Tag: Petani Singkong

Dinamika

Hearing DPRD dan Petani Singkong Ricuh, Budhi Condrowati: “Saya Perjuangkan Hak Petani”

Hearing antara perwakilan petani singkong dari tujuh kabupaten di Lampung dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung berlangsung ricuh. Kericuhan ini dipicu oleh perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, khususnya terkait kebijakan dan pelaksanaan regulasi harga singkong yang dianggap belum memenuhi keadilan bagi petani.

Bandar Lampung (progres.co.id): Dasrul Aswin, perwakilan petani singkong, meminta pertanggungjawaban Pj. Gubernur Lampung Samsudin terkait kebijakan yang dinilai tidak efektif. Ia menyoroti surat keputusan bersama (SKB) yang menurutnya tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak berdampak signifikan bagi para petani.

“Surat itu tidak punya kekuatan hukum. Saya minta ada surat gubernur yang jelas dan tegas, dengan sanksi bagi perusahaan pengepul yang melanggar. Kalau perlu, saya siap buatkan konsepnya. Lampung ini bapaknya gubernur, mereka yang memutuskan, tapi masalahnya justru berputar-putar,” tegas Dasrul dengan nada kecewa.

Kericuhan memuncak saat pembahasan mengenai pelaksanaan SKB yang tidak dijalankan di lapangan. Puncaknya saat Anggota Pansus Tata Niaga Singkong, Budhi Chondrowati mengeluarkan pendapatnya, namun terjadi kesalahpahaman hingga masa perwakilan petani singkong meminta Budhi keluar dari Hearing.

“Tadi kan muter-muter, tidak ada hasil. Mau SKB dikeluarkan beberapa kali, tapi percuma kalau tidak ada payung hukum, saya disini perjuangkan hak petani,” jelas kader PDI Perjuangan ini. (lebih…)
Dinamika

Harga Singkong di Lapangan Tak Sesuai Kesepakatan, Seribuan Petani Lampung Geruduk Kantor Pemerintah

Seribuan petani singkong dari tujuh kabupaten melakukan aksi protes di kantor pemerintah Provinsi Lampung. Mereka menuntut kepastian terkait pelaksanaan Kesepakatan tentang harga singkong yang hingga kini tidak dapat dijalankan secara efektif.

Bandar Lampung (progres.co.id): Para petani menilai pihak pengusaha pabrik singkong membangkang terhadap ketetapan harga yang telah diatur disepakati bersama. “Seperti apa gubernur kita, seperti apa wakil rakyat kita? Ketika keputusan sudah dibuat, tapi tidak dijalankan, ini justru menciptakan masalah di pabrik-pabrik singkong,” ujar salah satu petani dalam orasinya, Senin (13/1/2025).

Mereka menyoroti ketidakadilan yang dirasakan akibat penurunan harga singkong yang terjadi belakangan ini, terutama karena tingginya curah hujan yang memengaruhi kualitas panen.

Harga singkong berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD, perwakilan Petani singkong, Pj Gubernur dan perusahaan industri tapioka sepakat Rp1.400 per/kg dengan potongan rafaksi 15%, kini kembali turun drastis, sehingga membuat petani semakin tertekan.

“Kami ini petani, tertindas oleh perusahaan. Kalau keputusan gubernur saja tidak dihargai, apalagi nasib kami. Harga bukan naik, malah rafaksi yang naik sampai 30-35%,” tambah petani lainnya dengan nada kecewa.

Para petani mengancam akan terus melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka juga meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap pihak pengusaha yang tidak mematuhi aturan.

“Kami ini hanya ingin keadilan. Kalau harga tetap begini, kami tidak punya daya untuk melanjutkan usaha. Kami siap turun untuk aksi lebih besar jika tidak ada solusi yang diberikan,” tegas salah satu perwakilan petani.

Dalam orasi ini diikuti ribuan masa dari 7 Kabupaten di Lampung diantaranya Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan dan Mesuji.(*)