk,” ujar perwakilan tersebut, menggambarkan kegelisahan petani yang khawatir akan kelangsungan musim tanam mereka.
Tanggapan Amran atas situasi ini sangat tegas. Ia mengatakan penyaluran pupuk tidak boleh menjadi alat politik, dan menuntut transparansi serta tanggung jawab dari para manajer distribusi. Menteri Pertanian tersebut langsung meminta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kendala distribusi ini.
“Pak Dirut, tolong segera cek. Kalau ada manajer yang distribusinya bermasalah, copot dari jabatannya. Ini perintah, tidak bisa ditawar,” ujar Amran dengan nada tegas.
Amran juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam distribusi pupuk demi menjaga ketahanan pangan nasional. “Pupuk adalah tulang punggung sektor pertanian kita. Jika penyalurannya bermasalah, dampaknya akan langsung dirasakan oleh petani dan bisa mempengaruhi produksi pangan nasional.”
Ancaman krisis pangan semakin nyata jika masalah ini tidak segera ditangani. Para petani berharap tindakan tegas dari Kementerian Pertanian dapat memastikan ketersediaan pupuk di lapangan, sehingga mereka dapat menjalani musim tanam tanpa hambatan.(*)
