Subscribe now for exclusive updates and curated content!

Tag: SAMSUDIN

  • Retribusi BBL Naik Pesat, Mau Lebih ‘Gede’ Pak PJ Sarankan Ini

    Ke depan Pemprov Lampung mesti melakukan terobosan untuk mendapatkan PAD yang lebih besar dari harta karun Benih Bening Lobster (BBL).

    Bandarlampung (Progres.co.id): Ada campur tangan mantan Pj Gubernur Lampung Samsudin dalam menumbuhkembangkan pendapatan daerah dari retribusi Benih Bening Lobster.

    Ia menyebut BBL adalah harta karun yang mesti terus dimaksimalkan untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diandalkan sebagai kekuatan keuangan daerah.

    Meski sudah membuahkan hasil, Pak PJ masih ‘greget’. Ia menyarankan Pemprov Lampung terus memaksimalkan potensi harta karun BBL tidak sebatas untuk menarik retribusi.

    “Pada tahap awal sudah oke. Tapi jangan puas dulu. Setelah ini, Pemprov jangan hanya mengandalkan restribusi saja dari KUB budidaya BBL. Itu kecil. Harus ditumbuhkembangkan lagi,” tegasnya, Kamis 27 Februari 2025.

    Ke depan, tambahnya, Pemprov perlu melakukan terobosan menggandeng investor-investor yang terlibat budidaya BBL berskala besar di Lampung.

    “Dari sini pemprov bisa menghasilkan PAD yang signifikan,” katanya.

    Diketahui, retribusi BBL periode Januari sampai 10 Februari 2025 sudah mencapai Rp313.595.500.

    “Angka itu dipastikan akan terus bertambah seiring meningkatnya Surat Keterangan Asal (SKA) kuota BBL yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) di daerah kantong penghasil di Pesisir Barat, Tanggamus dan Lampung Selatan,” kata Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Zainal K, SPi, M. Ling, Kamis (27/02/2025).

    Progres memperoleh data, bahwa jumlah SKA Kuota selama periode Januari-10 Februari 2025 mencapai 627.191 ekor BB dengan potensi kuota sebesar 6.251.000 ekor.

    “KUB masih ada sisa kuota sebesar 5.623.809 ekor. Kami yakin, potensi itu dapat dioptimalisasi oleh 1.687 nelayan kita,” ujarnya.

    Semasa Pj. Gubernur Lampung Samsudin, sempat menjadi perhatian serius, bahkan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pengelolaan Benih Bening Lobster sebagai bentuk implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 7 tahun 2024,di Aula Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Desa Hanura Pesawaran, Rabu (2/10/2024).

    Potensi Benih Bening Lobster (BBL) merupakan sumberdaya yang langka karena tidak semua provinsi memiliki potensi ini.

    Tahun lalu, Provinsi Lampung memperoleh kuota BBL sebanyak 8 juta ekor. Namun belum memperoleh PAD yang signifikan lantaran efektif dijalankan pada Triwulan IV 2024.

    Harus diakui, peningkatan PAD dari BBL di Lampung masih menghadapi persoalan adanya perdagangan BBL ilegal.

    Hambatan itu terus ditekan melalui kerjasama dan dukungan seluruh stakeholder untuk melakukan tata kelola dan pengawasan kegiatan penangkapan dan pengeluaran Benih Bening Lobster sehingga sumberdaya Benih Bening Lobster yang besar ini memberikan dampak kesejahteraan bagi nelayan, pelaku usaha dan terhadap pendapatan daerah.

    Berdasarkan data penanganan pelanggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan dikompilasi dengan data pelepasliaran BBL hasil pengawasan Aparat Penegak Hukum (APH), jumlah BBL yang telah diselamatkan dari penyelundupan 4 tahun terakhir hampir Rp1 triliun.

    “Ini peluang sangat besar untuk Lampung,” kata Samsudin kepada Progres, Kamis, 5 September 2024.

    Provinsi Lampung mulai ‘mendayung’ Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tata niaga perdagangan Benih Bening Lobster (BBL) sejak Agustus 2024.

    Pada awalnya belum banyak rupiah yang masuk ke Kas Daerah oleh sebab sejumlah hal.

    “Bertepatan Agustus ini BBL belum musim. Tangkapan masih rendah sehingga belum banyak yang memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) dari Kementerian DKP,” jelasnya.(*)

     

  • Bukan Modal yang Diminta Peternak Kambing Burawa, tapi Pembinaan dari Pemerintah

    Peternak kambing Burawa meminta pemerintah, melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, untuk lebih peduli membantu memperlancar usaha mereka. Bukan permodalan yang dituntut, tapi lebih pada kehadiran pemerintah dalam memberikan pembinaan dan memperbaiki akses pemasaran.

    Bandarlampung (Progres.co.id): PERMINTAAN tersebut disampaikan peternak kambing Burawa kepada Pj Gubernur Lampung, Samsudin, saat menyambangi lokasi peternakan di Batu Putu, Teluk Betung Barat, Bandarlampung.

    Dalam dialog tersebut para peternak menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Seperti teknis pemeliharaan kambing, serta kebutuhan akan dukungan dari pemerintah daerah untuk memperlancar usaha mereka.

    Para peternak berharap ada perhatian lebih dari pemerintah dalam memperbaiki akses pemasaran dan meningkatkan kualitas peternakan melalui pelatihan dan bantuan teknis.

    Menanggapi hal tersebut Samsudin meminta dinas terkait merespon harapan peternak. Ia bahkan menekankan pentingnya dukungan yang berkelanjutan kepada peternak untuk memastikan usaha ini dapat berkembang dengan baik.

    “Pengembangan sektor peternakan, terutama kambing burawa, memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian lokal dan ketahanan pangan daerah,” katanya kepada para peternak, Senin (20/1/25).

    Selain berdialog, Samsudin juga meninjau kondisi kandang dan kesehatan kambing yang dipelihara. Dirinya ingin memastikan standar pengelolaan yang diterapkan peternak sudah sesuai ketentuan yang ada. (*)

  • Vaksinasi PMK dan Penyakit LSD Ternak Sapi di Lampung Tengah

    Provinsi Lampung bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dinas Pertenakan terus mengupayakan status Zero Case PMK itu bertahan dalam waktu lama melalui aksi vaksinasi berkelanjutan dan monitoring kesehatan ternak yang ketat.

    Lampung Tengah (Progres.co.id): Pj. Gubernur Lampung Samsudin bersama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda menyaksikan proses vaksinasi Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) dan Penyakit Kulit Berbenjol atau Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak sapi di Desa Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Kamis (16/1/2025).

    Samsudin mengatakan vaksin ini bagian dari upaya mengendalikan penyakit pada hewan ternak khususnya sapi dan mempertahankan status zero case di Provinsi Lampung.

    Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung, Kementan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) dan PT. Karunia Alam Sentosa Abadi (KASA).

    “Saya memberikan atensi dan apresiasi yang luar biasa kepada Dirjen PKH Kementan, PT. KASA dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan vaksinasi,” ujar Samsudin.

    Samsudin mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu cemas dan khawatir karena virus pada ternak sudah terkendali dengan baik.

    Dia menyebutkan Lampung siap memenuhi kebutuhan stok daging sapi terutama dalam perayaan hari raya idul fitri dan idul adha 2025.

    “Terkait dengan stok pangan khususnya daging sapi, untuk hari raya idul fitri dan idul adha 2025 semua tercukupi dengan baik,” katanya.

    Samsudin menjelaskan dengan jumlah populasi hewan ternak yang cukup tinggi dan pembangunan sektor peternakan yang baik, Provinsi Lampung siap di dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    “Lampung siap untuk menyongsong ketahanan pangan dan mendukung program Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, sehingga Lampung menjadi lumbung dari ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Vaksinasi ini sendiri dilakukan pada ternak milik petani radius 3 Km dari lokasi Feedloter yaitu PT. KASA.

    Sementara itu, Dirjen PKH Kementan Agung Suganda mengatakan pelaksanaan vaksinasi ini merupakan bentuk kolaborasi bersama dalam rangka menekan kasus PMK di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Tengah.

    “Dengan vaksinasi bersama-sama, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan secara mandiri oleh Gapuspindo, ini dalam rangka melakukan pencegahan PMK. Alhamdulillah laporan dilapangan melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional, Kabupaten Lampung Tengah kasusnya mengalami penurunan,” ujar Agung.

    Agung menegaskan Lampung harus berstatus zero case agar lalu lintas ternak nantinya bisa berjalan dengan baik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan puasa dan idul fitri 2025.

    “Kami dari Pemerintah Pusat mengapresiasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang bergerak cepat, dengan adanya peningkatan kasus di Pulau Jawa, di Lampung segera melakukan vaksinasi,” katanya.

    Dia meminta agar pelaksanaan program vaksinasi ini juga nantinya dilakukan serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

    “Sehingga para peternak tidak perlu panik dan para pedagang ternak juga harus pintar-pintar agar yang diperjual belikan merupakan ternak yang sehat dan sudah di vaksin,” ujarnya.

    Agung mengajak seluruh stakeholder bidang peternakan untuk menjadikan Lampung sebagai zona hijau.

    “Menjadikan Lampung tidak ada kasus PMK, agar mobilisasi ternak berjalan dengan baik dan ini merupakan dukungan bagi nasional yang saat ini kita mendorong agar Indonesia kembali bebas dari PMK,” katanya.

    Usai menyaksikan vaksinasi, Pj. Gubernur Samsudin mengunjungi PT. KASA dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bekri.

    Turut mendampingi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti dan Direktur Utama PT. KASA Didiek Purwanto.(*)

  • Pj Gubernur Samsudin Paham Betul Cara Kerja Penyerapan Gabah, Ini Arahannya

    Pj Gubernur Lampung mengapresiasi penyerapan gabah petani yang dilakukan Bulog Lampung. Ia berharap Bulog mampu menjangkau semua titik panen dan melakukan pembelian secara masif dan lebih awal. Sepertinya Penjabat Gubernur Lampung ini sangat memahami bahwa harga gabah di tingkat petani bisa saja di atas HPP sehingga menyulitkan Bulog melakukan penyerapan.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pj Gubernur Lampung Samsudin menyemangati kegiatan penyerapan gabah petani oleh Bulog bersamaan dengan perberlakuan HPP gabah kering panen (GKP) seharga Rp6.500/kg.

    “Kita apresiasi penyerapan gabah oleh Bulog yang membeli gabah petani sesuai HPP. Tentunya pembelian ini mesti menyeluruh ke semua titik panen agar para petani dapat merasakan HPP yang baru saja diberlakukan,” tulis Pj Gubernur Lampung Samsudin dalam pesan singkatnya kepada Progres.co.id, Rabu (15/01/2025).

    Dalam pesannya, Samsudin juga menulis bahwa kerja penyerapan gabah oleh Bulog sangat mungkin menghadapi tantantan di kemudian hari.

    “Ini mesti menjadi perhatian Bulog. Sebab, pembelian dapat juga dilakukan oleh spekulan dan perusahaan swasta besar yang masuk ke Lampung. Mereka juga menyerap dan bisa saja mematok harga beli di atas HPP,” tulis Samsudin mengingatkan.

    Samsudin mengatakan Bulog Lampung tentu sudah sangat berpengalaman menghadapi situasi itu.

    Dari pengalaman pengadaan sebelumnya, bila harga gabah di atas HPP, tentu saja Bulog ‘tiarap’, namun mengefektifkan pembelian bisnis atau komersilnya untuk memupuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

    Bila sudah begitu situasinya, dipastikan petani akan memperoleh harga yang lebih baik, Nilai Tukar Petani Pangan melonjak lagi, dan terjadi inflasi yang dipicu oleh naiknya harga beras.

    Samsudin memuji strategi Bulog Lampung menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam kegiatan penyerapan gabah petani.

     

    “Ini bisa menjadi kolaborasi yang hebat dalam menjaga stabilitas harga sesuai HPP di lapangan,” tulis Samsudin mengakhiri.(*)

  • BI Umumkan Lampung Berhasil Kendalikan Inflasi 2024, Jadi Legacy Pj Gubernur Samsudin

    BI menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID se-Provinsi Lampung atas upaya sinergi dan koordinasi sehingga inflasi terjaga sepanjang tahun 2024.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Kantor Perwalilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung mengumumkan tingkat inflasi tahunan Lampung baik karena berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5%+/-1% atau kisaran 1,5%-3,5% (yoy).

    “Alhamdulillah, Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan Provinsi Lampung pada Desember 2024 tercatat mengalami inflasi melandai dan terkendali dalam batas sasaran,” tulis Junanto Herdiawan, KPw BI Provinsi Lampung dalam surat asesmen Bank Indonesia kepada Pj Gubernur Lampung Samsudin.

    Asesmen BI itu memuat tiga poin penting, yakni tentang keberhasilan Pemprov Lampung mengendalikan inflasi yang  ditandai capaian inflasi tahun ke tahun Lampung yang sama persis dengan inflasi sebesar 1,57 persen (yoy).

    Lampung menempati peringkat inflasi tahunan ke-16 (tidak termasuk ke dalam 7 provinsi dgn inflasi tertinggi) di tingkat nasional.

    Bank Indonesia memandang bahwa tingkat inflasi tahunan tersebut baik karena berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5% +/- 1%, atau kisaran 1,5%-3,5% (yoy).

    Junanto menjelaskan secara spasial, IHK empat wilayah cakupan inflasi di Lampung berada dalam target sasaran inflasi nasional. Bandarlampung sebesar 1,67%, Metro 1,51%, Mesuji 1,78%, dan Lampung Timur 1,37%.

    Terhadap capaian tersebut, BI menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID se-Provinsi Lampung atas upaya sinergi dan koordinasi sehingga inflasi terjaga sepanjang tahun 2024.

    Selanjutnya, BI mengingatkan semua pihak perlu tetap waspada terhadap risiko inflasi pada awal tahun 2025.

    Risiko inflasi tersebut didasari kondisi historis tiga tahun ke belakang, di mana terdapat potensi naiknya harga makanan (pangan), khususnya beras pada bulan Januari-Februari 2025.

    BI merekomendasikan semua pihak terkait pengendalian inflasi memperkuat sinergitas.

    “Koordinasi TPID yang selama ini berjalan baik menjadi kunci dalam pengendalian inflasi ke depan, tegas Junanto.(*)

     

  • Swasembada Pangan Terkendala Anggaran, Pj Gubernur Lampung: Pemprov akan Cari Tambahan Anggaran ke Pusat

    Pj Gubernur Lampung Samsudin tetap ‘ngegas’ untuk meletakkan fondasi yang kuat dalam upaya pencapaian target swasembada pangan nasional.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Kendati menghadapi kondisi dan tantangan berat utamanya terkait anggaran, Pemprov Lampung berkomitmen akan memberikan dukungan optimal dan menemukan solusi terbaik untuk mendukung program swasembada pangan nasional.

    Samsudin mengakui masih banyak permasalahan yang harus dihadapi Provinsi Lampung di bidang pertanian yang  harus dijawab dan mendapatkan jalan keluar sesegera mungkin.

    “Terkait anggaran, biar pemprov mencari tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Tekad kita sudah bulat, swasembada pangan di Propinsi Lampung dapat tercapai,” katanya kepada Progres.co.id, di Bandarlampung, Minggu, 29 Desember 2024.

    Samsudin menjelaskan, Lampung masih menghadapi permasalahan, yakni peningkatan jaringan irigasi, distribusi pupuk subsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, swasembada kopi, perikanan budidaya, ketersediaan pangan, harga pangan, infrastruktur jalan dan persampahan.

    Peningkatan jaringan irigasi menjadi sangat urgent untuk bisa mengamankan produksi padi yang diharapkan bisa melampaui proyeksi produksi padi pada 2024 sebesar 2,73 juta ton dengan rata-rata produktivitas 5,2 ton/ha.

    Masalahnya, kondisi jaringan irigasi di bawah kewenangan Pemprov Lampung banyak dalam kondisi rusak dan harus diperbaiki tahun 2025. Akibat dari kerusakan irigasi sebesar 37 persen tersebut cukup memengaruhi tingkat produktivitas dan kurang maksimalnya produksi padi di lahan sawah seluas 17.440 ton.

    Untuk menjawab tantangan itu, Samsudin menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun irigasi baru di Kabupaten Lampung Tengah.

    Ia juga menegaskan, Pemprov Lampung akan merehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi supaya dapat mengairi lahan seluas 4.565 ha dengan baik dan lancar.

    Berdasarkan data yang dikutip Progres.co.id dari Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2025, Provinsi Lampung memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp267.36 miliar, dimana sebanyak Rp14,84 miliar untuk irigasi.

    Sedangkan untuk Peningkatan Saluran Tersier dan Kuarter di 15 kabupaten/kota sepanjang 104.050 meter, Pemprov sudah mengusulkannya kepada Kementerian Pertanian.

    Sementara untuk pupuk bersubsidi, Samsudin mengatakan alokasi dan realisasi serapan pupuk urea bersubsidi sampai dengan 25 Desember 2024 sudah mencapai 274.151 ton atau 78 persen.

    Pupuk NPK sudah terserap 315.186 ton atai 79 persen dari alokasi 396.891 ton. NPK Formula Khusus terserap 3.696 ton atau 15 persen dari alokasi alokasi sebesar 24.282 ton. Pupuk Organik baru terserap 5,5 persen dari alokasi 2.171 ton.

    Masih rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi di Lampung diakui akibat masih rendahnya daya beli sebagian petani dan akibat pembatasan alokasi pupuk organik yang direkomendasikan oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

    Rekomendasi tersebut mengatur batas kandungan C-organik pada tanah kurang dari 2 persen. Serapan rendah juga disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi pupuk bersubsidi yang mengakibatkan penambahan biaya angkut.

    Pj Gubernur Lampung Samsudin telah meminta adanya kemudahan untuk petani mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan peningkatan batas kandungan C-organik pada tanah dalam menentukan alokasi pupuk organik oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

    Samsudin juga meminta adanya pemangkasan jalur distribusi pupuk bersubsidi dan mengajukan permohonan supaya BUMDesa yang sudah melakukan MoU dapat melakukan transaksi langsung dengan PT Pupuk Indonesia untuk menjadi distributor pupuk sesuai kesepakatan MoU.

    Pemprov Lampung juga mengupayakan pendayagunaan penyuluh pertanian yang saat ini baru ada 1.436 orang. Masih terlalu sedikit, memang, karena belum sepadan dengan jumlah desa di Lampung yang mencapai 2.643 desa.(*)