Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Tag: bulog

  • Jangan Curang Lagi, Distribusi Minyakita Kini Diawasi Polisi

    Minyakita kini diawasi polisi. Minyaknya  asli, tapi ‘kita’ yang dipabrik curang, mengurangi takaran dan menjual lebih mahal. Catat ini,  Harga Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita Rp15.700 per liter. Jika ada yang menjual lebih mahal, laporkan!

    Bandarlampung (Progres.co.id): Minyakita adalah merek minyak goreng kemasan yang ramai diminati, selain minyak goreng curah yang berharga lebih murah.  Di Lampung, minyak goreng sawit ini diproduksi oleh PT Domus Jaya di Lampung Selatan. Didistribusikan oleh Perum Bulog Jakarta, termasuk di Lampung. Ketersediannya ada di mana-mana, menjangkau pasar modern dan pasar di kampung-kampung serta warung-warung.

    Sejauh ini, Minyakita yang diproduksi oleh PT Domus oke punya alias tidak ada masalah. Harga jualnya masih sesuai HET. Takaran di kemasan ditulis 1 liter. Untuk membuktikannya, silakan ikut mengawasi. Silakan menakar ulang. Jika kedapatan kurang, laporkan!

    Kerja-kerja pengawasan ini juga tengah digencarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) setelah ribut-ribut kasus Minyakita kurang takaran.

    Kemendag tak mau masyarakat rugi dan ingin memastikan harga sesuai aturan (HET) dan produsen tak nyunat lagi.

    Dalam aksi pengawasan ini, Kemendag bawa-bawa polisi. Masyarakat dapat berperanserta dalam pengawasan ini.

    Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idul Fitri 2025 di Jakarta, pada Senin, (10/3/2025).

    Agar paham, temuan Minyakita kurang takaran adalah berkat aduan masyarakat. Pada 7 Maret 2025 ada masyarakat yang melaporkan bahwa isi Minyakita yang diproduksi PT AEGA Depok kurang dari 1 liter. Kemendag telah menarik semua produksi PT AEGA.

    Sebelumnya, Kemendag juga telah menyelesaikan temuan pertama pada 24 Januari 2025. Kecurangan dilakukan PT NNI di wilayah Mauk, Tangerang.

    Ke depannya, produsen jangan curang lagi. Ingat, masyarakat ikut mengawasi. Kemendag dan polisi pun telah memastikan rutin melakukan pantauan, termasuk ke para repacker Minyakita, distributor besar/kecil hingga pengecer.

    Dari hasil penyidikan, ketahuan bahwa yang curang itu adalah repacker yang terindikasi mengurangi volume isi untuk menutupi biata produksi dan bahan baku.

    Bahan baku Minyakita yang pakai diduga menggunakan repacker adalah minyak goreng non-DMO (Domestic Market Obligation). Sehingga margin yang diperoleh terlalu minim.

    Untuk menggenjot margin, maka volume disunat, bahkan harga ditinggikan hingga di atas HET.

    (*)

  • Mengapa Harga Jagung Petani di Lampung Tak Kunjung Membumbung?

    Ada trend kenaikan harga jagung kering pipilan di Lampung pada pekan ini di banding pekan lalu. Namun belum mampu menembus harga acuan pembelian tingkat produsen/petani Rp5.500/kg.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Mengamati panel harga Badan Pangan Nasional (BAPANAS) menggambarkan bahwa pergerakan harga jagung kering pipilan di Lampung cenderung positif namun berjalan sangat lamban.

    Hal ini diduga disebabkan masih rendahnya penyerapan yang dilakukan oleh Bulog Lampung yang saat ini sepertinya lebih fokus menyerap gabah petani.

    Harga rata-rata jagung kering pipilan tingkat petani di Lampung pada 5 Maret 2025 sudah mencapai Rp4.900, atau jauh lebih baik dibanding minggu lalu sebesar Rp4.852/kg. Bahkan jauh lebih baik dibanding harga rata-rata periode yang sama tahun lalu yang kala itu terperosok sangat dalam sebesar Rp2.925/kg.

    Selain itu, Progres juga mencermati adanya disparitas harga antar wilayah dalam besaran Rp1.500/kg.

    Disparitas harga tersebut menimbulkan perbedaan harga yang jomplang antara harga tertinggi dan terendah antar kabupaten.

    Panel harga BAPANAS mencatat harga jagung kering pipilan terendah di Lampung terjadi di Lampung Tengah, yakni sebesar Rp4.000/kg.

    Sedangkan harga tertinggi dinikmati oleh petani di Lampung Selatan, yakni seharga Rp5.500/kg.

    Harga Jagung Tingkat Produsen

    Sementara harga rata-rata jagung tingkat peternak di Lampung tercatat seharga Rp6.011/kg atau sudah melampaui harga acuan sebesar Rp5.800/kg.

    Fluktuasi harga masih terjadi dalam besaran tipis. Selain itu, disparitas harga antar wilayah terjadi dalam rentang cukup besar.

    Harga jagung tingkat peternak terendah terjadi di Kabupaten Pringsewu, yakni sebesar Rp5.500/kg.

    Harga tertinggi terjadi di Kota Metro yang sudah menembus Rp6.800/kg.(*)

  • HPP Jagung Rp5.500/Kg Belum Dinikmati Petani di Lampung

    Harga jagung pipilan kering di tingkat produsen atau petani di Lampung masih terpuruk di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500/kg.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga jagung pipilan di Lampung masih berfluktuasi di bawah Rp5.000/kg.

    Dalam laporannya, Bapanas menyebutkan harga jagung di tingkat petani pada Selasa, 18 Februari 2025 rata-rata Rp4.670/kg. Harga terendah berada di sentra produksi Lampung Tengah seharga Rp3.375/kg. Sedangkan harga tertinggi di Lampung Selatan Rp5.300/kg.

    Merujuk dari laporan Bapanas dapat disimpulkan perkembangan harga jagung tingkat petani di Lampung bergerak sangat lamban. Bahkan menunjukkan anomali harga yang semakin curam dibanding perkembangan harga di tingkat konsumen.

    Keterpurukan dan anomali harga tersebut dapat dijelaskan dengan membandingkan harga jagung pipilan petani pada periode 05/02/2025 sampai 10/02/2025 tercatat berada dalam rentang Rp3.950/kg sampai Rp4.180/kg.

    Sementara harga rata-rata jagung pipilan kering di tingkat peternak pada Selasa, 18 Februari 2025, tercatat Rp6.017/kg. Harga terendah di Pringsewu Rp5.500/kg dan tertinggi di Kota Metro Rp6.800/kg.

    Dibanding periode 05/02/2025 sampai 10/02/2025, harga jagung di tingkat peternak menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibanding harga di tingkat petani. Sebelumnya, pada periode ini harga tertinggi tercatat Rp6.383/kg pada 7 Februari 2025 dan terendah Rp5.783/kg pada 06 Februari 2025.

    Sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 18 Tahun 2025 tentang pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp5.500/kg.

    Sesuai regulasi, Perum Bulog wajib menyerap hasil panen petani jagung sesuai HPP Rp5.500/kg. Ditegaskan, penugasan penyerapan jagung petani bertujuan untuk memperkuat stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dan menjaga stabilitas harga dan mendukung kesejahteraan petani.

    Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dengan HPP sebesar Rp5.500/kg, pemerintah berharap ada keseimbangan harga jagung di tingkat produsen dan konsumen.

    Menyikapi masih rendahnya harga jagung tingkat petani di Lampung, Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung Nurman Susilo mengatakakan pihaknya tetap mendasari harga pembelian seharga Rp5.500/kg.

    “Kami terus mengupayakan penyerapan hingga harga harga jagung petani bisa mencapai minimal sesuai HPP. Kita upayakan menyerap lebih banyak lagi jagung petani,” katanya, Selasa, 11 Februari 2025.(*)

  • Siapa Saja Wajib Beli Gabah Petani Rp6.500/Kg, Bolehkah Petani Jual Lebih Mahal?

    Tidak cuma Bulog, siapa saja yang membeli gabah petani wajib seharga Rp6.500/kg. Kata Mentan, itu perintah Presiden! Bagaimana jika harga gabah petani naik di atas Rp6.500?

    Bandarlampung (Progres.co.id): Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan keterangan tersebut saat menggelar rapat maraton swasembada bersama jajaran direksi Bulog, Minggu, 9 Februari 2025.

    “Kita sudah sepakat sesuai perintah Bapak Presiden seluruh penggilingan siapa saja yang membeli gabah di tingkat petani mutlak dan wajib minimal Rp6.500/kg,” katanya.

    Perintah Presiden itu, jelas Mentan, berlaku untuk semua orang agar serapan 3 bulan bisa mencapai 3 juta ton setara beras.

    “Ini perintah Bapak Presiden,” tegas Amran menguatkan keterangannya.

    Keterangan terbaru ini memberi makna, bahwa penerapan HPP gabah Rp6.500 tidak Bulog ansih. Dengan keterangan ini, pihak swasta juga wajib membeli gabah petani minimal Rp6.500/kg.

    Pihak swasta, seperti PT Wilmar, yang selama ini banyak menyerap gabah petani di Lampung, tentu saja wajib mengikuti ketentuan ini. Termasuk PT Wahana Raharja, BUMD Pemprov Lampung, juga wajib membeli minimal Rp6.500/kg.

    Keputusan ini, secara matematis memang akan memberi kepastian harga minimal Rp6.500 kepada petani sekaligus menjamin kesejahteraan Nilai Tukar Petani (NTP) supaya tidak jatuh pada saat panen raya.

    Masalahnya, secara historis seperti tahun sebelumnya, harga GKP petani tertinggi bisa mencapai di atas Rp6.500/kg seperti  terjadi pada Januari 2024  yang sempat meroket Rp7.420/kg .

    Berikut perkembangan harga rata-rata GKP di Lampung pada 2024:

    Januari       Rp7.420/kg
    Februari     (tak ada data)
    Maret          Rp6.595/kg
    April            Rp5.001/kg
    Mei              Rp4.980/kg
    Juni             Rp5.500/kg
    Juli              Rp6.238/kg
    Agustus      Rp6.383/kg
    September Rp6.187/kg
    Oktober      Rp6.165/kg
    November  Rp5.980/kg
    Desember   Rp6.065/kg

    Harga rata-rata GKP tersebut dihitung berdasarkan harga tertinggi dan harga terendah, di mana pada Desember 2024 harga terendah GKP Rp5.600/kg di Palas dan Penengahan Lampung Selatan. Harga tertinggi Rp7.300/kg di Sragi.

    Merujuk data itu, maka harga GKP  terendah di Lampung pada 2025 tidak boleh lagi di bawah Rp6.5o0/kg.(tanpa rafaksi). Lebih, boleh! (*)

     

  • Penetapan Satu Harga GKP Tanpa Rafaksi, ‘Kemunafikkan’ Terhadap Narasi Panjang Upaya Peningkatan Mutu

    Penetapan satu harga untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500/kg tanpa syarat mutu (rafaksi) menjadi sejarah baru dalam politik perberasan di Indonesia. Kebijakan itu seperti menyepelekan pentingnya peningkatan mutu yang sejak lama terus diupayakan.

    Bagaimana mungkin Bulog bisa menghasilkan beras berkualitas (premium) jika dalam penyerapannya Bulog tidak dibekali aturan rafaksi.

    Aturan rafaksi pada intinya merupakan mekanisme penting untuk menentukan tingkat harga sesuai mutu. Dengan aturan ini Bulog dapat menghasilkan beras berkualitas baik dan mengefisienkan biaya produksi, biaya penyimpanan dan perawatan beras di gudang.

    Aturan rafaksi yang sudah sejak lama diterapkan juga bertujuan untuk mendorong petani dan dinas terkait supaya berlomba-lomba menaikkan produksi dan mutu gabah/beras.

    Dengan dicabutnya aturan rafaksi, di satu sisi memang memberikan kepastian harga bagi petani. Namun di sisi lain membuka ruang terjadinya ‘kemunafikan’ terhadap narasi pentingnya upaya peningkatan mutu yang didengung-dengungkan dulu.

    Bisa dibayangkan, jika kadar air GKP di atas 25 persen dan kadar hampa di atas 10 persen, lalu Bulog tetap diharuskan membeli Rp6.500/kg maka akan menimbulkan kekacauan baik di petani dan Bulog sendiri.

    Penyeragaman harga HPP Rp6.500 tidak memberikan keadilan serta penghargaan kepada petani yang mampu menghasilkan GKP kadar air dan kadar hampa maksimal 25 dan 10 persen.

    Bagi Bulog, penyeragaman harga dengan meniadakan rafaksi seperti ‘menjerat leher’ BUMN itu sekaligus berpotensi menyedot APBN lebih besar.

    Bulog dipastikan sibuk mengurus, menyimpan dan merawat beras yang diserapnya lantaran kadar air dan kadar hampa tinggi. Kalau sudah begini, maka fumigasi harus dilakukan berkali-kali yang diketahui memakan biaya dan berpotensi mempercepat rusaknya kualitas beras.

    Aturan baru pencabutan rafaksi HPP sebaiknya diimbangi dengan kebijakan yang memberikan oksigen kepada Bulog, yakni dengan mengembalikan penyaluran beras kepada ASN/TNI/POLRI dan masyarakat prasejahtera setiap bulan.

    Tanpa instrumen itu, Bulog akan ‘mengap-mengap’ lalu berdoa semoga harga GKP petani di atas HPP Rp6.500/kg.

    Jika itu situasinya, maka petani senang dan Bulog pun lapang. (*)

  • Aturan Kualitas Gabah Dihapus, Bulog Wajib Serap Rp6.500/Kg

    Tampaknya pemerintah tak mau setengah hati berpihak pada nasib petani. Itu ditunjukkan dengan pencabutan kebijakan ketentuan kualitas gabah yang diserap Perum Bulog. Dengan kata lain, semenjak revisi ditetapkan, Bulog wajib membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Jakarta (Progres.co.id): KENDATI telah ditetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram (kg), namun terdapat aturan kualitas gabah yang dapat diserap dengan harga tersebut. Tak pelak banyak produksi gabah petani yang tidak dapat diserap Bulog.

    Dicabutnya aturan itu tertuang dalam Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Aturan ini ditetapkan pada 24 Januari 2025.

    “Ketentuan mengenai harga pembelian gabah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi diktum nomor kesatu dalam aturan tersebut, dikutip Kamis (30/1/2025).

    Revisi ini telah ditetapkan sebagai Hasil Rapat Koordinasi Terbatas bidang Pangan, Kementerian Koordinator bidang Pangan Nomor R-50/SES.M.PANGAN/SD/01/2025 tanggal 22 Januari 2025.

    “Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani ditetapkan menjadi sebesar Rp6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per kilogram,” tulis diktum kedua.

    “Perum Bulog melaksanakan pembelian GKP di tingkat petani dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua,” lanjut diktum keempat.

    Aturan itu memerintahkan Bulog menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembelian GKP di tingkat Petani kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

    “Laporan hasil pelaksanaan pembelian GKP di tingkat Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT paling sedikit memuat: a. data petani yang menjual GKP; b. volume pembelian GKP; dan c. lokasi pembelian GKP,” tutup keputusan tersebut.

    Berikut aturan penyerapan gabah yang telah dicabut:

    1) Gabah Kering Panen (GKP) di petani sebesar Rp 6.500 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%.

    2) GKP di penggilingan sebesar Rp 6.700 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%.

    3) Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 8.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%.

    4) GKG di gudang Bulog sebesar Rp 8.200 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%.

    5) GKP petani di luar kualitas 1 kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 11-15% Rp 6.200/kg (rafakasi Rp 300/kg).

    6) GKP petani di luar kualitas 2 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 10% Rp 6.075/kg (rafakasi Rp 425/kg).

    7) GKP petani di luar kualitas 3 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 11-15% Rp 5.750/kg (rafakasi Rp 750/kg).

    8) GKP penggilingan di luar kualitas 1, kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 11% Rp 6.400/kg (rafakasi Rp 300/kg).

    9) GKP penggilingan di luar kualitas 2 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 10% Rp 6.275/kg (rafakasi Rp 425/kg).

    10) GKP penggilingan di luar kualitas 3 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 11-15% Rp 5.950/kg (rafakasi Rp 750/kg).(*)

  • Serap 100 Ton Beras, Bulog Lampung Butuh Anggaran Triliunan, Ini Hitung-Hitungannya

    Untuk menyukseskan tugas penyerapan tahun ini, Bulog Lampung harus menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Bulog Lampung mendapat tugas penyerapan tahun 2025 sebesar 100 ton setara beras.

    Mengutip hitung-hitungan model Direktur Keuangan Bulog, Iryanto Hutagaol, dengan angka penyerapan 100 ribu ton beras itu, artinya Bulog Lampung membutuhkan Rp1,2 triliun.

    Lho, kok bisa, begini penjelasannya!

    Angka Rp1,2 triliun tersebut muncul setelah angka 100 ribu ton atau 100.000.000 kg itu dikalikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat pembelian Rp12.000/kg.

    Anggaran triliunan itu belum termasuk untuk mengelola atau merawat stok beras tahun sebelumnya yang masih tersimpan di gudang-gudang Bulog di Lampung.

    Lalu, berapa dana yang dibutuhkan Bulog secara nasional?

    Diketahui, Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton sepanjang tahun ini atau meningkat dari target sebelumnya yang 2 juta ton. Dengan demikian, dana yang dibutuhkan diperkirakan sekitar Rp57 triliun.

    Direktur Keuangan Bulog, Iryanto Hutagaol menjelaskan, dari target sebelumnya, yaitu 2 juta ton, sebanyak 1,7 juta ton beras sudah tersimpan di gudang Bulog. Dengan target baru, Bulog diproyeksikan akan mengelola total 4,7 juta ton beras.

    “Artinya, kita akan mengelola kurang lebih 3,7 juta ton beras tahun ini. Tapi dengan kabar akan diminta 3 juta ton menyerap, artinya kita akan mengelola 4,7 juta ton,” kata Iryanto dalam Diskusi Bersama Media: Penyerapan Gabah dan Beras 2025, Jakarta, Rabu (23/1).

    Dengan target baru ini, Iryanto menambahkan, Bulog akan membutuhkan dana sekitar Rp57 triliun, mengacu pada harga pembelian pemerintah (HPP) dari penggilingan yang mencapai Rp12.000 per kilogram.

    “Kalau kita hitung harga Rp12.000 per kg, artinya 4,7 juta ton kali Rp12.000 per kilogram. Kurang lebih Rp57 triliun harus kita sediakan dalam mengelola beras ini oleh pemerintah. Kami kurang lebih 10 persen biaya pengelolaan dan itulah yang kita butuhkan setiap tahun,” kata dia.

    Iryanto mengatakan, pihak Bulog saat ini sedang berdiskusi dengan pemeritah agar pembiayaan lebih terstruktur, termasuk kemungkinan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Saat ini kita dibantu perbankan. Kalau struktur kita dibantu oleh pemerintah, nanti pemerintah sebagian memberikan APBN-nya langsung kepada kita,” kata Iryanto.

    Selama ini, Bulog mengandalkan pendapatan dari penyaluran beras untuk recovery dana. “Jadi, kira-kira kita beli dulu, kita simpan, perbaiki, rapikan, salurkan, dan kita mendapatkan bayaran,” tutur Irayanto.

    Meskipun menghadapi beban yang sangat berat, Bulog berhasil bertahan dengan meminjam dari perbankan. Hal ini, menurut Iryanto, adalah konsekuensi dari tugas yang harus dijalankan.

    “Tapi kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, mungkin secara teknikal keuangan kita usahakan tetap positif laporan keuangan kita sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan Indonesia,” pungkas dia.(*)

  • Pj Gubernur Samsudin Paham Betul Cara Kerja Penyerapan Gabah, Ini Arahannya

    Pj Gubernur Lampung mengapresiasi penyerapan gabah petani yang dilakukan Bulog Lampung. Ia berharap Bulog mampu menjangkau semua titik panen dan melakukan pembelian secara masif dan lebih awal. Sepertinya Penjabat Gubernur Lampung ini sangat memahami bahwa harga gabah di tingkat petani bisa saja di atas HPP sehingga menyulitkan Bulog melakukan penyerapan.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pj Gubernur Lampung Samsudin menyemangati kegiatan penyerapan gabah petani oleh Bulog bersamaan dengan perberlakuan HPP gabah kering panen (GKP) seharga Rp6.500/kg.

    “Kita apresiasi penyerapan gabah oleh Bulog yang membeli gabah petani sesuai HPP. Tentunya pembelian ini mesti menyeluruh ke semua titik panen agar para petani dapat merasakan HPP yang baru saja diberlakukan,” tulis Pj Gubernur Lampung Samsudin dalam pesan singkatnya kepada Progres.co.id, Rabu (15/01/2025).

    Dalam pesannya, Samsudin juga menulis bahwa kerja penyerapan gabah oleh Bulog sangat mungkin menghadapi tantantan di kemudian hari.

    “Ini mesti menjadi perhatian Bulog. Sebab, pembelian dapat juga dilakukan oleh spekulan dan perusahaan swasta besar yang masuk ke Lampung. Mereka juga menyerap dan bisa saja mematok harga beli di atas HPP,” tulis Samsudin mengingatkan.

    Samsudin mengatakan Bulog Lampung tentu sudah sangat berpengalaman menghadapi situasi itu.

    Dari pengalaman pengadaan sebelumnya, bila harga gabah di atas HPP, tentu saja Bulog ‘tiarap’, namun mengefektifkan pembelian bisnis atau komersilnya untuk memupuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

    Bila sudah begitu situasinya, dipastikan petani akan memperoleh harga yang lebih baik, Nilai Tukar Petani Pangan melonjak lagi, dan terjadi inflasi yang dipicu oleh naiknya harga beras.

    Samsudin memuji strategi Bulog Lampung menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam kegiatan penyerapan gabah petani.

     

    “Ini bisa menjadi kolaborasi yang hebat dalam menjaga stabilitas harga sesuai HPP di lapangan,” tulis Samsudin mengakhiri.(*)

  • Bantuan Pangan Beras 2025 Disalurkan Januari Ini

    Kabar gembira unuk Penerima Bantuan Pangan (PBP). Pemerintah melanjutkan program Bantuan Pangan (Banpang) 2025 mulai Januari ini. 

    Bandarlampung (Progres.co.id): Penyaluran dilakukan selama 6 kali atau bulan. Pada tahap awal disalurkan pada Januari dan Februari. Empat penyaluran berikutnya dilaksanakan diatur kemudian.

    Di Lampung, ada sebanyak 829.675 orang tercatat sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP) bantuan pangan beras ini.

    Rinciannya, Bandarlampung, Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus sebanyak 235.112 orang.
    Lampung Selatan 118.918 orang, Tulangbawang Barat, Mesuji, Tulangbawang, Tulangbawang 72.522 orang.

    Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur sebanyak 213.217 orang, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Way Kanan 189.907 orang.

    Sama seperti tahun 2024, setiap 1 kali penyaluran PBP akan menerima 10 kg beras.

    Kepala NFA Arief Prasetyo Adi memastikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi yang aman dan cukup untuk digunakan dalam berbagai program intervensi stabilisasi berupa penyaluran banpang beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Per 3 Januari 2025, total stok beras di Perum Bulog mencapai 2,055 juta ton. Stok ini akan terus bertambah seiring dengan momentum panen raya yang akan berlangsung mulai pada Maret mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangan persnya memastikan bahwa penyaluran banpang beras untuk 4 bulan lainnya tidak akan disalurkan pada saat panen raya. “Jadi kita nanti akan lihat di April 2025 kapan akan disalurkan bantuan pangan selanjutnya,” ujar Menko Pangan Zulhas.(*)