Tag: koperasi

Desa

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dibuat Masif, Bagaimana cara Pendiriannya?

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih digagas Presiden Prabowo Subianto. Peluncurannya akan dimulai pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia. Lantas bagaimana cara membentuknya dan siapa yang menjalankan koperasi tersebut?

Jakarta (Progres.co.id): MENTERI Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, pada tahap awal setidaknya akan dibentuk 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

Pembentukan koperasi dilakukan melalui tiga cara, yakni dengan membangun koperasi baru, meremajakan koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan koperasi yang sudah ada. Pendekatan ini akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.

“Modal awal atau pembiayaan koperasi akan dilakukan melalui berbagai alternatif, seperti dana desa, APBN, APBD, dan pinjaman dari bank-bank Himbara,” kata Budi seperti dikutip dari Antara, Kamis (6/3/2025) lalu.

Ditambahkan Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, untuk mengawali kegiatan ini pemerintah akan membentuk tim khusus untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di setiap desa. Selama proses ini, musyawarah desa akan diadakan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pendirian koperasi sebanyak mungkin.

Dia juga menyebut Kemenkop juga akan memberikan modul-modul pelatihan dan lain-lain termasuk penyusunan pengurus koperasi. “Pelatihan bersifat modern itu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola koperasi secara lebih efektif dan efisien. Pelatihan ini akan mencakup pengetahuan dan keterampilan mengenai proses bisnis serta model bisnis. Kita berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi dengan berkelanjutan, bergerak lebih cepat, dan mencapai tujuan secara optimal,” urai Ferry.

Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian desa dan membantu pengentasan kemiskinan di pedesaan. Caranya melalui penyerapan produk-produk pertanian, perikanan, dan hasil ternak yang ada di daerah.

Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan dapat membuka dan mengelola berbagai fasilitas seperti gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, kantor koperasi, gerai unit usaha simpan pinjam koperasi, klinik desa, fasilitas penyimpanan atau cold storage, serta distribusi logistik. Selain itu, koperasi ini dibentuk untuk menjadi penyalur bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mengenai modal awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang disebut-sebut mencapai Rp3 miliar hingga 5 miliar itu, anggota DPR RI, Riyono, mengapresiasi ya. “Secara teori bagus dan bisa menggerakkan ekonomi perdesaan, petani akan diuntungkan,” katanya, seraya mengingatkan bahwa kunci kesuksesan program ini ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelola koperasi. “Ini perlu diperhatikan serius,” pungkasnya.(*)
Usaha Tani

Kementan Resmikan Koperasi Penyalur Pupuk Bersubsidi di Lampung

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, berupaya memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tanpa kendala administratif. Penyederhanaan regulasi dan mengubah alur distribusi pupuk bersubsidi menjadi pilihannya.

Pringsewu (Progres.co.id): MENINDAKLANJUTI instruksi Mentan tersebut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Ida Widi Arsanti, meresmikan Koperasi Jasa Karya Mandiri Sejahtera Pringsewu sebagai penyalur pupuk bersubsidi.

Koperasi yang beralamat di Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, itu diketuai Agus Suwahyono. Dalam sambutannya, Ida menyampaikan peresmian ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

“Melalui koperasi ini kami berharap petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi secara lebih mudah, transparan, dan tepat waktu. Dengan demikian produktivitas pertanian dapat terus meningkat,” kata Ida, Kamis (26/2/2025).

Dirinya juga menekankan pentingnya dukungan berbagai pihak dalam mengoptimalkan peran koperasi sebagai penyalur pupuk subsidi. “Dengan adanya koordinasi yang baik antara koperasi, Dinas Pertanian dan para pemangku kepentingan lainnya, kita dapat memastikan distribusi pupuk mampu berjalan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, kita harus terus berinovasi dalam sistem pendistribusian agar tidak terjadi penyelewengan dan pupuk benar-benar sampai kepada petani yang berhak,” tambahnya.

Pada bagian lain, Kepala Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, Adi Destriadi Sutisna, yang turut mendampingi Kepala BPPSDMP menyampaikan terimakasih atas apresiasi yang diberikan Kementan terhadap petani modern termasuk kepada Koperasi Jasa Karya Mandiri Sejahtera Pringsewu.

“Peresmian ini merupakan salah satu simbol sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan petani serta pihak terkait dalam mendukung pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan,” kata Adi, seraya berharap koperasi ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam memperbaiki tata kelola distribusi pupuk bersubsidi.

Dia juga berharap Koperasi Jasa Karya Mandiri Sejahtera Pringsewu tidak hanya terbatas sebagai penyalur pupuk, tetapi juga menjadi pusat pengembangan sumber daya pertanian.

“Kami selaku instansi pembina untuk wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung mengharapkan koperasi ini dapat menjadi pusat edukasi bagi petani, memberikan pendampingan dalam penggunaan pupuk yang lebih efisien, serta mendorong praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan,” harap Adi Destriadi.

Peresmian koperasi turut dihadiri perwakilan dari Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Kodim 0424 Tanggamus, Perwakilan Kapolres Pringsewu, serta Kepala Pekon Pujodadi. (*)
Desa

Dukung Koperasi, Presiden Kucurkan Rp10 T ke Kementerian Koperasi

Demi mempercepat gerakan membangun ekonomi perdesaan, Presiden Prabowo Subianto merestui pengucuran dana Rp10 triliun kepada Kementerian Koperasi untuk disalurkan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Jakarta (Progres.co.id): DANA yang berasal dari APBN ini akan dimanfaatkan di antaranya untuk merger antarkoperasi. Seperti disampaikan Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, pada Seminar on Cooperative Development: European Best Practices di Kantor Kemenkop, Jakarta. Dia membenarkan bahwa bantuan itu atas instruksi presiden.

“Presiden Prabowo menghendaki peran koperasi bisa lebih diberdayakan lagi,” katanya, Selasa (7/1/2024). Dia menambahkan, penguatan modal dan tata kelola diperlukan untuk bisa mendorong koperasi masuk ke sektor industri. Misalnya, koperasi petani sawit memiliki pabrik pengolahan sawit atau Crude Palm Oil (CPO) supaya bisa memproduksi minyak goreng. “Begitu pula dengan koperasi di sektor lain. Nantinya diharapkan juga bisa membangun pabrik,” imbuh Ferry.

Sedangkan untuk memperkuat struktur usaha, tambah dia, pihaknya juga berencana mendorong terlaksananya merger atau penggabungan antarkoperasi. Khususnya bagi koperasi yang kurang aktif. Sehingga nantinya bisa menjadi solusi untuk mendorong koperasi-koperasi yang kurang aktif menjadi lebih produktif.

Secara keseluruhan, saat ini jumlah koperasi di Indonesia ada sekitar 131.000. Namun setelah dikaji, banyak yang sudah tidak aktif. Ferry menduga, salah satu alasannya karena permodalan yang kecil. Oleh karena itu, upaya merger bisa memperkuat struktur permodalan koperasi.

Di sisi lain, Ferry mengatakan, ada peraturan menteri yang membatasi LPDB masuk ke investasi. Hal ini membuat lembaga tersebut selama dua tahun terakhir hanya berfokus pada sektor dana simpan pinjam. Namun saat ini Kemenkop tengah melakukan revisi Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) agar LPDB visa masuk ke sektor usaha produktif.

Dengan kebijakan tersebut, harapannya pembiayaan sektor produktif yang semula hanya 50% bisa ditingkatkan menjadi 80%. Selaras dengan itu, tambahan dana Rp 10 triliun juga diharapkan bisa menjadi penyokong untuk diwujudkannya aksi korporasi yang dimaksud.(*)
Dinamika

Pernah Dianaktirikan, Kini Koperasi “Ditimang-timang”

Di era kepemimpinan Presiden Prabowo keberadaan koperasi lebih didorong ke depan. Lembaga yang diidam-idamkan sejak lama menjadi soko guru perekonomian Indonesia itu, distimulir untuk tidak sekadar menggeliat, melainkan lebih berperan aktif. Lantas seberapa besar porsi yang dipersiapkan untuk ruang gerak koperasi?

Jakarta (Progres.co.id): MENTERI Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), koperasi diarahkan untuk mendukung prioritas nasional dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif dan agromaritim di sentra produksi.

Lebih lanjut Budi menambahkan, dalam upaya penguatan ekosistem koperasi beberapa langkah terus dilakukan, seperti pelibatan dalam kegiatan swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD), hilirisasi, serta penguatan usaha simpan pinjam.

“Semua ini dilakukan dengan penekanan pada standar tata kelola koperasi yang baik, re-branding, dan penguatan digitalisasi,” katanya dalam Rakor Tingkat Menteri bersama Menko Pemmas di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Selain itu, Budi mengimbuhkan, akan ada pula fasilitasi pendirian koperasi simpan pinjam, serta pengembangan platform digitalisasi koperasi, seperti Kop.id Superaps. Program-program ini turut mencakup pengembangan koperasi ojek online, revitalisasi KUD, produksi minyak untuk rakyat sebagai alternatif minyak murah, dan penyaluran pupuk murah bagi petani anggota koperasi.

“Bahkan, koperasi juga berperan dalam produksi energi biomassa dan pengelolaan sumur minyak rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

Dengan dukungan yang kuat, diharapkan koperasi dapat berperan lebih aktif dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” urai Budi, seraya menambahkan, sampai 31 Desember 2024, jumlah koperasi tercatat sebanyak 130.119 unit dengan jumlah anggota mencapai 28,9 juta orang.(*)