Tag: Menko Pangan


  • Presiden sebagai kepala negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan rakyatnya sejahtera. Kali ini, orang nomor 1 di Indonesia, Prabowo Subianto berusaha sejahterakan petani dengan menaikkan harga beli hasil pertanian.

    Jakarta (Progres.co.id): “KABAR gembira untuk para petani. Bapak Presiden sudah putuskan untuk naikkan harga beli gabah dan jagung!” ungkap Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan antusias usai mengikuti rapat terbatas soal pangan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

    Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang semula Rp 6.000 per kilogram kini naik menjadi Rp 6.500, sedangkan Harga Acuan Pembelian (HAP) jagung yang semula Rp 5.000 naik jadi Rp 5.500 per kilogram.

    “Hari ini pemerintah juga sepakat untuk menampung berapapun produksi gabah dan jagung dari petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan,” katanya.

    Dia juga menyebut nantinya pemerintah akan menyerap produksi dari petani lewat gudang Bulog, gudang resi hingga gudang induk koperasi petani.

    “Jadi kami juga sudah bahas dengan detail soal di mana komoditas yang sudah dibeli itu akan disimpan. Semua sudah aman dan terencana dengan baik,” pungkas Zulkifli.(*)



  • Akhir tahun menjadi alarm pengingat akan target swasembada pangan yang harus segera diwujudkan. Swasembada pangan tentu tidak dapat diwujudkan dengan mudah. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan ajak seluruh elemen untuk menyelaraskan langkah, menuju swasembada pangan. 

    Bandar Lampung (Progres.co.id): ZULKIFLI menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat swasembada pangan. “Langkah ini menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto,” katanya dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang digelar di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu (28/12/2024).

    Zulkifli menyebut, mulanya target swasembada pangan hendak dicapai pada 2029. Namun sekarang, swasembada pangan ditargetkan selesai pada 2027. “Oleh karena itu, tahun depan, kita sudah putuskan untuk tidak impor beras lagi,” ujar Zulkifli. Ia juga mendorong masyarakat untuk menanam padi lebih banyak, dengan janji harga jual yang menguntungkan.

    Tak hanya beras, Zulkifli menyebut pemerintah juga menargetkan penghentian impor pada komoditas lain. “Mulai tahun depan, kita tidak impor garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula konsumsi,” tambahnya.

    Menko Pangan, Zulkifli Hasan bersama Pj Gubernur Lampung, Samsudin dalam Rakor Bidang Pangan di Mahan Agung, Sabtu (28/12), Foto: Progres.co.id.

    Zulkifli menjelaskan ada dua langkah utama jika ingin cepat merealisasikan swasembada pangan, yaitu optimalisasi sumber daya yang ada dan pembangunan infrastruktur baru. “Pembangunan baru butuh waktu. Yang paling cepat itu optimalisasi irigasi,” katanya.

    Ia menyoroti pentingnya irigasi untuk mendukung produksi pangan. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan irigasi untuk 2 juta hektar lahan tadah hujan. “Kalau dulu, bupati hanya bertanggung jawab atas 1.000 hektar, dan gubernur 3.000 hektar. Sekarang, kalau mereka tidak bisa, pusat yang ambil alih,” jelasnya.

    Di Lampung, pembangunan irigasi dan pompa sudah direncanakan untuk area seluas 130 ribu hektar. Dari luas area tersebut, kata Zulkifli, jika sekali tanam 5 ton, maka tambahan produksi gabah dari wilayah Lampung bisa mencapai 650 ribu ton per musim tanam.

    Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni, dan Kadis KPTPH Provinsi Lampung Bani Ispriyanto dalam Rakor Bidang Pangan, Sabtu (28/12), Foto: Progres.co.id.

    Selain irigasi, distribusi pupuk juga menjadi salah satu faktor pendukung swasembada pangan dapat diwujudkan dengan cepat. “Selama ini, pupuk selalu datang kalau mau panen, padahal harusnya tersedia sebelum tanam. Jadi, aturan berbelit soal distribusi pupuk sudah kita pangkas. Sekarang, langsung dari Kementerian Pertanian ke petani, gapoktan, hingga pengecer,” tegas Zulkifli.

    Langkah lainnya adalah dengan menarik penyuluh pertanian ke pusat. Zulkifli menyebut, pihaknya telah mengusulkan setiap desa akan punya satu penyuluh. “Mereka akan di-upgrade untuk mendampingi petani, tidak hanya untuk petani padi, tapi juga hortikultura dan perkebunan,” tambahnya.

    Zulkifli menyatakan semua regulasi telah disiapkan, dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Dengan berbagai upaya tersebut, ia berharap swasembada pangan akan terwujud pada 2027.(*)