Tag: Irham Jafar Lan Putra

Wakil Rakyat

Irham Jafar Beri Bantuan Korban Banjir Bandar Lampung

Bantuan untuk warga korban banjir Bandarlampung masih terus mengalir. Bantuan dari para penderma baik individu maupun lembaga atau kelompok masyarakat masih sangat dibutuhkan. Silakan kirimkan bantuan Anda ke titik banjir terdekat.

Bandarlampung (Progres.co.id): Ketua DPW PAN Provinsi Lampung Irham Jafar Lan Putra menyambangi dan memberi bantuan kepada warga korban banjir Bandar Lampung. Minggu 02 Maret, Irham dan rombongan pengurus PAN berkunjung di empat titik di Kecamatan Tanjung Senang.

Pada kegiatan sosial kali ini DPW PAN menyiapkan 250 paket bahan pokok terdiri dari beras, mie instan, gula pasir, dan minyak goreng. Paket-paket bantuan tersebut didrop di empat lokasi. Titik pertama di RT 1 dan RT 7 Lingkungan 1 Kelurahan Labuhan Dalam. Sedangkan titik kedua, ketiga, dan keempat berlokasi di Kelurahan Pematang Wangi. Ini kelurahan yang pada Januari lalu bebas dari banjir, tetapi pada Februari justru terdampak cukup parah.

“Kami hadir di sini sebagai bentuk turut prihatin atas musibah banjir yang terjadi,” kata Irham Jafar yang pada kesempatan tersebut didampingi istrinya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung 2 tersebut mengakui, bantuan dari PAN ini tentu tidak bisa mengatasi masalah banjir Bandar Lampung. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian PAN terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. “Mudah-mudahan aksi sosial PAN ini mendorong kelompok-kelompok lain untuk turut melakukan aksi serupa. Sehingga makin banyak warga yang terbantu,” harapnya.

Irham mengatakan, anggota DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung mesti duduk bersama untuk membahas secara serius penyebab dan cara mengatasi banjir Bandar Lampung yang dari tahun ke tahun tampaknya makin parah. “Banjir ini terjadi karena kemampuan tanah dalam menyerap air sudah sangat merosot,” kata Irham.

Ruang terbuka hijau di Bandar Lampung sudah makin berkurang. Lahan dan rawa-rawa yang dulu menjadi media menyerap air hujan, sekarang sudah berganti beton dan aspal. “Ini yang perlu dievaluasi oleh pemerintah, legislatif dan para pemangku kepentingan lainnya,” ujar dia.(*)
Dinamika

Target Swasembada Terancam, Lampung Kekurangan Penyuluh

Faktanya adalah Lampung masih kekurangan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Jumlahnya belum mampu mengkover kebutuhan penyuluh untuk seluruh desa. Kondisi ini bisa mengancam target swasembada pangan.

Bandarlampung (Progres.co.id): Anggota DPR RI Irham Jafar Lan Putra mengakui jumlah dan mutu penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Lampung masih kurang. Saat ini di Lampung baru terdapat sekitar 1.300 PPL berstatus aparatur sipil negara (ASN). Padahal, di Lampung terdapat 2.654 desa/kelurahan.

“Dari beberapa kali melakukan kunjungan kerja di Lampung dalam menyerap aspirasi, saya mendapat keluhan dari sejumlah PPL. Bahwa beban kerja mereka sangat berat karena satu orang PPL harus melayani lebih dari dua desa dengan puluhan kelompok tani,” kata Irham Jafar, Minggu (29/12).

Ketua DPW PAN Lampung itu mengakui, pemerintah sedang menaruh perhatian besar terhadap keberadaan PPL ini. Terutama dalam mencapai program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah dan ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2027.

“Insentif bagi PPL juga masih rendah, Masing-masing hanya menerima biaya operasional Rp320 ribu per bulan,” kata Irham.

Pemerintah, menurut Irham, menyadari peran penting PPL. Yakni, sebagai pendamping petani dan pemberi petunjuk kepada petani agar mampu menghasilkan panen melimpah.

Saat ini pemerintah sedang menggodok regulasi untuk menarik PPL langsung berada di bawah Menko Pangan. “Jumlah PPL juga akan ditambah dari yang sekarang 38 ribu orang di seluruh Indonesia menjadi 83 ribu orang. Sehingga nantinya satu desa akan dilayani oleh satu orang PPL,” katanya.

Di setiap kecamatan sebetulnya sudah terdapat balai penyuluh pertanian (BPP). Tetapi fasilitas sebagian besar kantor penyuluh ini sangat memprihatinkan. Anggaran untuk BPP juga kecil sekali sehingga untuk melakukan pertemuan, kadang-kadang para penyuluh harus patungan dari uang pribadi. “Ada BPP yang tidak memiliki alat pengukur PH tanah dan alat penguji kadar air. Ini memprihatinkan. Ke depan, DPR akan meminta pemerintah melengkapi sarana dan prasarana BPP ini,” ujar dia.

Sedangkan untuk meningkat kualitas penyuluh, DPR RI akan mendesak pemerintah rutin melakukan pelatihan dan bimtek bagi para penyuluh untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.