Tag: bumdes


  • Sebentar lagi Provinsi Lampung punya gubernur dan wakil gubernur baru, Mirza dan Jihan. Dipastikan pasangan ini bakal menghadapi ujian berat pada Semester I 2025 akibat pemangkasan Transfer Daerah dan anggaran Kementerian Lembaga yang sampai hari ini masih terus digodok oleh pemerintah pusat.

    Semester pertama 2025 adalah periode paling krusial, di mana publik akan menagih keberhasilannya setelah melewati 100 hari kerja.

    Publik akan menilai apakah Mirza-Jihan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa berpotensi padi sawah yang disebut-sebut menjadi lokus utama pada 100 hari kerja.

    Publik juga akan menilai apakah pasangan kepala daerah yang menang telak pada Pilkada Serentak 2024 mampu menggerakan BUMDES yang diskenariokan dapat menjadi mesin penggerak perekonomian pedesaan.

    Asesmen Bank Indonesia

    Untuk mencapai itu, Bank Indonesia Perwakilan Lampung telah memberikan asesmen terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemprov Lampung dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada 2025.

    BI Lampung dalam asesmennya menyatakan agar pertumbuhan ekonomi Lampung dapat meningkat lebih tinggi diperlukan upaya sinergi dan koordinasi lebih kuat.

    BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2025 dapat meningkat dalam kisaran 4,6-5,3% (yoy).  Angka itu menggambarkan optimisme, meski bentangan kenaikkannya relatif tipis atau tidak berbeda jauh dibanding prakiraan tahun 2024.

    Untuk menjaga momentum tersebut, Bank Indonesia mengingatkan Pemprov Lampung untuk mewaspadai beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada Triwulan I 2025. BI meminta Pemprov Lampung dan seluruh kabupaten/kota menyusun langkah-langkah mitigasi dalam menghadapi curah hujan tinggi dan ancaman bencana banjir yang telah terjadi pada awal tahun. Curah hujan yang tinggi dan bencana banjir berisiko tinggi menekan produksi pertanian.

    Pemerintah juga diingatkan untuk bersungguh-sungguh menjaga pemerataan distribusi belanja. Sebab, secara historis realisasi belanja APBD belum optimal pada Semester I. BI meminta Pemprov Lampung lebih banyak mendistribusikan belanja yang sifatnya produktif seperti belanja modal.

    Selain itu, BI juga mencermati penurunan kinerja ekspor komoditas unggulan sejalan dengan perbaikan produksi global.

    Kinerja Ekonomi Lampung

    BI melaporkan kinerja ekonomi Lampung pada Triwulan IV 2024 tumbuh 5,32% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi Triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,81% (yoy).

    Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2024 adalah sebesar 4,57%(yoy). Angka ini relatif stabil dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 4,55% (yoy).

    Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih baik pada Tw IV 2024 utamanya didukung oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga (5,05%; yoy) seiring tingginya mobilitas pada momentum HBKN Nataru, serta keyakinan konsumen yang meningkat.

    Sementara itu, komponen permintaan lainnya, yakni konsumsi pemerintah (2,16%; yoy), investasi (0,34%; yoy) dan ekspor (12,31%; yoy) mengalami perlambatan seiring normalisasi belanja persiapan Pilkada dan penurunan investasi bangunan.

    Kinerja Ekspor

    Adapun dari sisi eksternal, meski melambat, kinerja ekspor Lampung pada Tw IV 2024 tetap kuat dengan tumbuh 12,31% (yoy) didorong oleh peningkatan ekspor kopi, CPO dan produk olahan buah.

    Dari sisi lapangan usahanya, pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih baik pada Tw IV 2024 utamanya didorong oleh peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan (14,16%; yoy) dan LU Pertanian (3,62%; yoy), serta tetap kuatnya kinerja LU Perdagangan (7,02%; yoy).

    Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan didukung oleh kuatnya permintaan domestik dan global untuk produk makanan dan minuman. Peningkatan LU Pertanian sejalan dengan perbaikan produksi tanaman pangan terutama padi. Adapun kinerja LU Perdagangan tetap kuat sejalan dengan peningkatan kinerja penjualan kendaraan bermotor.

    Pendapatan dan Defisit Keuangan Daerah

    Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Lampung masih belum mampu memaksimalkan pendapatan daerah, termasuk menemukan sumber pendapatan baru yang sah. Lampung masih menghadapi himpitan ruang fiskal yang telah menjadi ‘hantu’ menakutkan pada 2024, juga tahun-tahun sebelumnya.

    Perbintangan kegiatan akibat defisit anggaran merupakan keniscayaan. Tidak terelakkan, akibat koreksi/pemangkasan anggaran TKD dan K/L yang berkelindan dengan penerimaan pendapatan daerah yang berjalan lamban pada Semester I.

    Semoga Mirza-Jihan berhasil menjadi bintang dan sukses melewati 100 hari kerjanya. (*)



  • Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu program unggulan yang sedang gencar dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung. Program ini digadang-gadang bakal jadi penggerak utama roda ekonomi desa.

    Bandar Lampung (Progres.co.id): “MELALUI program ini, kita ingin ekonomi desa meningkat. Soalnya, kan yang ngurus ekonomi desa ya BUMDes,” ujar I Wayan Gunawan, Sekretaris Dinas PMDT Provinsi Lampung mewakili Kepala Dinas, Zaidirina, Selasa (7/1/2024).

    Menurutnya, permodalan BUMDes tidak hanya mengandalkan satu sumber. Bisa dari dana desa, tabungan masyarakat, hingga bantuan pemerintah, baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

    “BUMDes ini bisa menjalankan usaha mandiri, mulai dari bisnis sosial, bisnis keuangan, bisnis penyewaan, jadi lembaga perantara, berdagang, kontraktor bahkan membangun ekosistem usaha yang melibatkan banyak pelaku di desa,” jelasnya.

    Meski BUMDes merupakan program pemerintah, tetapi dalam menjalankannya, BUMDes tidak boleh mengganggu usaha warga desa. Misalnya, jika di suatu desa mayoritas warganya memproduksi keripik singkong, maka BUMDes dilarang membuat pabrik keripik singkong sendiri. Sebaliknya, BUMDes harus ambil peran di rantai produksi yang tidak diisi warga, seperti jadi distributor atau fasilitator.

    Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), I Wayan mengatakan Dinas PMDT juga membuka peluang untuk BUMDes menjadi bagian dari program ini. Mereka siap jika diminta menjadi penyalur makanan bergizi ke masyarakat.

    “Kita menyiapkan, tapi untuk menunjuk bukanlah kewenangan kita. Kalau memang pengurus Program MBG berkeinginan untuk BUMDes menjadi distributor atau penyalur, kami siap,” katanya.(*)



  • Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung, Zaidirina, untuk mempercepat kemajuan sebuah desa diperlukan pendamping desa profesional. Sayangnya, perbandingan antara pendamping dan jumlah desa di Sai Bumi Ruwa Jurai masih timpang.

    Bandarlampung (Progres.co.id): JUMLAH yang tidak sebanding itu mengakibatkan seorang pendamping desa mesti membawahi empat desa. “Padahal idealnya kan satu desa satu pendamping,” terang Zaidirina, seraya menyebutkan jumlah pendamping desa saat ini ada 1.067 orang, Jumat (3/12/2025). Sementara, imbuhnya, jumlah desa di Lampung sebanyak 2.654 desa.

    Lebih lanjut Zaidirina mengatakan, peran pendamping desa sangat dibutuhkan, terlebih keberadaan BUMDes di pedesaan akan lebih dioptimalkan. “Ini tentu memerlukan pendamping desa yang mumpuni, profesional dan punya wawasan serta keterampilan kewirausahaan yang baik,” kata mantan Penjabat Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) ini.

    Untuk itu, Zaidirina mengimbuhkan, selain Lampung membutuhkan tambahan pendamping desa, diharapkan pula ada penambahan pembekalan berupa pelatihan keterampilan secara berkala. “Sehingga selain nantinya memadai dari aspek kuantitas atau jumlah personil, juga memadai dari segi kualitas,” harapnya. (*)