Tag: adi destriadi

Kementerian Pertanian masif menggulirkan berbagai program yang diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan. Salah satunya Brigade Pangan. Program ini menjadikan generasi muda sebagai tulang punggung kegiatan. Para milenial diajak turun ke sawah sambil dibekali peralatan dan teknologi. Lantas benefit apa yang bisa diperoleh anggota Brigade Pangan?

Lampung Selatan (Progres.co.id): MELALUI Brigade Pangan pemerintah ingin memastikan keberlanjutan sektor pertanian di tangan generasi muda yang lebih adaptif dan inovatif. Termasuk terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Lampung menjadi satu dari 12 provinsi yang dilibatkan dalam pelaksanaannya.

Dari 15 kabupaten/kota di Sai Bumi Ruwa Jurai, 4 kabupaten masuk dalam target program Brigade Pangan yakni Mesuji, Tulangbawang, Lampung Timur dan Lampung Tengah. Untuk tanggung jawab pelaksanaan di Kabupaten Mesuji, Tulangbawang dan Lampung Tengah adalah BSIP (Balai Standardisasi Instrumen Pertanian). Sedangkan Bapeltan (Balai Pelatihan Pertanian) sebagai penanggung jawab kegiatan di Lampung Timur.

“Ada empat pendamping dari kami yang mengawal kegiatan Brigade Pangan di Lampung Timur,” kata Kepala Bapeltan Lampung, Adi Destriadi, saat menerima Progres.co.id di kompleks Bapeltan, Jumat (10/1/2025). Ditambahkannya, keempat pendamping itu ditugasi mengawal pembentukan 29 Brigade Pangan.

Lebih lanjut Adi menjelaskan, Brigade Pangan berisikan 15 generasi muda dengan rentang usia 19 tahun – 39 tahun. Mereka akan mengisi posisi dalam struktur kelembagaan seperti manajer, sekretaris dan kepala-kepala divisi. Adapun tugas utamanya mengelola lahan sawah dengan total luasan rata-rata 200 hektare.

“Kalau lahan 200 hektare itu ada di satu desa, maka wilayah kerja Brigade Pangan hanya mencakup satu desa. Pengangkatan anggota juga atas SK kepala desa. Namun bila ternyata kuota lahan belum tercukupi akan dicarikan lahan di desa terdekat atau desa tetangga. Dengan begitu koordinasi dan monitoring tetap bisa efektif dilakukan,” terang Adi.

Untuk lahan 200 hektare yang menjadi areal garapan, merupakan akumulasi dari lahan yang dimiliki oleh masing-masing anggota Brigade Pangan atau petani lain yang bersedia  bergabung dalam manajemen. Pada program ini, pemerintahan akan menyalurkan bantuan mulai dari alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sarana produksi untuk satu musim tanam kepada setiap Brigade Pangan.

Untuk alsintan di antaranya mencakup bantuan traktor roda 2 dan 4. Lalu ada juga alat tanam serta alat panen padi. Bahkan turut disediakan drone yang dapat digunakan untuk menyemai bibit dan drone khusus menyemprot pestisida. Nuansa pengelolaan pertanian modern akan sangat terasa pada lingkup kerja Brigade Pangan.

Sementara untuk saprodi, Kementerian Pertanian akan menyalurkan kebutuhan berdasarkan proposal yang diajukan masing-masing Brigade Pangan. “Kebutuhan tiap Brigade Pangan di masing-masing desa tentu tidak sama. Kebutuhan konkrit itu yang kemudian diinventarisir untuk diusulkan ke kementerian,” papar Adi.

Khusus saprodi, sambungnya, pemerintah hanya memberi bantuan untuk keperluan satu musim panen saja. Diharapkan dengan stimulan tersebut yang dikelola secara profesional dan didukung peralatan serta teknologi penunjang, nantinya mampu meningkatkan produktivitas lahan.

“Kita mengupayakan setiap hektare lahan mampu mencapai hasil panen 5 ton. Kalau diakumulasi dari luasan total 200 hektare, kurang lebih hasilnya seribu ton. Kemudian bila kuantitas panen itu dikali harga Rp6.500 per kilogram seperti yang ditetapkan pusat kemarin, sudah bisa terlihat hasil kerja Brigade Pangan dalam satu musim tanam,” urai Adi.

Berbekal hitungan itu dan setelah berbagi profit dengan pemilik lahan, maka musim tanam selanjutnya sudah dapat dibiayai secara mandiri. Termasuk share profit kepada setiap anggota Brigade Pangan.

Bahkan, masih menurut Adi, dalam perkembangan berikutnya pemerintah mendorong Brigade Pangan untuk menjadi sebuah unit usaha, misalnya koperasi. Disamping itu Adi tidak menampik kalau pelaksanaan program ini tidak selalu menemui jalan mulus tanpa hambatan.

Dia memberi contoh pada fase pembentukan Brigade Pangan di beberapa desa. Awalnya tidak sedikit petani yang menemui dilematis untuk bergabung. Di satu sisi sebagai petani dirinya sudah terbiasa berinteraksi dengan para “cukong” setempat. Dimana para cukong selama ini sudah menjadi rekanan untuk memenuhi kebutuhan petani. Mulai dari penyediaan saprodi sampai pinjaman untuk kebutuhan keluarga. Semua transaksi tersebut baru dibayar setelah petani panen.

“Nah, tadinya cukup banyak yang seperti itu. Beberapa petani merasa kurang pede kalau mesti meninggalkan ‘rekan’ lamanya, dan khawatir kalau ternyata program Brigade Pangan tidak berjalan. Tapi setelah diberi pemahaman oleh masing-masing pendamping dan mentor bahwa program ini memiliki prospek bagus, akhirnya banyak yang bergabung,” pungkas Adi, seraya berharap semua rencana yang sudah disusun Brigade Pangan bisa berjalan sesuai harapan.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan pencapaian swasembada pangan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak termasuk sumber daya manusia (SDM) pertanian, khususnya petani.

“Kita harus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, karena ini merupakan kunci ketahanan pangan nasional. Brigade Pangan memiliki target meningkatkan indeks panen dari yang IP100 menjadi IP300. Panennya bukan tanamnya, produktivitasnya meningkat, serta mengutamakan kesejahteraan petani milenial yang berdomisili di wilayah tersebut,” terangnya.(*)

Bukan khayalan bila melihat barisan generasi muda bergiat di lahan persawahan di wilayah Lampung, sambil memakai alat dan mesin canggih bahkan drone. Kalau bertemu mereka, sangat mungkin itu “pasukan” Brigade Pangan yang pembentukkannya diinisiasi Kementerian Pertanian.

Lampung Selatan (Progres.co.id): Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil berbagai langkah terobosan demi mewujudkan swasembada pangan. Salah satunya melalui program Brigade Pangan yang mengakomodir sumber daya generasi muda untuk menggeluti dunia pertanian dengan pendekatan teknologi. Namun tidak sedikit publik di Lampung yang belum memahami penjabaran program strategis tersebut. Bahkan ada pula yang beranggapan ini hanya kegiatan “hangat-hangat kuku” yang tak tentu pula arah tujuannya.

Menyikapi respon demikian Kepala Bapeltan (Balai Pelatihan Pertanian) Lampung, Adi Destriadi, menyatakan bisa memakluminya. “Kami bisa memahami bila ada anggota masyarakat, terutama di pedesaan, yang belum memperoleh gambaran utuh seputar brigade pangan. Sangat mungkin penyebabnya karena program ini terbilang baru bagi publik. Justru di sinilah peran kami di Bapeltan dan rekan-rekan pada lembaga terkait lainnya untuk tampil memberi penjelasan. Kami optimis, kalau khalayak sudah mengetahui manfaatnya, sangat mungkin akan mendukung. Bukankah ada pepatah, tak kenal maka tak sayang? Terlebih tujuannya tiada lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani,” urai Adi di ruang kerjanya kepada Progres.co.id, Jumat (10/1/20250).

Diterangkannya, program Beigade Pangan juga bukan kegiatan nasional yang ujug-ujug diselenggarakan. Melainkan sudah melalui berbagai kajian. Khususnya untuk memanfaatkan potensi lahan dan keberadaan sumber daya manusia dari kalangan generasi muda.

“Jadi ini semacam gayung bersambut. Di satu sisi Indonesia punya potensi lahan luas. Hanya saja belum termanfaatkan secara optimal. Sedangkan pada sisi lain kita juga memiliki generasi muda dalam jumlah besar yang bila diorganisir akan menjadi sebuah kekuatan. Misalnya, bila mereka dibekali pengetahuan serta keterampilan bertani, lalu didukung sarana prasarana penunjang yang memadai, bukan tidak mungkin kedua potensi tersebut bisa “dikawinkan” yang pada akhirnya menjadi prospek ekonomi menjanjikan,” ungkap Adi.

Lebih lanjut dia menambahkan, sebagai bukti bahwa program Brigade Pangan bukan dibentuk secara serta merta, bisa dirunut dari keberadaan program perluasan areal tanam (PAT) padi yang sudah dilaksanakan sejak awal 2024 lalu.

Bila dibedah lebih lanjut di dalam program PAT akan terlihat upaya serius pemerintah dalam merancang terwujudnya swasembada pangan. Tengok saja berbagai kegiatan yang digulirkan. Misalnya, oplah atau optimalisasi lahan rawa. Pada kegiatan ini pemerintah melakukan penambahan luas areal tanam dengan memanfaatkan lahan rawa.

Lahan tanam tambahan itu didukung oleh gerakan pompanisasi dimana pemerintah memberi bantuan pompa air untuk pengairan areal tanam yang baru dibuka. Tidak berhenti sampai di situ, program juga melakukan irigasi perpompaan. Langkah yang dilakukan dengan membikin sumur dengan kedalaman yang sudah dipertimbangkan, kemudian dilengkapi pompa sedot serta bak penampungan air. Setelah itu air didistribusikan ke lahan sawah.

Alternatif bantuan pemerintahan lainnya yaitu irigasi perpipaan. Upaya ini dilakukan bila di sekitar areal tanam sudah terdapat sumber air, namun dibutuhkan penanganan tambahan agar air bisa menjangkau lahan tanam. Untuk itu pemerintah hadir melalui pemasangan jalur pipa yang membentang dari sumber air hingga ke lokasi tanam.

“Secara sederhana program PAT padi tadi bisa disebut sebagai cetak sawah baru. Dengan demikian melalui penerapan program ini terjadi penambahan lahan tanam di Lampung. Berapa besar luasan cetak sawah baru itu, datanya nanti tercatat di BPS. Jadi sebelumnya badan pusat statistik sudah memiliki data lahan baku sawah untuk tahun 2023. Nanti bila dilihat dari satelit akan tampak lahan sawah tambahan di luar data lahan baku sawah yang sudah ada. Kira-kira begitu untuk mengetahui adanya pencetakan sawah baru,” urai Adi.

Apa kaitan antara program PAT yang dijalankan pada 2024 dengan program brigade pangan? Adi menerangkan, Brigade Pangan dibentuk untuk meningkatkan produktivitas lahan sawah. Sehingga bila produksi padi berhasil digenjot secara luas dan merata di berbagai wilayah, peluang terwujudnya swasembada pangan makin memungkinkan untuk dicapai.

Hanya saja, sambung Adi lagi, dalam brigade pangan pelaku operasionalnya lebih menyasar pada kalangan generasi muda, dengan kisaran usia 19 tahun hingga 39 tahun. “Meski praktik di lapangan tetap saja ada kemungkinan dilakukan penyesuain. Misalnya, ada anggota masyarakat yang secara usia sudah di atas 39 tahun, namun masih tergolong melek teknologi. Nah, yang bersangkutan masih sangat mungkin dilibatkan,” katanya.

Mengapa teknologi menjadi penting diperhatikan? Menurut Adi karena selain memberi ruang bagi generasi muda untuk mengelola pertanian secara mandiri, pada program Brigade Pangan juga akan mengedepankan pendekatan pengelolaan pertanian secara modern. Dimana beberapa ciri pertanian modern ditunjukkan melalui penggunaan alat dan mesin pertanian.

“Kembali kita sederhanakan penjelasannya. Jadi pemerintah membentuk Brigade Pangan yang berisikan 15 generasi muda untuk diarahkan mengelola pertanian secara modern pada luasan lahan 200 hektare. Untuk mendukung para pejuang pangan tersebut, pemerintah pusat membantu alat dan mesin pertanian atau alsintan. Brigade Pangan juga akan dibantu sarana produksi untuk menanam bibit serta perawatannya hingga panen,” jelasnya.

Lantas dimana program ini dilaksanakan? Adi menjelaskan, selain pada lahan persawahan masyarakat juga mencakup pada lokasi lahan hasil cetak sawah baru yang sudah dilakukan sebelumnya melalui program PAT.

“Dengan demikian kita jadi bisa melihat gambarannya secara utuh, bahwa ternyata program Brigade Pangan bukan tiba-tiba muncul. Tapi memang sudah dipersiapkan secara matang. Terencana. Dan pelaksanaannya masih terkait atau berkesinambungan dengan program pemerintah sebelumnya, dalam hal ini PAT padi,” kata Adi.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan pencapaian swasembada pangan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak termasuk sumber daya manusia (SDM) pertanian, khususnya petani.

“Kita harus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, karena ini merupakan kunci ketahanan pangan nasional. Brigade Pangan memiliki target meningkatkan indeks panen dari yang IP100 menjadi IP300. Panennya bukan tanamnya, produktivitasnya meningkat, serta mengutamakan kesejahteraan petani milenial yang berdomisili di wilayah tersebut,” terangnya.

Sedangkan Idha Widi Arsanti, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), mengatakan para anggota Brigade Pangan yang terdiri 15 petani mendapat pelatihan intensif oleh pemerintah tentang teknik pertanian modern dan manajemen agribisnis, serta akses terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, benih unggul, pupuk berkualitas, dan sarana produksi pertanian lainnya.

“Selain pelatihan dan pembinaan kepada anggota Brigade Pangan, program juga memastikan ketersediaan infrastruktur seperti sistem tata air dan irigasi. Sehingga  optimalisasi lahan pertanian benar-benar dapat berjalan baik,” ungkap Idha.(*)