Pj Gubernur Lampung Samsudin tetap ‘ngegas’ untuk meletakkan fondasi yang kuat dalam upaya pencapaian target swasembada pangan nasional.
Bandarlampung (Progres.co.id): Kendati menghadapi kondisi dan tantangan berat utamanya terkait anggaran, Pemprov Lampung berkomitmen akan memberikan dukungan optimal dan menemukan solusi terbaik untuk mendukung program swasembada pangan nasional.
Samsudin mengakui masih banyak permasalahan yang harus dihadapi Provinsi Lampung di bidang pertanian yang harus dijawab dan mendapatkan jalan keluar sesegera mungkin.
“Terkait anggaran, biar pemprov mencari tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Tekad kita sudah bulat, swasembada pangan di Propinsi Lampung dapat tercapai,” katanya kepada Progres.co.id, di Bandarlampung, Minggu, 29 Desember 2024.
Samsudin menjelaskan, Lampung masih menghadapi permasalahan, yakni peningkatan jaringan irigasi, distribusi pupuk subsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, swasembada kopi, perikanan budidaya, ketersediaan pangan, harga pangan, infrastruktur jalan dan persampahan.
Peningkatan jaringan irigasi menjadi sangat urgent untuk bisa mengamankan produksi padi yang diharapkan bisa melampaui proyeksi produksi padi pada 2024 sebesar 2,73 juta ton dengan rata-rata produktivitas 5,2 ton/ha.
Masalahnya, kondisi jaringan irigasi di bawah kewenangan Pemprov Lampung banyak dalam kondisi rusak dan harus diperbaiki tahun 2025. Akibat dari kerusakan irigasi sebesar 37 persen tersebut cukup memengaruhi tingkat produktivitas dan kurang maksimalnya produksi padi di lahan sawah seluas 17.440 ton.
Untuk menjawab tantangan itu, Samsudin menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun irigasi baru di Kabupaten Lampung Tengah.
Ia juga menegaskan, Pemprov Lampung akan merehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi supaya dapat mengairi lahan seluas 4.565 ha dengan baik dan lancar.
Berdasarkan data yang dikutip Progres.co.id dari Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2025, Provinsi Lampung memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp267.36 miliar, dimana sebanyak Rp14,84 miliar untuk irigasi.
Sedangkan untuk Peningkatan Saluran Tersier dan Kuarter di 15 kabupaten/kota sepanjang 104.050 meter, Pemprov sudah mengusulkannya kepada Kementerian Pertanian.
Sementara untuk pupuk bersubsidi, Samsudin mengatakan alokasi dan realisasi serapan pupuk urea bersubsidi sampai dengan 25 Desember 2024 sudah mencapai 274.151 ton atau 78 persen.
Pupuk NPK sudah terserap 315.186 ton atai 79 persen dari alokasi 396.891 ton. NPK Formula Khusus terserap 3.696 ton atau 15 persen dari alokasi alokasi sebesar 24.282 ton. Pupuk Organik baru terserap 5,5 persen dari alokasi 2.171 ton.
Masih rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi di Lampung diakui akibat masih rendahnya daya beli sebagian petani dan akibat pembatasan alokasi pupuk organik yang direkomendasikan oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP).
Rekomendasi tersebut mengatur batas kandungan C-organik pada tanah kurang dari 2 persen. Serapan rendah juga disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi pupuk bersubsidi yang mengakibatkan penambahan biaya angkut.
Pj Gubernur Lampung Samsudin telah meminta adanya kemudahan untuk petani mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan peningkatan batas kandungan C-organik pada tanah dalam menentukan alokasi pupuk organik oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP).
Samsudin juga meminta adanya pemangkasan jalur distribusi pupuk bersubsidi dan mengajukan permohonan supaya BUMDesa yang sudah melakukan MoU dapat melakukan transaksi langsung dengan PT Pupuk Indonesia untuk menjadi distributor pupuk sesuai kesepakatan MoU.
Pemprov Lampung juga mengupayakan pendayagunaan penyuluh pertanian yang saat ini baru ada 1.436 orang. Masih terlalu sedikit, memang, karena belum sepadan dengan jumlah desa di Lampung yang mencapai 2.643 desa.(*)
