Tag: Singkong


  • Gubernur Rahmat Mirzani Djausal berjanji segera membicarakan dilema singkong di Lampung bersama pemerintah pusat, terutama perihal banyak pabrik tapioka yang tutup, sehingga tidak dapat menyerap singkong petani.

    Bandarlampung (Progres.co.id): MENURUT Mirza, Pemprov Lampung tidak dapat “jalan sendiri” mengingat penanganan persoalan singkong sudah ditarik oleh pemerintah pusat. Untuk itu dirinya akan segera mengkomunikasikan banyaknya pabrik tapioka yang tutup di Lampung bersama Kementerian Pertanian.

    “Seperti kita ketahui persoalan singkong sudah mendapat perhatian khusus dan telah menjadi kewenangan pusat. Kita juga sudah mendalami bahwa pabrik tapioka yang tutup karena merasa rugi dengan adanya ketetapan harga yang ditentukan. Sedangkan di pihak lain, petani harus menjual singkongnya. Dilema ini yang akan kita sampaikan ke pusat untuk dicarikan solusinya,” kata Mirza, Kamis (6/3/2025). 

    Sementara mengingat persoalan singkong di Lampung yang belum menemui titik kondusif, Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan perpanjangan masa tugas Pansus Tata Niaga Singkong. “Kami juga melihat perlu ada intervensi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Terutama terkait harga, regulasi, dan aturan lain,” katanya, seraya menyebut Pansus diperpanjang hingga 15 Maret 2025.

    Harapan serupa juga disampaikan Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung Mikdar Ilyas. Dia melihat kondisi singkong belum stabil.

    “Situasinya jelas masih mengkhawatirkan. Di sisi petani, mereka telah melakukan panen. Singkong yang sudah dipanen tidak bisa dibiarkan berlama-lama karena berisiko rusak. Sementara pabrik tapioka kebanyakan tutup. Kalau pun ada yang masih buka itu pun tidak konsisten. Malah lebih banyak tutupnya,” kata Mikdar.

    Sebelumnya Kementerian Pertanian mengeluarkan instruksi penetapan harga singkong Rp1.350 per kilogram dengan potongan berdasarkan kadar aci. Pengusaha merasa berat untuk menanggung harga beli itu. Terlebih saat ini masih musim penghujan yang sangat berpengaruh terhadap kadar aci yang menurun.(*)



  • Merasa terjepit oleh “tekanan” Kementerian Pertanian dan legislator Lampung, para pemilik pabrik tapioka kompak “mengadopsi” taktik tiki-taka yang biasa dipertontonkan Barcelona era Pep Guardiola. Tak dinyana para cukong itu seakan tengah menggocek bola panas untuk kemudian menyerang balik.

    (Progres.co.id): FILOSOFI tiki-taka di dunia persepakbolaan adalah mempertahankan penguasaan bola hingga muncul peluang menyerang. Ketika dihimpit serangan lawan, tim penganut taktik tiki-taka bakal menggerakkan bola dengan cepat keluar dari tekanan.

    Caranya dengan menggunakan passing satu-dua sentuhan bola. Lalu memastikan mengalirkan si kulit bundar ke ruang penguasaan, sambil tim mereposisi kembali pertahanan.

    Melalui umpan pendek dan cepat, namun tetap memelihara rasa sabar, pergerakkan difokuskan untuk membuka garis pertahanan lawan. Kalau sukses, tim yang awalnya dikepung dapat membalikkan keadaan dengan menggedor balik pertahanan lawan. Sambil, tentunya, mencari peluang buat melesakkan gol.

    Penulis melihat fenomena tiki-taka serupa ini berlangsung pula pada perkara singkong di Lampung. Bermula dari menjeritnya para petani lantaran harga singkong melorot tajam.

    Sudah disengat terik-dilabur debu, dan merogoh kocek dalam-dalam beli pupuk untuk menggemukkan singkong, ketika dijual pihak pabrikan ogah bayar sepadan. Jangankan balik modal. Petani singkong malah tepok jidat sambil mimik meringis pedih. Jerih payahnya tak ubah seperti sedang menyiapkan jerat tali untuk mencekik leher sendiri.

    Ketimbang frustrasi lalu amok, para petani memilih merapatkan barisan. Sum-suman menyewa truk untuk mengadu pada wakilnya di gedung parlemen di DPRD Lampung. Gayung bersambut, legislatif dan eksekutif menunjukkan keberpihakkan. Cukong-cukong pemilik pabrik tapioka dimintai komitmen membeli singkong petani -sebelumnya di bawah seribu per kilogram- menjadi Rp1.400 per kilogram.

    Pada titik ini “skuad pabrikan” mulai merasa diserang. Tak mau menyerah begitu saja mereka mulai terinspirasi taktik tiki-taka. Rebut bola lalu bermain passing. Alur bola lantas ditentukan mereka. Pelan-pelan saja. Sambil melihat peluang buat berkelit.

    Strategi pun dimulai. Biarpun keputusan bersama dan surat edaran terkait penetapan harga singkong sudah diberlakukan, para cukong mbalelo. Mereka tetap konsisten dengan langgam permainannya sendiri; membeli singkong tanpa menggubris harga kesepakatan. Tak pelak petani singkong terkejut. Mereka merasa kecele. Dipermainkan oleh tiki-taka bos pabrik tapioka.

    Tak sudi melihat nasib petani terus dipermainkan, Kementerian Pertanian langsung turun tangan. Konstelasi permainan untuk sesaat berubah. Bola berhasil direbut dan “seakan-akan” dikuasai tim petani.

    Terlebih setelah Menteri Pertanian, Amran, menegaskan harga singkong minimal Rp1.350 per kilogram. Selisih gocap dari ketentuan yang digariskan Pemprov Lampung. Mentan juga menutup keran impor singkong. Bisa dibuka, tapi dengan catatan ketat.

    Kini serangan berbalik arah. Gawang tim pabrikan terancam. Tapi apa lacur, skuad ini bukan klub amatir tarkam atau tarikan kampung yang mudah gugup saat di-pressure lawan. Keputusan Mentan memang terasa sebagai tekanan berat. Tapi bisnis ibarat sebuah permainan bola. Ada waktu menyerang pasar, tapi perlu pula wait and see menahan diri.

    Tak pelak siasat baru mesti disusun sebagai respon. Seluruh pemain sontak ditarik mundur. Ditumpuk di depan gawang, bertahan ala parkir bus. Agaknya, ini dianggap pilihan strategi paling pas, ketimbang langsung bertekuk lutut mengamini desakkan Mentan. Sebab manut pada instruksi tersebut sama artinya mengurangi cuan, menggerus profit.

    Taktik tiki-taka mesti terus diperagakan. Hanya saja perlu dimodifikasi. Passing bola memang masih dilakukan. Tapi kali ini hanya dialirkan di area pertahanan sendiri. Lalu pelan-pelan semua pemain menyusun barisan tepat di garis gawang, menutup celah.

    Dalam praktik realitanya satu per satu perusahaan tapioka itu menutup pabriknya. Menghentikan produksi. Mati suri. Itu berarti mereka tidak perlu tunduk pada keputusan kementan. Tak berproduksi sama artinya tak perlu menjalankan titah Amran.

    Celakanya, siasat ini langsung memakan korban. Petani singkong sontak kena dampaknya. Singkong mereka tak ada yang membeli, lalu rusak seiring raibnya harapan.

    Sebaliknya, melalui peragaan tiki-taka para cukong tapioka seakan sedang mengirim pesan. Keputusan Mentan menjadi tampak seperti bumerang. Menerabas urat nadi sumber penghidupan petani singkong itu sendiri.

    Sedangkan bagi para cukong, pabrik “rehat” sejenak bukan masalah besar. Karena isi pundi-pundi mereka masih penuh untuk menggerakkan bisnis lain. Ini gaya tiki-taka. Bermain passing pendek, sambil menunggu celah.

    Kalau saja pemerintah mau meladeni strategi tersebut, bisa saja menerapkan pola total football. Sebab, akar dari permainan tiki-taka itu diyakini berasal dari pola permainan sepakbola total football yang dianut tim Orange, Belanda.

    Kalau ditelusuri dari berbagai referensi, Wikipedia misalnya, disebutkan Johan Cruyff merupakan salah satu pencetus gaya permainan tiki-taka. Cruyff menerapkan gaya permainan ini saat menjabat sebagai manajer Barcelona dari tahun 1988 hingga 1996. 

    Sedangkan penggemar sepak bola juga sangat paham, Cruyff sendiri sebagai pemain timnas De Oranje, dia sangat fasih memainkan gaya khas Belanda, total football. Tiki-taka dan total football sama-sama menitikberatkan permainan dengan penguasaan bola.

    Maka, agar tidak “dilipet” oleh gaya tiki-taka cukong tapioka, pemerintah dapat saja menandinginya dengan total football.

    Kalau mau ditengok, filosofi total football adalah taktik permainan sepak bola yang mengedepankan penguasaan bola, intensitas tinggi, dan fleksibilitas formasi. Dalam pola ini, setiap pemain dapat mengambil alih peran pemain lain dalam sebuah tim.

    “Mengambil alih peran” menjadi kunciannya. Presiden Prabowo beberapa waktu lalu juga sempat menggelindingkan wacana, atau tepatnya mengeluarkan ancaman, terhadap pengusaha penggiling gabah.

    Semua berawal ketika ada banyak pengusaha penggilingan yang masih bermain-main dengan harga gabah kering. Presiden tidak terima. Dia langsung menyodorkan opsi: nurut atau usahanya ditutup, lalu penggilingan padi diambil alih oleh pemerintah. Ini fatsun total football sejati.

    Kalau mau, sikap tegas serupa ini juga bisa diterapkan di ranah komoditi singkong. Apalagi, kedudukan singkong sudah dinggap “setara” dengan padi, sebagai bagian dari kategori usaha tani subsektor tanaman pangan, termasuk di dalamnya jagung dan kedelai.

    Karena dianggap sebagai satu kategori, perlakuannya pun mulai disesuaikan. Ini bisa dilihat dari Permentan Nomor 4/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

    Melalui Permentan ini, sama seperti padi, tanaman ubi kayu juga mulai memperoleh jatah pupuk subsidi.

    Kalau memang mau konsisten dengan prinsip tersebut, seharusnya pemerintah juga dapat mnerapkan jurus total football di ranah persingkongan. Minta pabrikan tapioka menghentikan akal-akalan pola tiki-takanya, atau pemerintah masuk mengambil alih pabrikan tapioka, seperti opsi yang disampaikn Presiden Prabowo pada pengusaha penggilingan gabah.

    Kalau ini benar-benar dilakukan, penulis yakin pola total football pemerintah bakal mampu mengatasi licinnya manuver tiki-taka pengusaha tapioka.(*)



  • Pemprov Lampung telah mengirimkan surat permohonan pelarangan impor produk turunan ubi kayu kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, surat permohonan ini akan dievaluasi oleh Menko Bidang Pangan untuk diputuskan. Apa pun keputusannya, semua pihak harus mentaati.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pemprov Lampung telah mengirimkan surat permohonan pelarangan impor produk turunan ubi kayu kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan RI. Surat permohonan ditandatangani oleh Pj Gubernur Lampung Samsudin bernomor 500.2.4/0333/V.26/2025.

    Di dalam surat permohonan yang dibuat satu berkas itu disebutkan bahwa permintaan pelarangan impor produk turunan ubi kayu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga ubi kayu/singkong supaya petani tidak mengalami kerugian.

    Dalam surat dijelaskan bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah penghasil ubi kayu terbesar nasional sebesar 7,163 juta ton per tehun dengan luas tanam 239.994 hektare.

    Berdasarkan data Produksi Industri Pati Ubi Kayu pada 2024, daerah ini menghasilkan sebesar 324.188 ton Pati Ubi Kayu dengan bahan baku 1,3 juta ton.

    Ditegaskan pula bahwa produksi ubi kayu di Provinsi Lampung jauh melampaui kebutuhan ubi kayu untuk industri dan rumah tangga. Maka pelarangan impor harus dilakukan supaya produksi ubi kayu petani dapat terserap sepenuhnya oleh pelaku dunia usaha.

    Berdasarkan temuan KPPU, pada 2024 tercatat ada empat perusahaan tapioka yang mengimpor dari Vietnam dan Thailand sebanyak 59.050 ton senilai 32,2 juta dalar AS atau setara Rp511,4 miliar. Keempat perusahaan tersebut membawa masuk barang impor tersebut melalui Pelabuhan Panjang.

    Sebelumnya, sudah ada kesepakatan harga ubi kayu sebesar Rp1.400/kg yang diputuskan bersama oleh petani, pemerintah dan pengusaha industri tapioka pada 23 Desember 2024.

    Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan dirinya sangat prihatin dengan apa yang dirasakan oleh petani di singkong akibat tidak kunjung membaiknya harga singkong, meski telah di alas dengan harga dasar.

    Saat berdiskusi dengan Progres.co.id pada Minggu (19/01/2025) malam, Samsudin mengatakan Pemprov Lampung akan membicarakan apa yang dikeluhkan petani tersebut ke pemerintah pusat.

    “Ada desakan pelarangan impor tapioka masuk ke Lampung karena dianggap menjadi penyebab jatuhnya harga singkong. Untuk memfinalisai desakkan itu, tentu Pemprov harus berkoodinasi dengan Kemendag dan kementerian terkait lainnya. Secepatnya kita lakukan,” tegasnya.

    Koordinasi dengan kementerian terkait harus dilakukan. Sebab sesuai aturan kepala daerah tidak memiliki kewenangan melarang barang impor masuk ke wilayahnya. (*)



  • Pemprov Lampung upayakan peningkatan mutu singkong petani hingga mencapai kadar aci yang diinginkan pihak pabrikan. Pj Gubernur Lampung Samsudin meminta upaya tersebut dapat  disikapi oleh pabrikan dengan memberikan harga yang lebih baik dan menguntungkan petani. “Jangan cuma jadi retorika!”

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan perlu adanya penelitian mendalam terkait kualitas singkong yang oleh pabrikan di Lampung disebut sangat rendah.

    Samsudin menegaskan, soal mutu singkong mesti jadi perhatian bersama. Pemprov akan dorong dinas terkait dan petani untuk meningkatkan mutu singkong lebih baik lagi hingga mencapai kadar aci yang diinginkan pabrikan.

    Namun Samsudin mengingatkan, peningkatan mutu tersebut harus disertai peningkatan harga yang menguntungkan petani.

    “Jangan cuma jadi retorika. Peningkatan mutu singkong harus dijawab oleh pihak pabrikan dengan serius. Jangan sampai mutu sudah meningkat, sudah mencapai kadar aci yang diinginkan, tetapi pabrikan masih mematok harga yang rendah,” harap Samsudin.

    Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan dirinya sangat prihatin dengan apa yang dirasakan oleh petani  akibat tidak kunjung membaiknya harga singkong, meski telah di alas dengan harga dasar.

    Saat berdiskusi dengan Progres.co.id pada Minggu (19/01/2025) malam, Samsudin mengatakan Pemprov Lampung akan membicarakan apa yang dikeluhkan petani tersebut ke pemerintah pusat.

    “Ada desakan pelarangan impor tapioka masuk ke Lampung karena dianggap menjadi penyebab jatuhnya harga singkong. Untuk memfinalisai desakkan itu, tentu Pemprov harus berkoodinasi dengan Kemendag dan kementerian terkait lainnya. Secepatnya kita lakukan,” tegasnya.

    Koordinasi dengan kementerian terkait harus dilakukan. Sebab sesuai aturan kepala daerah tidak memiliki kewenangan melarang barang impor masuk ke wilayahnya.

    Sesuai peraturan, untuk membatasi/melarang impor, atau melarang barang impor masuk, kepala daerah harus mengajukan permohonan kepada kementerian terkait dengan menyampaikan argumentasi yang kuat.

    Pemprov Lampung dapat menyampaikan alasan yang bersifat khusus, yakni bahwa importasi tapioka telah menyebabkan petani singkong merugi dan untuk itu perlu dilindungi.

    Permohonan yang disampaikan Pemprov selanjutnya menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat untuk diputuskan. Apa pun keputusannya, kepala daerah wajib mentaati. (*)



  • Pj Gubernur Lampung Samsudin berusaha menyelesaikan kisruh kejatuhan harga singkong yang menjadi keluhan petani  selama bertahun-tahun. Sepertinya, dia ingin membereskan persoalan tersebut sebelum masa jabatannya berakhir Februari mendatang.

    Bandarlampung (Progres.co.id): Pj Gubernur Samsudin mengungkapkan dirinya sangat prihatin dengan apa yang dirasakan oleh petani di singkong akibat tidak kunjung membaiknya harga jual, meski telah di alas dengan harga dasar.

    Saat berdiskusi dengan Progres.co.id pada Minggu (19/01/2025) malam, Samsudin mengatakan Pemprov Lampung akan membicarakan apa yang dikeluhkan petani tersebut ke pemerintah pusat.

    “Ada desakan pelarangan impor tapioka masuk ke Lampung karena dianggap menjadi penyebab jatuhnya harga singkong. Untuk memfinalisai desakkan itu, tentu Pemprov harus berkoodinasi dengan Kemendag dan kementerian terkait lainnya. Secepatnya kita lakukan,” tegasnya.

    Koordinasi dengan kementerian terkait harus dilakukan. Sebab sesuai aturan kepala daerah tidak memiliki kewenangan melarang barang impor masuk ke wilayahnya.

    Sesuai peraturan, untuk membatasi/melarang impor, atau melarang barang impor masuk, kepala daerah harus mengajukan permohonan kepada kementerian terkait dengan menyampaikan argumentasi yang kuat.

    Pemprov Lampung dapat menyampaikan alasan yang bersifat khusus, yakni bahwa importasi tapioka telah menyebabkan petani singkong merugi dan untuk itu perlu dilindungi.

    Permohonan yang disampaikan Pemprov selanjutnya menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat untuk diputuskan. Apa pun keputusannya, kepala daerah wajib mentaati.

    Pj Gubernur Samsudin juga mengungkapkan perlunya penelitian mendalam terkait kualitas singkong yang oleh pabrikan di Lampung disebut sangat rendah.

    “Soal mutu yang dikeluhkan dunia usaha mesti jadi perhatian. Kita akan dorong dinas terkait dan petani untuk meningkatkan mutu singkong lebih baik lagi hingga mencapai kadar aci yang diinginkan pabrikan,” katanya. (*)



  • Singkong merupakan salah satu komoditas terbesar di Lampung bahkan Indonesia, produksi tahunannya melebihi jagung dan padi. Oleh karena itu, mengupayakan agar singkong menjadi komoditas strategis adalah hal yang harus diperjuangkan oleh DPRD Provinsi Lampung.

    Bandar Lampung (progres.co.id) : Merespons anjloknya harga singkong di Lampung belakangan ini, mendorong DPRD Lampung menggelar rapat paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Tujuannya tiada lain untuk mengevaluasi tata niaga singkong di Bumi Ruwa Jurai.

    “Lampung dikenal sebagai salah satu penghasil singkong terbesar di Indonesia, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesejahteraan para petaninya,” kata Kostiana, Wakil Ketua I DPRD Lampung, Senin (6/1).

    Selain berfokus pada harga, Pembentukan Pansus dimaksudkan juga menjadikan Singkong sebagai Komoditas Unggulan yang bernilai memadai di Pasar Domestik maupun Internasional.

    “Kami berharap hasil dari pembahasan ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ekonomi lokal Lampung, sekaligus menjadikan singkong sebagai komoditas yang lebih bernilai,” harapnya.

    Hal serupa diutarakan Andika Wibawa, Anggota Komisi V DPRD Lampung ini menghimbau Pansus yang telah terbentuk dapat melaksanakan stabilitas harga komoditas singkong yang kerap naik saat melimpahnya hasil panen.

    “Kendala ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, kalau di akhir tahun singkong banyak, kualitas bagus, harga turun, nanti bulan Februari harga kembali naik,” jelasnya.

    Diketahui, dalam paripurna tersebut, Anggota Komisi II DPRD Lampung Fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas ditunjuk sebagai Ketua Pansus.(*)