Ada momen menarik ketika Gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal (RMD), bicara perihal kondisi Pertanian Lampung terkini di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur Samsudin.
Bandarlampung (Progres.co.id): MENURUT Mirzani, tata niaga komoditi pertanian di Lampung masih belum terorganisir dengan baik. Tak heran bila kemudian Lampung kehilangan banyak potensi nilai tambah yang semestinya bisa dinikmati oleh petani dan masyarakat desa.
Padahal, imbuhnya, Presiden Prabowo Subianto melalui misi Asta Cita menginginkan adanya upaya yang bisa membangkitkan perekonomian desa. “Targetnya bagaimana komoditi pertanian atau produk dari desa bisa didistibusikan ke luar. Bagaimana potensi desa itu memiliki nilai tambah bagi masyarakatnya, sehingga ada aliran dana yang masuk ke pedesaan,” kata Mirzani saat menghadiri perayaan HUT Harian Pilar ke-12 di Hotel Horison, Sabtu (22/12/2024) malam.
Gubernur terpilih ini juga menyoroti kondisi stok gabah dan beras yang ada di Lampung. Dalam sudut pandangnya, Lampung sebagai salah satu sentra produksi beras nasional, realitasnya justru mengalami defisit beras hingga 300 ribu ton per tahun.
Lebih lanjut Mirzani mengulas, produksi gabah Lampung mencapai 3 juta ton per tahun. Agar memperoleh nilai tambah gabah tersebut diolah menjadi beras. Namun, imbuhnya, fakta yang bisa dipotret di lapangan menunjukkan banyak gabah yang justru diolah di luar Lampung. Sehingga tak heran kalau yang menikmati nilai tambahnya pengusaha di luar.
Fenomena ironis lainnya, masih menurut Mirza (sapaan akrabnya), kalaupun gabah dikelola di Lampung tapi beras yang diproduksi sudah dibeli atau telah menjadi jatah untuk provinsi lain. Alhasil, dari produksi gabah 3 juta ton, yang riil beredar di Lampung tidak lebih tinggal 1,5 juta ton gabah.
“Itu pun setelah diolah menjadi beras kuantitasnya hanya 900 ribu ton saja. Sedangkan kebutuhan beras bagi masyarakat Lampung 1,2 juta ton beras per tahun. Itu artinya kita defisit 300 ribu ton beras,” ungkap Mirza, seraya mengimbuhkan, itu semua terjadi lantaran tata niaga tidak terorganisir dengan baik.
Ke depan, sambung dia, perkara semacam itu perlu segera dibenahi. Pemerintah Lampung mesti dapat melindungi petani juga melindungi kebutuhan masyarakatnya akan bahan pokok beras.
“Jangan mengharapkan petani bisa menyelesaikan persoalan tata niaga itu lagi. Tentu akan sangat berat. Pemerintah yang harus berperan. Terlebih kondisi petani saat ini daya tawarnya sangat lemah,” katanya.
Masih terkait lemahnya campur tangan pemerintah di sektor tata niaga pengolahan komoditi pertanian, Gubernur terpilih Mirza mengambil contoh UMKM keripik singkong.
“Data yang saya miliki menunjukkan ada sekitar 5 ribu merek dagang UMKM keripik singkong. Mereka sebelumnya diminta untuk memproduksi sendiri, lalu membuat merek sendiri, dan dilepas untuk memasarkan produknya sendiri. Padahal kalau ada 3 atau 4 perusahaan di bidang yang sama saja sudah saling berantem, apalagi ini ada 5 ribu UMKM keripik singkong yang harus bersaing,” sergahnya.
Akan jauh lebih ideal, imbuh Mirza, kalau pemerintah ikut membuat konsep yang terukur untuk membantu memasarkan produk keripik singkongnya. Bukan tidak mungkin para pengelola UMKM tersebut dijadikan satu dalam kelembagaan industri kecil menengah (IKM), misalnya.
“Menjadi wajar kalau para pelaku UMKM singkong itu walau sudah 2 tahun menjalankan usaha tapi kondisi ekonominya tidak berkembang. Menjadi wajar juga kalau setelah 3 atau 4 tahun kemudian usahanya mati, tidak jalan lagi,” ungkap Mirza.
Untuk itu, selaku gubernur Lampung terpilih, Mirza akan menaruh perhatian besar untuk mengorganisir tata niaga komoditi pertanian serta hasil olahannya. “Kalau itu bisa ditata dengan baik, bukan tidak mungkin nilai tambah dari komoditi pertanian bisa dinikmati oleh petani dan dampaknya mampu menggerakkan perekonomian pedesaan,” pungkasnya. (*)