Tag: Kementerian Pertanian


  • Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, berupaya memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tanpa kendala administratif. Penyederhanaan regulasi dan mengubah alur distribusi pupuk bersubsidi menjadi pilihannya.

    Pringsewu (Progres.co.id): MENINDAKLANJUTI instruksi Mentan tersebut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Ida Widi Arsanti, meresmikan Koperasi Jasa Karya Mandiri Sejahtera Pringsewu sebagai penyalur pupuk bersubsidi.

    Koperasi yang beralamat di Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, itu diketuai Agus Suwahyono. Dalam sambutannya, Ida menyampaikan peresmian ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

    “Melalui koperasi ini kami berharap petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi secara lebih mudah, transparan, dan tepat waktu. Dengan demikian produktivitas pertanian dapat terus meningkat,” kata Ida, Kamis (26/2/2025).

    Dirinya juga menekankan pentingnya dukungan berbagai pihak dalam mengoptimalkan peran koperasi sebagai penyalur pupuk subsidi. “Dengan adanya koordinasi yang baik antara koperasi, Dinas Pertanian dan para pemangku kepentingan lainnya, kita dapat memastikan distribusi pupuk mampu berjalan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, kita harus terus berinovasi dalam sistem pendistribusian agar tidak terjadi penyelewengan dan pupuk benar-benar sampai kepada petani yang berhak,” tambahnya.

    Pada bagian lain, Kepala Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, Adi Destriadi Sutisna, yang turut mendampingi Kepala BPPSDMP menyampaikan terimakasih atas apresiasi yang diberikan Kementan terhadap petani modern termasuk kepada Koperasi Jasa Karya Mandiri Sejahtera Pringsewu.

    “Peresmian ini merupakan salah satu simbol sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan petani serta pihak terkait dalam mendukung pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan,” kata Adi, seraya berharap koperasi ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam memperbaiki tata kelola distribusi pupuk bersubsidi.

    Dia juga berharap Koperasi Jasa Karya Mandiri Sejahtera Pringsewu tidak hanya terbatas sebagai penyalur pupuk, tetapi juga menjadi pusat pengembangan sumber daya pertanian.

    “Kami selaku instansi pembina untuk wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung mengharapkan koperasi ini dapat menjadi pusat edukasi bagi petani, memberikan pendampingan dalam penggunaan pupuk yang lebih efisien, serta mendorong praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan,” harap Adi Destriadi.

    Peresmian koperasi turut dihadiri perwakilan dari Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Kodim 0424 Tanggamus, Perwakilan Kapolres Pringsewu, serta Kepala Pekon Pujodadi. (*)



  • Lampung masuk kategori tinggi penanganan kasus penularan Penyakit Mulut dan Kuku. Semua pihak diminta waspada, terutama para peternak, sebab pemerintah belum menyiapkan skema ganti rugi bagi peternak yang hewan ternaknya mati akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun ini.

    Bandarlampung (Progres.co.ic): Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda mengatakan pemerintah telah memetakan wilayah penanganan PMK dalam tiga zona, yakni zona merah atau wilayah kasus kategori tinggi meliputi Provinsi Lampung, Pulau Jawa, Bali, dan NTB.

    Berikutnya, zona kuning (kasus sedang-tinggi) meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi, dan zona hijau (bebas kasus) mencakup NTT, Pulau Maluku, dan Pulau Papua.

    Perlakuan penanganan di zona hijau menjadi prioritas untuk nmenjaga PMK tidak masuk.

    Sebagai upaya pengendalian kasus, Kementan RI telah membentuk Satgas PMK Nasional dengan melibatkan sejumlah asosiasi peternak dan asosiasi profesi seperti Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) serta Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

    “Insya Allah kita bisa melewati ini dan sekali lagi kita siap menghadapi puasa dan Lebaran tahun 2025 dengan ketersediaan daging sapi yang cukup termasuk juga untuk Idul Adha,” ujar Agung Suganda.

    “Insya Allah kita bisa melewati ini dan sekali lagi kita siap menghadapi puasa dan Lebaran tahun 2025 dengan ketersediaan daging sapi yang cukup termasuk juga untuk Idul Adha,” ujar Agung Suganda.

    Kondisi PMK di Lampung

    Sejauh ini, ternak di Lampung relatif masih relatif aman dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Supaya kondisi itu tetap bisa bertahan, maka peran serta para masyarakat peternak sangat diandalkan, yakni tetap fokus menjaga kesehatan ternak dan kebersihan kandang.

    Dilaporkan, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung di Bakauheni telah  memperketat pengawasan terhadap mobilitas keluar masuk hewan ternak sesuai surat edaran dari Menteri Pertanian RI dan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 12950/KR.120/K/05/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    Kepala Satuan Pelayanan Karantina Lampung Wilayah Kerja Bakauheni Drh. Akhir Santoso membenarkan hal itu. “Semua hewan ternak kami periksa secara detail dokumen dan fisiknya. Hanya yang sehat yang kami izinkan,” katanya.

    Ia menjelaskan persyaratan umum pengiriman hewan yang tergolong rentan PMK yakni harus dilengkapi Sertifikat Veteriner (SV) dari daerah asal, yang mencantumkan keterangan telah melalui masa karantina atau pengamatan selama 14 hari serta dilengkapi rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan dan rekomendasi pengeluaran dari daerah asal.

    Belum Ada Skema Ganti Rugi

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan belum ada skema ganti rugi bagi peternak yang hewan ternaknya mati akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun ini.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan hal itu karena status PMK di Indonesia saat ini adalah “tertular,” berbeda dengan situasi pada tahun 2022.

    “Belum ada skema untuk itu (ganti rugi) karena memang kondisinya status kita adalah status tertular. Jadi, beda dengan pada kondisi PMK tahun 2022 dari kondisi bebas kemudian ada wabah,” kata dia.

    Pada 2022, kata Agung, ternak yang mati akibat PMK sangat tinggi sehingga pemerintah pun menyediakan ganti rugi sebagai pengganti pemotongan paksa untuk setiap ternak yang sudah tidak bisa tertolong.

    “Untuk tahun ini karena memang bukan wabah, kemudian juga kami melihat kematian secara nasional juga tidak terlalu banyak, sehingga sampai saat ini belum ada alokasi untuk ganti rugi,” ujar dia.

    Menurut Agung, pemerintah lebih berfokus untuk penyediaan dan distribusi vaksin, obat, vitamin, dan desinfektan guna mencegah penyebaran lebih lanjut.

    “Saya pikir para peternak kita juga sudah punya pengalaman sebetulnya terkait dengan kasus PMK yang terjadi di tahun 2022, yang penting tidak boleh panik,” ucap dia.

    Agung juga mengingatkan peternak untuk tidak menjual ternak yang sakit karena dapat mempercepat penyebaran PMK.

    Ia meminta setiap muncul ternak sakit agar segera dilaporkan sehingga mendapatkan penanganan cepat dari instansi terkait baik di level provinsi maupun kabupaten/kota bersama perguruan tinggi dan stakeholder lainnya.

    Ia menjelaskan pemerintah telah menyediakan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan ke daerah-daerah berisiko tinggi, termasuk Jawa Tengah dan DIY.(*)



  • Selama empat tahun memimpin Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, kiprah Dr. Abdul Roni Angkat meninggalkan kesan mendalam. Sosoknya dikenal penuh dedikasi, tak pernah absen, bahkan saat sakit sekalipun.

    Lampung Selatan (Progres.co.id): “ITU adalah semangat yang harus saya tunjukkan. Kenapa? Karena kalau saya nggak semangat, gimana anak buah saya? Saya mikirnya begitu,” ujar Abdul Roni dalam sambutannya pada acara Pisah Sambut Kepala Bapeltan (Balai Pelatihan Pertanian) Lampung di Aula Bapeltan Lampung, Kamis (2/1/2025).

    Acara ini menjadi momen perpisahan dan apresiasi untuk Abdul Roni yang kini menjabat sebagai Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, sekaligus menyambut Adi Destriadi Sutisna sebagai Kepala Bapeltan Lampung yang baru. Adi sebelumnya resmi dilantik oleh Kementerian Pertanian di Jakarta pada 2 Desember 2024 lalu.

    Dalam suasana haru, Abdul Roni mengenang masa-masa memimpin Bapeltan Lampung. Baginya, empat tahun tersebut adalah salah satu fase terbaik dalam hidupnya. “Saya merasa Bapeltan Lampung ini seperti keluarga. Banyak momen berharga yang nggak akan saya lupakan,” katanya.

    Staf Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, Foto: Progres.co.id.

    Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai yang ada di Bapeltan Lampung. Meski telah berpindah tugas, Abdul Roni berjanji akan tetap memantau perkembangan Bapeltan. “Kalian harus tetap solid. Kalau mau debat, silakan, tapi jangan sampai keluar pagar,” tambahnya, disambut tawa kecil hadirin.

    Adi Destriadi yang kini memegang tongkat estafet kepemimpinan, mengajak seluruh tim Bapeltan dan stakeholder terkait untuk bersinergi dalam mewujudkan target swasembada pangan. “Pemerintah berharap swasembada pangan tercapai dua tahun lagi. Tapi kita akan berusaha bersama untuk mewujudkan itu tahun ini,” ujarnya penuh semangat.

    Acara yang dihadiri oleh berbagai pejabat dari instansi pemerintah, TNI, Polri, hingga perwakilan sektor pertanian ini berlangsung hangat. Dukungan dan harapan besar disematkan kepada kepemimpinan baru Adi Destriadi. Sementara itu, dedikasi Abdul Roni tetap menjadi inspirasi bagi seluruh keluarga besar Bapeltan Lampung.(*)



  • Lampung dibidik sebagai salah satu provinsi prioritas untuk menjalankan program nasional “tanam jagung serentak”. Tidak hanya Kementerian Pertanian (Kementan) yang maju sebagai motor penggerak. Pemerintah turut melibatkan peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    (Progres.co.id): “LAMPUNG bakal jadi lokasi penanaman prioritas,” ungkap Plt Sekretaris Jenderal Kementan, Ali Jamil dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

    Program ini, kata Ali, dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan perkebunan guna meningkatkan produksi jagung nasional dan akan mulai dijalankan pada 19 Januari 2025 mendatang.

    Dari total target lahan seluas 1,7 juta hektare, pemerintah menargetkan 60 persen dapat dimanfaatkan secara efektif dengan produktivitas rata-rata 4 ton per hektare. “Harapannya, tambahan produksi bisa mencapai 4 juta ton jagung atau meningkat 25 persen dibandingkan kondisi saat ini,” terangnya.

    Selain Polri, program ini juga melibatkan kerja sama dengan Perum Bulog. “Polri akan mendukung pengawasan distribusi sarana produksi agar lebih transparan dan tepat sasaran. Sedangkan Perum Bulog akan jadi offtaker atau penyerap hasil panen,” kata Ali.

    Lebih lanjut dia menjelaskan, kerja sama ini bertujuan untuk memastikan penyediaan benih unggul, pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan) berjalan sesuai rencana.

    Dikutip dari Kompas.com, selain Lampung, wilayah sentra produksi seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah juga akan menjadi prioritas.

    “Sedangkan di provinsi strategis seperti Kalimantan Tengah, luas tanam jagung akan mencapai 208.136 hektar, Kalimantan Barat 191.838 hektar, dan Sumatera Selatan 156.431 hektar,” pungkas Ali.(*)



  • Target swasembada pangan hanya dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas pengelolaan lahan sawah yang tepat. Menurut Kementerian Pertanian (Kementan) ada 200 ribu hektare sawah yang akan segera digarap. Itu artinya butuh tenaga kerja. Lantas dari mana SDM itu diperoleh?

    (Progres.co.id): “KEMENTERIAN Transmigrasi (Kementrans) siap ambil bagian dalam menyediakan tenaga kerja,” kata Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman menjawab kebutuhan tersebut, Jumat (20/12/2024).

    Untuk mewujudkan ini, Kementrans dan Kementan akan berkolaborasi di lima provinsi prioritas, yaitu Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

    Sebagai langkah awal, Iftitah telah melakukan kunjungan ke kawasan transmigrasi Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada Kamis (19/12). Di sana, ia meninjau lahan cetak sawah yang telah mencapai 3.125,67 hektare.

    “Dari sini, kami bisa memperkirakan jumlah tenaga kerja transmigran yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh lahan ini,” jelas Iftitah.

    Tak hanya berhenti di pengelolaan, Iftitah juga membawa gagasan inovatif yaitu sistem kepemilikan lahan berbasis saham. Lewat skema ini, Badan Layanan Umum (BLU) di kawasan transmigrasi akan menerbitkan saham, memberikan kesempatan kepada transmigran untuk memiliki lahan secara kolektif.

    “Dulu, petani hanya dapat 2 hektare lahan. Ke depan, kami usulkan penambahan jadi 5 hektare, tentu dalam bentuk saham. Ini langkah kami untuk memastikan kesejahteraan petani,” tambahnya, seperti dikutip dari detiknews.

    Sementara itu, Kementan tak mau ketinggalan. Mereka mengatakan telah membentuk Brigade Pangan untuk memacu produktivitas lahan sawah. Setiap brigade terdiri dari 15 petani yang dibekali teknologi modern, dengan harapan dapat menarik minat generasi milenial ke sektor pertanian.

    Namun, dengan rencana pengelolaan 200 ribu hektare sawah, dibutuhkan sekitar 15 ribu petani. Angka ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk memberdayakan lebih banyak orang.(*)



  • Kesuksesan tak selalu dimulai dari jalan yang mudah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi bukti bahwa kerja keras dan integritas adalah kunci mengubah kehidupan. Itu dia tunjukkan mulai dari berjualan racun tikus hingga menjadi menteri yang berani melawan mafia pangan.

    (Progres.co.id): AMRAN memulai usahanya dengan berjualan racun tikus dari toko kecil beratap rumbia. “Waktu itu, saya hanya punya uang lima ratus ribu rupiah dan harus merantau ke Jakarta untuk mendaftarkan hak paten. Waktu di Jakarta saya bahkan tidur di masjid karena tidak mampu menyewa tempat tinggal,” kenangnya seperti dikutip dari ‘Kick Andy’ Metro TV.

    Setelah melalui berbagai kesulitan, hak paten racun tikusnya akhirnya disetujui. Usaha ini menjadi pijakan awal bagi Tiran Group, yang kini memiliki bisnis di sektor tambang, sawit, gula, SPBU, hingga distributor semen.

    Namun, saat ia diangkat menjadi Menteri Pertanian pada tahun 2014, perusahaan pestisidanya ditutup permanen. “Saya tidak ingin ada prasangka bahwa usaha ini sukses karena jabatan saya,” tegasnya. Keputusan ini, meski sulit, dianggapnya sebagai keberuntungan. “Dengan begitu, saya bisa mengabdi sepenuhnya untuk rakyat.”

    Sebagai menteri, Amran kerap menghadapi tantangan besar, termasuk melawan mafia impor yang merugikan petani. Salah satu kasus yang diungkap adalah masuknya impor jagung senilai Rp6 triliun saat musim panen. Akibatnya, harga jagung lokal anjlok drastis, membuat sekitar 20 juta petani menderita kerugian hingga Rp40 triliun.

    “Saya langsung turun ke lapangan, melarang bongkar muatan impor, dan memanggil pihak-pihak terkait. Bagi saya, melindungi petani lebih penting daripada khawatir kehilangan jabatan,” ungkapnya. Ia juga mengungkap praktik mafia pupuk palsu yang merugikan 400 ribu petani dengan total kerugian Rp3,2 triliun. Perusahaan-perusahaan tersebut di-blacklist dan kasusnya diserahkan kepada penegak hukum.

    Amran juga kerap memberikan semangat kepada generasi muda, khususnya dalam sektor pertanian. “Pertanian adalah masa depan Indonesia. Kami sedang mentransformasi pertanian tradisional menjadi modern, dengan dukungan teknologi dan sumber daya alam yang melimpah,” ujarnya.

    Saat ini, lebih dari 3 ribu generasi milenial telah bergabung dalam program modernisasi pertanian yang ia gagas. Dengan target 50 ribu petani muda pada 2025, ia optimis pendapatan minimal Rp10 juta per bulan bisa tercapai. “Jangan pernah menyerah, jangan mengeluh, dan pantang meminta kecuali pada Tuhan. Kesuksesan membutuhkan keberanian untuk memulai dan konsistensi untuk bertahan,” pesannya.

    Andi Amran Sulaiman, sosok yang memulai segalanya dari nol, kini menjadi inspirasi bagi bangsa, khususnya generasi muda, untuk terus berjuang, bekerja keras, dan mengutamakan integritas.(*)



  • Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang satu ini dikenal tegas. Saking sakleknya dalam menunjukkan keberpihakkan terhadap nasib petani, tak pelak banyak pihak yang berniat kepingin cawe-cawe terpaksa mesti menelan pil pahit, lantaran tak diberi peluang. Komitmen itu tak pelak sempat memunculkan pandangan terhadap dirinya sebagai “Menteri tak doyan duit”.

    (Progres.co.id): AMRAN bukan berasal dari keluarga berpunya. Dia pernah menjalani masa susah yang berkepanjangan. Ketika kuliah, rentang 1989 hingga 1993, satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah survival. Dalam keterbatasan, ia memutuskan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Salah satu hasilnya adalah formula racun tikus bernama Tiran.

    “Kami meneliti racun tikus selama tiga tahun. Tahun 1995, kami mendapatkan hak paten, lalu mensosialisasikan hasil ini ke seluruh Indonesia. Awalnya sulit. Racun kami jual Rp100 per biji, tidak laku. Turunkan jadi Rp50, tetap tidak laku. Bahkan saat kami beri gratis, orang malah curiga,” kenangnya dalam talk show Kick Andy.

    Menurut Amran, serangan tikus tahun 1992 menyebabkan kerugian besar bagi petani. Hal ini mendorongnya bekerja keras agar penemuannya bisa menyelamatkan hasil panen.

    Saat membahas integritas, Amran berbagi kisah tegasnya memberantas korupsi. Ia menceritakan bagaimana dirinya menginstruksikan pembatalan proyek yang terkait dengan kerabatnya, meski secara prosedur tidak ada kesalahan.

    “Ada sahabat kakak saya yang bangga bilang, ‘Pak Menteri, saya dapat proyek 5 miliar.’ Saya langsung telepon pihak yang terkait dengan proyek itu dan bilang, ‘Batalkan. Kalau tidak, saya sendiri yang batalkan.’ Meski prosedur benar, saya tidak ingin ada fitnah atau sanksi sosial. Lebih baik mengorbankan satu orang daripada mengorbankan jutaan petani,” tegasnya.

    Amran juga menambahkan bahwa ia menyebarkan nomor pribadinya kepada masyarakat untuk menerima laporan dugaan pelanggaran. “Hingga kini, sudah lebih dari 100 laporan masuk. Semua kami tindaklanjuti, termasuk yang baru-baru ini ada 11 orang di Kementerian Pertanian yang kami nonaktifkan mulai dari pejabat eselon 2, eselon 3, dan staf terkait kasus pelanggaran.”

    Ketegasan Amran berakar dari didikan orang tuanya. Ia mengingat pesan ayahnya yang selalu melarang mengambil hak orang lain. “Dulu, saat kecil, saya menemukan uang Rp5 di pasar. Ayah saya malah memukul tangan saya sambil berkata, ‘Itu bukan hakmu.’ Pelajaran ini menjadi warisan berharga dalam hidup saya.”

    Ketika ditanya apakah tindakan yang menunjukkan adanya “borok” di kementeriannya tidak membuatnya khawatir akan mencoreng citra institusinya, Amran menjawab dengan tegas, “Malu di hadapan Tuhan jauh lebih penting. Kalau kita membiarkan korupsi, itu sama saja memelihara kejahatan. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk rakyat, khususnya bagi 120 juta petani pangan di Indonesia.”

    Amran juga mengingatkan pentingnya kerja keras dan kejujuran. Ia berharap generasi muda memiliki semangat juang untuk masa depan yang lebih baik. “Jadilah petarung. Tidak ada sukses tanpa proses.”(*)