Ketika sektor pertanian tengah memperoleh perhatian besar dari pemerintah pusat, sebuah hasil penelitian mengabarkan hal yang kurang sedap. Bunyinya, 77 persen tanah pertanian di Indonesia dalam keadaan rusak. Bahkan, kendati diberi pupuk sekalipun tidak akan berpengaruh besar dalam perbaikan kondisi lahan. Separah itu?
Bandarlampung (Progres.co.id): “BENAR. Itu hasil penelitian Prof. Arief Hartono, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB. Jauh sebelumnya saya sempat menduga kerusakan tanah mencapai 67 persen.Tapi ternyata penelitian terbaru sudah menunjuk ke angka 77 persen,” kata Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhepi (perhimpunan ekonomi pertanian Indonesia) saat ditemui Progres.co.id di Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian (FP), Unila, Rabu (8/1/20250.
Guru Besar FP Unila ini melanjutkan, kerusakan itu ditunjukkan oleh sangat rendahnya kandungan organik di tanah yang kurang dari dua persen. Itu sama artinya, lanjut dosen yang memiliki hobi menembak ini, kalau pun lahan pertanian di Indonesia saat ini ‘disiram’ pupuk subsidi, diyakini tidak akan berdampak besar pada pemulihan kesuburan tanah.
“Menanggapi persoalan serius ini, kami di Perhepi lebih melihatnya dari dimensi ekonomi pertanian. Poin ini tentu akan turut dibahas dalam konpernas dan kongres Perhepi yang akan digelar di Lampung, insha Allah pada 13 sampai 15 Februari mendatang,” urai Bustanul.
Dirinya mengimbuhkan, secara resmi nantinya PP Perhepi akan menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan saran atau masukan. “Di era Presiden Jokowi kami juga menyampaikan saran-saran. Tapi lebih banyak bersifat mengkritisi,” terangnya.
Menyangkut kontribusi Perhepi secara nasional, sambung Bustanul, secara historikal memiliki sejarah panjang dimana founding fathers Perhepi, salah satunya Mubyarto, sudah memulainya sejak awal orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Terutama menyangkut peletakan dasar-dasar pembangunan pertanian Indonesia.
Lebih lanjut Bustanul menguraikan, di era kepemimpinannya menakhodai Perhepi sejak 2017 sampai sekarang, lembaga ini lebih banyak menjalankan pengabdian secara mandiri, di luar lingkaran pemerintahan. “Sejak era 2000-an Perhepi memang bertekad untuk kembali ke kampus. Selain agar lebih fokus melakukan pengembangan profesi, juga demi menjaga independensi dalam berpendapat,” katanya, seraya menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya bersama partner dari Jepang akan memberi pelatihan kepada dosen-dosen muda dan aktivis NGO di Aceh.
Bustanul juga menggaris bawahi bahwa mengabdi untuk pertanian tidak mesti harus masuk atau menjadi bagian dari pemerintahan. “Biarkan yang di dalam pemerintahan melahirkan kebijakan-kebijakan. Kami atau kalangan lain yang berada di luar itu tetap memberi kontribusi bagi kemajuan pertanian kita, tentunya lewat caranya masing-masing,” ungkapnya.
Sementara saat mengomentari masih banyaknya persoalan yang melingkupi dunia pertanian, Bustanul menanggapi fenomena tersebut sebagai sebuah hal yang lazim. Dia menggambarkan persoalan senantiasa muncul di tengah dinamika masyarakat. Persoalan itu sendiri, sambungnya, bersifat dinamis. Dia mencontohkan bagaimana beberapa waktu lalu persoalan perubahan iklim belum terlalu menjadi perhatian luas. Tapi sekarang sudah menjadi isu global.
“Jadi memang persoalan di bidang pertanian atau bidang lainnya, senantiasa muncul selangkah lebih di depan dibanding sains atau ilmu pengetahuan. Baru kemudian disusul dengan munculnya kebijakan. Itu sudah menjadi semacam patern. Makanya dituntut perlu terus dikembangkan penelitian di sektor pertanian agar mampu menjawab tantangan atau persoalan yang sedang berkembang,” tutup Bustanul. (*)