Tag: pertanian

Inspirasi

Mahasiswa dan Alumni UGM Bantu Petani di Pesisir Lewat Rumah Pembibitan

Bagaimana meningkatkan produktivitas petani di kawasan lahan pasir pantai? pertanyaan ini dijawab oleh komunitas mahasiswa dan alumni Universitas Gajah Mada (UGM) dengan inovasi greenhouse yang terintegrasi atau AGISS (Agroritma Greenhouse and Integrated Seedling System).

Yogyakarta (Progres.co.id): RUMAH pembibitan yang digagas AGISS baru diresmikan. Proses pembangunannya membutuhkan waktu satu bulan. “Melalui aktivitas ini kami berharap bisa menciptakan sarana intensifikasi pembibitan komoditas unggulan yang lebih efisien,” terang Chairina Indita, selaku manajer proyek AGISS, seperti dikutip dari rilis website UGM, Jumat (31/1/2025).

Dia menambahkan, peresmian rumah pembibitan ini sebagai langkah awal untuk mendorong kemandirian bibit pertanian di lahan pasir pantai di Dusun Karanganyar, Sanden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Peresmian AGISS ini didukung Pertamina Foundation untuk mendukung pengembangan pertanian terpadu,” jelas Indita seraya menjelaskan, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan beberapa kelompok tani setempat. Tak berhenti di situ, komunitas mahasiswa dan alumni ini juga mengadakan pelatihan teknis pembibitan.

Sebelumnya, petani setempat menemui kendala memperoleh bibit unggul untuk ditanam pada areal pasir pantai. Hal itu seperti disampaikan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kapanewon Sanden, Dwi. Menurutnya, kendala dalam rumah bibit selama ini adalah suhu panas dari sinar ultraviolet.

“Akhirnya kendala tersebut dapat terjawab melalui AGISS yang telah dilengkapi dengan instalasi pengairan kabut untuk mengatasi udara panas yang merusak bibit. Semoga, kelak dapat bermanfaat dan meningkatkan produktivitas pertanian lahan pasir,” kata Dwi.(*)
Dinamika

77 Persen Tanah Pertanian Indonesia Rusak

Ketika sektor pertanian tengah memperoleh perhatian besar dari pemerintah pusat, sebuah hasil penelitian mengabarkan hal yang kurang sedap. Bunyinya, 77 persen tanah pertanian di Indonesia dalam keadaan rusak. Bahkan, kendati diberi pupuk sekalipun tidak akan berpengaruh besar dalam perbaikan kondisi lahan. Separah itu?

Bandarlampung (Progres.co.id): “BENAR. Itu hasil penelitian Prof. Arief Hartono, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB. Jauh sebelumnya saya sempat menduga kerusakan tanah mencapai 67 persen.Tapi ternyata penelitian terbaru sudah menunjuk ke angka 77 persen,” kata Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhepi (perhimpunan ekonomi pertanian Indonesia) saat ditemui Progres.co.id di Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian (FP), Unila, Rabu (8/1/20250.

Guru Besar FP Unila ini melanjutkan, kerusakan itu ditunjukkan oleh sangat rendahnya kandungan organik di tanah yang kurang dari dua persen. Itu sama artinya, lanjut dosen yang memiliki hobi menembak ini, kalau pun lahan pertanian di Indonesia saat ini ‘disiram’ pupuk subsidi, diyakini tidak akan berdampak besar pada pemulihan kesuburan tanah.

“Menanggapi persoalan serius ini, kami di Perhepi lebih melihatnya dari dimensi ekonomi pertanian. Poin ini tentu akan turut dibahas dalam konpernas dan kongres Perhepi yang akan digelar di Lampung, insha Allah pada 13 sampai 15 Februari mendatang,” urai Bustanul.

Dirinya mengimbuhkan, secara resmi nantinya PP Perhepi akan menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan saran atau masukan. “Di era Presiden Jokowi kami juga menyampaikan saran-saran. Tapi lebih banyak bersifat mengkritisi,” terangnya.

Bustanul Arifin didampingi Teguh Endaryanto sebagai Ketua Komsariat Perhepi Bandarlampung (paling kiri).

Menyangkut kontribusi Perhepi secara nasional, sambung Bustanul, secara historikal memiliki sejarah panjang dimana founding fathers Perhepi, salah satunya Mubyarto, sudah memulainya sejak awal orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Terutama menyangkut peletakan dasar-dasar pembangunan pertanian Indonesia.

Lebih lanjut Bustanul menguraikan, di era kepemimpinannya menakhodai Perhepi sejak 2017 sampai sekarang, lembaga ini lebih banyak menjalankan pengabdian secara mandiri, di luar lingkaran pemerintahan. “Sejak era 2000-an Perhepi memang bertekad untuk kembali ke kampus. Selain agar lebih fokus melakukan pengembangan profesi, juga demi menjaga independensi dalam berpendapat,” katanya, seraya menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya bersama partner dari Jepang akan memberi pelatihan kepada dosen-dosen muda dan aktivis NGO di Aceh.

Bustanul juga menggaris bawahi bahwa mengabdi untuk pertanian tidak mesti harus masuk atau menjadi bagian dari pemerintahan. “Biarkan yang di dalam pemerintahan melahirkan kebijakan-kebijakan. Kami atau kalangan lain yang berada di luar itu tetap memberi kontribusi bagi kemajuan pertanian kita, tentunya lewat caranya masing-masing,” ungkapnya.

Sementara saat mengomentari masih banyaknya persoalan yang melingkupi dunia pertanian, Bustanul menanggapi fenomena tersebut sebagai sebuah hal yang lazim. Dia menggambarkan persoalan senantiasa muncul di tengah dinamika masyarakat. Persoalan itu sendiri, sambungnya, bersifat dinamis. Dia mencontohkan bagaimana beberapa waktu lalu persoalan perubahan iklim belum terlalu menjadi perhatian luas. Tapi sekarang sudah menjadi isu global.

“Jadi memang persoalan di bidang pertanian atau bidang lainnya, senantiasa muncul selangkah lebih di depan dibanding sains atau ilmu pengetahuan. Baru kemudian disusul dengan munculnya kebijakan. Itu sudah menjadi semacam patern. Makanya dituntut perlu terus dikembangkan penelitian di sektor pertanian agar mampu menjawab tantangan atau persoalan yang sedang berkembang,” tutup Bustanul. (*)
Dinamika

Fahri Hamzah Menjerit, Lahan Sawah Digerus Pengembang

Fahri Hamzah menyoroti ulah pengembang yang membangun rumah hingga merangsek ke lahan persawahan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini khawatir, bila agresifitas itu dibiarkan harapan swasembada pangan terancam tidak terwujud.

(Progres.co.id): ANCAMAN terhadap swasembada beras bukan isapan jempol belaka. Bahkan Fahri menyebut biarpun para pengembang berdalih telah mengganti lahan pertanian yang dipakai dengan bidang tanah lainnya, tindakan ini tetap saja merugikan ketahanan pangan nasional.

“Kalau memang ada tanah pengganti kenapa perumahan tidak dibangun di tanah itu. Kenapa harus membangun rumah di lahan sawah?” sergah Fahri, seperti dikutip dari detiknews, saat dirinya mengunjungi salah satu perumahan di kawasan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (27/11/2024).

Fahri bilang alasan lokasi strategis senantiasa menjadi incaran para pengembang. Tapi lahan sawah, imbuhnya, merupakan sistem pangan yang aman. Karena di sana sudah tersedia infrastruktur seperti irigasi dan pengairan.

“Kalau perilaku alih fungsi lahan terus dibiarkan, sangat mungkin kita akan terus-terusan mengimpor beras,” kata Fahri.

Di sisi lain, dia mengimbuhkan, pihaknya paham masyarakat perlu rumah karena semakin banyak jumlah penduduk Indonesia. Hanya saja, jangan lahan sawah yang dijadikan korban. Mestinya pembangunan rumah bisa dilakukan secara inovatif.

Oleh karenanya Fahri mendorong kepada para pengembang dan pemerintah daerah untuk punya gagasan dan berinovasi dalam membangun perumahan. “Inovasi dalam membuat rumah harus dikembangkan. Jangan cuma jual rumah seperti ini apalagi ngambil sawah, tapi bagaimana kawasan kumuh disulap menjadi permukiman yang indah,” ungkapnya.

Ditambahkannya, rumah susun bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan merupakan inovasi dalam mengembangkan kawasan permukiman. “Kalau itu kita kompensasi dengan harga tanah yang katanya mahal, lalu membangun rumah susun menurut saya lantai 3 tidak perlu pakai lift. Mungkin ini bisa menjadi alternatif keterbatasan lahan tanah dan alternatif perbaikan tata kota,” kata Fahri.

Dirinya juga mengatakan, kementeriannya sangat terbuka dengan inovasi-inovasi demikian. Terlebih pihaknya memiliki anggaran cukup besar untuk mendukung pengembangan ide dan inovasi perumahan, terutama untuk penataan kawasan.(*)