Di era kepemimpinan Presiden Prabowo keberadaan koperasi lebih didorong ke depan. Lembaga yang diidam-idamkan sejak lama menjadi soko guru perekonomian Indonesia itu, distimulir untuk tidak sekadar menggeliat, melainkan lebih berperan aktif. Lantas seberapa besar porsi yang dipersiapkan untuk ruang gerak koperasi?

Jakarta (Progres.co.id): MENTERI Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), koperasi diarahkan untuk mendukung prioritas nasional dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif dan agromaritim di sentra produksi.

Lebih lanjut Budi menambahkan, dalam upaya penguatan ekosistem koperasi beberapa langkah terus dilakukan, seperti pelibatan dalam kegiatan swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD), hilirisasi, serta penguatan usaha simpan pinjam. 

“Semua ini dilakukan dengan penekanan pada standar tata kelola koperasi yang baik, re-branding, dan penguatan digitalisasi,” katanya dalam Rakor Tingkat Menteri bersama Menko Pemmas di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Selain itu, Budi mengimbuhkan, akan ada pula fasilitasi pendirian koperasi simpan pinjam, serta pengembangan platform digitalisasi koperasi, seperti Kop.id Superaps. Program-program ini turut mencakup pengembangan koperasi ojek online, revitalisasi KUD, produksi minyak untuk rakyat sebagai alternatif minyak murah, dan penyaluran pupuk murah bagi petani anggota koperasi. 

“Bahkan, koperasi juga berperan dalam produksi energi biomassa dan pengelolaan sumur minyak rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

Dengan dukungan yang kuat, diharapkan koperasi dapat berperan lebih aktif dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” urai Budi, seraya menambahkan, sampai 31 Desember 2024, jumlah koperasi tercatat sebanyak 130.119 unit dengan jumlah anggota mencapai 28,9 juta orang.(*)