Tag: pupuk subsidi

Usaha Tani

Petani di Lampung Perlu Tahu Cara Baru Beli Pupuk Subsidi

Cukup tunjukkan KTP atau kartu tani, petani dapat kemudahan menebus pupuk bersubsidi di kios-kios atau pengecer. Lampung peroleh jatah pupuk subsidi 812.000 ton atau setara Rp 4,21 triliun

Jakarta (Progres.co.id): PEMERINTAH menerapkan skema baru cara membeli dan menebus pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025.

Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menetapkan alokasi pupuk subsidi 9,5 juta ton pada tahun ini. Adapun rincian alokasinya terbagi menjadi tiga jenis, yakni urea 4,6 juta ton, NPK sebanyak 4,2 juta ton dan NPK untuk Kakao sebesar 147.000 ton dan organik 500.000 ton.

Aturan ini juga menetapkan harga eceran tertinggi (HET) baru pupuk bersubsidi pada 2025 yakni pupuk urea sebesar Rp 2.250 per kilogram (kg), pupuk NPK Rp 2.300 per kg, pupuk NPK untuk kakao Rp 3.300 per kg, serta pupuk organik Rp 800 per kg.

Pupuk subsidi ini diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani di subsektor tanaman pangan berupa padi, jagung dan kedelai. Kemudian, hortikultura yang meliputi cabai, bawang merah dan bawang putih, dan/atau perkebunan yag meliputi tebu rakyat, kakao dan kopi.

Adapun luas lahan sawah petani yang dapat alokasi pupuk subsidi maksimal 2 hektare (ha), termasuk petani yang tergabung di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara Peroleh Pupuk Subsidi

Dijelaskan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung ke dalam Kelompok Tani (Poktan) dan terdaftar dalam e-RDKK.

“Jadi petani harus terdaftar dulu dalam e-RDKK. Pendataan petani penerima melalui e-RDKK dapat dievaluasi 4 bulan sekali pada tahun berjalan. Dengan demikian masih bisa melakukan pembaharuan data petani dan kebutuhan pupuk ketika sistem e-RDKK dibuka,” kata Andi.

Sementara Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Jekvy Hendra, menguraikan Kepala Dinas Pertanian Provinsi juga telah menetapkan penerima pupuk subsidi hingga ke tingkat kecamatan dan memastikan mekanisme pembayaran pupuk subsidi aman.

“Saat ini 100 persen daerah telah penetapan alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan, maka tidak ada kendala lagi penyaluran sesuai dengan e-RDKK. Pupuk Indonesia pun menjamin ketersediaannya di tiap daerah,” jelas Jekvy.(*)
Usaha Tani

CORE: Kalau Mau Swasembada, Ubah Pola Subsidi

Hentikan penyaluran pupuk subsidi. Ganti menjadi bantuan langsung tunai kepada petani.

Jakarta (Progres.co.id): CORE Indonesia atau Center of Reform on Economics mengusulkan agar pemerintah menghapus skema penyaluran pupuk subsidi. Saran itu terkait dengan target nasional mewujudkan subsidi beras.

Dwi Andreas Santosa, Research Associate CORE mengatakan, subsidi pupuk dan berbagai bantuan yang disalurkan selama ini cenderung tidak efektif, bahkan rentan penyelewengan. “Dengan mengubah polanya maka tidak ada lagi pupuk subsidi dan nonsubsidi,” katanya dalam Outlook Ekonomi Sektoral 2025 di Kantor CORE Indonesia, Jakarta, Selasa (21/1).

Lebih lanjut, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Andreas menyampaikan analisisnya terkait target swasembada pangan. Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University itu, sangsi mimpi tersebut bisa tercapai di era Presiden Prabowo Subianto.

Ia lantas membandingkan volume impor 12 komoditas utama yang masih di level 8 juta ton pada 2008 lalu. Namun, imbuh Andreas, totalnya melonjak ke 29,9 juta ton pada 2023-2024.

“Lalu bagaimana kita bisa mencapai swasembada dan bagaimana menghilangkan impor 30 juta ton? Kalau tujuannya menarget swasembada pangan. Itu akan berat. Berbeda dengan swasembada beras. Harapan itu memiliki peluang, mengingat kita masih punya stok beras memadai hasil impor tahun sebelumnya,” urai Andreas.

Menurutnya, stok beras pada awal 2024 sebanyak 4,1 juta ton. Sementara, pada awal 2025 stok awal diprediksi menyentuh 7,5 juta ton karena tumpukan stok beras impor sebelumnya.

“Pertanyan lain, kalau pun swasembada beras tercapai tahun ini, apakah memberi dampak besar bagi petani kita? mengingat jaringan-jaringan petani kami sudah laporan. Saat ini belum panen raya. Sedangkan harga gabah sudah mulai jatuh di banyak tempat. Penyebabnya tiada lain karena stok yang sedemikian besar,” pungkas Andreas.(*)
Usaha Tani

Gegara Aplikasi, Pupuk Subsidi Tidak Utuh Terserap Petani Pringsewu

Siapa nyana kalau aplikasi yang dimaksudkan untuk mempermudah penyaluran pupuk subsidi justru menjadi sumber kendala. Hal itu seperti dialami petani di Kabupaten Pringsewu yang tidak dapat utuh menyerap pupuk.

Pringsewu (Progres.co.id): DATA Dinas Pertanian (Distan) Pringsewu menunjukkan, bila dibanding 2023 telah terjadi penurunan penyerapan pada beberapa jenis pupuk di tahun 2024.

Penurunan penyerapan berlangsung pada pupuk urea yang hanya terserap 90 persen dari stok tersedia 7.170 ton. Lalu NPK hanya terserap 97 persen dari 8.066 ton. Kemudian pupuk NPK Formula Khusus atau NPK F hanya tersalurkan 17 persen saja dari ketersediaan 3.646 ton.

Menanggapi hal tersebut Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sri Ermalia mengatakan, pemahaman penggunaan aplikasi di tingkatan petani menjadi penyebab utama menurunnya daya serap pupuk subsidi.

“Belum semua petani paham mengoperasionalkan aplikasi e-Pubers. Sedangkan aplikasi ini digunakan untuk penebusan pupuk subsidi,” jelasnya, Jumat (3/1/2025).

Karena membutuhkan waktu penyesuaian, imbuh Sri, akhirnya berpengaruh terhadap daya serap. Sedangkan mengenai ketersediaan pupuk subsidi dipastikan masih mencukupi kebutuhan petani .

Terlebih, ungkapnya lagi, pihaknya terus memantau proses distribusi pupuk bersubsidi secara ketat. Baik melalui pendampingan maupun sosialisasi oleh tim KP3. “Jadi kita bisa memastikan pendistribusian pupuk bersubsidi tetap berjalan lancar dan tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, masih menurut Sri, Pemkab Pringsewu juga terus meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dengan mendorong petani untuk menerapkan pemupukan berimbang dan memanfaatkan sumber daya alternatif seperti pembuatan kompos, misalnya.

“Kita juga selalu memperbaharui data E-RDKK setiap empat bulan. Tujuannya untuk memastikan alokasi pupuk subsidi yang makin presisi agar tepat sasaran,” tutupnya.(*)
Usaha Tani

Petani Terdaftar e-RDKK di Lampung Bisa Menebus Pupuk Subsidi 1 Januari 2025

Sebanyak 678 ribu NIK petani terdaftar di Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) di Lampung bisa menebus pupuk bersubsidi pada 1 Januari 2025.

Bandarlampung (Progres.co.id): PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan siap mendistribukasi pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025.

Hak itu diungkapkan Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh di Jakarta, Rabu, 25 Desember 2024.

Ia menjelaskan Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi per 23 Desember 2024 sebanyak 1,47 juta ton yang terdiri pupuk bersubsidi 1,04 juta ton yang terdiri atas urea sebesar 546.758 ton, NPK sebesar 445.560 ton, NPK formula khusus sebesar 16.338 ton, dan organik sebesar 35.658 ton.

Sedangkan, stok pupuk nonsubsidi sebesar 428.619 ton yang terdiri atas urea sebesar 357.384 ton dan NPK sebesar 71.235 ton.

“Stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia ada 1,4 juta ton dan ada sekitar 400 ribu ton tersedia di distributor dan kios, sehingga 1 Januari kita bisa distribusi. Harapannya para petani bisa memanfaatkan momen yang baik ini, cuaca cukup baik untuk bertanam, pupuknya tersedia, harapan Pak Presiden kita bisa mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya,” kata Tri.

Penyaluran pupuk bersubsidi pada awal tahun bisa dimanfaatkan petani di Lampung.

Bila persyaratannya belum diubah, para petani yang sudah terdaftar dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) dapat menebus pupuk subsidi dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

Para petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios menggunakan aplikasi e-Alokasi untuk menyalurkan pupuk subsidi ke petani.

Hanya petani yang terdaftar e-RDKK yang bisa menebus. Setiap penebusan dilakukan dokumentasi KTP petani dan melakukan foto bersama pupuk subsidi yang telah didapatkan.

Kuota pupuk subsidi terus mengalami kenaikan, di mana pada 2024 telah mencapai 9,55 juta ton dari alokasi awal 4,7 ton. Penambahan kuota berdasarkan Kepmentan No 249 tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Dengan penambahan ini, alokasi pupuk bersubsidi di Lampung ikut bertambah. Kuota Urea bertambah menjadi 349.531 ton dari kuota sebelumnya 204.489 ton. Sedangkan kuota NPK naik menjadi 396.891 ton dari 185.654 ton dan NPK Formula Khusus sebanyak 24.282 ton dari 3.502 ton. (iwa)