Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Tag: Pj Gubernur Lampung Samsudin

  • Legacy Terakhir Samsudin, Perekonomian Lampung Tumbuh 5,32 Persen

    Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan IV 2024 tumbuh 5,32 persen (year on year/yoy). Kabar ini menjadi legacy Pj Gubernur Lampung Samsudin yang ditunggu-tunggu menjelang akhir jabatannya.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung baru saja merilis laporan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan IV 2024, Rabu, 5 Februari 2025.

    BPS melaporkan perekonomian Lampung tahun 2024 berdasarkan Produk Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp483.882,02 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp281.557,20 miliar.

    Mendasari itu, BPS Lampung menyimpulkan ekonomi Lampung 2024 tumbuh sebesar 4,57 persen, menguat dibanding 2023 yang tumbuh sebesar 4,55 persen.

    Pertumbuhan tertinggi  di sisi produksi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 10,63 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran tertinggi pada  Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 12,15 persen.

    BPS juga melaporkan perkembangan perekonomian Lampung yang berhasil melampaui ekspetasi 5 persen, yakni sebesar 5,32 persen pada Triwulan IV 2024, atau melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai  5,02 persen (yoy).

    Capaian 5,32 persen tersebut didukung tingginya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang mencapai 14,16 persen dan meningkatnya komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh 12,31 persen.

    Secara historis, ekonomi Lampung pada 2024 (yoy) mencapai 3,20 persen pada Triwulan I. Naik pada Triwulan II menjadi 4,80 persen.

    Pada Triwulan III naik tipis menjadi 4,81 persen, lalu memuncak pada Triwulan IV sebesar 5,32 persen.

    Capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2024 sebesar 5,32 persen merupakan legacy terakhir Pj Gubernur Samsudin sekaligus melengkapi keberhasilan  stabilisasi makro ekonomi lainnya yang sudah dicapai pada akhir tahun 2024.

    Di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Samsudin tingkat inflasi terjaga dalam rentang target 1,5-3,5 persen (yoy).

    Di eranya pula, Nilai Tukar Petani (NTP) memuncak sebesar 129,01 pada Desember 2024. Bahkan terus melejit hingga menembus 32 poin di atas titik impas (100) pada Januari 2025.

    Ini adalah NTP tertinggi di sepanjang tahun 2024, bahkan menjadi angka tertinggi yang pernah diraih provinsi ini sejak konsep NTP diperkenalkan.

    Pj Gubernur Lampung Samsudin dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Rabu, 19 Juni 2024. Ia diwarisi tingkat inflasi sebesar 3,09 persen oleh Gubernur Arinal.

    Diketahui,  inflasi Lampung pada Maret sempat meninggi  3,45 persen. Sebulan setelah Samsudin menjabat, tingkat inflasi Lampung turun drastis pada Juni 2024 menjadi 2,84 persen. Penurunan terus berlanjut hingga November 2024 sebesar 1,5 persen. Dan ditutup dengan tingkat inflasi pada Desember 2024 sebesar 1,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,43. Tingkat inflasi nasional pada bulan yang sama tercatat sebesar 1,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,80.(*)

  • Harga Dasar Singkong Rp1.350/Kg, Apakah Perusahaan akan Mematuhi?

    Harga dasar singkong dinaikkan oleh Pj Gubernur Lampung Samsudin. Beberapa hari kemudian diturunkan oleh Mentan Amran. Dua keputusan itu sama-sama didasari kesepakatan antara petani dan perusahaan. Bedanya, kesepakatan di Lampung diketik rapi bermaterai sepuluhribuan. Sedangkan di Kantor Kementan, tidak!

    Mentan menetapkan harga dasar ubi kayu (singkong) nasional sebesar Rp1.350/kg dengan rafaksi 15 persen. Pabrikan ‘dipaksa’ harus membeli. Jika tidak maka perusahaan akan berhadapan dengan dirinya.

    “Saya putuskan harga per hari ini, Rp1.350 per kilogram. Kalau melanggar, berhadapan dengan saya,” ujar Mentan Andi Amran Sulaiman saat menerima audiensi petani singkong dan industri tepung tapioka di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (31/01/2025).

    Keputusan Mentan itu otomatis mengoreksi harga dasar yang ditetapkan oleh Pemprov Lampung sebesar Rp1.400/kg.  Menariknya,  keputusan Pemprov Lampung menaikkan harga singkong bertujuan untuk menyelamatkan petani dari kerugian.  Mentan pun  demikian. Tetapi dengan cara menurunkannya sedikit yang oleh Mentan Amran disebut sebagai jalan tengah.

    Selesai? Tentu saja tidak!

    Masih perlu diuji, apakah keputusan Mentan ini ditaati oleh perusahaan.

    Saat ini ada tanda-tanda para pemborong singkong kesulitan menjual dagangannya. Pemborong bingung mau menjual ke mana, karena pabrik terdekat tidak mau menerima. Situasi ini berbahaya jika dibiarkan lama. Singkong yang disimpan lama akan berubah warna menjadi hitam atau biru yang disebabkan proses oksidasi.

    Karena umbinya mengandung glikosida yang menghasilkan sianida (HCN), maka bila sudah berubah warna, sangat dianjurkan tidak mengonsumsinya karena bersifat racun.

    Racun berbahaya. Menetapkan harga dasar dan memaksa perusahaan membeli singkong pada saat harga ubi kayu global jatuh juga berbahaya. Perusahaan bisa rugi. Bangkrut. Karyawan di rumahkan. Lalu tutup.

    Ini fakta, silakan periksa! Banyak perusahaan tapioka di Lampung yang tumbang karena salah menentukan harga pembeliannya.

    Seperti komoditi lain, harga singkong juga ditentukan oleh harga dunia atau lantai bursa. Naik turun. Dipengaruhi oleh situasi dan spekulasi pelaku pasar dunia.

    Jika harga dunia Rp900/kg seperti terjadi pada pertengahan tahun 2024, maka perusahaan pasti memilih melakukan impor yang berharga murah sambil menyesuaikan harga beli di dalam negeri.

    Lalu, apakah perusahaan tapioka di Lampung akan patuh dan taat dengan harga dasar Rp1.350/kg?

    Jawabannya bisa ya atau tidak.

    Iya, tetapi mengurangi volume pembeliannya dan menerapkan kualitas mutu (kadar aci) yang ketat. Ini biasa dilakukan perusahaan supaya tidak menanggung kerugian terlalu besar.

    Tidak, dengan alasan merugi lalu menutup sementara pabriknya.

    Provinsi Lampung sebenarnya sangat diuntungkan oleh banyaknya pabrik tapioka. Keberadaannya ada di mana-mana. Dekat dengan lahan petani. Upah angkutnya murah.

    Perolehan hasil penjualan singkong petani (asli petani) sebenarnya lumayan. Menguntungkan. Terbukti setelah panen, petani ‘nyucuk’ lagi.

    Masalahnya, perdagangan di komoditi ini juga ditingkahi oleh hadirnya para pemborong singkong. Justru merekalah yang menjadi pembeli pertama, lalu dijual ke pabrik-pabrik. Kelompok inilah yang bersuara paling keras bila harga singkong jatuh.(*)

  • Ribuan Hektare Sawah di Lampung Terendam Banjir, Gagal Panen?

    Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura (DKPH) Provinsi Lampung terkait tingkat kerusakan (rusak ringan, sedang atau gagal panen).  Kepada Progres.co.id, Pj Gubernur Lampung Samsudin meminta DKPH Lampung segera mendata dan membuat  laporan.

    Bandarlampung (Progres.coid): Ribuan hektare lahan sawah di Lampung dilaporkan terendam banjir setelah daerah ini diguyur hujan pada Jumat (17/01/2025).

    Berdasarkan data sementara BPBD Lampung, lahan sawah yang terendam di Lampung Tengah seluas  81 hektare di Kecamatan Bekri. Seluas 18 hektare ladang dilaporkan juga ikut terdampak. Sedangkan di Kabupaten Lampung Selatan seluas 146 hektare, terjadi di Kecamatan Candipuro.

    Di Kabupaten Lampung Timur terjadi Kecamatan Waway Karya  seluas 1.478 hektare, Kecamatan Bumi Agung 10 hektare, Kecamatan Jabung 1.198,80 hektare, Kecamatan Pasir Sakti 858 hektare, dan Kecamatan Mataram Baru 169 hektare, Kecamatan Waway Karya 1.478 hektare, Kecamatan Bumi Agung 10 hektare, Kecamatan Jabung 1.198,80 hektare, Kecamatan Pasir Sakti 858 hektare, dan Kecamatan Mataram Baru 169 hektare.

    Di Kabupaten Pringsewu, berdasarkan data sementara Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu lahan persawahan yang terdampak banjir mencapai 793,5 hektare. Terjadi di Kecamatan Gadingrejo seluas 320 hektare, Kecamatan Ambarawa seluas 445 hektare, Kecamatan Banyuwangi 4 hektare, dan Kecamatan Sukoharjo seluas 28,5 hektare.(*)

     

  • Setop Impor Turunan Ubi Kayu, Pemprov Lampung Surati Menko Bidang Pangan

    Pemprov Lampung telah mengirimkan surat permohonan pelarangan impor produk turunan ubi kayu kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, surat permohonan ini akan dievaluasi oleh Menko Bidang Pangan untuk diputuskan. Apa pun keputusannya, semua pihak harus mentaati.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pemprov Lampung telah mengirimkan surat permohonan pelarangan impor produk turunan ubi kayu kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan RI. Surat permohonan ditandatangani oleh Pj Gubernur Lampung Samsudin bernomor 500.2.4/0333/V.26/2025.

    Di dalam surat permohonan yang dibuat satu berkas itu disebutkan bahwa permintaan pelarangan impor produk turunan ubi kayu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga ubi kayu/singkong supaya petani tidak mengalami kerugian.

    Dalam surat dijelaskan bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah penghasil ubi kayu terbesar nasional sebesar 7,163 juta ton per tehun dengan luas tanam 239.994 hektare.

    Berdasarkan data Produksi Industri Pati Ubi Kayu pada 2024, daerah ini menghasilkan sebesar 324.188 ton Pati Ubi Kayu dengan bahan baku 1,3 juta ton.

    Ditegaskan pula bahwa produksi ubi kayu di Provinsi Lampung jauh melampaui kebutuhan ubi kayu untuk industri dan rumah tangga. Maka pelarangan impor harus dilakukan supaya produksi ubi kayu petani dapat terserap sepenuhnya oleh pelaku dunia usaha.

    Berdasarkan temuan KPPU, pada 2024 tercatat ada empat perusahaan tapioka yang mengimpor dari Vietnam dan Thailand sebanyak 59.050 ton senilai 32,2 juta dalar AS atau setara Rp511,4 miliar. Keempat perusahaan tersebut membawa masuk barang impor tersebut melalui Pelabuhan Panjang.

    Sebelumnya, sudah ada kesepakatan harga ubi kayu sebesar Rp1.400/kg yang diputuskan bersama oleh petani, pemerintah dan pengusaha industri tapioka pada 23 Desember 2024.

    Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan dirinya sangat prihatin dengan apa yang dirasakan oleh petani di singkong akibat tidak kunjung membaiknya harga singkong, meski telah di alas dengan harga dasar.

    Saat berdiskusi dengan Progres.co.id pada Minggu (19/01/2025) malam, Samsudin mengatakan Pemprov Lampung akan membicarakan apa yang dikeluhkan petani tersebut ke pemerintah pusat.

    “Ada desakan pelarangan impor tapioka masuk ke Lampung karena dianggap menjadi penyebab jatuhnya harga singkong. Untuk memfinalisai desakkan itu, tentu Pemprov harus berkoodinasi dengan Kemendag dan kementerian terkait lainnya. Secepatnya kita lakukan,” tegasnya.

    Koordinasi dengan kementerian terkait harus dilakukan. Sebab sesuai aturan kepala daerah tidak memiliki kewenangan melarang barang impor masuk ke wilayahnya. (*)

  • Soal Mutu Singkong, Pj Gubernur Samsudin: Kita Tingkatkan, Pabrikan Jangan Lagi Beretorika!

    Pemprov Lampung upayakan peningkatan mutu singkong petani hingga mencapai kadar aci yang diinginkan pihak pabrikan. Pj Gubernur Lampung Samsudin meminta upaya tersebut dapat  disikapi oleh pabrikan dengan memberikan harga yang lebih baik dan menguntungkan petani. “Jangan cuma jadi retorika!”

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan perlu adanya penelitian mendalam terkait kualitas singkong yang oleh pabrikan di Lampung disebut sangat rendah.

    Samsudin menegaskan, soal mutu singkong mesti jadi perhatian bersama. Pemprov akan dorong dinas terkait dan petani untuk meningkatkan mutu singkong lebih baik lagi hingga mencapai kadar aci yang diinginkan pabrikan.

    Namun Samsudin mengingatkan, peningkatan mutu tersebut harus disertai peningkatan harga yang menguntungkan petani.

    “Jangan cuma jadi retorika. Peningkatan mutu singkong harus dijawab oleh pihak pabrikan dengan serius. Jangan sampai mutu sudah meningkat, sudah mencapai kadar aci yang diinginkan, tetapi pabrikan masih mematok harga yang rendah,” harap Samsudin.

    Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan dirinya sangat prihatin dengan apa yang dirasakan oleh petani  akibat tidak kunjung membaiknya harga singkong, meski telah di alas dengan harga dasar.

    Saat berdiskusi dengan Progres.co.id pada Minggu (19/01/2025) malam, Samsudin mengatakan Pemprov Lampung akan membicarakan apa yang dikeluhkan petani tersebut ke pemerintah pusat.

    “Ada desakan pelarangan impor tapioka masuk ke Lampung karena dianggap menjadi penyebab jatuhnya harga singkong. Untuk memfinalisai desakkan itu, tentu Pemprov harus berkoodinasi dengan Kemendag dan kementerian terkait lainnya. Secepatnya kita lakukan,” tegasnya.

    Koordinasi dengan kementerian terkait harus dilakukan. Sebab sesuai aturan kepala daerah tidak memiliki kewenangan melarang barang impor masuk ke wilayahnya.

    Sesuai peraturan, untuk membatasi/melarang impor, atau melarang barang impor masuk, kepala daerah harus mengajukan permohonan kepada kementerian terkait dengan menyampaikan argumentasi yang kuat.

    Pemprov Lampung dapat menyampaikan alasan yang bersifat khusus, yakni bahwa importasi tapioka telah menyebabkan petani singkong merugi dan untuk itu perlu dilindungi.

    Permohonan yang disampaikan Pemprov selanjutnya menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat untuk diputuskan. Apa pun keputusannya, kepala daerah wajib mentaati. (*)

  • Kadis Ketahanan Pangan Lampung Bani Isprianto Sebut Bulog dapat Menyerap Beras dari Gapoktan

    Kerjasama Bulog Lampung  dengan Gapoktan disebut-sebut sebagai kolaborasi yang hebat. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Ir. Bani Isprianto, kemitraan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yakni petani dapat menjual hasil panennya dalam bentuk beras.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pj Gubernur Lampung Samsudin memuji strategi Bulog Lampung menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam kegiatan penyerapan gabah petani.

    Ia meyakini kerjasama Bulog dan Gapoktan akan menjadi kolaborasi yang hebat dalam menjaga stabilitas harga sesuai HPP di lapangan.

    “Dengan bekerjasama dengan Gapoktan, kerja penyerapan oleh Bulog bisa lebih efektif dan efisien,” kata Samsudin kepada Progres.co,id, Rabu (16/01/2025).

    Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Ir. Bani Isprianto.

    “Iya kami mendukung langkah Bulog menggandeng Gapoktan dalam kegiatan penyerapan gabah petani,” tulis Bani dalam pesan singkatnya, Kamis (16/0/2025)

    Bani menyebut kemitraan antara Bulog dan Gapoktan dapat memudahkan Bulog untuk memonitor kapan panen dan berapa harga yang berlaku di tingkat petani dengan cepat.

    Selain itu, Bulog dapat menyerap dalam bentuk beras, sebab Gapoktan sudah mempunyai RMU (penggilingan).

    “Ini keren. Petani melalui Gapokan bisa mendapatkan nilai tambah yg lebih besar dari hasil pemrosesan gabah menjadi beras, tegasnya.

    Pelibatan Gapoktan merupakan strategi Bulog untuk melakukan percepatan penyerapan lebih awal di titik-titik yang sudah panen.

    Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung Nurman Susilo mengatakan dengan keterlibatan Gapoktan maka kegiatan pemotretan mutu gabah petani lebih transparan dan aman.

    Transparan, karena pemotretan untuk menentukan tingkat mutu dan harga dapat langsung dilihat dan diketahui oleh petani melalui peralatan potret uji mutu yang dibawa dan dilakukan oleh satuan kerja Bulog.

    Aman, karena pembayaran dilakukan transfer bank ke rekening Gapoktan.

    “Pembayaran dilakukan transfer bank. Namun Gapoktan bisa mengajukan permintaan uang muka, sisanya transfer bank,” jelas Nurman.

    Nurman menjelaskan, saar bertugas satuan kerja penyerapan Bulog Lampung membawa peralatan pemotretan. Hasil potretnya menjadi acuan penentuan harga.

    Gapoktan adalah kumpulan kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

    Gapoktan dibentuk atas dasar kepentingan bersama para anggota. Tujuan Gapoktan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, meningkatkan daya guna dan berhasil guna kelompok tani, Menyediakan sarana produksi pertanian, meningkatkan permodalan dan perluasan usaha tani, dan meningkatkan kerjasama dan pemasaran produk.(*)