Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Tag: Bani Ispriyanto

  • Harga Jagung Status Waspada, Ini Respons DKTPH Lampung

    BAPANAS menetapkan komoditas jagung dengan status waspada menyusul tidak kunjung membaiknya harga jagung kering pipilan di tingkat petani. Terkait hal ini, Dinas Ketahanan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKTPH) Propinsi Lampung menyatakan akan menggerakkan petugas di lapangan untuk menyelamatkan harga jagung minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah ((HPP) Rp5.500/kg.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Kepala DKTPH Provinsi Lampung Bani Ispriyanto membenarkan petani jagung di Lampung belum menikmati HPP Rp5.500/kg. Kondisi itu terjadi justru sebelum masa panen raya tiba.

    Untuk memperbaiki harga jagung yang masih tertekan di bawah HPP, Bani menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Perum Bulog Lampung untuk bersama-sama melakukan stabilisasi harga.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Bulog untuk mempercepat dan meningkatkan penyerapannya. Kepada kami, Bulog menyatakan siap,” kata Bani, Kamis (20/02/2025) malam.

    Bani juga menegaskan telah menginstruksikan para tenaga penyuluh dan petugas di lapangan untuk melakukan pemantaun perkembangan harga jagung di daerah sentra produksi.

    Dijelaskannya, petugas di lapangan sudah diarahkan untuk fokus menjaga harga jagung supaya tidak jatuh. Petugas di lapangan juga telah diperintahkan untuk membantu petani mendapatkan harga sesuai HPP.

    “Bila ada petani yang mau menjual akan dibantu oleh petugas di lapangan. Nanti akan dibeli Bulog sesuai HPP,” tegasnya.

    Anomali Harga

    Sebelumnya dilaporkan perkembangan harga jagung kering pipilan di Lampung mengalami anomali harga yang cukup tajam dan masih tetap di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500/kg.

    Situasi terburuk terjadi di Lampung Tengah. Di kabupaten ini, harga jagung kering pipilan di tingkat petani hanya dihargai Rp3.800/kg.

    Panel Harga Badan Pangan Nasional ((Bapanas) tanggal 20 Februari 2025 melaporkan harga rata-rata jagung pipilan di Lampung sebesar Rp4.740/kg atau 13,82 persen di bawah HPP Rp5.500/kg.

    Harga tertinggi terjadi di Lampung Selatan, yakni sebesar Rp5.450/kg. Sementara harga terendah di Lampung Tengah Rp3.800/kg. Anomali harga antar wilayah ini sudah terjadi cukup lama hingga membentuk jurang yang tajam di tengah situasi perkembangan harga yang tidak pernah menyentuh HPP Rp5.500/kg.

    Pergerakkan harga jagung di Lampung untuk bisa menembus HPP bergerak sangat lamban. Meski ada kenaikan 11,45 persen di banding harga rata-rata minggu seharga Rp4.263/kg, pergerakan harga jagung kering pipilan di Lampung justru masih minus 4,45 persen dibanding harga rata-rata bulan lalu yang mencapai Rp4.961/kg.

    Secara nasional, harga rata-rata jagung kering pipilan di tingkat petani memang masih ‘babak belur’. Bapanas mencatat per 20/02/2025 seharga Rp4.771/kg atau sedikit di atas harga rata-rata di Lampung. Harga terendah nasional terjadi di Gorontolo sebesar Rp4.075/kg. Tertinggi di Nusa Tenggara Timur Rp6.000/kg. Diketahui, Provisi Lampung dan Gorontalo merupakan daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia.

    Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah menaikkan HPP jagung dari Rp5.000/kg menjadi Rp5.500/kg belum berhasil menyejahteraan petani jagung.(*)

  • Sawah Pak Bu Tani Terendam Banjir? Sabar…Nanti Dapat Bantuan Benih

    Petani yang lahannya terendam banjir dapat memporoleh bantuan benih dari Kementan bila pemerintah daerah mengajukan. Semoga dapat bantuan pupuk juga.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto mengabarkan bahwa petani yang gagal panen akibat lahannya terendam banjir akan mendapatkan bantuan benih dari Kementerian Pertanian.

    “Nanti akan ada bantuan benih nasional untuk petani yang lahannya terendam banjir,” ungkapnya.

    Untuk bantuan ini, petani harus bersabar karena harus diajukan terlebih dahulu ke Kementan. Sementara bantuan dari daerah belum tersedia.

    Sebelumnya dilaporkan seluas 370 hektare lahan sawah yang ‘merana’ akibat terendam banjir di Lampung dipastikan gagal panen.

    Angka itu setara dengan 6,76 persen dari total angka sementara lahan sawah yang terendam seluas 5.474,44 hektare.

    “Berdasarkan hasil rekap sejak Desember 2024 hingga 21 Januari 2025, sawah yang gagal panen seluas 370 hektare dari 5,474.44 hektare yang terendam banjir,” ungkap Analis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, Jumat (24/1/2025).

    Pendataan versi DKPTPH Provinsi Lampung

    Kadis DKPTPH Bani Ispriyanto menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil pendataan dari tim yang sudah ditugaskan ke daerah-daerah.

    “Tim masih bertugas, mendata lokasi yang terendam banjir dan gagal panen,” kata dia.
    (*)

  • Soal Program Cetak Sawah Baru, Lampung Masih Menunggu Keputusan Kementan

    Lampung telah mengusulkan cetak sawah baru seluas 33 ribu hektare. Lahannya sudah dipersiapkan sejak 2024, namun finalisasinya masih menunggu keputusan  dari Kementerian Pertanian RI.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Bani Ispriyanto menegaskan Provinsi Lampung belum mendapatkan program cetak sawah baru dari pemerintah pusat.

    “Lampung belum mendapat program cetak sawah baru. Kementan masih fokus untuk wilayah Merauke dan Kalimantan,” tulisnya lewat pesan singkat, Minggu (29/12/2024).

    Kendati demikian, Bani menjelaskan, Pemerintah Pemprov Lampung telah mengusulkan cetak sawah baru seluas 33 ribu hektare untuk mendukung tercapainya swasembada pangan di provinsi ini.

    Usalan cetak sawah baru tersebut diarahkan di Tulangbawang, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji dan Lampung Selatan.

    Sejauh ini, bebernya, pihaknya telah mempersiapkan lahan rawa seluas 28 ribu hektare sejak 2024 dan akan terus dioptimalisasi sampai 2025 untuk menjadi areal persawahan baru.

    Lahan cetak sawah baru tersebut sebagian besar masih dalam proses identifikasi lahan. Sekitar 8.000 hektare sebentar lagi rampung.

    Proses identifikasi lahan sawah baru dilakukan hati-hati. Lahan mesti bebas dari sengketa hukum dan tidak sedang digunakan untuk kegiatan apapun.

    “Lahan mesti ‘clear’ dan ‘clean’, artinya lahan tidak bersengketa. Persawahan baru mesti berkelanjutan, artinya jangan sampai beralih fungsi di kemudian hari,” ujarnya.(*)

  • Bani Ispriyanto: Lampung Terapkan Pertanian Terpadu

    Di era yang serba cepat seperti sekarang, sektor pertanian tak bisa lagi hanya bertumpu pada cara-cara konvensional. Modernisasi adalah keniscayaan. Menjawab tantangan ini, Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH), memperkenalkan konsep Pertanian Terpadu. 

    Bandar Lampung (Progres.co.id): MENURUT Kepala Dinas KPTPH, Bani Ispriyanto, dunia tengah menghadapi ancaman serius berupa krisis pangan akibat kekeringan yang ditimbulkan oleh Fenomena El Niño 2023.

    “Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia, masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Saat ini, kita belum mencapai swasembada pangan,” ujar Bani dalam acara Gebyar Pertanian Modern bertema “Pertanian Terpadu dalam Mendukung Swasembada Pangan” di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin (23/12/2024).

    Sedangkan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara gencar mengejar target swasembada pangan. “Yang tadinya ditargetkan tiga tahun, kini dimajukan menjadi dua tahun,” tambahnya.

    Bani menjelaskan bahwa Provinsi Lampung, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, memegang peran strategis dalam mencapai target ini. Saat ini, Lampung merupakan produsen padi terbesar keenam di Indonesia, setelah Sumatera Selatan.

    Kementerian Pertanian bahkan telah menetapkan target luas panen untuk Lampung pada tahun 2025 sebesar 1.034.205 hektare. “Ini merupakan lonjakan peningkatan yang cukup tinggi. Untuk itu, bagi semua pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai target swasembada pangan ini,” kata Bani.

    Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, sektor pertanian kini harus mulai bekerja sama dengan TNI hingga aparat kepolisian. “Selain itu juga kita membutuhkan dukungan dari Pupuk Indonesia, Bulog, BPS dan lainnya. Karena mau bekerja sekeras apa pun kita, jika tidak tercatat dalam BPS maka tidak ada hasilnya,” jelas Bani.

    Untuk mengejar target ini, Lampung tidak hanya mengandalkan penambahan lahan, tetapi juga peningkatan produktivitas. Di sinilah teknologi pertanian modern memainkan peran kunci. Pertanian terpadu hadir sebagai solusi dengan mengintegrasikan berbagai aspek dalam satu sistem yang efisien dan berkelanjutan.

    Inovasi pertanian terpadu hadir dengan 7 layanan di antaranya, layanan penebusan pupuk, layanan alsintan, layanan stabilitas uji, layanan opd, layanan peminjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan layanan asuransi pertanian.

    Melalui acara Gebyar Pertanian Modern tahun 2024, pemerintah berharap para petani semakin terbuka terhadap konsep pertanian yang maju dan berkelanjutan. Acara ini juga menjadi ajang apresiasi bagi kabupaten/kota, penyuluh, dan para pelaku sektor pertanian yang berkontribusi dalam mewujudkan program ini secara mandiri.

    “Tujuannya agar petani Lampung tidak hanya mengenal, tetapi juga mengimplementasikan pertanian modern yang berbasis teknologi. Dengan begitu, kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dapat tercapai,” tutup Bani.(*)