Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Tag: Pj Gubernur Samsudin

  • Mentan Amran ‘Murka’ akan Tindak Industri Importir Ubi Kayu di Lampung

    Mentan mengingatkan importir tidak boleh berpikir bak penjajah, yakni memilih produk dari negara lain daripada dalam negeri. PJ Gubernur Lampung Samsudin pun prihatin.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ‘murka’ setelah mengetahui petani singkong di Lampung berunjukrasa karena pabrikan mematok harga terlalu murah.

    “Yang begini harus ditindak. Sebab, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menekankan untuk melindungi dan menyejahterakan petani ataupun rakyat kecil,” tegasnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/1).

    “Mendzolimi petani, mendzolimi rakyat Indonesia itu adalah pengkhianat bangsa,” tambah Mentan Amran,” tegas dia melanjutkan.

    Mentan berjanji akan membereskan persoalan tersebut. Ia akan undang petani dan darikalangan industri.

    Sebelumnya dilaporkan Pemprov Lampung telah mengirimkan surat permohonan pelarangan impor produk turunan ubi kayu kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan RI. Surat permohonan ditandatangani oleh Pj Gubernur Lampung Samsudin bernomor 500.2.4/0333/V.26/2025.

    Di dalam surat permohonan yang dibuat satu berkas itu disebutkan bahwa permintaan pelarangan impor produk turunan ubi kayu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga ubi kayu/singkong supaya petani tidak mengalami kerugian.

    Dalam surat dijelaskan bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah penghasil ubi kayu terbesar nasional sebesar 7,163 juta ton per tehun dengan luas tanam 239.994 hektare.

    Berdasarkan data Produksi Industri Pati Ubi Kayu pada 2024, daerah ini menghasilkan sebesar 324.188 ton Pati Ubi Kayu dengan bahan baku 1,3 juta ton.

    Ditegaskan pula bahwa produksi ubi kayu di Provinsi Lampung jauh melampaui kebutuhan ubi kayu untuk industri dan rumah tangga. Maka pelarangan impor harus dilakukan supaya produksi ubi kayu petani dapat terserap sepenuhnya oleh pelaku dunia usaha.

    Berdasarkan temuan KPPU, pada 2024 tercatat ada empat perusahaan tapioka yang mengimpor dari Vietnam dan Thailand sebanyak 59.050 ton senilai 32,2 juta dalar AS atau setara Rp511,4 miliar. Keempat perusahaan tersebut membawa masuk barang impor tersebut melalui Pelabuhan Panjang.

    Sebelumnya, sudah ada kesepakatan harga ubi kayu sebesar Rp1.400/kg yang diputuskan bersama oleh petani, pemerintah dan pengusaha industri tapioka pada 23 Desember 2024.

    Pj Gubernur Lampung Samsudin Prihatin

    Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan dirinya sangat prihatin dengan apa yang dirasakan oleh petani di singkong akibat tidak kunjung membaiknya harga singkong, meski telah di alas dengan harga dasar.

    Saat berdiskusi dengan Progres.co.id pada Minggu (19/01/2025) malam, Samsudin mengatakan Pemprov Lampung akan membicarakan apa yang dikeluhkan petani tersebut ke pemerintah pusat.

    “Ada desakan pelarangan impor tapioka masuk ke Lampung karena dianggap menjadi penyebab jatuhnya harga singkong. Untuk memfinalisai desakkan itu, tentu Pemprov harus berkoodinasi dengan Kemendag dan kementerian terkait lainnya. Secepatnya kita lakukan,” tegasnya.

    Koordinasi dengan kementerian terkait harus dilakukan. Sebab sesuai aturan kepala daerah tidak memiliki kewenangan melarang barang impor masuk ke wilayahnya. (*)

  • Ini Dua Poin Penting Pj Gubernur Samsudin Terkait Impor, Harga dan Mutu Singkong

    Pj Gubernur Lampung Samsudin berusaha menyelesaikan kisruh kejatuhan harga singkong yang menjadi keluhan petani  selama bertahun-tahun. Sepertinya, dia ingin membereskan persoalan tersebut sebelum masa jabatannya berakhir Februari mendatang.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan dirinya sangat prihatin dengan apa yang dirasakan oleh petani di singkong akibat tidak kunjung membaiknya harga jual, meski telah di alas dengan harga dasar.

    Saat berdiskusi dengan Progres.co.id pada Minggu (19/01/2025) malam, Samsudin mengatakan Pemprov Lampung akan membicarakan apa yang dikeluhkan petani tersebut ke pemerintah pusat.

    “Ada desakan pelarangan impor tapioka masuk ke Lampung karena dianggap menjadi penyebab jatuhnya harga singkong. Untuk memfinalisai desakkan itu, tentu Pemprov harus berkoodinasi dengan Kemendag dan kementerian terkait lainnya. Secepatnya kita lakukan,” tegasnya.

    Koordinasi dengan kementerian terkait harus dilakukan. Sebab sesuai aturan kepala daerah tidak memiliki kewenangan melarang barang impor masuk ke wilayahnya.

    Sesuai peraturan, untuk membatasi/melarang impor, atau melarang barang impor masuk, kepala daerah harus mengajukan permohonan kepada kementerian terkait dengan menyampaikan argumentasi yang kuat.

    Pemprov Lampung dapat menyampaikan alasan yang bersifat khusus, yakni bahwa importasi tapioka telah menyebabkan petani singkong merugi dan untuk itu perlu dilindungi.

    Permohonan yang disampaikan Pemprov selanjutnya menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat untuk diputuskan. Apa pun keputusannya, kepala daerah wajib mentaati.

    Pj Gubernur Samsudin juga mengungkapkan perlunya penelitian mendalam terkait kualitas singkong yang oleh pabrikan di Lampung disebut sangat rendah.

    “Soal mutu yang dikeluhkan dunia usaha mesti jadi perhatian. Kita akan dorong dinas terkait dan petani untuk meningkatkan mutu singkong lebih baik lagi hingga mencapai kadar aci yang diinginkan pabrikan,” katanya. (*)

  • Besok, Pansus DPRD Lampung Roadshow Jaring Aspirasi Petani dan Perusahaan Singkong

    Setelah diskusi panjang yang diwarnai perdebatan sengit hingga kericuhan, Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung akhirnya menyepakati Surat Keputusan Bersama (SKB) menjadi surat edaran tentang harga singkong sebesar Rp1.400 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15%. Untuk memastikan implementasi kesepakatan tersebut, Pansus akan melakukan roadshow ke sejumlah kabupaten penghasil singkong di Lampung.

    Bandar Lampung (progres.co.id): Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, Mikdar Ilyas, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menjaring aspirasi petani dan pengusaha, serta memastikan kesepakatan bersama dapat dilaksanakan dengan baik. Roadshow perdana akan dimulai di Lampung Utara pada Selasa besok (14/1/2025).

    “Besok kami langsung turun bertemu petani dan pengusaha singkong. Kami ingin memastikan bahwa harga singkong sesuai dengan kesepakatan bersama, yakni Rp1.400 per kilogram dengan potongan maksimal 15%,” tegas Mikdar, legislator Gerindra.

    Roadshow ini akan dilanjutkan ke enam kabupaten lain, yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Mesuji. Selain itu, Pansus berencana mengangkat persoalan ini ke tingkat nasional dengan mendatangi tiga kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Mereka juga akan berkoordinasi dengan Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian.

    “Tujuan kami jelas, untuk menyejahterakan petani singkong tanpa merugikan perusahaan. Dengan langkah ini, kami harap kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak,” tambah Mikdar.

    Pj. Sekda Provinsi Lampung, Fredy, menyebut kesepakatan ini menindaklanjuti SKB yang diterbitkan pada 23 Desember 2024 lalu. Surat tersebut kini diperkuat dengan edaran resmi dari Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, yang mencantumkan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar kesepakatan.

    “Perusahaan yang tidak melaksanakan kesepakatan dalam berita acara keputusan bersama akan dikenakan tindakan tegas atau sanksi sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku,” ujar Fredy.

    Di tempat yang sama, Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin, mengapresiasi langkah pemerintah dan DPRD yang telah mendengar keluhan petani.

    “Kami sangat senang karena semua pihak akhirnya sepakat. Meski perjuangan kami berat, hari ini kami melihat hasilnya. Berita acara keputusan bersama ini diperkuat dengan surat edaran dari Pj. Gubernur, sehingga kami lebih optimis,” ungkap Dasrul.(*)

  • Inflasi Terkendali NTP Melambung Tinggi, Pj Gubernur Lampung Butuh 0,19 Persen untuk Raih Triple Sukses Makro Ekonomi

    Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Samsudin berhasil mengakhiri tahun 2024 dengan capaian dua indikator makro ekonomi dengan sangat baik. Pertama, tingkat inflasi terjaga dalam rentang target 1,5-3,5 persen (yoy). Kedua, Nilai Tukar Petani (NTP) memuncak sebesar 129,01 pada Desember 2024. Ini adalah NTP tertinggi di sepanjang tahun 2024, bahkan angka tertinggi yang diraih provinsi ini sejak konsep NTP diperkenalkan.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Keberhasilan ini adalah sejarah baru dalam pencapaian target makro ekonomi Provinsi Lampung. Menariknya keberhasilan meredam gejolak inflasi dan meningkatnya NTP Lampung justru terjadi di era rezim penjabat kepala daerah.

    Pj Gubernur Lampung Samsudin dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Rabu, 19 Juni 2024. Ia diwarisi tingkat inflasi sebesar 3,09 persen oleh Gubernur Arinal. Bahkan sebelumnya, inflasi Lampung pada Maret sempat meninggi sebesar 3,45 persen. Itu adalah persentase inflasi tertinggi pada tahun 2024.

    Sebulan Samsudin menjabat, tingkat inflasi Lampung turun drastis pada Juni 2024 menjadi 2,84 persen. Penurunan terus berlanjut hingga November 2024 sebesar 1,5 persen. Dan ditutup dengan tingkat inflasi pada Desember 2024 sebesar 1,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,43. Tingkat inflasi nasional pada bulan yang sama tercatat sebesar 1,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,80.

    Lalu, bagaimana dengan perkembangan Nilai Tukar Petani Lampung di era kepemimpinan Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga ini?

    Faktanya mencengangkan, yakni Nilai Tukar Petani Lampung melonjak pada angka tertinggi sebesar 129,01 pada Desember 2024. Sebelumnya, pada November sebesar 126,64.

    Samsudin diwarisi NTP pada Mei 2024 sebesar 121,79. Sebulan setelah menjabat, NTP Lampung langsung berkibar menjadi 126,56.

    Bulan berikutnya NTP Lampung terus menapak mencapai 128,47 pada Oktober dan mencatatkan rekor tertinggi sebesar 129,01 pada Desember 2024.

    Menariknya, pencapaian NTP tertinggi itu justru terjadi pada saat harga singkong jatuh hingga membuat petani mengeluh rugi.

    Peningkatan NTP pada Desember 2024 disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani dan naiknya indeks harga yang dibayar petani. Kenaikan indeks yang dibayar petani disebabkan oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,70 persen dan indeks biaya produksi serta penambahan barang modal naik 0,17 persen.

    Posisi singkong atau ubi kayu masuk dalam subsektor tanaman pangan. Singkong merupakan komoditas strategis dalam menopang ketahanan pangan karena dapat menjadi pengganti bahan pangan utama masyarakat Indonesia yaitu beras dan jagung. Karena harga singkong jatuh, telah mengakibatkan NTP Tanaman Pangan Lampung pada Desember 2024 turun 0,62 persen dari 104,37 pada November 2024.

    Penurunan disebabkan Indeks Harga yang Diterima oleh petani (It) pada subsektor tanaman pangan turun 0,04 persen. Sebaliknya Indeks Harga yang Dibayar oleh petani (Ib) naik 0,58 persen.

    Data itu cukup menjelaskan bahwa petani singkong di Lampung memang mengalami kerugian.

    Namun data lain, seperti dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadinya peningkatan pada beberapa subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman hortikultura sebesar 3,14 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 3,88 persen, subsektor peternakan sebesar 0,16 persen, subsektor perikanan tangkap sebesar 1,11 persen, dan subsektor perikanan budidaya sebesar 0,11 persen.

    Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi?

    Terkait indikator ekonomi yang satu ini, baru bisa diketahui pada Februari 2025 nanti. Namun Pj Gubernur Lampung Samsudin berharap pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan IV 2024 bisa mencapai 5 persen.

    Harapan itu realistis bila dikomparasikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I dan II atau sebelum Samsudin menjadi Pj Gubernur Lampung.

    Pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,30 persen (yoy). Lalu menguat pada Triwulan II sebesar 4,80 persen.

    Masuk ke Triwulan III, dimana Samsudin mulai menjabat, tingkat pertumbuhan ekonomi Lampung tetap tumbuh terjaga sebesar 4,81 persen.

    Berdasarkan data itu, pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan IV 2024 hanya membutuhkan dorongan sebesar 0,19 persen hingga genap menjadi 5 persen seperti yang diharapkan Samsudin. (*)