Tag: Prabowo Subianto

Dinamika

Wacana Perluasan Lahan Sawit oleh Prabowo, Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana sarankan kaji ulang

Wacana Presiden Prabowo memperluas lahan sawit di wilayah Indonesia menjadi perbincangan hangat sepekan terakhir. DPRD Lampung menilai langkah ini memerlukan kajian secara mendalam sehingga meminimalisir dampak negatif dari Deforestasi.

Bandar Lampung (progres.co.id) : Wakil Ketua I DPRD Lampung, Kostiana meminta Pemerintah mengkaji ulang perluasan lahan sawit. Menurutnya, Wacana ini perlu dirumuskan melalui penelitian secara komprehensif dan matang.

“Kan ini masih sebatas niatan Presiden, namun semua harus dikaji terlebih dahulu, dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat sekitar bahkan perlu atau tidaknya perluasan lahan tersebut,” jelas Kostiana, Senin kemarin (6/1/2025).

Jika ini dilaksanakan terdapat dampak negatif yang terjadi seperti keanekaragaman hayati yang terancam, emisi karbon akibat deforestasi, dan konversi lahan gambut yang dapat menghasilkan emisi karbon yang tinggi sehingga memicu pemanasan global.

Sementara dampak positifnya sendiri yakni dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Semua hal yang baik untuk masyarakat PDI Perjuangan dukung, tinggal bagaimana nanti ketika akan dijalankan perlu melibatkan semua stakeholder baik dari pemerintah, masyarakat maupun aktivis lingkungan,” kata Kader PDI Perjuangan ini.

Berdasarkan data yang dilansir situs Dinas Perkebunan Lampung, Luas areal Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Lampung pada tahun 2020 menduduki posisi ke ke- 13 se- Indonesia dengan luas areal sebesar 196.312 ha. Kabupaten yang memiliki luas areal tertinggi berada di Kabupaten Mesuji dengan luas areal 21.600 ha kapasitas produksi mencapai 36.987 ton per tahun.

Sebelumnya, saat memberikan arahan dalam Musrenbang Bappenas di Jakarta, Senin (30/12/2024), Presiden Prabowo Subianto meminta berbagai pihak untuk menjaga lahan-lahan kebun kelapa sawit di Indonesia, usai menyebut kelapa sawit sebagai aset negara. Ia pun menyebut berniat memperluas lahan kelapa sawit di Tanah Air sebagai peluang memenuhi kebutuhan banyak negara yang masih bergantung pada kelapa sawit RI.(*)
Dinamika

DPRD imbau Masyarakat Lampung awasi Program Makan Bergizi Gratis

Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan hari ini, Program unggulan Prabowo-Gibran ini dinilai sebagai langkah pemerintah memberikan asupan makanan bergizi kepada masyarakat rentan dengan harapan mampu mencegah stunting di masa mendatang.

Bandar Lampung (progres.co.id) : DPRD Lampung mengapresiasi langkah pemerintah yang telah meluncurkan program MBG di seluruh wilayah Indonesia, Senin (6/1/2025). Namun dia meminta seluruh stakeholder terutama masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan di Lapangan.

Syukron Muchtar, anggota Komisi V DPRD Lampung menilai program Nasional ini harus diawasi secara ketat dan menyeluruh, mulai dari awal pengadaan bahan, kegiatan dapur, kebersihan hingga penyaluran ke sekolah-sekolah.

“Ini harus ada pengawasan ketat dari seluruh elemen terkait baik OPD ataupun juga masyarakat, sesuai apa tidak dengan anggaran yang ada, atau ada yang di potong, semua bisa ikut mengawasi dan melaporkan,” jelas Kader PKS ini, Senin (6/1/2025).

Selain itu, agar program ini berjalan sukses Komisi V akan turun langsung ke Lokasi titik-titik dapur umum hingga ke sekolah tempat tersalurkannya program MBG ini, sehingga dapat terpantau secara langsung.

“Walaupun di awal ini hanyalah sampling, dan pasti akan ada masalah yang kita temui, nanti akan kita evaluasi sehingga pelaksanaan diseluruh daerah tidak ditemukan lagi masalah dan berulang,” ulasnya.

Sebelumnya, Provinsi Lampung mulai menjalankan program MBG per-hari ini, Senin (6/1/2025). Program ini diluncurkan di beberapa kabupaten sebagai upaya pemerintah meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

MBG merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis satu kali per hari untuk memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian.

Untuk tahap awal, pemerintah telah menetapkan empat lokasi dapur layanan gizi di kabupaten berbeda, yakni:
1. Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah
2. Kecamatan Pringsewu, Pringsewu
3. Kecamatan Baradatu, Way Kanan
4. Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan
Dinamika

Program Makan Bergizi Gratis Mulai Dijalankan di Lampung

Provinsi Lampung mulai menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per-hari ini, Senin (6/1/2025). Program ini diluncurkan di beberapa kabupaten sebagai upaya pemerintah meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Bandar Lampung (Progres.co.id): MBG merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis satu kali perhari untuk memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian.

Untuk tahap awal, pemerintah telah menetapkan empat lokasi dapur layanan gizi di kabupaten berbeda, yakni:

1. Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah

2. Kecamatan Pringsewu, Pringsewu

3. Kecamatan Baradatu, Way Kanan

4. Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan

Ely Nuratni Sari, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung menjelaskan bahwa Program Nasional MBG melibatkan tiga pihak yakni Badan Gizi Nasional, TNI dan Pihak ketiga Mitra Program MBG.

“Sekarang saya lagi mau koordinasi sama pihak terkait untuk mencari tahu datanya, karena ini hari perdana mulai, nanti bisa wawancara dengan kadis untuk lebih lanjutnya,” ujar Eli saat ditemui di lantai 2 Kantor Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Lampung.

Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung menyebut pemerintah siap mendirikan seribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengelola dapur umum.

“Dukungan ini disampaikan langsung oleh Menteri Desa saat berkunjung ke sini. Tapi kami masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut soal pengelolaan dapur umumnya,” jelas Kepala Dinas PMDT Zaidirina, seperti dikutip dari ANTARA.

Program ini digadang-gadang menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti balita, siswa sekolah, hingga ibu hamil dan menyusui.(*)
Usaha Tani

Wujudkan Swasembada Pangan Nasional, Lampung Diburu Target Tanam pada 2025

Ambisi besar swasembada pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan. Tak tanggung-tanggung, target nasional yang semula direncanakan tercapai pada 2029, kini dipercepat menjadi 2027. Provinsi Lampung, salah satu lumbung pangan Indonesia, ikut dikejar target.

Bandar Lampung (Progres.co.id): TAHUN 2025, Lampung mendapat tugas berat, meningkatkan luas tanam hingga 1.034.205 hektare.

Jumlah itu terdiri dari pertanaman reguler seluas 849.384 hektare dan optimalisasi lahan serta cetak sawah baru seluas 184.821 hektare. Jika dibandingkan dengan target sebelumnya, yang hanya 623.899 hektare, kenaikan ini mencapai 136,14 persen.

“Untuk mencapainya, diperlukan usaha luar biasa. Dengan lahan baku 337.285 hektare, indeks pertanaman (IP) harus meningkat dari 1,8 menjadi 2,52,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan dan Pendampingan Swasembada Pangan di Balai Keratun, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Rabu (18/12/2024).

Fredy menekankan, pencapaian target tersebut bergantung pada ketersediaan air sepanjang tahun. Oleh karena itu, berbagai pembangunan dan perbaikan mulai dari jaringan irigasi, bendungan, pintu air, hingga penggunaan pompa dan sumur tadah harus mulai diperhatikan.

Selain itu, distribusi pupuk, benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan) baik pra panen (traktor) maupun pasca panen (combine harvester) serta pengering dan penggilingan padi perlu disediakan. Begitu pula pembinaan dan pengawalan pendampingan di lapangan.

“Dari rakor ini kita harap muncul gagasan-gagasan baru dan aktif untuk mendukung swasembada pangan,” ujar Fredy. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan agar target besar ini dapat terwujud.

Dalam rakor tersebut Fredy turut memaparkan kondisi produksi padi Lampung yang menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada 2021 luas panen tercatat 489.573 hektare, meningkat menjadi 518.256 hektare (2022), 530.108 hektare (2023), dan 531.616 hektare (2024).

Produktivitas capaian juga mengalami peningkatan. Dari yang semula 50,77 Ku/Ha menjadi 51,87 Ku/Ha, kemudian 52,03 Ku/Ha. Namun pada tahun 2024 ini diperkirakan mengalami penurunan menjadi 51,37 Ku/Ha karena dampak kekeringan.

Produksi gabah pun mengalami fluktuasi. Jika pada 2023 Lampung menghasilkan 2.757.898 ton gabah kering giling (GKG), namun hingga akhir 2024 ini GKG diperkirakan hanya mencapai 2.731.226 ton.

Fredy juga menyebut luas panen tahun 2024 diperkirakan mencapai 531.617 hektare sedangkan tahun 2023 luasannya 530.108 hektare. Hal ini disebabkan oleh kekeringan di bulan Agustus hingga September 2024 lalu.

Sementara berdasarkan data ATR/BPN, luas lahan sawah di Lampung mengalami penurunan. Pada 2024 luas lahan sawah tercatat menyusut dari 361.699 hektare menjadi 337.285 hektare.

“Meski ada penurunan, Pemprov Lampung akan terus berupaya memenuhi target tanam 2025, baik dari tanam reguler maupun tambahan yang ditetapkan pusat,” ujarnya.

Diakui Fredy, pihaknya tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang menghadang. Perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga gejolak harga pangan menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa diabaikan. Ditambah lagi dengan dampak ekonomi global dan ancaman bencana alam yang kian tak terprediksi.

Namun, ia optimistis bahwa program ini sejalan dengan visi besar Asta Cita yang dicanangkan pemerintah, khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi.

“Kami berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan, baik dari segi perbaikan infrastruktur air hingga penyediaan benih yang sesuai tepat waktu, jumlah, mutu, harga, tempat, dan jenis,” kata Fredy.(*)